Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1984 Pemohon telah melangsungkanpernikahan secara Islam dengan Pemohon Il di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan KabupatenPonorogo, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor196/12/VIIV1984, tertanggal 23 Agustus 1984 ;3. Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut masih utuh atau belum pernah bercerai ; Penetapan nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.Po, Page 14.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danPemohon II buktibukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakimmenemukan fakta sebagai berikut :a) Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri sahyang menikah pada tanggal 23 Agustus 1984 ;b) Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon danPemohon II dalam penulisan pada buku register nikah oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan,Kabupaten Ponorogo, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor196

Menetapkan identitas Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor196/12/VIII/1984, tanggal 23 Agustus 1984, yang tertulis Pemohon nama Sokimin bin Surodikraman, lahir di Madiun, 25 tahun, dan namaPemohon Il Juwariyah binti Harto, lahir di Purwosari, 18 tahun diubahmenjadi Pemohon bernama Sokimin binti Suroman, lahir di Ponorogo,30 Juni 1969 dan Pemohon II bernama Juwariyah bin Harto lahir diPonorogo, 30 Juni 1970 ;3.

Tengiri Ruko 88 Raha berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 196/Pen.Pid/2017/PN Rah, tanggal 22 November 2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor196/Pid.Sus/2017/PN Rah tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwatersebut diatas ;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 November 2017Nomor Reg.Perkara : PDM /RP9/Epp.2/11/2017 yang berbunyi sebagaiberikut ;Bahwa Terdakwa FIFI

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Maret 2018 sesuai aktapermintaan banding Nomor 05/Akta.Pid/2018/PN Rah, tanggal 9 Maret 2018,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 9 Maret 2018 sesuai relas pemberitahuan permintaan banding Nomor196/Pid.Sus/2017/PN Rah tanggal 9 Maret 2018 ;Menimbang,

No. 38 /PID.SUS/2018/PT KDItanggal 4 April 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2018 sesuairelaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor196/Pid.Sus/2017/PN Rah tanggal 5 April 2018 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maka PenuntutUmum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara (

inzage ) dalam tenggang wakiu 7 (tujuh) harisesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasingtanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 16 Maret 2018 Nomor196/Pid.Sus/2017/PN Rah ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan dan dikemukakan olehPenuntut

No. 38 /PID.SUS/2018/PT KDIMenimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka setelahPengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor196/Pid.Sus/2017/PN Rah tanggal 7 Maret 2018, dan telah membaca danmemperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sertakontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa,ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkatbanding

berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Singkawang tanggal 27 Agustus 2019 Nomor150/SK/PID/2019/PN Skw;Pengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiPontianak Nomor 168/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 21 November 2019tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;Telah membaca, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor196

Membebankan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkarasebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor196/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 5 November 2019, yang amarnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Mistyah Alias Mis Binti Dulapi tersebut di atas,terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimanadalam dakwaan ketiga;2.

Nomor196/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 12 November 2019, yangditandatangani oleh Uray Herry Yanizar Jurusita Pengadilan NegeriSingkawang dan Mulyadi Umar,S.H.

Nomor196/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 13 November 2019 yang ditandatanganioleh Uray Herry Yanizar Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, dan WidiSulistyo,S.H.

) KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan;Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIEI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2019/PT PTK Merubah putusan Pengdilan Negeri Singkawang Nomor196

tindakan penangkapan pada diri Terdakwa oleh Penyidik ;Tidak dilakukan tindakan penahanan pada diri Terdakwa oleh Penyidik:Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda Nomor 66/PID/2021/PT SMR tanggal 09 Maret 2021tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara dalam tingkat banding;Telah membaca, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor196

No. 66/PID/2021/PT SMRdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yangditentukan menurut UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan TingkatPertama, suratsurat bukti dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor196/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal

08 Februari 2021, Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat sebagi berikut :Menimbang bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengajukanbanding dengan tidak ada memori banding sehingga Majelis Hakim PengadilanTinggi Kalimantan Timur tidak menegetahui alasanalasan ia mengajukanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor196/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 08 Februari 2021;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiKalimantan Timur telah sependapat dengan segala pertimbangan

No. 66/PID/2021/PT SMRMemperhatikan Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor196/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal O08 Februari 2021 yang dimohonkanBanding tersebut dengan mengubah/memperbaiki amar

JKTMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor196/G/2015/ PTUNJKT tanggal 17 Maret 2016 tersebut harusCUIKUaIK@IN, js=ssss=sereee escent niece nese eeeMenimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembandingdinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkarayang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingsdperttersebut dalam

amar putusan ini; wBegeia nnn nannnnMengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagdfvana yang telah diubaholeh UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004. dan perubahan terahir dalamUndangUndang Nomor 147 Tahun 2509 beserta UndangUndang danperaturan hukum lainnya yang tefkait; wanna nanan nanan nnn ne nn oan ne nn nnn nnn nano4GQWENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor196

Pada tanggal 27 Agustus 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor196/56/VIII/1988 tanggal 27 Agustus 1988 sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: Kk.15.35.16/Pw.01/40/2015 tanggal 5 Juni 2015);2.

denganTermohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil,halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0001sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir di persidangan;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor196

MelawanTergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikanterakhir DIII Keperawatan,, Bertempat kediaman di Jalan Syamratulangi,Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten SidenrengRappang, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 2 Maret 2021 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor196

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

MelawanTERGUGAT , umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan,Bertempat Tinggal di, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,sebagai Tergugat:Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Idan Pemohon Il;Telah memeriksa alat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatanggal 30 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaParigi pada tanggal 5 Juni 2018 dalam register perkara Nomor196

menuruthukum.SUBSIDAIR:Him. 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2018/PA.PrgiApabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyataPenggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pulamenghadirkan wakil/kuasanya di persidangan, meskipun menurut berita acarapanggilan (relaas) kepada Penggugat Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Prgi., tanggal28 Juni 2018 dan 28 Juli 2018 serta panggilan kepada Tergugat Nomor196

pihak lawannya pada tanggal 08Juli 2011;Memperhatikan, bahwa untuk permohonan bandingtersebut, Pembanding telah tidak mengajukan MemoriBanding , oleh karenanya tid ak ada Kontra MemoriBanding;Memperhatikan bahwa para pihak yangberperkara telah diberi kesempatan dengan patutuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara,akan tetapi seperti diterangkan Wakil PaniteraPengadilan Agama Cianjur Nomor 196/Pdt.G/2011/PA.Cjr.tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Keterangan WakilPanitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor196

Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkarapada tingkat banding dibebankan kepadaTer gugat/ Pembanding;Memperhatikan, pasal pasal dariperaturan perundang undangan,Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentua lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding yang diajukanPembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor196

Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan KotaManna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para PemohonII;Pemohon dan Pemohon Il secara bersamasama selanjutnyadisebut Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24Agustus 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan anak yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor196

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor196/Pdt.P/2021/PA.Mna dari Para Pemohon;2s Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Pendidikan SDSederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat diKampung Karamat, RT 002, RW 009, DesaMargamekar, Kecamatan Pangalengan, KabupatenBandung, selanjutnya sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaraTelah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal20 Maret 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor196

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor196/Pdt.P/2020 dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Winongan Kab.Pasuruan,terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi dan anak saksi;Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Nurus Soleha terikat perkawinan secarasah menurut hukum, sebagaimana foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor196/75/V1/2009 yang ditandatangani oleh Drs.

Winongan Kab.Pasuruan,terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi dan anak saksi;e Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Nurus Soleha terikat perkawinan secarasah menurut hukum, sebagaimana foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor196/75/V1/2009 yang ditandatangani oleh Drs.

1984 /umur 36, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempatkediaman di RT. 002, RW. 001, Desa Jepang KecamatanMejobo, Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor196

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor196/Pdt.P/2021/PA.Kds. dari Para Pemohon;2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;2: Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp315.000,00(tiga ratus ratus lima belas ribu rupiah );Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I.

tangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DesaBatu Merah, Kecamatan Sirimau , Provinsi Malukusebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor196

permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak ada perkara tanpa biaya perkar;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telahhabis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor W24A1/432HK.5/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, tentang surat teguran tambahpanjar biaya perkara, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekuranganpanjar biaya perkaranya, dan Surat Keterangan Panitera Nomor196

Syairani (rumah Tahanan Negara Kelas II BPelaihari) Kelurahan Sarang Halang Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah Laut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca berkas perkara.Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Februari2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor196/Pdt.G/2020/PA.PlIh, tanggal 20 Februari 2020, dengan dalildalil

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor196/Pdt.G/2020/PA.Plh dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Darmapala No. 61 A Rt.48 Rw.015Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Palembang 30139. berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Maret 2019, Nomor:013/SKH/HD&P/III/2019, Selanjutnya disebutTerbanding semula sebagai Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiPalembang Nomor 35/PENPDT/2019/PT.PLG, tanggal 25 April 2019,berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkaraini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor196

FaktaFakta dankebenaran yang telah terbukti secara keseluruhan sehingga sangataneh dan tidak layak gugatan Terbanding semula Penggugat untukdikabulkan apabila dihubungkan dengan Faktafakta yang terungkapdidalam persidangan, diantaranya : Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor196/Pdt.G/2018/PN.PLG tertanggal 14 Februari2019, samasekali tidak mempertimbangkan Keterangan saksiSaksiPembanding yang telah diberikan dibawah sumpah didukungdengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semulaTergugat

Sebelah barat/ Barat daya berbatasan dengan Tanah Zainal binHamidin.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukumtersebut, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II yang menyatakanbatasbatas tanah seluas 2692 M* Kabur Tidak beralasan menuruthukum, oleh karena itu terhadap eksepsi yang demikian harusdinyatakan ditolakBahwa Majelis hakim dalam Perkara Perdata Nomor196/Pdt.G/2018/PN.PLG tertanggal 14 Februari2019, telah kelirudalam memberikan Pertimbangan Hukumnya sehinggamengabulkan gugatan Penggugat

/Pdt.G/2018/PN.Plg, tertanggal 14 Februari2019, SebagaimanaTertuang didalam amar Putusan Perkara Perdata Nomor196/Pdt.G/2018/PN.Plg, tertanggal 14 Februari2019, angka 4 , yangberbeda dan melibihi dari apa yang dituntut oleh Terbanding /Penggugat dengan bunyi sebagai berikut :Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Lahan Seluas 2.692 M?

PLG.Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula paraTergugat ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor196/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkanbanding tersebut dalam eksepsi dan pokok perkara dengan :MENGADILI SENDIRIDalam Provisi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor196/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal

Nomor 3369 K/Pdt/2019batasbatas sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor196/Kawilei tanggal 16 September 1981, Surat Keterangan Nomor245/SK/KI/X/80, tanggal 28 Oktober 1980, nama pemegang hakJuliana Bolang, sebagai berikut: utara: E. Tangkudung Ny. T. Oetojo Oesman; timur : Alfius Sumampow; selatan Nyong Sumampow S. Sumampow; barat : Stenly Umboh M.

Tanod;Menyatakan Perjanjian Pembagian Hasil Kebun di atas tanah SertifikatHak Milik Nomor 195/Desa Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor196/Kawilei masingmasing: Bill Sumampow (diwakilkan kepada Alfius Sumampow mendapat %bagian (25%): Stevie Bernadus mendapat % bagian (25%); Susij Bernadus mendapat % bagian (25%): Stenly Bernadus mendapat % bagian (25%);Adalah sah dan mengikat serta berlaku bagi Para Penggugat;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTurut Tergugat telah

Nomor 3369 K/Pdt/201917.18.19,20.21.22.23.24.29,Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor196/Kawilei adalah batal demi hukum;Menyatakan Surat Jual Beli dan Kwitansi Pembelian atas dua bidangtanah Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan Sertifikat Hak MilikNomor 196/Kawilei yang dilakukan pihak lain tanpa sepengetahuanPenggugat adalah batal demi hukum;Menyatakan peralinan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawileiatas nama Alfius Sumampow beralin menjadi atas nama

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Juni 1992, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanParengan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor196/89/VI/92 tanggal 20 Juni 1992;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan Pemohon IlPerawan.

Menetapkan Nama Pemohon PAIMAN BIN PAIMIN Tempat TanggalLahir Trenggalek,5670 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban,9273, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor196/89/VI/92 tanggal 20 Juni 1992, yang di keluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Pemohon USMAN BIN PAIMIN Tempat Tanggal Lahir Pemohon Trenggalek, 04April 1965 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 04 April 1975;3.

Clg. tanggal11 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil secara sah;Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat hadir sendiri sedangkanTergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadirdi persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor196/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 29 Maret 2016 Tergugat telah dipanggilsecara sah:Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhanrumah tangganya, tetapi tidak berhasil kemudian

teguran untuk menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor W.27A6/632/HK.05/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, ternyata Penggugat telahditegur untuk menambah panjar biaya perkara namun tidak memenunhiteguran tersebut,Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk menambah panjar biayaperkara yang harus dipenuhi oleh Penggugat telah mencapai 1 (satu) bulanlebih terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei2016 dengan demikian dinyatakan panijar biaya perkara Nomor196

Majelis Hakim Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejaktanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;Terdakwa Jumat Alias Ojong Bin Darmo tidak ingin di dampingipenasihat hukum, meski telah diberi kKesempatan untuk itu;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor196/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 5 Mei2020 tentang Penetapan

Hari Sidang;Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Pkb Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 5 Mei2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor196/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan metode telekonference; Berkas perkara Terdakwa atas nama Jumat Alias Ojong Bin Darmo dansuratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar tuntutan