Banjarnegara.Dengan calon isteri:Calon Isteri Nama Anak Pemohon, Umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP,pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuanhukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhikecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun.2 Bahwa pernikahan tersebut sangat

ini yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telahmempunyai alas an hukum, karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatuntuk kembali rukun membina rumah tangganya, dan oleh karena Tergugat belummengajukan Jawaban maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa yang mendasari

Hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini: Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasarhukum (recht ground) yang mendasari gugatan;= Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan TidakJelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)yang mendasari

vide: Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, h. 449;= Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalildalil dasar hukum padabagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuanhukum yang berlaku;Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabilaPenggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwagugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidakterdapat dasar hukum (recht ground) yang mendasari

Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Penggugatberpendapat gugatan

yangdidasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Kesatu:Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana terdapat subyekhukum yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, yaitu Lk.RamliDg.Nya'la atau ahli waris dari Pr.Batanang sebagai pemilik awal objeksengketa kemudian menjual kepada Nimbang Bin Sangkala atau orangtua Para Tergugat sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 15Juli 1963 ;Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari

gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Tergugatberpendapat gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnyaberdasar untuk ditolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidakdapat

terkhusus Turut Tergugat I menyatakan bahwapemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini adalahPenggugat akan tetapi merupakan hak dari Penggugat untukmengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat tersebut, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat siapasiapa pihak dalamperkara ini tidaklah terjadi kurang pihak ;e Terhadap eksepsi kedua, Majelis berpendapat eksepsi itu jugatidak beralasan dikarenakan Penggugat dipandang sudahcukup menguraikan gugatan, sedangkan mengenai dasarhukum dan peristiwa yang mendasari

seadiladilnyaberdasarkan keadilan dan kebenaran (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui dalam Jawaban ini;Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 1 dan point 2, dapat diterima untukdijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena merupakan hakPenggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini mendasari

SPB/03/M.PANRB/10/2011, No. 48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011, No. 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan PemerataanGuru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tegal sedang melakukanproses penataan yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan regulasiproduk hukum dan pendataan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerahyang mendasari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman PerhitunganJumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah dan

DalamKeputusan ini disebutkan dalam Lampiran Il, bahwa Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan Untukmenandatangani mutasi tempat kerja Guru dan PNS Golongan , Golongan Il,Golongan Ill, dan Golongan IV ( yang tidak menduduki jabatan struktural ) dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;Bahwa pengalihan tugas Penggugat tersebut diatas juga mendasari ketentuanPasal 22 UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.

Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.

Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I02

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

kerjanya efektif terhitungsejak tanggal 12 Juli 2011 dengan dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana surat pemutusan hubungan kerja yang telah disampaikankepada Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan danterdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura terregister dengan nomor : 7/Pdt.SusPH/PN Jap, pada tanggal20 November 2017 sehingga terhitung dari tanggal pemutusan hubungankerja Sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan adalah selama 6 (enam)tahun;Bahwa mendasari

karena gugatanPenggugat tanpa melalui mekanisme perundingan bipartit maka atasanjuran mediator adalah premature, maka tidak dapat dijadikan dasar gugatdalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur:Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);Bahwa mendasari

Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secarajelas; bahwa berdasarkan gugatan a quo Penggugat telah mengajukantuntutan ganti rugi;Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secarakongkret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yangdiajukan oleh para Penggugat secara jelas dan nyata;Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 21 (dua puluhsatu) yang telah mendalilkan tuntutan hak dengan dasar perhitunganupah pokok sebesar Rp9.295.600,00

(sembilan juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu enam ratus rupiah) sangatlah tidak berdasar dan patutlahuntuk ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya;Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat poin 1 (satu) Penggugattelah mendalilkan upah pokok berdasarkan perjanjian kerja adalahsebesar Rp600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah) sedangkanpada dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Penggugat telahmendalilkan upah pokoknya adalah sebesar Rp9.295.600,00 (sembilanHalaman 16 dari 44 halaman Putusan

Bahwa merujuk pada petitum gugatan Penggugat pada huruf h, telahmenuntut untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan akan tetapifaktanya tidak didalilkan dalam posita gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum untuk ditolak;Bahwa pengajuan sita jaminan haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal227 HIR, dan mendasari pada permohonan dari Penggugat namun tidakdidasarkan pada dalildalil hukum maka adalah sah bagi Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat karenabertentangan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/131

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas /ex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Pas.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 De) a) Co) J Dead GeArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dailildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan

terhadap Penggugatdalam hal keuangan; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengansekarang; bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, maka Penggugatkeluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya ; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Halaman 8 dari 13perkawinan dan rumah tangga, sehingga jika halhal tersebut yang ternyatasudah tdak tidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnyaperkawinan itu sudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada faktafakta danpertimbanganpertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara riil telah pecah,setidaknya telah retak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer 102 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotikajenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui mengkonsumsi shabu namun hakim wajib8membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yanglain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkaraPembanding ini, ternyata dalam putusan Hakim Pengadilan Militer 02 Medan tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alatbukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan saksi1, Saksi 2 dan saksi3dengan Keterangan Terdakwa/pembanding dan barang bukti yangada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bertitik tolak dari uraian

Mendasari pasal 194ayat (1) huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusanpemidanaan yang disusun Majelis Hakim sebenarnya sudah9tidak memedomani pasal tersebut di atas, karena terjadipertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasarpemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1)UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankan sesuaidengan rol/ jiwa dari pada pasal 127 undangundang No 35tahun 2009 itu sendiri.

Terdakwa yaitu dari tanggal 30 September2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tigabelas) hari sehingga pembuktian unsur Keempat tentang lamanyaTHTI yang diuraikan juga pada fakta unsur tersebut diatas yaitu13 (tiga belas) hari Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca dan mendasari pada fakta hukum dalam putusan tingkatpertama berpendapat ditemukan ada kekeliruan dalam perhitunganlamanya THT!

dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan (Vide halaman 12/13), sehingga Majelis Hakim TingkatPertama berpendapat unsur kedua : Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.Bahwa atas ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertamamembaca dan membuktikan unsur kedua tersebut, maka MajelisHakim Tingkat Banding mengambil alin tentang pembuktian unsurkedua dakwaan Oditur Militer yaitu : unsur Kedua Dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan mendasari

Bahwa Terdakwa yang masih berusia sangat muda diberikesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, hal ini sesuaitujuaan pemidanaan yaitu membina orang yang kurang baikmenjadi lebih baik atau yang kurang berdisiplin menjadi lebihberdisiplin sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.Dengan mendasari alasanalasan tersebut diatas, maka Terdakwadipandang masih layak diberi kesempatan terakhir untuk tetapmengabdikan dirinya kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, sehinggapenjatuhan pidana Tambahan kepada Terdakwa

cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Judex Facti Dalam Putusan Mengenai Pokok Perkara Telah Salah Dalam MenerapkanHukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Onvoeldoende);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, dan mendasari

fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan JudexFacti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2 Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Mengabulkan eksepsi Para Tergugatdan Turut Tergugat/Para Pembanding, tentang masih adanya pihak yang harus1415ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (exeptio plurius litis consorsium),membuktikan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari

Sehingga berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata, keterangansaksi tersebut tidak dapat dibenarkan;8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanya kelalaianJudex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehingga memberikanpertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan Judex Factimenjatuhkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut dapat

padatanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Militer ll12 Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang wakitu dan dengan cara menurut UndangUndang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum atas perkara tersebut, dalam mendasari

Cara hidup/kesusilaan/adat dan kepatutan yang dapat mempengaruhi.Dengan demikian bahwa mendasari terhadap keberatankeberatan sebagaimana terurai di atas, sangat wajar jika Pemohon Kasasi dalam memutusperkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menunjukkan kekhilafandan atau kekeliruan yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telahsewenangwenang dan atau telah melampaui batas kewenangannya dalammenjatuhkan putusan tersebut hal ini jelas sangat merugikan dan jauh dariterpenuhinya rasa keadilan

Dengan demikian, mendasari ketentuan Pasal 26KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Il dipidana, maka Terdakwa Ildibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan

No. 2999 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah garapan makamengacu / mendasari pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaSulawesi Selatan dan Tenggara No. 75/XVIII/170/4/1964 tanggal 5November 1964, yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi Sulawesi Selatan (Muh. A.

Razaq) memutuskan dalam diktumkedua huruf (d) : bahwa yang menerima wajib mengiyakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.Bahwa mendasari ketentuan tersebut di atas, ternyatalah bahwa saksidengan fakta dipersidangan mendasari keterangan para saksi maupunpengakuan Penggugat sendiri bahwa sejak Tahun 1976, Penggugat telahmeninggalkan tanah obyek sengketa (tanah garapan) tersebut, karenamembuka lahan lagi di Bonto Marannu dan tidak pernah kembali lagiuntuk melakukan penggarapan terhadap tanah