Ditemukan 6177 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-01-2012 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 01-07-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2012/PTUN.JBI
Tanggal 10 Mei 2012 — Susi Apriyanti, SP. vs Gubernur Jambi
526450
  • Jalan lain ialah parlemen mesti dibubarkan danmengadakan pemilihan umum untuk DPR baru, Bahwa oleh karena itu adalah sangat menyesatkan bilamana MosiTidak Percaya sebagai bentuk perilaku politik dan sepenuhnya merupakandomain politik dimanipulasi sedemikian rupa untuk kemudian dijadikansebagai dasar hukum (yuridis).
Register : 15-08-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 13/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 14 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : MATHEOS MATULESSY, S.H
Terbanding/Terdakwa I : GEDE SUMARTANA, S.Sos
Terbanding/Terdakwa II : I NYOMAN RUMIA, SE
Terbanding/Terdakwa III : I WAYAN BUDIARTA, SE
Terbanding/Terdakwa IV : I KETUT SUTAMA ADIKUSUMA, S.Si
Terbanding/Terdakwa V : I GEDE PUTRA YASA
Terbanding/Terdakwa VI : NI KETUT SURTINI
18219
  • Masker Nomor : 460/400/ Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga;
184. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi;
185. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
186. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
187. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020;
188. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020;
189. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKarangasem Tahun
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
10215
  • Nama Kegiatan Kegiatan Perintah Tugas (SPT)1 Seminar Emotional Spriritual Quotient (ESQ) 27 s.d. 31 090/07/DPRD/2013dengan tema "Membangun Spirit Januari 2013 tanggal 25 Januari 2013Kepemimpinan dalam PenyelenggaraanOtonomi Daerah" di Hotel Purnama Puncak,Bogor2 Bimtek Pemilihan Umum DPR RI, DPD dan 02 s.d. 05 090/09/DPRD/2013DPRD serta pengawasan DPRD terhadap Februari 2013 tanggal 01 Februari 2013Siklus Anggaran Daerah di Hotel OrchardzJakarta3 Mengikuti Bimbingan Teknis Nasional 05 s.d. 08 090
    12 Thun2013 tentang Perubahan atas peraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun2013 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ke KPUPusat di Jakarta090/48/DPRD/2013tanggal 16 April 201317 s.d. 19 April2013 17Konsultasi tentang langkah langkahpeningkatan pelayanan dibidang transfortasidarat yang mampu memberi kontribusi kepdadaerah serta hal yang terkait denganprogram dana bantuan tingkat pusat bidangtransportasi dara ke KementerianPerhubungan di Jakarta090/51/DPRD/2013tanggal
    Umum November 2013 tanggal 19 November 2013 Anggotan DPR.
    Umum Nomor 12 Thun2013 tentang Perubahan atas peraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun2013 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ke KPUPusat di Jakarta17 Konsultasi tentang langkah langkah 2 s.d. 4 Mei 090/51/DPRD/2013peningkatan pelayanan dibidang transfortasi 2013 tanggal 01 Mei 2013darat yang mampu memberi kontribusi kepdadaerah serta hal yang terkait denganprogram dana bantuan tingkat pusat bidangtransportasi dara ke KementerianPerhubungan di Jakarta18 Kunjungan
    Umum Nomor 12Thun 2013 tentang Perubahan atas peraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2013tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kab/Kota ke KPU Pusat diJakarta17 s.d. 19 April2013 10Pendamping Kegiatan Kunjungan kerja keDPRD Kab.
Register : 11-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juli 2018 — Pidana Korupsi - HASMUN HAMZAH
175123
  • DALAM PEKERJAAN MULTI YEARS PEMBANGUNAN JALANBUNGKUT OKO KENDARI NEW PORT TAHUN 20182020;Bahwa ASRUN telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu PasanganCalon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun 2018 dan untuk mengurus segalakeperluan dana terkait ASRUN dalam rangka pencalonannyasebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dilakukan oleh ADRIATMADWI PUTRA dan FATMAWATY FAQIH yang merupakan orangkepercayaan ASRUN.Bahwa
    DALAM PEKERJAAN MULTI YEARS PEMBANGUNAN JALANBUNGKUT OKO KENDARI NEW PORT TAHUN 20182020;Bahwa ASRUN telah ditetapbkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu PasanganCalon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun 2018 dan untuk mengurus segalakeperluan dana terkait ASRUN dalam rangka pencalonannyasebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dilakukan oleh ADRIATMADWI PUTRA dan FATMAWATY FAQIH yang merupakan orangkepercayaan ASRUN.Putusan
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
15225
  • Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 hanya ada 1 (satu) kegiatan FasilitasiPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitudiperuntukkan bagi Lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota SungaiPenuh.
    Bahwa cara menentukan titik lokasi pada kegiatan Fasilitasi pengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diperuntukkanbagi Lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh TahunAnggaran 2019 adalah berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum KotaSungai Penuh Nomor: 267/ RT.01.2SD/ 1572/ KPUKota/ VII/ 2019, PerihalPermohonan Tanah Hibah untuk Usulan Pembangunan Gedung KPU KotaSungai Penuh untuk tahun anggaran 2020 dibeberapa Satuan Kerja diLingkungan KPU Kota Sungai Penuh, ditandatangani
    HANDRYANTO, S.Pd.Msi dan Sadr.YUNUS tanggal 26 Desember 2019 adalah benar tanda tangan saksi, dansaksi tidak mengetahui jumlah nominal ganti kerugian untuk SHM no.70/Air Teluh Kecamatan Kumun Debai seluas 1.257 M Bahwa saksi tidak ada melakukan cek kebenaran terhadap keaslian SHMNo. 7O/Air Teluh Kecamatan Kumun Debai seluas 1.257 M2 yangmerupakan objek pengadaan tanah pada dinas perumahan, kawasanpermukiman dan pertanahan kota sungai penuh tahun anggaran 2019untuk keperluan pembangunan kantor Komisi Pemilihan
    Umum tersebut.
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI
20152
  • Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 hanya ada 1 (satu) kegiatan FasilitasiPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitudiperuntukkan bagi Lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota SungaiPenuh.
    Bahwa cara menentukan titik lokasi pada kegiatan Fasilitasi pengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diperuntukkanbagi Lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh TahunAnggaran 2019 adalah berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum KotaSungai Penuh Nomor: 267/ RT.01.2SD/ 1572/ KPUKota/ VII/ 2019, PerihalPermohonan Tanah Hibah untuk Usulan Pembangunan Gedung KPU KotaSungai Penuh untuk tahun anggaran 2020 dibeberapa Satuan Kerja diLingkungan KPU Kota Sungai Penuh, ditandatangani
    Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk pengadaantanah pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kotasungal penuh tahun anggaran 2019 untuk keperluan pembangunan kantorKomisi Pemilihan Umum tersebut. Bahwa memang benar saksi menanda tangani surat tersebut, saksi tidakada melakukan verifikasi terkait kebenaran Surat Keterangan tanah dariKepala Desa Air Buluh yang di Tanda Tangani oleh Kepala Desa Air Teluhyaitu Sdr.
    HANDRYANTO, S.Pd.Msi dan Sadr.YUNUS tanggal 26 Desember 2019 adalah benar tanda tangan saksi, dansaksi tidak mengetahui jumlah nominal ganti kerugian untuk SHM no.70/Air Teluh Kecamatan Kumun Debai seluas 1.257 M Bahwa saksi tidak ada melakukan cek kebenaran terhadap keaslian SHMno. 7O/Air Teluh Kecamatan Kumun Debai seluas 1.257 M2 yangmerupakan objek pengadaan tanah pada dinas perumahan, kawasanpermukiman dan pertanahan kota sungai penuh tahun anggaran 2019untuk keperluan pembangunan kantor Komisi Pemilihan
    Umum tersebut.
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
749
  • ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO, telah ditetapkansebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi masa bakti20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1099Pem.Um/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Tentang Peresmian Keanggotaan DPRDKota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun20092014, dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaCimahi masa bakti 20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 170/Kep.1321Pem.Um/2009
    ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO, telah ditetapkansebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi masabakti 20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1099Pem.Um/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Tentang PeresmianKeanggotaan DPRD Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 UntukMasa Jabatan Tahun 20092014, dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi masa bakti 20092014, berdasarkan KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1321Pem.Um/2009
    ADE IRAWAN, M.Si. dilantik sebagai AnggotaDPRD Kota Cimahi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1099Pem.Um/2009 tanggal 18 Agustus 2009 Tentang PeresmianKeanggotaan DPRD Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untukMasa Jabatan Tahun 20092014, dan diangkat sebagai Ketua DPRD KotaCimahi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1321Pem.Um/2009 tanggal 24 September 2014 tentang Peresmian Ketua danWakil Ketua DPRD Kota Cimahi Masa Jabatan 20092014 ;Bahwa, benar
Register : 21-09-2022 — Putus : 28-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 29/PID.TPK/2022/PT SMR
Tanggal 28 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SALMAN Bin BAHARUDDIN Diwakili Oleh : SURTINI, S.E., S.H. dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
20214
  • MARISOL ;
11) 1 (satu) buah stempel singo barong sari wijoyo ;
12) 1 (satu) buah stempel tanda tangan pak feri ;
13) 1 (satu) buah stempel bangun abadi motor ;
Agar dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit laptop Dell Warna Hitam (Tanpa Charger);
Agar dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Penajam Paser Utara
Karya Abadi toko photo copy ;
34) 1 (satu) buku catatan (ada cap travel & rent car, ticketing online, sehati motor) ;
35) 1 (satu) buah buku keputusan KPU RI nomor 202/ku.05-kpt/02/kpu/xi/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 entang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan,Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati
JUMIATI ;
47) 1 (satu) rangkap daftar rekapitulasi belanja yang belum di dukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap atas anggaran dana hibah bupati pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum KAB.
Penajam Paser Utara Nomor : BA-05/VBP.PILBUP-KAB.PPU/V/2019 Tanggal 13 September 2019 ;
74) 1 (satu) rangkap Asli Surat Bimbingan Teknis dan Reviu Peningkatan Akuntabilitas dana hibah pemilihan Bupati PPU Tahun 2018 dan pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : S-476/PW17/2/2015 Tanggal 26 April 2018 ;
75) 1 (satu) lembar Asli Surat Usulan Pokja Pilkada PPU Nomor : 067/HIMPSI-Kaltim/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 ;
76) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah
Umum Tahun 2019 Nomor : 01/PP.08/BA/6409/Sek-Kab/III/2018 tanggal 21 Maret 2019 ;
80) 1 (satu) rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 02/PP.08/ND/6409/Sek-Kab/III/2019 Perihal Pengadaan Jasa Event Oganizer Konser Musik Pemilu 2019 tanggal 21 Maret 2019 ;
81) 1 (satu) lembar Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 tanggal 18 Desember 2017 ;
82) 1 (satu) lembar Biaya Acara Debat Kandidat Cabup Kab PPU 2018-2023 ;
83) 1 (satu) rangkap Asli
Putus : 10-06-2005 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979K/PID/2004
Tanggal 10 Juni 2005 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Drs. HENDROBUDIYANTO.
14392 Berkekuatan Hukum Tetap
  • petunjuk Presiden kepada Direksi Bank Indonesiatanggal 13 Desember 1996 dan 15 April 1997 ;Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah keliru,karena kebijaksanaan yang diputuskan dalam Rapat Direksi BankIndonesia tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 justru telah bertentangan dengan petunjuk Presiden tanggal 3 Desember 1996, yang isipokoknya melarang untuk melakukan likuidasi atau tindakantindakan lain yang dapat menimbulkan gejolak sosial sehubungandengan adanya dua agenda nasional yaitu Pemilihan
    Umum danSidang Umum MPRRI, dan hal yang sama dikemukakan kembalioleh Presiden kepada Direksi Bank Indonesia pada tanggal 15 April1997.
Register : 03-09-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 14-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.TPK/2015/PT KPG
Tanggal 16 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : TEDDY HARTAWAN S.H. M.H.
Terbanding/Terdakwa : BASONDEN PEING BASO
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH
5812
  • LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
  • Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.
  • Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
Register : 16-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — I. PT. INDOALUMUNIUM INTIKARSA INDUSTRI., II. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., III. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
139340 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yangbersifat hukum pidana;e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia;g Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.
Register : 13-01-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Telaga Mega Buana
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan III BP2JK Wilayah Jawa Tengah Semarang
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
463455
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum);Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah terakhir kali denganUndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana;a.Pasal 1 angka 3 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat
Register : 07-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 74/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
TARISA MAHENDRA, Dkk
Tergugat:
Kuwu Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu
Intervensi:
Akhmad Alamsyah Dkk
468314
  • Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilinan kepala daerah;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan.
    keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;menjadi pengurus partai politik;menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan PermusyawaratanDesa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
    umum dan/ataupemilinan kepala daerah;melanggar sumpah/janji jabatan; dan;meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpaalasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;Pasal 52 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur;Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tegurantertulis;Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan, dilakukan
Register : 07-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN SINABANG Nomor 28/Pid.B/2018/PN Snb
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.ANTONI MUSTAQBAL, S.H.
2.Ardiansyah Hasibuan
Terdakwa:
Nuraddin, S.H Bin Alm. Rusman
12430
  • Pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik, atas nama NURADDIN, S.H. tanggal 18 April 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia tidak menduduki Jabatan Politik, jabatan Struktural dan jabatan Fungsional dalam jabatan Negeri dan BUMN/BUMD atas nama NURADDIN, S.H. tanggal 18 April 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersedia Bekerja penuh Waktu, atas nama NURADDIN, tanggal 18 April 2018;
  • 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilihan
    umum, atas nama NURADDIN, tanggal 18 April 2018;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada panitia Seleksi KIP Simeulue melalui an.

Register : 15-01-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15798
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum;Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN OlmMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan
Register : 02-09-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 243/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
15995
  • PHK,Halaman 18 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUNMDN.skorsing, peringata tertulis,joembinaan atasan, dan sanksiobservasi vS PT Bank Mandiri Persero Tbk cs yangdiajukan ke PN Jakarta Selatan No.636/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2008; Gugatan class action yang diajukan oleh korban G30S/PKI vs Pemerintah RI atas pelanggaran Hak AsasiManusia yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru; Gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Pemilihan Uumatas nama rakyat dari beberapa provinsi di Indonesia vsKomisi Pemilihan
    Umum (KPU); Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan olehLembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Peduli vsPemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri,PT Triple S dan PT Ayem Mulia Indah yang berkaitandengan pelaksanaan Mega Proyek Simpang Lima Gumuldi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.63/PDT/G/2009/PN.Kdr; Gugatan class action yang diajukan oleh HimpunanMantan Karyawan Hotel Indoenesia (HIMKHI) terhadap PTHotel Indonesia Natour dan PT Jamina Sosial TenagaKerja (Jamsostek);8.
Register : 08-06-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
438501
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan TUNharus dimaknai juga sebagai:a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif,legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan danAUPB;d.
Register : 28-09-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 1 Juli 2013 — NY. ERWINA INDARTI dan AGUNG PRIHASTO WIBOWO lawan RUMAH SAKIT PRIMIER JATINEGARA Cs
690546
  • ,MPH, May 22,23, 2010 ( diberi tanda T.III21 )22.Foto copy Certificate Of Appreciation atas nama Kalim harmani , MDJapanese Circulation Society ( diberi tanda T.III22 );23.Foto copy Piagam Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum, selakuTim Medis Pemeriksa Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Presidenuntuk Pemilu Tahun 2004 ( diberi tanda T.III23 );24.Foto copy Buku Undangundang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004tentang PRAKTIK KEDOKTERAN dilengkapi dengan : PERATURANKONSIL INDONESIA KEPUTUSAN KONSIL
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
ARIE PRATAMA ,SH
Terdakwa:
ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR
16147
  • benar terdakwa ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR adalah PS(pejabat sementara) Kanit Intelkam di Polsek Tabir Ulu Satuan Kerja PolresHalaman 101 dari148 Putusan Nomor04/Pid.SusTPK/2021/PN.JmbMerangin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Merangin Nomor:KEP/06/IV/2017 tanggal 15 April 2017) :Bahwa benar pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Meranginuntuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangkapengamanan Pemilihan
    Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin denganpagu anggaran perstell sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesarRp1.031.080.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh riburupiah) dan itemitem pengadaan pakaian linmas tersebut yaituBaju Linmas sebanyak 1.730 pcs;Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;Kopel sebanyak 1.730 pcs;Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;ao fF wn PrPentungan sebanyak 1.730 pcs;Bahwa benar Akmal Zen Bin Zainal
    di atas,dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini, danHalaman 119 dari148 Putusan Nomor04/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmbberdasarkan keterangan saksisaksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahliserta keterangan Terdakwa, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Menimbang bahwa pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah KabupatenMerangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalamrangka pengamanan Pemilihan
    Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangindengan pagu anggaran perstell sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratussembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesarRp1.031.080.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah)dan itemitem pengadaan pakaian linmas tersebut yaituBaju Linmas sebanyak 1.730 pcs;Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;Kopel sebanyak 1.730 pcs;Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;ao fF wn PrPentungan sebanyak 1.730 pcs;Menimbang bahwa Akmal Zen Bin Zainal
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
19683
  • Keputusan Panitia Pemilinan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;Halaman 70 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.15.16.Bahwa, perlu dipahami sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo olehTergugat, Pemerintah yang pada saat itu diwakili oleh PT. TambangBatubara Bukit Asam (Persero) dan PT.
    Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; g.Keputusan Komisi Pemilinan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan TUN yang merupakanperbuatan hukum perdata sebagaimana didalilkan oleh Tergugat maupun Tergugat ll Intervensi sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 huruf a UndangundangPeradilan tata usaha negara, Keputusan