Ditemukan 6177 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilu Pemilihan Parpol ; pemilihan umum Komisi pemilihan umum Pemilihan umum daerah Sengketa proses pemilihan umum
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 57/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
Sholikin, S.E.
Tergugat:
Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak
Intervensi:
Nashihah
279 — 85
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenaihasil pemilihan umum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2adalah merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang lahir atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentua Pasal 2huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yakni didasarkan pada PutusanNomor : 32/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 Oktober 2018 yang
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 38/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 9 Agustus 2017 — S a r j i t o, dkk melawan Pof.Dr. H,M. Amien Rais Atau Ahli Warisnya, dkk
46 — 31
  • negara yang tidaksesuai dengan Pembukaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, antara lain, sebagai berikut:Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 38/Padt/2017/PT YYK(1) Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi(checks and balances) antar lembaga negara dan kekuasaanterpusat pada Presiden.(2) Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik danOrganisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasanberekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimanamestinya.(3) Pemilihan
    umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhipersyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dantahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.(4) Kesejahteraan social berdasarkan Pasal 33 UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tercapai,justru yang berkembang adalah system monopoli, oligopoli,dan monopsoni.3.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
3315 — 1718
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap undangundang dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh undangundang dasar, memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2014 — Pidana Korupsi - YOLLANDA, S.Psi
114 — 57
  • Pada tahun2009kebetulan tahun politik pas pemilihan umum, banyak permintaanpermintaan dari tingkat nasional dan internasional, Dinas Kebersihanyang mengakomodir. Selama ini toilet yang ada bentuk container,digunakan hanya untuk keperluan kebakaran dan banjir. Sehinggamuncul ide dari Eko Bharuna untuk menyediakan toilet bagi menteri,presiden, DPR agar berbeda dengan sebelumnya. Tahun 2008bidang sarana prasarana mengajukan kegiatan toilet VVIP. Tapitahun 2008 tidak terakomodir dalam DPA.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK
Tanggal 9 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRA DWI GUNANDA SH
Terbanding/Terdakwa : BOMAN Bin RAJIMIN
101 — 54
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanganundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilihan kepala daerah;.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
267 — 152
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkanuntuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah;a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
152 — 82
  • Putusan Nomor : 160/G/2015/PTUNJKTdikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidanadan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana; (5) Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (6)Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia; dan (7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusatmaupun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 05-10-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA SURABAYA, yang semula bernama: YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA VS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA
409 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Universitas TritunggalSurabaya (UNITAS) tersebut tidak benar dan menyalahiizinpenyelenggaraan karena telah terjadi Perluasan Program Studi yangtidak diberikan dan yang diberikan izin penyelenggaraan adalahProgram Studi bukan Jurusan tentu saja hal demikian sangat tidakdibenarkan dan ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya(UNITAS) cacat hukum dan harus dibatalkan;Bahwa Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yangkeberadaannya di bawah Penggugat pernah menerima Surat dariKomisi Pemilihan
    Umum Kabupaten Sumbawa tanggal 2 Mei 2013disertai dengan Surat Tugas untuk melaksanakan Verifikasi Faktualljazah Calon Anggota Legislatif yang diusulkan oleh Partai PolitikPeserta Pemilu 2014, dengan lampiran:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2622 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 Mei 2011 — KARDA WIRANATA bin KADI
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlu dijelaskan, bahwa Terdakwa ini adalah anggotaDPRD Kabupaten Karawang Periode 2004 2009, Ketua Komisi C DPRDperiode 2004 2009 Kabupaten Karawang, Ketua DPC PDI PerjuanganKabupaten Karawang hingga saat ini, dan pada pemilihan umum yang laluTerdakwa terpilin Kembali menjadi anggota DPRD serta terpilin menjadiKetua DPRD Kabupaten Karawang untuk masa bakti 2009 2014.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
284 — 136
  • Keputusan KomisiPemilihnan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum,Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilantidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu108dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencanaalam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 27 Juni 2013 —
85 — 65
  • Dengan jatuhnya orde baru dalamtahun 1998, pengenalan system pemilihan umum yang baru di tahun 1999 danimplementasi desentralisasi di tahun 2001, memang pola hierarkis dan70pengorganisasian korupsi menyusut, tetapi berubah dalam bentuk lain.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 12-04-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 30 Agustus 2017 — ATTY SUHARTI H.M. ITOC TOCHIJA
455 — 206
  • 268dibahas Kadishub+Kabid, Assekbang, Kasatpol PP,Kadispenda, Pak ES, IT, diparaf tanggal 1892015.e. 1 (satu) bundel asli Kartu Disposisi WalikotaCimahi, indeks : Diklat lainnya 893.5/1331, dariBappeda, perihal : laporan pelaksanaan workshoppenyusunan master plan cimahi technopark, tanggalsurat : 9112015, no. surat : 050/1461/Bappeda,diteruskan kepada : (tertulis) Sekpri : FC 3X u/ IWK u/P.IT u/ P.ES, diparaf tanggal 11112015.f. 1 (satu) bundel asli Kartu) Disposisi WalikotaCimahi, indeks : 270 (pemilihan
    umum) 101.00849,dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda kota Cimahi,perihal : laporan jadwal sementara pilkada serentaktahun 2017, tanggal surat : 20160203, no. surat :ND/10/Pem, diteruskan kepada : (tertulis) Sekprikirim melalui email kod : WK, sekda, Pa IT, Pa Asol,Pausman, diparaf tanggal 8022016.1 (satu) buah map warna merah yang didalamnya terdapat1 (satu) bundel draf Keputusan Walikota Cimahi tentangTim Pertimbangan Kebijakan Pelayanan Publik diLingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dengan susunan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 3/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
256 — 234
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifathukum pidana;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasarhasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia;Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta ketentuan UndangUndang Tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud sengketa tatausaha negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harusmemenuhi syaratsyarat secara kumulatif sebagai berikut :1.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 27-05-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN
Tanggal 30 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Tommy Eko Pradityo,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD RACHWI RITONGA Diwakili Oleh : FADLI RIZKI, S.H
187 — 0
  • Kel/Desa Sidodadi (Bukti P-29);

    Dinyatakan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

    Serta:

    1. 1 (satu) Lembar Bukti tanda terima berkas temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, 23 April 2024;

    2. 1 (satu) Lembar Daftar isi;

    3. 1 (satu) Lembar Penerusan tindak pidana pemilu;

    4. Surat Bawaslu Nomor : 0060/PP.00.02/KSU-28/03/2024, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Medan, tanggal

Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sml
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
PAULUS RUMFAN
Tergugat:
1.ALOYSIUS BALIA
2.Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Kepulauan Tanimbar
3.Bupati Kepulauan Tanimbar
90 — 60
  • Peraturan Bupati KepulauanTanimbar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanBupati Kepulauan Tanimbar Nomor 5 Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa Pasal 11 Ayat (1) menegaskanbahwa "daftar pemilin sementara yang digunakan pada saatpelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Bupatiterakhir di desa, digunakan sebagai Daftar Pemilin Sementara untukpemilinan kepala desa;b. bahwa berdasarkan point a diatas, maka Panitia Pemilihan KepalaDesa seKabupaten Kepulauan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 10-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
Kamil Alfian
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia cq Camat Sei Beduk
62 — 19
  • Asli dan Fotocopy Kartu Pemilih Nik : 2171071004022618, atas nama KamilAlfian, yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, diberi tanda buktiP2 ;3. Fotocopy Surat Hal : Undangan Rapat, No : Rt 03 / Rw 14/2007, tanggal 28Mei 2007, diberi tanda bukti P3 ;4. Asli dan Fotocopy Kartu Peserta Jamkesmas atas nama Penggugat (KamilAlfian), diberi tanda bukti P4 ;5. Asli dan Fotocopy Kartu Perlindungan Sosial atas nama Penggugat (Kamil),terbit tahun 2013, diberi tanda bukti P5 ;6.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS TRI HARTONO, SH. MH.
Terdakwa:
ABDUL GAFAR ALIAS ABU AFIF ALIAS ABU ABDULLOH BIN HAMZAH ALM
241 — 148
  • beberapa ustad seperti USTAD ZEDON,USTAD ABDUL GAFAR, USTAD ABDULLAH Als AGUS SALIM tentangmateri tauhid khususnya yang membahas tentang Sirik Demokrasi, makakami Kelompok JAD Wilayah Bima menganggap bahwa sistemdemokrasi ada di Indonesia adalah Bathil dan Syirik, sehingga sebagaikonsekwensi dari pemahaman tersebut kami berupaya untukmengamalkannya dengan berusaha untuk berlepas diridari sistemdemokrasi yang ada saat ini sebagai contoh Saksi dan ikhwanikhwanKelompok JAD Wilayah Bima tidak ikut pemilihan
    umum danHalaman 42 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.gubernur provinsi jawa barat
Intervensi:
SPSI PT. ECO
276 — 127
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umumM ; Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalankewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapatdipersengketakan di dalam PTUN.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 34
  • Selanjutnya Bei Luan Laun alias Luan Kolo Amadan Bei Bau Halek berhenti berkebun dan Bei Bau Halek berhentiuntuk seterusnya karena isterinya Bei Funan Teik telah meninggaldunia.Tahun 1955 samapai dengan tahun 1964 Bei Luan Launalias Luan Kolo Ama, mulai menggarap dan berkebun kemballsaat itu pemilihan umum pertama kali di Indoensia atau selama 10(sepuluh ) tahun tidak terputusputus lalu berhenti garap danberhenti berkebun karena situasi Pemulihan dan Pembasmian,Komunis, (PKI) samapi di desadesa dan
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 15 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : MATHEOS MATULESSY, S.H
Terbanding/Terdakwa : I GEDE BASMA, S.Pd.M.Si
212 — 21
  • Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga;
    184. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi;
    185. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
    186. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
    187. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Pemilihan
    Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020;
    188. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020;
    189. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02 /Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem