Putusan Nomor 2595/B/PK/Pjk/2019Rp60.671.668.162,00 adalah pembelian bahan baku (pasir timah) kepadamasyarakat tradisional yang selurunnya diproses menjadi timah batanguntuk dijual ekspor;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya banding PemohonBanding, sehingga koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesarRp60.67 1.668.162,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan PutusanBanding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segalakonsekuensinya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114270.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/12/015/16 tanggal 16 Mei 2016Masa Pajak Desember 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116809.16/2012/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019 yangMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00243/KEB/WPJ.04/2017

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 25 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Lain atas nama HAMSYAH= dengan nilaitransaksi selurunnya sebesar Rp. 39,000,000.00 ( tiga puluh Sembilanjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13Nopember 2018> Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengannilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 ( lima ratus enampuluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agutus 2018 sampaidengan 27Nopember 2018> Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengannilai transaksi selurunhnya

sebesar Rp. 39,000,000.00 ( tiga puluh Sembilanjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 13Nopember 2018> Setor tunai melalui mesin EDC yang dilakukan nasabah sendiri dengannilai transaksi seluruhnya sebesar Rp 568.000.000,00 ( lima ratus enampuluh delapan juta) rupiah terhitung sejak tanggal 16 Agutus 2018 sampaidengan 27Nopember 2018> Transfer masuk dari bank lain atas nama BAMBANG HIDAYAT dengannilai transaksi selurunhnya sebesar Rp 72.000.000, (tujuh puluh dua juta )

tunai dari Nasabah atas nama Jamri melalui teller BRIdengan nilai transaksi selurunnya sebesar Rp 23.000.000,00 (dua uluhtiga juta) rupiah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan24 Oktober 2018Menerima transfer dari Bank Lain atas nama ITA NOVIANTI dengan nilaitransaksi seluruhnya sebesar Rp 112.000.000,00 ( seratus dua belasjuta) rupiah terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 17Nopember 2018Menerima transfer dari Bank Lain atas nama HARDIANSYAH dengannilai transaksi selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

Pemohondan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, Termohon tidak mengajukan buktibukti di persidanganmeskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang padapokoknya pemohon tetap pada dalildalil permohonannya ingin berceraldengan Termohon dan Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkanPutusan;Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidangdianggap telah termuat selurunhnya

Apabila, Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat berpendapatlain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 06 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117175.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal O06 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yangdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkanKutipan Akta Perkawinan No. Tanggal 19 Agustus 2006 putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;4. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugattetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa membatasi Tergugat apabilaingin menemuinya;5.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Btm.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya dengan perbaikan redaksionalseperlunya ;Mengingat dan memperhatikan Rbg serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan ;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2.

tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Il /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti Pengadilan Negeri untuk selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya

Menyatakan nama dan tanggal kelahiran pemohon yang tertulis dantercatat pada Paspor Nomor : A 0854494, tertanggal 08 Juli 2011 yangtertulis secara keliru, dengan sebutan nama MOHAMMAD ROWI, tanggallahir 31 Dec 1968, diperbaiki selurunhnya menjadi SYAMSUNI, tanggallahir 12 Nopember 19764.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Desember 2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 bahwa sejak Jull2015 sering terjadi perselisinan dan pertengkaran karena Penggugatsudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak menghargaiPenggugat adalah tidak selurunhnya benar.

., tanggal9 Oktober 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat selurunhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus/berakhir sejak putusan dibacakan;3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tegugatberalih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);4.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya