Ditemukan 6110 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilihan umum daerah Parpol ; pemilihan umum Pemilihan Komisi pemilihan umum Pemilu Penetapan hasil pemilihan umum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-07-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 24 Oktober 2012 — H. Abdul Rachman Saleh;1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara,3.PT. Baktiparamita Putrasama
185 — 113
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KitabUndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana ; e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia ; g) Keputusan KPU baik dipusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan
    umum ;c.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Lelang
Register : 01-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.PT. RENATA GINA ABADI Diwakili Oleh ROMMY JUNOVER GIRSANG
2.Rommy Junover Girsang / Kantor Hukum Area Law Office
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan BP2JK Wilayah Sumut Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Prov Sumut
2.Kelompok Kerja ( POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Intervensi:
PT. Sentral Pembangunan Indonesia diwakili oleh Abjan Jiter Sigiro,ST.
400 — 251
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir kali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, dimana:Halaman 32 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDNa.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat:
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
170 — 802
  • PTUN.BDGKeputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata ;yang bersifat umumM ;persetujuan ;Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lainyang bersifat hukum pidana ;Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku Keputusan TUN mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia ;Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihanumum. ; Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal di atas, makabahwa kemudian apabila dikaitkan dengan objek sengketa Tata Usaha Negarayang diajukan oleh Penggugat (PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — TARSALIM Bin MIUN
47 — 6
  • melestarikan nilainilai sosial budaya dan adatistiadat;n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan0. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Kepala Desa dilarang:a. menjadi pengurus partai politik;b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembagakemasyarakatan di desa bersangkutan;c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDd. terlibat dalam kampanye pemilihan
    umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menyalahgunakan wewenang; danh. melanggar sumpah/janji jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II butir 2.5 Pedoman UmumRaskin Tahun 2011, Bab II butir 2.5
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pidana Korupsi - Fatmawaty Faqih
159 — 70
  • itu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasetelah Terdakwa pensiun dari PNS sejak tahun 2016, Terdakwa ditunjukASRUN sebagai staf khusus non formal membantu urusan pengelolaankeuangan daerah di Pemkot Kendari dan masih tetap berlanjutsaat ADRIATMADWI PUTRA menjadi Walikota Kendari di tahun 2017 menggantikan ASRUNyang akan maju mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Provinsi SulawesiTenggara di tahun 2018 ;Menimbang, bahwa pasangan ASRUNHUGUA telah ditetapkan olehKomisi Pemilihan
    Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satuPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi TenggaraTahun 2018.
    terungkap dipersidanganbahwa setelah Terdakwa pensiun dari PNS sejak tahun 2016, Terdakwa ditunjukASRUN sebagai staf knusus non formal membantu urusan pengelolaankeuangan daerah di Pemkot Kendari dan masih tetap berlanjutsaat ADRIATMADWI PUTRA menjadi Walikota Kendari di tahun 2017 menggantikan ASRUNyang akan maju mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Provinsi SulawesiTenggara di tahun 2018 ;Hal 216dari304,Putusan No.58/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstMenimbang, bahwa pasangan ASRUNHUGUA telah ditetapkan olehKomisi Pemilihan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-04-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
122 — 14
  • MARISOL ;
  • 1 (satu) buah stempel singo barong sari wijoyo ;
  • 1 (satu) buah stempel tanda tangan pak feri ;
  • 1 (satu) buah stempel bangun abadi motor ;

    • Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

    Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

    1 (satu) unit laptop Dell Warna Hitam (Tanpa Charger);

    Agar dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab.

    Karya Abadi toko photo copy ;
  • 1 (satu) buku catatan (ada cap travel & rent car, ticketing online, sehati motor) ;
  • 1 (satu) buah buku keputusan KPU RI nomor 202/ku.05-kpt/02/kpu/xi/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 entang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan,Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati
    • JUMIATI ;
  • 1 (satu) rangkap daftar rekapitulasi belanja yang belum di dukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap atas anggaran dana hibah bupati pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum KAB.
    • Penajam Paser Utara Nomor : BA-05/VBP.PILBUP-KAB.PPU/V/2019 Tanggal 13 September 2019 ;
  • 1 (satu) rangkap Asli Surat Bimbingan Teknis dan Reviu Peningkatan Akuntabilitas dana hibah pemilihan Bupati PPU Tahun 2018 dan pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : S-476/PW17/2/2015 Tanggal 26 April 2018 ;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Usulan Pokja Pilkada PPU Nomor : 067/HIMPSI-Kaltim/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 ;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas No : 2012/002/IDI Cab.PPU
    • Umum Tahun 2019 Nomor : 01/PP.08/BA/6409/Sek-Kab/III/2018 tanggal 21 Maret 2019 ;
  • 1 (satu) rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 02/PP.08/ND/6409/Sek-Kab/III/2019 Perihal Pengadaan Jasa Event Oganizer Konser Musik Pemilu 2019 tanggal 21 Maret 2019 ;
  • 1 (satu) lembar Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 tanggal 18 Desember 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Biaya Acara Debat Kandidat Cabup Kab PPU 2018-2023 ;
  • 1 (satu) rangkap Asli Surat Permohonan penambahan Dana
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE
Tanggal 26 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terbanding/Terdakwa : GUSTIAR MARUDIN
182 — 135
  • oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  • Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Fotocopy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
      Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Maluku Utara tahun 2015;
    2. Fotocopy Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepalah daerah dan wakil kepalah daerah Maluku Utara tahun 2015 tanggal 13 April 2015 No.7 A.n Moksin Boga, SH, MH;
    3. Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat
      Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.5/KEP-SET/TAHUN 2015 tetang pengankatan kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 A.n Silvano D.
      Saleh;
    4. Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.12.a/KEP-SET/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
    5. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Mursimin Bin M.Siam(T1),Dkk
102 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1744 K/PID.SUS/2015Bahwa pada Periode Tahun 2004 2009 Para Terdakwa menjabat selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci.Terdakwa dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Terdakwa II dari Fraksi PartaiKeadilan Sejahtera, Terdakwa Ill dari Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa,Terdakwa IV dari Fraksi Partai Demokrat dari hasil Pemilihan Umum LegislatifKabupaten Kerinci tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ProvinsiJambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 tentang
    Nomor 1744 K/PID.SUS/2015yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada Periode Tahun 2004 2009 Para Terdakwa menjabat selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci.Terdakwa dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Terdakwa II dari Fraksi PartaiKeadilan Sejahtera, Terdakwa Ill dari Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa,Terdakwa IV dari Fraksi Partai Demokrat dari hasil Pemilihan
    Umum LegislatifKabupaten Kerinci tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ProvinsiJambi Nomor 377 tanggal 23 Agustus tahun 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kerinci ;Bahwa dalam keanggotaan di DPRD Kabupaten Kerinci, Terdakwa danTerdakwa IV ditunjuk sebagai Anggota Panitia Anggaran berdasarkan SuratKeputusan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 02Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan PerwakilanRakyat
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. H. IRHAMI RIDJANI RAIS, S.Sos.,M.Si Bin M. RAIS
118 — 108
  • Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT BJMNovember 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa terhadap keadaantersebut menurut hukum tidak tertutup kemungkinan apabila dikemudian hari olehpenegak hukum penyidik ditemukan dua alat bukti yang cukup mendudukannyasebagai Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap pendapat/alasan keberatan Terdakwa/TimPenasihat Hukum yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini, adalah bentukrekayasa kriminalisasi terhadap Pembanding dengan motif politik dalam kaitannyadengan Pemilihan
    Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kotabaru Periode2015 2020, yang berujung dengan diperiksanya Pembanding sebagai Tersangkaoleh Direskrimsus Polda Kalsel, dengan tujuan mengganjal Pembanding ikut pestademokrasi sebagai calon Bupati, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwapendapat/alasan tersebut hanyalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kegalauanTerdakwa ketika tersandung dalam perkara ini, dan pernyataan/alasan tersebut tidakmemiliki dasar hukum;Menimbang, bahwa terhadap pendapat/alasan keberatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK.Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA, Cs
123 — 41
  • .: Dalam Pasal 10 Undang Undang No.29 Tahun 2007 tentang PemeritahanProvinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Sebagai lou Kota Negara KesatuanRepublik Indonesia menyatakan bahwa: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpinoleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilihsecara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:Bahwa kewenangan mangatur sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup16.17.18.oleh pemda DKI Jakarta diatur dalam Pasal 26 ayat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
140 — 101
  • diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya yaitu Terdakwa bersamasama dengan DIRWAN AliasDIRWAN MAHMUD dan HENDRATI mengetahui atau patut menduga bahwahadiah tersebut diberikan agar DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUDmemberikan persetujuan kepada JUHARI Alias JUKAK selaku Wakil DirekturCV Bayu Mandiri sekaligus Tim sukses pemenangan DIRWAN AliasDIRWAN MAHMUD dalam Pemilihan
    Umum Kepala Daerah (Pilkada)Bengkulu Selatan Tahun 2015 untuk mengerjakan beberapa proyek padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten BengkuluSelatan Tahun Anggaran 2018, yang bertentangan dengan kewajibanDIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sebagai Penyelenggara Negara untuktidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 UndangUndang RINomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi,
    setidaknya dapat menduga bahwa penerimaan uang secarabertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) danRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlahRp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itudari saksi saksi JUHARI alias JUKAK adalah agar DIRWAN Alias DIRWANMAHMUD memberikan persetujuan kepada JUHARI Alias JUKAK selaku WakilDirektur CV Bayu Mandiri sekaligus Tim sukses pemenangan DIRWAN AliasDIRWAN MAHMUD dalam Pemilihan
    Umum Kepala Daerah (Pilkada) BengkuluSelatan Tahun 2015 untuk mengerjakan beberapa proyek pada DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu SelatanTahun Anggaran 2018 sekalipun saksi JUHARI alias JUKAK tidak mendapatkanproyekproyek pekerjaan yang diinginkannya tersebut maka pembuktian unsurini tetap terbuktiBahwa di persidangan saksi HENDRATI menerangkan bahwapenerimaan uanguang dari saksi JUHARI alias JUKAK melalui TerdakwaNURSILAWATI tersebut adalah sebagai pemberian uang dapur
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
220 — 161
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifathukum pidana;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia;Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum(Pasal 2 Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan UndangundangNomor: 51 Tahun 2009)Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undangundang Nomor: 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubahdengan Undangundang Nomor: 51 Tahun 2009
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
660 — 534
  • tidak dapat mengambil keputusan sendiri harusmeminta persetujuan Menteri berdasarkan Pasal 1 PeraturanPresiden Nomor 9 Tahun 2013, SKK Migas bukan pemutus, bahwakeputusan yang bersifat konstitutif ada pada Menteri ESDM;Bahwa sifat final keputusan itu ketika diputusan oleh pejabat yangberwenang/lembaga yang berwenang yang memiliki kewenanganabsolut;Bahwa apabila pejabatnya sama, organnya sama, maka itu tidakdeklaratif, tetapi konstitutif, kalau deklaratif adalah misalkan keputusanKPU tentang hasil pemilihan
    umum, kemudian dikeluarkan dengan SKPresiden untuk pengangkatan anggota DPR, maka keputusanPresiden tersebut bukan konstitutif tetapi deklaratif, keputusankonstitutif ada di KPU, begitu juga dengan surat tersebut, apabila itusama pejabatnya, lembaganya juga sama, mengenai objek yangsama merupakan konstitutif;Bahwa keputusan pertama merupakan konstitutif dan yang keduaadalah menguatkan konstitutif, jadi keduanya konstitutif;Bahwa keputusan konstitutif dikonstitutifkan kembali adalah tidakperlu sebagai
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.FEBRIANTI PRIMANINGTYAS, S.H.
2.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
MANSUR LESTALUHU Alias BANG MANSUR
945 — 466
  • tindak pidana suap adalah tindak pidana suap di luar ketentuanperaturan perundangundangan yang sudah ada, yaitu di luar ketentuanyang sudah diatur dalam: Kitab Undangundang Hukum Pidana jo Undangundang Nomor3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Nomor 2958);Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr Undangundang Nomor 15 Tahun 1969 jo UndangundangNomor 4 Tahun 1975 jo Undangundang Nomor 2 Tahun 1980tentang Pemilihan
    Umum Anggota BadanPermusyawaratan/Perwakilan Rakyat.Bahwa berdasarkan doktrin, dalam pemahaman Abhli, perlu dipahamibahwa unsur esensi dalam tindak pidana suap adalah adanya meetingof mind atau kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suapmengenai perbuatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan danperbuatan tersebut bertentangan dengan tugas atau kewajibanpenerima suap serta tujuan sSuap tersebut benarbenar tercapail.Dengan demikian tindak pidana suap adalah suatu perbuatan di manapemberi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-08-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Januari 2011 —
71 — 26
  • Tentang Pengesahan PerubahanSusunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang pada pokoknyamenyatakan :Kementerian Hukum dan HAM berkesimpulan bahwa dalam Partai KasihDemokrasi Indonesia telah terindikasi terjadi perselisihan kepengurusan partai,sehingga pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Kasih Demokrasi Indonesia tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia ;Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) adalah partai politikpeserta Pemilihan
    Umum 2009 yang terdaftar pada Kemterian Hukum dan HAMmelalui Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor M.HH45.AH.11.01 Tahun2008 Tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 20072012 melalui Akta NotarisEVIANI NATALIA, SH.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
134 — 356
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundangundangan lain yang bersifat hukum pidana;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha TentaraNasional IndonesiaKeputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 93/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Chrisno Indianto, Ir. S.H.
Tergugat:
1.Kapolda Jateng
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
LIEM WIE TJEN
330 — 208
  • Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tatausaha Tentara Nasional Indonesia;g Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasilpemilihan umum."Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1angka 10 jo. Pasal 1 angka 10 jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK, dkk vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA
122 — 116
  • kecuali urusanpemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan PemerintahanBahwa selain UUD 1945, Para Penggugat juga menegaskan kewenangan Tergugat Idalam Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah KhususIbu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanaPasal 26 ayat (1) dan (4) UU No. 27 TahunPemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satuorang wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan
    umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE
Tanggal 25 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terbanding/Terdakwa : SILVANO DIAZ HANGEWA, S.SOS, MH
144 — 45
  • jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Fotocopy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
      Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Maluku Utara tahun 2015;
    2. Fotocopy Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02-KEP tahun 2015 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan kepalah daerah dan wakil kepalah daerah Maluku Utara tahun 2015 tanggal 13 April 2015 No.7 A.n Moksin Boga, SH, MH;
    3. Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat
      Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.5/KEP-SET/TAHUN 2015 tetang pengankatan kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 A.n Silvano D.
      Saleh;
    4. Fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:10.12.a/KEP-SET/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
    5. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1855 — 2166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umum Tahun20091 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor KA.01/5670/SETJEN/VII/2010, hal: Pergantian AntarwaktuAnggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrat, tertanggal27 Juni 2010 beserta 1 (satu) berkas lampirannya2 (dua) lembar Dokumen Hak Hak Keuangan AnasUrbaningrum (NA.517) Periode Oktober 2009 s.dAgustus 2010, via Bank Mandiri a.n Anas UrbaningrumNo.
    Umum Tahun20091 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor KA.01/ Hal. 367 dari 767 hal.
    Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat kepadaPresiden Republik Indonesia Bapak Susilo BambangYudhoyono di Jakarta tertanggal 8 Juni 2005 yangditandatangani oleh Anas Urbaningrum.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor 68/UP/K/IV/2014 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh KomisiPemilinan Umum Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta.1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003
    Umum Tahun2009.1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor KA.01/5670/SETJEN/VII/2010, hal: Pergantian AntarwaktuAnggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrat, tertanggal27 Juni 2010 beserta 1 (satu) berkas lampirannya.2 (dua) lembar Dokumen Hak Hak Keuangan AnasUrbaningrum (NA.517) Periode Oktober 2009 s.dAgustus 2010, via Bank Mandiri a.n Anas UrbaningrumNo.
    Ramlan Surbakti (Wakil Ketua KPU) dan Valina Singka masingmasingsebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pada tahun 2005Terdakwa mengundurkan diri dari KPU bergabung ke Partai Demokrat;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 37 A ayat (1), (2) Undang Undang No. 20 Tahun2001, dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yangtidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahankekayaannya, maka keterangan sebagaimana