Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecetpada dahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung sebagaimana Visum EtRepertum Nomor : 445.5/195/2016 tanggal 26 April 2016 dari UPTDPUSKESMAS GABUS dengan kesimpulan terdapat luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, luka tersebut diakibatkanoleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerluka perawatan /berobat jalan dan korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya (kategoriluka ringan) yang ditanda tangani oleh

Listanto memegangsaksi korban Edi Susilo dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian,kemudian saksi Listanto meminta saksi Jumanto melepaskan terdakwa,setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah masingmasing, akibatperbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, kemudian saksi korban EdiSusilo melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/195

ABHpulang, kemudian ada sepeda motor lewat dan menyapa ber mulih yok (berpulang yo) dan dijawab ayah Anak yang berhadapan dengan Hukum Sopowi (siapa itu) dan dijawab Edi mendengar katakata tersebut Anak yangberhadapan dengan Hukum langsung berlari menghampiri Edi Susilo yangmasih diatas sepeda motor (membonceng) Joko Susilo dan langsungmemukul Edi Susilo sebanyak 4 kali tangan kanan 3 kali dan tangan kirisekali dengan tangan kosong mengepal ;Menimbang, bahwa beradasarkan Visum et Repertum Nomor445.5/195

empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa: 180 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubhisi KB 8970 DA warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1000, (seriou rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 195

Polisi KB 8970 DA bersifat imperative;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana

No. 685 K/Pid.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MARIANIalias ANI binti GUST BUJANG BONTI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bontisebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan

tertanggal 29 Maret 2015 ;-------------------- 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Rencana Pengaturan Kelesyarian Hutan ( RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2010 ;---------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau Lokasi Penebangan Kayu ;----------------------------------------------------------------- 1 ( satu ) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan Hutan SK.Menhut No.SK 195

AWAN,, tertanggal 29 Maret 2015 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi RencanaPengaturan Kelesyarian Hutan (RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31Desember 2010 j en nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn rnc nnn nen mene 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau LokasiFPGIIGEELIGELL FRAY fmm mmm nnn emt 1 (satu) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan HutanSK.Menhut No.SK 195/KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasanhutan di wilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603 (Delapan Ratus EnamBelas Ribu Enam ratus Tiga) Hektar dan Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK5147/MenhutVI/VKUH/2014 tanggal 16 Juli2014 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN' LINDUNG PADAKELOMPOK HUTAN GUNUNG BATUSUSUN, KELOMPOK HUTANGUNUNG CANTIGI, KELOMPOK HUTAN GUNUNG GUNTUR, KELOMPOKHUTAN GUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KALEDONG,KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentangPenunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603( Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam ratus Tiga ) Hektar dan KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang PENETAPAN KAWASANHUTAN LINDUNG PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG BATUSUSUN,KELOMPOK HUTAN GUNUNG CANTIGI KELOMPOK HUTAN GUNUNGGUNTUR, KELOMPOK HUTAN GUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTANGUNUNG KALEDONG, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603 (Delapan Ratus Enam BelasRibu Enam ratus Tiga) Hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA KELOMPOKHUTAN GUNUNG BATUSUSUN, KELOMPOK HUTAN GUNUNGCANTIGI, KELOMPOK HUTAN GUNUNG GUNTUR, KELOMPOK HUTANGUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KALEDONG,KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

Garut, adalah kawan hutan lindung berdasarkanpenetapan kawasan hutan SK Menhut No.SK 195/KptsI/2003 tanggal 04Juli 2003 sehingga berdasrkan UU No : 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan maka tidak bolehdilakukan penebangan pohon di kawasan itu ;Bahwa berdasarakan perhitungan TVL dengan HJD tahun 2010 ( SK.

Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib. Selanjutnya Petugas Balai Besar KarantinaHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngTumbuhan Soekarno Hatta langsung berkoordinasi dengan pemilik barang yangberada di Medan yaitu sdr.

Citra Noviani, M.Si untukmengamankan barang berupa Sarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKPSoekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.

PenolaknHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN Tngdilakukan melalui Terminal Kargo dengan maskapai Garuda Indonesia nomorpenerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 20.05WIB. Saksi Kemudian menghubungi pemilik yaitu saksi Christine yang berdomisilidi Medan untuk dilakukan pembinaaa.

Informasinya pengiriman dilakukan melalui jasaekspedisi TIKI nomor penerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hattakurang lebih sekitar pukul 22.00 WIB. Karena asumsi saksi barang akan kamiterima via cargo, maka saksi berkoordinasi dengan petugas Cargo saat itu yangpiket, yaitu Drh. Saswono Kurniawan MSi dan Sdr. Riky Yanuar.

Citra Noviani, M.Si untuk mengamankan barang berupaSarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKP Soekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.

Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan:Perlawanan terhadap menjalankan keputusan, juga yang dibuat oleh oranglain dengan sebab menyatakan bahwa barang yang disita itu milikmutlaknya, bersama sekalian perselisihan mengenai upaya paksa yangdiperintahkan hendaklah dihadapkan kepada dan diputuskan olehpengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya hal menjalankankeputusan itu berlaku.Halaman 8 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKI17. Bahwa ketentuan Pasal 207 HIR menyatakan:18.19.1.

Perlawanan orang yang berutang mengenai hal menjalankankeputusan baik dalam hal penyitaan barang tetap, harus diberitahukanoleh Pelawan itu, dengan surat atau dengan lisan, kepada ketuapengadilan negeri yang tersebut dalam ayat keenam Pasal 195, yangjikalau perlawan itu berlaku dengan lisan, mencatat, atau menyuruhmencatatnya.2.

Tentang keputusan yang dijatunkan menurut pasal ini dan pasalyang lalu berlaku sekalian peraturan umum yang mengenai memintabanding.Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyaHalaman 9 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKIHukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 168 menyatakan:Pasal 195 (6 dan 7) dan Pasal 208 HIR mengatur perlawanan terhadap sitaeksekutorial, baik yang diajukan oleh terlaksana/tersita maupun

Namun dalam prakteknya,perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan diajukan kepadapengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR.21. Bahwa doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.

Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara No. 235/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Mei 2008tersebut telah merugikan Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan yangsah yang terletak di Jalan Gunung Sahari Ill No. 7 Kelurahan GunungSahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208HIR dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.

Milik No. 117 /Margalaksana,

Abdulloh (Terguggat ), berdasarkan Akta Jual Beli dihadapanTurut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor 295/2002;Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 195/Sukasukur; telah beralih kepemilikannya secara tidak sahdari Atas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat ) KepadaPihak H.

Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas namaH. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual,kepada HJ. IIS AISYAH (Tergugat Il), selaku Pihak Pembeli, yangdisetujui oleh Dra. Hj. YAM MARYAM (Penggugat II) ;Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002,mengenai Jual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atasnama H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat I), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !)

Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas nama H. BABANZAENAL ARIFIN (Penggugat 1), yang dijual oleh H. BABAN ZAENALARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual, kepada HJ. IIS AISYAHHalaman 34 dari 96 Putusan Nomor 520/PDT/2019/PT.BDG.(Tergugat II), selaku Pihak Pembeli, yang disetujui oleh Dra. Hj. IYAMMARYAM (Penggugat II) ;5.4. Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002, mengenaiJual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atas nama H.

Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah objek perkarasebagaimana : Sertifikat Hak Milik No. 117 /Margalaksana, Sertifikat HakMilik No. 84 /Margalaksana, SertifikatHak Milik No. 152 /Margalaksana,SertifikatHak Milik No. 153 /Margalaksana, SertifikatHakMilik No.1373 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 195/Sukasukur, SertifikatHakMilik No. 1528 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 284 /Gunung tandala,Akta Jual Beli No. 116/2000,4.

Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 195/Sukasukur; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !) Kepada Pihak H.Abdulloh (Terguggat !) Hj IIS AISYAH (Tergugat II);f. Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 1373 /Kahuripan; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggotac.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhHalaman 46 dari 158 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolaksebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2012, Nomor : XXXdengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon' tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpillhannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara' ;6.

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan

Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.

No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan

oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195

ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor

Pasal 195 ayat 2 RBG serta butir 3 dan 4 dari SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 yang berbunyisebagai berikut :a. Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:(1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;b.

Pasal 195 ayat 2 RBG yang berbunyi sebagai berikut:(2) Keputusankeputusan Hakim yang diputus berdasarkan ketentuanketentuan undangundang yang tertentu harus ikut menyebutkanketentuan itu;c.

Pasal 189 (2) RBG, Pasal 178 (2) HIR, Pasal 195(1) dan (2) HIR jo. SEMA RI, tanggal 25 November 1974, Nomor 3Tahun 1974, dimana Pengadilan dalam mengambil putusannyatidak memuat secara ringkas dan jelas alasanalasan dan dasarHal. 12 dari 22 hal. Put.

itu keputusan hukum Judex Facti dalam perkara inijelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenakeputusan hukum Judex Facti tersebut ternyata kurang cukup memberipertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) dan tidakmengemukakan alasanalasan hukum (motiveringsplicht) yang dijadikandasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan hukum yangseadiladilnya, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan: Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman; Pasal 195

Musiran;3) SHM Nomor: 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 a.n. Suratmo dan beralih hakkepada Murnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta JualBeli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yangdibuat oleh dan di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung SelatanH.

Musiran) selaku Camat Gedong Tataan,1(satu) buah buku sertifikat Hak milik (SHM) tanah Nomor : 195, tanggal 17Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigan tanggal 26Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dan dihadapkan PPAT WilayahKabupaten Lampung Selatan (H. Erwin Nana Subana AS, S.H.),dikembalikan kepada saksi korban Gelora Sinuhaji;4.

Musiran) selaku Camat GedongTataan, 1 (satu) buah buku sertifikat Hak milik (GHM) tanah nomor: 195,tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigantanggal 26 Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor :58/01/GDT/X/AJB/1999 tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dandihadapkan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (H. Erwin NanaSubana AS, S.H.)

Musiran;3) SHM Nomor : 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 an. Suratmo dan beralih hak kepadaMurnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta Jual Beli (AJB)Nomor : 58/01/GDT/XAJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat olehdan di hadapan PPAT wilayah Kabupaten Lampung Selatan H. Erwin NanaSubana AS, S.H.

M2 dan Nomor 195 dengan luas tanah 1.560.M2, nama pemegang hak Haji Abdul Wahab Lubis Sarjana Hukum,yang terletak di Jin. Panglima Denai no.118, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Ampas, Kota Medan;Bahwa tahun 2007 Penggugat (Hj. Syamroh Nasution Binti H. Syahiddin Nasution) dan Alm. H. Abdul Wahab Lubis bin H. M. Fahri Lubismembeli sebidang tanah dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor534 dengan luas tanah638. M2, nama pemegang hak Hj.Syamroh Nasution, yang terletak di JIn.

Jamil LubisNo.7D, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan.Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridi atasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas haktanah Sertifikat Hak Milik Nomor194 dan Sertifikat Hak MilikNomor 195, Nama Pemegang Hak Haji Abdul Wahab LubisSH., yang terletak di JIn. Panglima Denai No.

Jamil Lubis No.7D, KelurahanTembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiri diatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletakdi JIn. Panglima Denai No.

Jamil LubisNo.7D, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan.Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridi atasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas haktanah Sertifikat Hak Milik Nomor194 dan Sertifikat Hak MilikNomor 195, Nama Pemegang Hak Haji Abdul Wahab LubisHalaman 21 dari 28 halamanPutusan No. 1371/Pdt.G/2019/PA.MdnSH., yang terletak di Jin.

wees" 8% 8 ")%19%%6. ")/)%my3m +1e( "3"S 195" St StS" mM om poo gn2 1 SF MEM (CH SSHMH# M gmyy 1 gM x1 S +! 4 foam do Tl +1St+ty om ory ob (mom gmPro (mem 1 3m (3m "3 AMB"T MSM 1 1 gy (113 3)" +1)" #0)" # 12 a""ya" "Ss 7," ( LA ! ! (" Ww Ww tA ! +!S#+#)" Ww Ww Ww ! z Ww! Ww ! z Ww ! *W # mw Ww 13s" : ( 1k"! wei" (" ! z Ww , ! # ! # ws." (tl gam Ww1 ! 4+ Ww ( ! z W) Ww a &" Ww + ! *W ( 4+ Ww # z ! & Ww Ww! Ww 1! rey) !

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 27 Mei 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/56/V/2010 tanggal 27 Mei2010 ;2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah jandaberanak 3 orang, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang;.

Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYO PURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIK BUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3. SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 4.

KANTOR CABANGPURWODADI, UNIT DANYANG, yang beralamat di Jl.Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi,Kab. Grobogan;Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYOPURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIKBUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3.SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT.

datang lagi menghadap ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap' sebagai wakilatau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2. kalipanggilan sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudahhabis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitelah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W3A.4/195

., M.H.........ccccceecceeeeeeaeaeees Hakim ;Nama > SrU HANdaru, S.H..... 2. cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Panitera Pengganti;Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yangditerima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkasperkara Nomor: B/195/X/2018/Polsek, tanggal 29 Oktober 2018;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan sepanjang dalam berita acarapenyidik ;b.

195/Pdt.P/2022/PA.Dp