Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra films
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 19 September 2012 — YUSUF SUPRIATMAN ALFIKRI
62 — 14
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 29 April 2016 — UDDY SAIFUDDIEN KEJAKSAAN BATU
58 — 27
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
53 — 18
  • Orang perseorangan berarti orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkankorporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
63 — 27
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;99 66Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendir?
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2015 — AAN RUSAN, S.T
49 — 49
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53 /PID.SUS/TPK/2013 /PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — EMUS MUSTARMAN Bin HARJA
86 — 12
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
87 — 29
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Hal 116 dari 165 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN PbrPenerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Maret 2014 — Pidana Korupsi - dr. HAKIM MAULANA SIREGAR
89 — 25
  • Kwini No.1 Jakarta Pusat 10410 Telp.02113840232, Email : Firma Silalahi @ Yahoo .co.ID berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Nopember 2013 dari dr. Hakim Maulana Siregar .PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERITERSEBUT ;Setelah membaca :.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
70 — 45
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra AdityaBhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan untukmelakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RHL) kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (Penghijauan), dibentuk
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
111 — 22
  • tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dankedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukumpublik saja (Pegawai Negeri Sipil), oleh karena Undang Undang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas, maka berdasarkan pendapat dari :1 Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formilKorupsi di Indonesia'' menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanyasebatas pada lembaga hukum publik namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT,CV, FIRMA
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Mei 2016 — SYAHDANI NUR,ST.,MT bin MUHAMAD TAHER
76 — 48
  • Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil danformil Korupsidi Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwaistilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembagahukum public namun juga pada lembaga hukum privat sepertiPT.CV,FIRMA dan lain lain;2.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
334 — 392
  • Bahwa tidak jelas apakah kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumdari kantor Respati dan Rekan Firma WHukum sebagaimanadinyatakan dalam Gugatan, halaman 1 dalam kapasitas sebagaiDewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Kota Batam, badan hukum perdata ... yang diwakili oleh O.K.Simatupang, Ketua Dewan Pengurus Kota Batam Masa Bhakti 20142019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus ProvinsiAsosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor:005/DPPAPINDO KEPRI/X/2014
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
109 — 39
  • Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum pidana materiil dan formilkorupsi di Indonesia, halaman 50 menyebutkan bahwa istilanh jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun juga padalembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oelhpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau peroranganswasta (vide R.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — SATUM
132 — 51
  • .;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma Sinar Nusa Nomor 38 tanggal 23 Desember 2013 dari Notaris M.
    .;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma Sinar Nusa Nomor 38 tanggal 23Desember 2013 dari Notaris M.
    3548/14 ktanggal31 Desember 2013;174) Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pembuatan 1 (satu) UnitJaring Bobo (Purse Seine);175) Surat Kuasa tanggal 03 Agustus 2013 dari anggota KUB kepada JANTJEARI SOUKOTTA yang isinya pihak pertama (anggota KUB) memberikanKuasa kepada Pihak Kedua (JANTJE ARI SOUKOTTA) dan pihak keduamenerima kuasa dari pihak pertama;176) Fotocopy Akta Kelompok Nelayan Sinar Nusa No. 21 Tanggal 14November 2014 dari Notaris Pattiwael Nicolas, SH.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma
    3548/14ktanggal 31 Desember 2013;174) Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pembuatan 1 (satu)Unit Jaring Bobo (Purse Seine);175) Surat Kuasa tanggal 03 Agustus 2013 dari anggota KUB kepadaJANTJE ARI SOUKOTTA yang isinya pihak pertama (anggota KUB)memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua (JANTJE ARI SOUKOTTA)dan pihak kedua menerima kuasa dari pihak pertama;176) Fotocopy Akta Kelompok Nelayan Sinar Nusa No. 21 Tanggal 14November 2014 dari Notaris Pattiwael Nicolas, SH.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-03-2011 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN CALANG Nomor 78/Pid.B/2010/PN.CAG
Tanggal 21 Maret 2011 — ISMAIL BIN BUNSU
100 — 24
  • Oleh karena undangundangtidak memberikan penjelasan lebih tegas maka berdasarkan pendapat Adami Chazawi dalambukunya Hukum pidana materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50 menyebutkanbahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namunjuga mencakup pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA dan lainlain ;Menimbang, dari uraian beberapa pengertian tersebut diatas Majelis Hakim melihattentang adanya benang merah tentang apa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 9 Februari 2017 — - Drs. JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si
174 — 65
  • Adapun yang berbentuk badan hukumantara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yangbukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 21 Juli 2011 — JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA
59 — 26
  • Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang; 599 66Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 12 Mei 2011 — H.M. KHUDLORI, SH., MHum
109 — 39
  • Adapun yang berbadanhukum = misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidakberbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2012 — DIK DIK HARDY MARDIEZA1 M.Psi Bin SALUM
190 — 58
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimban9, bahwa oleh karena unsur "diri sendiri, "orang lain", atau"korporasi" ini bersifat altematif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah "diri sendiri" atau "orang lain" atau "korporasi" yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 25-06-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
403 — 1005
  • pajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan; Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentukHalaman 50 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbiapapun, firma