Mengkoordinasikan pembangunan desasecara partisipatip Mewakili Desanya didalam dan diluarpengadilan dan dapat menunjukkuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai denganperaturan perundang undangan, dan Melaksanakan wewenang lainsesuai denganperundang undangan.Tugas dan wewenang Kepala Desa Diaturdalam peraturan PemerintahNo. 72 tahun 2005 tentang Desa.Hal hal larangan Kepala Desa : Menjadi pengurus partai politike Merangkap jabatan sebagai ketua dananggota BPD Merangkat jabatan sebagai anggotaDPRDe Terlibat kampanye Pemilihan

Umum,Pemilinan Presiden danPemilian Kepala Daerahe Merugikan kepentingan umum,meresahkan kelompok masyarakatdan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain.

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :a menjadi pengurus partai politik;b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDd. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;Him

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :a menjadi pengurus partai politik;b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDterlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;f. melakukan

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :menjadi pengurus partai politik;merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDterlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;f. melakukan kolusi

YK, hal. 61 dari 106 hal.e Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan lembagakemasyarakatan di Desa ; e Merangkap sebagai anggota DPRD , e Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihankepala daerah ; e Merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;e Melakukan kolusi, korusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan keputusn atau

Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihanpresiden, dan pemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga ataugolongan masyarakat lain;f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerimauang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. Menyalahgunakan wewenang; danh. Melanggar sumpah/janji jabatan.

YOHANNES ONTOT, M.Si) sedangmelaksanakan cuti karena mengikuti Pemilihan Umum Kepala DaerahKabupaten Sanggau, menunjuk langsung Kepala Bidang sesuai denganUndangan Diseminasi, namun terdakwa Drs. Jais bin Ahmad yangmenandatangani surat tugas Kepala Bidang SMP/SMA/SMK (saksi Drs.Dedet) atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Sanggau;Bahwa Terdakwa, sebagai Plt.

pembayaran uangpengganti, dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, selanjutnya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan sebagaimanadimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2001, yaitu untuk mencabut hakpolitik Terdakwa untuk dapat dipilin dalam pemilihan

umum, baik untuk jabatansebagai kepala daerah ataupun sebagai wakil rakyat yang ditentukan dan dimaksudperaturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan periodisasi pemilihan umumdan untuk memberikan efek jera baik kepada Terdakwa ataupun kepada kepalakepala daerah lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat sudah sepantasnyakepada Terdakwa dijatuhkan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupundi daerah, mengenat hasil pemilihan umum.Halaman 56 dari 118. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.SRGPasal 49:Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam halkeputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencanaalam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;b.

SYAFRIANTO;11. 1. 1(satu) Examplar Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN KPUKAB.KAMPAR Nomor: 010/KPTS/KPUKPR004.435228/ /2011,Halaman 139 dari 218 Putusan Nomor 42/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRtanggal 19 januari 2011tentangTAHAPAN, PROGRAM, DANJADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB.KAMPAR TAHUN2011;.

SYAFRIANTO;11. 1. 1 (satu) Examplar Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN KPUKAB.KAMPAR Nomor: 010/KPTS/KPUKPR004.435228/ /2011,tanggal 19 januari 2011tentangTAHAPAN, PROGRAM, DANJADWAL PENYELENG GARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB.KAMPAR TAHUN2011;2. 1(satu) Examplar Foto Copy Legalisir Lampiran KEPUTUSANKPU KAB.KAMPAR Nomor: 010/KPTS/KPUKPR004.435228/ /2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang TAHAPAN,PROGRAM,DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHANUMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.Ahli mengutip pendapat Hofmann karena Kitab UndangUndang HukumPerdata Indonesia berasal dari Kitab UndangUndang Hukum PerdataBelanda, dan Belanda berasal dari Perancis (Civil Law Country);Bahwa menurut Pendapat Ahli, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggasebuah partai politik mengikat partai politik tersebut dan anggotaanggotanya.Tidak itu saja partai politik dan anggotaanggotanya terikat juga kepadaUndangUndang Partai Politik dan UndangUndang Pemilihan

Umum;Umpamanya, Anggaran Dasar suatu partai politik menentukan kewajiban danhak anggotanya, antara lain: Menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai.

Muladi, SH terhadap Ketua Majelis PTUNJakarta, Hal: Ketidakhadiran dalam sidang PTUN dengan nomorperkara 62/G/2015/PTUN.JKT. tertanggal 24 April 2015;Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota;Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.177/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timurtertanggal 18 Mei 2015;Fotokopi Memori Banding tertanggal 25 Mei 2015

di Negeri Tulehu.Bahwa diakui sungguh, NegeriNegeri di Pulau Ambon, Seram dan SaparuaLease pernah berobah namanya dari negeri menjadi desa, dan Pemerintahnegeri yang bergelar Raja berubah namanya menjadi Kepala Desa,kemudian beberapa perangkat negeri seperti Saniri Negeri, kewang,matarumnah parentah, Soa dan beberapa ciri has adat lainnyatidak di fungsikan, termasuk cara memilih pimpinan pemerintah Negeri yangbergelar Raja, yang semula diusulkan dari Matarumah Keturunan Parentah,berubah menjadi Pemilihan

umum, dan dalam pemelihan umum tersebutsiapa saja berhak mencalonkan diri, sepanjang yang bersangkutan adalahwarga Negara Indonesi.Bahwa kemudian ketika diberlakukannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan PelantikanKepala Pemerintahan Negeri, dan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 04Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetaan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri, yang mengakibatkan Desa Berubah namanyakembali menjadi Negeri, Kepala Pemerintahan

Riau dari fraksi PartaiGolkar melalui Pemilihan Umum pada tahun 2009 dan kemudian diangkatmenjadi Ketua DPRD periode 20092014 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 161.14626 Tahun 2009 tanggal 3 September2009 ;Bahwa keinginan untuk melakukan pembahasan program RAPBD tahun2015, kalau APBDP tahun 2014 sudah ada seperti itu, karena sudahdipersiapkan sebelum GUBERNUR baru yaitu Pak ANNAS MAMUNmenjabat sebagai GUBERNUR, tetapi yang jelas yang menginginkanpembahasan RAPBD tahun 2015 itu

Riau dari fraksi Partai Golkarmelalui Pemilihan Umum pada tahun 2009 dan kemudian diangkat menjadiKetua DPRD periode 20092014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 161.14626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Riau tertanggal 3 September 2009; Bahwa Terdakwa II pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009 2014 dimana Terdakwa menjadi anggota Banggar DPRD Provinsi Riau sejakakhir tahun 2009 hingga 2014 berdasarkan Surat Keputusan

Sedangkan menurut KUHP dalam Pasal 92 menyebutkan bahwa :I Termasuk ke dalam pegawai negeri adalah juga orang yang terpilih didalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan peraturan umum,demikian juga semua orang yang menjadi anggota badan pembentukundangundang, badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakanoleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dariseluruh Dewan Pengairan dan semua pemimpin ornagorang pribumiserta pemimpin orangorang Timur Asing yang secara sah melaksanakankekuasaan

Menjamin agar penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa dapatberjalan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil; Pasal10; 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh pendudukDeSa Halaman 88 dari 103 halaman Putusan Nomor: 161/G/2017/PTUN.BDG2) Pemilihnan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil; Pasal 11;(1) Pemilinan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:a.b.C.d.

75 dari 209 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPkK/2017/PT.MDN413.A14.A415.416.4 (empat) Dokumen SPP dan SPM bulan September 2012.3 (tiga) Dokumen SPP dan SPM bulan Oktober 2012.4 (empat) Dokumen SPP dan SPM bulan Bopember 2012.435 (empat ratus tiga puluh lima) Dokumen SPP dan SPM bulanDesember 2012.DISITA DARI MIMIN INDRAYATI, S.Sos417.142 (seratus empat puluh dua) bundel LPJ Penerima Hibah/Bansos TA2013 yang diverifikasi oleh Bakesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utaraterdiri dari :11011121314151617Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013Hibah kepada KODAM 1/BB dalam rangka kegiatan PendidikanPendahuluan Bela Negara bagi Elemen MasyarakatHibah kepada KODAM /BB dalam rangka kegiatan Pengawasandan Pengendalian TMMD ke 90/91TNI AD KODAM I/BB dalam rangka Pelaksanaan Go GreenTNI AD KODAM I/BB dalam rangka Pembinaan Generasi MudaSUMUT tahun

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 20132 Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 20133 Hibah kepada KODAM 1/BB dalam rangka kegiatan PendidikanPendahuluan Bela Negara bagi Elemen Masyarakat4 Hibah kepada KODAM /BB dalam rangka kegiatan Pengawasandan Pengendalian TMMD ke 90/91Halaman 164 dari 209 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PT.MDN10111213141516171819202122232425262728293031TNI

Perkara Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG, diterbitkanoleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKota Bogor sebagai atas nama TERGUGAT, karena memang tidakdimungkinkannya kewenangan penerbitan/pembekuan/pencabutan IMBdari Rumah lbadat di wilayah Kota Bogor didelegasikan oleh TERGUGATkepada wakilnya atau pejabatpejabat bawahannya manapun:;24.Bahwa sejak Pukul 00:00 WIB pada tanggal 13 Februari 2018, SaudaraArya Bima selaku Walikota Bogor definitif berada dalam keadaan cutidalam rangka Pemilihan

Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dandigantikan sementara oleh Saudara Usmar Hariman selaku PelaksanaTugas Walikota Bogor (Plt.

Sehingga hal tersebut telah bertolak belakangdengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkanpengembalian kerugian Negara/Daerah sebagai akibat tindak pidanakorupsi yang terjadi.Bahwa dapat diketahui sejak krisis moneter terjadi pada tahun1998/1999, masyarakat Kabupaten Gunungkidul berpartisipasidalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul periode 19992004 hingga akhirnya ParaTerdakwa terpilin menjadi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidulperiode 19992004.

Penyerangan terhadap Thogut seperti Polisi, Pemerintah,Tempat Pemilihan Umum;7. Keutamaan hijrah ke Suriah;Hal. 43 dari 102 Halaman, Putusan No. 2290/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Brt.8.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi Objek Sengketa disiniadalah Surat Pemberitahuan, yang dikeluarkan oleh Senior Pengusahan AsetNon Railways Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero)yang pada intinya mengajak untuk bermitra dalam hal ini melakukan kontrak /sewa atas rumah perusahaan milik Tergugat yang saat ini dihuni oleh ParaPenggugat dan memberikan batas waktu kepada Para Penggugat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tidak dapat dilepaskandari prestasiprestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh pihakpihak yangnamanya tercantum dalam Surat Penunjukan Rumah yang dikeluarkan olehPT KAI (selanjutnya disebut SPR), dalam hal ini merupakan Para Pengugatmaupun orang tua dan/atau suami/istri dari Para Penggugat.

Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Banyuajuhsebagaimana data di pemilihan umum (pemilu) Tahun 2019 terdapatHalaman 42 dari 113, Putusan Perkara No.: 155/G/2021/PTUN.SBY.10.777 (sepuluh ribu tujuh ratus puluh tujuh) penduduk, terdapatpenurunan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pemilihankepala desa di Desa Banyuajuh menjadi 9.936 (Sembilan ribu sembilanratus tiga puluh enam) penduduk, disebabkan oleh faktor penduduk yangmeninggal dunia dan berpindah;2.