Balusu, batuanpenyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, biayasukses pemilihan umum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,kegian rutin dan disimpan di rekening pribadi Terdakwa adalahtetap merupakan kerugian Negara karena uang tersebut tidak diDaftarkan di Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama ;eBahwa semua itu tergantu Majelis Hakim yang memutuskanperkara ini nantinya ;e Bahwa dari hasil temuan saksi bahwa dana otonomi khusus yangdicairkan langsung oleh Terdakwa tersebut telah digunakanTerdakwa

Bangka Selatan Tahun 2020;

69. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/ 2020 Tanggal 1 Desember 2020;

70. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah

Manfaat terbitnya objek sengketa juga dirasakan olehinstansi terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum yang selalu mendasarkan tahapanpemilinan umum pada kepengurusan yang secara legal diakui oleh Tergugat.8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 3133 yangmenyatakan Tergugat tidak memenuhi asas kecermatan suatu hal yang tidakberdasar.

laporandari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;(3) Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan palinglambat 60 (enam puluh) hari;(4) Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;(5) Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat(4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai UndangundangPartai Politik;(6) Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antarkader terkait hasil pemilihan

umum legislatif;(7) Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaianperselisihan internal diatur lebih lanjut dalam PeraturanOrganisasiBahwa dalam hal perselisihnan internal partai politik tidak dapatdiselesaikan di mahkamah partai, maka pihak yang berkeberatandapat mengajukan upaya berupa gugatan partai politik melaluipengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUNo. 2/2011, yang menetapkan bahwa: Dalam hal penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai

Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadikewenangan Mahkamah Partai ;6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yangtersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari kerja ;7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga ;8.

Dewan Pimpinan Pusatberjumlah 4 (empat) orang ;19.Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifatrekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dantembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;20.Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadikewenangan Mahkamah Partai ;21.Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebutpada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) harikerja;22.Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam

;Bahwa misalnya mengenai individual pemilihan umum itu sepertisubyek hukum bisa orang, bisa Badan, dalam kaitan apakah kepentinganumum sebenarnya pada dasarnya urusan Negara baiktan dengankepentingan umum, maka Negara tidak boleh mengeluarkan besicing tatkalajadi kepentingan umum itu azas pasti dalam suatu Negara dalam tindakannyamau membuat peraturan, mau membuat besicing harus melihat padakepentingan individual dan tatkala dia mengeluarkan itu tetap harus adawilayah, Detailnya Negara boleh melakukan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang memenuhi unsur sebagaimana ketentuanketentuan tersebut di atas,maka Penggugat akan menguraikan lebih lanjut tentang apakah PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara in casu;.

terdapatdalam surat segel tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat ahli waris tersebut Tergugat;Bahwa tanah yang diukur saat pemeriksaan setempattersebut termasukke dalam wilayah desa gosong telaga selatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa tanah yang diukur saat pemeriksaan setempat adalah tanahsengketa;Bahwa dasar Saksi mengatakan tanah tersebut termasuk ke dalamwilayah desa gosong telaga selatan adalah daerah tersebut memiliki 13(tiga belas) Kartu Keluarga, apabila ada pemilihan

umum makamasyarakat tersebut terdaftar di desa gosong telaga selatan;Bahwa selain tanah kelompok tani, Ada, masyarakatlain yang menguasaitanah disekitar tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh masyarakattersebut termasuk ke dalam tanah yang diklaim oleh Tergugat;Bahwa sudah pernah beberapa kali dilakukan mediasi antara paraPenggugat dan Para Tergugat serta melibatkan Muspika KecamatanSingkil Utara namun tidak berhasil;Bahwa Muspika Kecamatan Singkil Utara pernah menawarkan

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :a menjadi pengurus partai politik;b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDd. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;Him

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :a menjadi pengurus partai politik;b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDterlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;f. melakukan

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :menjadi pengurus partai politik;merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDterlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;f. melakukan kolusi

Mengkoordinasikan pembangunan desasecara partisipatip Mewakili Desanya didalam dan diluarpengadilan dan dapat menunjukkuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai denganperaturan perundang undangan, dan Melaksanakan wewenang lainsesuai denganperundang undangan.Tugas dan wewenang Kepala Desa Diaturdalam peraturan PemerintahNo. 72 tahun 2005 tentang Desa.Hal hal larangan Kepala Desa : Menjadi pengurus partai politike Merangkap jabatan sebagai ketua dananggota BPD Merangkat jabatan sebagai anggotaDPRDe Terlibat kampanye Pemilihan

Umum,Pemilinan Presiden danPemilian Kepala Daerahe Merugikan kepentingan umum,meresahkan kelompok masyarakatdan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain.

YK, hal. 61 dari 106 hal.e Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan lembagakemasyarakatan di Desa ; e Merangkap sebagai anggota DPRD , e Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihankepala daerah ; e Merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;e Melakukan kolusi, korusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan keputusn atau

danjelas apa yang dimaksud dengan bahagia dan kenapa hal tersebutterjadi Karena semua yang dilakukan Termohon Konvensi denganmengintervensi semua pekerjaan Pemohon Konvensi adalahmengindikasikan tidak percaya terhadap Pemohon Konvensi; Bahwa Pemohon Konvensi menolak dalil Termohon Konvensi yangmenyatakan bahwa Termohon Konvensi berhak atas semua pendapatanPemohon Konvensi dikarenakan semua tidak didiskusikanpenggunaannya oleh Termohon Konvensi, misalnya sumber pendapatansebagai Komisioner KPU (Komisi Pemilihan

Umum) pada KabupatenParigi Moutong sebesar Rp 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah)telah diambil dengan menggunakan surat kuasa meniru tanda tanganPemohon Konvensi; Bahwa Pemohon Konvensi menolak dalil Termohon Konvensimengatakan bahwa Pemohon Konvensi menikah siri dengan WanitaIdaman Lain , ini semua berlebihan dan kecemburuan tak berdasardikarenakan Termohon Konvensi tidak bisa membuktikan bahwaPemohon Konvensi nikah siri; Bahwa dalam hal buku nikah yang semuanya dipegang oleh TermohonKonvensi

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia;Halaman 10 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG1.12.Keputusan Komisi Pemilihan

Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.Dengan demikian, telah terbuktisecara jelas dan nyatabahwaKeputusanGubernur No. 561/Kep.643Huk/2016 baik secarakeseluruhan maupun pada bagian Lampiran Ill yang merupakansatukesatuanyangtidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur No.561/Kep.643Huk/2016 tersebutmerupakan suatuKeputusan TUNyang termasuk obyek dalam suatu gugatan TUN, sehinggaPengadilan TUN memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo;2.

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usahaTentara Nasional Indonesia; dang Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusatmaupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.Halaman 32 dari 127 Halaman.

Saksi maksud di siniadalah orangorang selain Islam yang memerangi orang Islam contohnyaadalah Syiah yang memerangi orang Islam, Thogut: yang Saksi maskuddi sini adalah orangorang yang menggunakan hukum selain hukumIslam seperti Indonesia yang menggunakan UUD bukan bukan HukumIslam contohnya adalah Polisi, TNI dan pejabat pemerintah atau orangorang yang bekerja di pemerintahan, Syiah adalah agama yangmenyerang orangorang Islam di Suriah, Syirik Akbar: Syirik akbar adalahkegiatan orangorang dalam pemilihan

umum seperti pemilihan presidendi indonesia karena pemerintah indonesia tidak menggunakan hukumIslam maka dari itu Siapa yang memilih pemimpin/presiden sama sajamendukung hukum selain hukum allah.Bahwa benar Saksi sudah mengetahul bahwa Jamaah Anshor Daulah(JAD) merupakan organisasi terrorisme yang dilarang, baik olehPemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negaranegara lain,dimana Saksi mengetahuinya pada tahun 2016 dari mulut kemulutnamun Saksitidak ingat siapa yang menyampaikan, dan pemerintahanIndonesia

keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya; menjadi pengurus partai politik; menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan PermusyawaratanDesa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundanganikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan

umum dan/ataupemilinan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; dan; meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpaalasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;Pasal 52 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur;Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tegurantertulis; Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah,mengenai hasil pemilinan umum; Pasal 49:Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakanitu dikeluarkan:a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, ataukeadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;b.dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkanperaturan perundangundangan.Menimbang

perundangundangan dan asas umum pemerintahan yang baik;Bahwa seharunya Tergugat selaku pemberi mandat dan Pembinadalam Panitia Seleksi BPH Migas menjalankan fungsinya memastikantidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yang dilanggarsecara terangterangan oleh Pansel dalam proses seleksi, bukansebaliknya menutup mata dan melakukan pembiaran ataspelanggaranpelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis danmassif (TSM);Bahwa meskipun pelanggaran hukum TSM selama ini hanya dikenaldalam pelaksanaan pemilihan

umum dan pemilihan kepala daerah,namun apabila kita merujuk pada kriteria TSM oleh MahkamahKonstitusi pelanggaran hukum yang bersifat TSM tersebut terjadisebelum dilaksanakan, saat dilaksanakan dan sesudah pelaksanaan;Bahwa Tergugat sangat menyadari adanya konflik kepentingan Panseldalam proses seleksi, namun Tergugat tetap memberikan mandatkepada Pansel untuk melaksanakan proses seleksi.

YOHANNES ONTOT, M.Si) sedangmelaksanakan cuti karena mengikuti Pemilihan Umum Kepala DaerahKabupaten Sanggau, menunjuk langsung Kepala Bidang sesuai denganUndangan Diseminasi, namun terdakwa Drs. Jais bin Ahmad yangmenandatangani surat tugas Kepala Bidang SMP/SMA/SMK (saksi Drs.Dedet) atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Sanggau;Bahwa Terdakwa, sebagai Plt.

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2019 tentang Penungutandan Perhitungan Suara dalam Pemilu tidak menjadi dasar dan pedomandalam pelaksanaan Pilkades ;Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 40 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desasecara tegas telah ditentukan mengenai Suara sah untuk pemilihnan KepalaDesa, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan tersebut dapat puladitentukan kriteria suara tidak sah, dan terkait dengan penentuan

Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihanpresiden, dan pemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga ataugolongan masyarakat lain;f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerimauang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. Menyalahgunakan wewenang; danh. Melanggar sumpah/janji jabatan.