Ditemukan 6110 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilihan umum daerah Parpol ; pemilihan umum Pemilihan Komisi pemilihan umum Pemilu Sengketa proses pemilihan umum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
456 — 373
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum."Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Penjelasan Atas UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata UsahaNegara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari PeradilanTata Usaha Negara.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 14-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
RUDI KURNIAWAN, S.Pd.
114 — 26
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 September 2017 — H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H
118 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Jakarta(tanggal 18 Agustus 2013 23 Agustus 2013)15 Konsultasi dan Koordinasi 090/02/SPPD/2013 Tansportasi 3.000.000 12.744.000tentang Pengumuman 04 Jan 2013 Salakan CPNS Honorer Kategori 1 Makasar PP: Hotel Luwuk 1 450.000MK.1) BAKN R IVCH) egiona Hotel Makasar 4 4.000.000di Makasar Uang Harian 5 2.150.000(tanggal 05 Januari 2013 Sewa Kendaraan 4 2.194.00010 Januari 2013) dalam KotaUang 5 950.000Representasi16 Konsultasi dan Koordinasi 090/52/SPPD/2013 Tansportasi 5.830.000 18.385.500Komisi Pemilihan
    Umum di 01 Feb 2013 Salakan JakartaJakarta PP.
    Hotel Luwuk 1 450.000(tanggal 01 Februari 2013 Hotel Jakarta 5 5.000.000 07 Februari 2013) Uang Harian 6 3.180.000Sewa Kendaraan 5 2.785.500dalam KotaUang 6 1.140.000Representasi17 Konsultasi dan Koordinasi 090/33/SPPD/2013 Tansportasi 2.642.000 12.418.400Komisi Pemilihan Umum di 21 Jan 2013 Salakan PaluPalu PP.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus Anak
Register : 02-12-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN BAN
Tanggal 1 April 2015 — - H. SAHARUDDIN R, S.Ag, M.Si Bin RUPI
122 — 109
  • memasukkan latkelaminnya ke dalam dubur Saksi, tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan sperma;Bahwa setelah itu Saksi disuruh mandi di rumah Terdakwa, kemudianberpakaian, lalu Terdakwa memberikan segelas air dan meminta Saksiuntuk meminum air tersebut yang menurut Terdakwa adalah obat agarSaksi tidak kembali melakukan perbuatan tersebut, dan Saksi kembalimenuruti perintah Terdakwa tersebut;Bahwa pada peristiwa kedua, malam itu banyak Santri yang pulangkarena libur sehubungan akan dilakukannya Pemilihan
    Umum Legislatif,namun Saksi bersama beberapa Santri lainnya tidak pulang ke rumahdan memilih tetap berada di pondok pesantren karena akan diadakandzikir bersama untuk pemilihan AZIKIN SOLTAN sebagai Anggota DPRRI;Bahwa saat hendak menuju ke tempat dzikir bersama, Terdakwamenyuruh Saksi dan seorang teman Saksi bernama FAISAL untuktinggal menjaga istri dan anak Terdakwa yang ada di dalam rumahTerdakwa, sehingga Saksi dan FAISAL kemudian tertidur di teras rumahTerdakwa;Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita
    Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadapSaksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, diketahui dari hasilpemeriksaan tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada Regio Anal(daerah anus), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja terjadimengingat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya peristiwa sodomiyang dialami oleh Saksi yakni pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar pertengahan tahun 2013 danpada malam sebelum Pemilihan Umum Legislatif
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-11-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 36/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
YERICHO ABEL
Tergugat:
1.BUPATI KAPUAS
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA
132 — 84
  • dari foto copy) ;=Daftar Riwayat Hidup nama Giyanto tanggal 05 Juni 2017 (Fotocopy dari foto Copy) ; 2205222 222222Surat Lamaran Calon Kepala Desa Dadahup Raya tanggal 17 Juli2017 kepada Ketua Panitia Pemilinan Kepala Desa DadahupRaya Kecamatan Dadahup di Dadahup Raya di atas meterai Rp.6.000, (Foto copy dari foto Copy) ;02n enn enne naoDaftar Pemilin Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Tahun2017 (Foto copy dari foto copy) ;Daftar Pemilin Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Tahun2017 dari Komisi Pemilihan
    Umum (KPU) Agustus 2017(Fotocopy dari foto Copy) ; 29222 2n ne nn en anne nn nnnnnHalaman 35 dari 106 hal.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 58/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
ARMANDSYAH ARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Dr. Ir. H. A.AMRAN SULAIMAN, M.P
182 — 97
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah apakah objeksengketa masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yangdikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara tersebut di atas;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangandiperoleh
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PT JAMBI Nomor 75/Pdt/2013/PT.Jbi
Tanggal 5 Februari 2014 — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkantor dan beralamat di Jalan Beringin Kuala Tungkal, semula sebagai TERGUGAT III, selanjutnya disebut TERBANDING III. -----------------------------
90 — 16
  • Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkantor dan beralamat di Jalan Beringin Kuala Tungkal, semula sebagai TERGUGAT III, selanjutnya disebut TERBANDING III. -----------------------------
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-01-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 14/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
Hj. Sumiyatun S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
Bupati Purworejo
Intervensi:
Hari Prasetyo, Amd.
125 — 48
  • panitiapemilihnan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia; Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4Tahun 2017, yang menyebutkan Untuk mengundang pemilih agarhadir memberikan suara pada hari pemungutan suara, PanitiaPemilihan Tingkat Desa membuat surat undangan yang ditujukankepada semua pemilih yang tercantum dalam DPT; Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4tahun 2017 yang menyebutkan Pendaftaran Pemilih dilaksanakanberdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
    Umum Terakhir yangdimutahirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa; Pasal 16 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;Halaman 33 dari 153 hal Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Smg.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Hi. Darwis Moridu
Tergugat:
Menteri Dalam Negeri
231 — 127
  • dalam SuratKeputusan Nomor : 131.752938 Tentang Pengangkatan Bupati BoalemoProvinsi Gorontalo Tahun 2017 menyebutkan : Bahwa sesuai ketentuanperaturan perundangundangan dan guna kelancaran penyelenggaraanpemerintahan di Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan pengesahanpengangkatan Bupati Boalemoterpilih, sehingga terpilih yangdimaksudkan didalam dictum tersebut adalah Kepala Daerah yang dipiliholeh rakyat yang menggunakan hak politiknya secara demokrasi yangkemudian ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum KabupatenBoalemo Nomor : 11/KPTS/KPU/Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/III/ 2017tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilin Dalam Pemilihan Bupati danWakil Bupati Boalemo terpilih.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 05-09-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 627/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Ir. Wawan Tjandra selaku Direktur Utama PT. Cipta Niaga Gas
Tergugat:
1.PT GAGAS ENERGI INDONESIA
2.PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA Persero Tbk
209 — 120
  • Yurisdiksi absolut peradilan khusus lainnya adalahBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana UUNo. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Komisi Informasisebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) sebagaimana UU5/1999, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana UUNo. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihnan Umum,Pengadilan Perikanan sebagaimana UU No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, dan peradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — PT. MEGA AGROCULTURE VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusatmaupun Daerah mengenai hasil Pemilinan Umum.Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhutll/2014tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau jo.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 33/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YUNUS BIDA
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
ELISABETH TONAPA
259 — 297
  • 2019Tentang Petunjuk Teknis Pemilinan Kepala Agustus2017 Lembang Secara EVoting ;Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas namaSarlina Li pang, alamat Dusun Torodasi,RT/RW.000.000, Kel/Desa Bangkelekila KecamatanBangkelekila Kabupaten Toraja Utara ;Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas namaMarta Banni alamat Dusun Torodasi, RT/RW.000.000,Kel/Desa Bangkelekila Kecamatan BangkelekilaKabupaten Toraja Utara ;Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap HasilPerbaikan (DPTHP) Pemilihan
    Umum Tahun 2019 diDesa/Kelurahan: Lembang Bangkelekila KecamatanBangkelekila Kasbupaten Toraja Utara ;Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.Mks.35.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp
Tanggal 12 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN
62 — 32

  • 70) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Oktober 2015 — DIDI LUKMANA Bin OMO SUHADMA
44 — 10
  • oleh Bupati sebagaidasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagaibahan pembinaan atau pengawasan.Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melaluiCamat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnyamasa jabatan.Pasal 9Kepala Desa dilarang:a.b.Menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembagakemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan
    umum, pemilihan presiden, danpemilinan kepala daerah;Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ataujasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;Menyalahgunakan wewenang;Melanggar sumpah/janji jabatan;Turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta maupun miliknegara/daerah atau yayasan;Menjadi advokat atau
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-07-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 24 Oktober 2012 — H. Abdul Rachman Saleh;1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara,3.PT. Baktiparamita Putrasama
185 — 113
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KitabUndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana ; e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia ; g) Keputusan KPU baik dipusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan
    umum ;c.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat:
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
170 — 802
  • PTUN.BDGKeputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata ;yang bersifat umumM ;persetujuan ;Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lainyang bersifat hukum pidana ;Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku Keputusan TUN mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia ;Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihanumum. ; Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal di atas, makabahwa kemudian apabila dikaitkan dengan objek sengketa Tata Usaha Negarayang diajukan oleh Penggugat (PT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Lelang
Register : 01-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.PT. RENATA GINA ABADI Diwakili Oleh ROMMY JUNOVER GIRSANG
2.Rommy Junover Girsang / Kantor Hukum Area Law Office
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan BP2JK Wilayah Sumut Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Prov Sumut
2.Kelompok Kerja ( POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Intervensi:
PT. Sentral Pembangunan Indonesia diwakili oleh Abjan Jiter Sigiro,ST.
400 — 251
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir kali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, dimana:Halaman 32 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDNa.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — 1. ASIMA RUMAHORBO, 2. HARDIANI BUDIARTI, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
84 — 47
  • Keputusan Panitia Pemilinan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum;Sehingga obyek sengketa dalam perkara a quo Tidak memenuhikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapatdiperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Hal.40 dari 113 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/PDT.SUS/2011
RATNAWATI, DKK. ( 32 ORANG ); 1. MICHAEL LMI POHAN, SH., EKS. TIM KURATOR PT. FIT-U GARMENT INDUSTRY 2. PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA
849 — 806 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TentangMahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili untuk :a Menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;b Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangan diberikanoleh Undangundang Dasar Negara RI Tahun 1945;c Memutus pembubaran partai politik;d Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;Jadi dengan demikian bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenanganuntuk menentukan suatu peringkat atau tingkatan antara kedudukan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbt
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TULUS SIANTURI
2.OKTO SAMUEL SILAEN, SH.
3.HEPPY KRISTINA SIBARANI, SH
4.ALVIN ZIAWA,SH
5.RACHMAT HIDAYAD,SH
6.SAI SINTONG PURBA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI
112 — 18
  • (Nahdlatul Ulama) yang ke93 tersebut bersifat terbukauntuk umum dan merupakan acara resmi serta memiliki ijin yang dikeluarkanoleh Satuan Intelkam Polres Tebing Tinggi dengan Nomor SuratSI/LO/I/YAN.2.1/2019/INTELKAM tanggal 22 Februari 2019;Menimbang bahwa pihakpihak yang diundang dalam acara tersebutantara lain : Walikota Tebing Tinggi, Kapolda Sumatera Utara, lbulbu PerwiritanSeKota Tebing Tinggi, Ormas Islam Muhammadiyah, Alwayhliyah, AlIttihadiyah, Pelajar SeKota Tebing Tinggi, KPU (Komisi Pemilihan
    Umum),Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Puja Kesuma, FORKOMPIMDA, AparaturSipil Negara (ASN), warga Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakat Kota TebingTinggi;Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 11.40 WIB terjadi keributan padasaat acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun NU(Nahdlatul Ulama) yang ke93;Menimbang, bahwa keributan tersebut berawal ketika SaksiAMIRUDDIN SITOMPUL Alias AMIR menjumpai Saksi Najarudin Siregar disebelah kiri tenda dekat pijakan batu dan meminta agar Banser