Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama
Register : 13-04-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 150/Pdt.G/2021/MS.Bna
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 36
  • .-- Menetapkan sebuah rumah yang terletak di atas tanah harta bawaan Tergugat Konvensi (sebidang tanah seluas 396 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 570 atas nama Sofyan Ahmat) yang terletak di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut;

    - Utara berbatas dengan tanah dan rumah Ismail;

    - Timur berbatas dengan tanah wakaf Gampong Batoh;

    - Selatan berbatas dengan Jalan Inspeksi

    Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

    • Dalam Rekonvensi

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

    1. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 396 M2 (Sertipikat Hak Milik Nomor: 570 atas nama Sofyan Ahmat) yang terletak di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas-batas :
    • Utara berbatas dengan tanah dan rumah Ismaail;
    • Timur berbatas dengan tanah wakaf
Pengadilan PN JEPARA Perdata
Register : 25-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN JEPARA Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Jpa
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 24
  • eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
  2. Menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan KH Yasin No,42 Saripan, RT. 01/RW.02 Kelurahan Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Astiah/Tanah Yasan, Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf
    melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige dads) yang merugikan kepentingan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
  3. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiadalah pemilik tanah dengan Duplikat sertifikat hak milik No. 2 atas nama NASIRUN BIN KAMAL dengan luas 217 M2, terletak di Kelurahan Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Astiah/Tanah Yasan, Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mad
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Ny. Suparmi Binti Somo Sumadi
Tergugat:
1.Suparlan Bin Somo Sumadi
2.Anik Sudarwati
3.Agus Triyono
4.Choirul Anwar, SE
5.Suyati Binti Somo Sumadi
6.Hery Saptono Bin Somo Sumadi
7.Ny. Hj Nanik Sumaryati, S.Pd., SH., MHum Binti Somo Sumadi
8.Ny Endang Sudaryati Binti Somo Sumadi
9.Joko Budi Prasetyo SE Bin Somo Sumadi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kota Madiun
78 — 18
  • Wakaf, Zakat, Infaqg, Shodagoh danEkonomi Syariah:Bahwa Penggugat pada Gugatannya mencantumkan GUGATANWARISAN TANAH dan Gugatan Penggugat pada Posita halaman 3 alinea4 dan 5, telah mencantumkan kalimat : Saat itu Bapak melarang keluarrumah dari tanah yang telah dimiliki kakek dan semua anakanak agarmembuat rumah di TANAH WARISAN yang telah diberikan oleh KakekKromo Mihardjo Dan kalimat : Maka tanah milik Penggugat bukanlah tanah warisan, bolehdikatakan sebagai tanah HIBAH/PEMBERIAN Bahwa Gugatan
    Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh danEkonomi Syariah:Bahwa Penggugat pada Gugatannya mencantumkan GUGATAN WARISANHalaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Padt.G/2018/PN MadTANAH dan Gugatan Penggugat pada Posita halaman 3 alinea 4 dan 5,telah mencantumkan kalimat : Saat itu Bapak melarang keluar rumah daritanah yang telah dimiliki kakek dan semua anakanak agar membuat rumahdi TANAH WARISAN yang telah diberikan oleh Kakek Kromo Mihardjo Dan kalimat : Maka tanah milik Penggugat bukanlah tanah
    Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah lagi dalam Undangundang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;warta;wasiat;hibah;wakaf
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 154/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 16 Juni 2017 — : SITI AMINAH BINTI MARMIN dkk melawan NUR ROZI dkk
82 — 64
  • Keterangan saksi Bapak MULYONO yang merupakan salah satupengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun, telah memberikanketerangan Masjid At Taqwa Harjowinangun berdiri pada tahun 1990diatas tanah wakaf kakeknya yaitu mbah PARDJAN yang berkedudukandi Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan. Dan kepengurusan Masjid At TaqwaHarjowinangun baru terbentuk pada tahun 1990, sampai dengansekarang.
    Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dengan keterangansaksi Para Penggugat yaitu Bayan SUSILO WARNO, Kadus SUKIRMANdan Carik Desa Harjowinangun Bapak SUPARDI, dan saksi Tergugat s/d V lainnya yaitu SUKAMTO, yang memberikan keterangan Masjid AtTaqwa Harjowinangun didirikan di atas tanah wakaf mbah PARDJANberkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan, Dan Panitia Pembangunan Masjid AtTaqwa Harjowinangun tersebut adalah Bapak AROBI yang sekaligusKetua
    Saksi MULYONO memberikan keterangan SUNARYO bb.KARTOMULUD, SUHARDI, SIT AMINAH dan DARMINTO tidak pernahmenjadi Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun maupunsebagai Pengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun yang berdiri di atastanah wakaf Mbah PARDJAN' yang berkedudukan di DesaHarjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan ;Saksi .MULYONO memberikan keterangan Masjid At TaqwaHarjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN (kakeksaksi), tidak pernah mendapatkan
    Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dan berkaitan denganketerangan saksi Para Penggugat yaitu Kepala Dusun SUKIRMAN yangmemberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang didirikandi atas tanah wakaf Mbah PARDJAN dan berkedudukan di DesaHarjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan, dibangun dari swadaya masyarakat Desa Harjowiangundengan cara menyisihnkan satu kali musim panen, yang kemudianuangnya untuk mendanai pembangunan Masjid At TaqwaHarjowinangun tersebut
    No. 154/Pdt/2017/PT .SMGPenggugat Carik Desa Harjowinangun SUPARDI ;Bukti Para Penggugat berupa angsuran pembayaran, semuanyaberstempel Panitia Pembangunan Masjid BAITUL MUTAQIN (BukanMasjid At Taqwa) ;Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, sepanjang Para Penggugatmenyebutkan dalam gugatannya Panitia Pembangunan Masjid At TaqwaHarjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN danberkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan sebagai Tergugat VIl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — AFDAL, S.Ag., M.M., DKK vs MENTERI AGAMA RI;
342 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga apabila PMA ini merujuk pada UUPencatatanNikah, Talak dan Rujuk, UU Wakaf, UU Perkawinan,maka yang diaturdalam Permen ini adalah pada pasalpasal larangan dalam UU tersebutyang menjadi dasar pembentukannya. Atau jika merujuk pada UUPerkawinan, maka Permen ini seharusnya hanya mengatur mengenaipengaturan terkait perkawinan;Halaman 4 dari 42 halaman.
    mengingat dari Permen, Termohonmendasarkan penerbitan Permen kepada empat undangundang yang mengatur mengenai , yakni: 1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk (Bukti P9); dan 2) UndangUndang Nomor32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk di Selurunh Daerah Luar Jawa Dan Madura(Bukti P10); UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Bukti P11); UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf
    Kemudian terjadi pengucilan yang secaralangsung kepada para Pemohon dengan dasar pembedaanyang tidak jelas.Bahwa penentuan Penghulu sebagai Kepala KUAKecamatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yangjelas dimana yang menjadi dasar pembentukan PMA 34Tahun 2016 ini hanyalah peraturan mengenai Perkawinan,Pencacatan Nikah, dan Wakaf yang sama sekali tidakmemiliki korelasi pentingnya Penghulu sebagai kepala KUAKecamatan.Il.b.
    Putusan Nomor 52 P/HUM/202010.11.12)13.14.19.16.17.18.Fotokopi UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang PencatatanNikah, Talak da Rujuk (Bukti P9):Fotokopi UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954 tentang PenetapanBerlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang PencatatanNikah, Talak da Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura (BuktiP10);Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Bukti P11);Fotokopi UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (BuktiP12);Fotokopi Peraturan Pemerintah
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 107/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : T IBRAHIM BIN T HASAN
Terbanding/Tergugat II : T NURDIN BIN T HASAN
Terbanding/Tergugat III : CUT FAUZIAH
Terbanding/Tergugat IV : MOCHTAR
Terbanding/Tergugat V : DEVINSYAH NASUTION SH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
71 — 31
  • Tanah Kebun yang terletak di Gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie,Kabupaten Pidie, provinsi Aceh seluas 5.219 M2 ( Lima Ribu Dua RatusSembilan Belas Meter Persegi ) dengan batas batasnya sebagaiberikut: Utara dengan tanah Rubi............... 78,30 M; Selatan dengan tanah Khadijah .............. 17,30 M; Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf Gampong Bayu/ Khalidin/usma...... 84,70 M/ 27,80 M; Barat dengan jalan ...... 34.00 M/ 1,8 M/ 7,9 M/ 25,90 M/ 10,10 M/17,50 M/ 27,60 M;Bahwa dua petak Tanah Kebun
    HASAN dan TERGUGAT Ill CUT FAUZIAH bukan pemilik sah dan sama sekali tidak berhakterhadap objek tanah seluas 5.219 M2 ( Lima Ribu Dua Ratus SembilanBelas Meter Persegi ), yang terletak di gampong Tebeng Jawa, KecamatanPidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh dengan batas batasnya sebagaiberikut : Utara dengan tanah Rubi beveeseeeseeeees 18,30 M;Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA Selatan dengan tanah Khadijah ............. 17,30 M; Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf Gampong Bayu/ Khalidin
    117 M2; Barat dengan Alue air...................0.. 44M2;Menyatakan PENGGUGAT CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEHsebagai pihak yang berhak dan pemilik sah terhadap objek tanah Kebunseluas 5.219 M2 ( Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Meter Perseg ),yang terletak di gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, KabupatenPidie, provinsi Aceh dengan batas batasnya sebagai berikut : Utara dengan tanah Rubi beveeseeeseeeees 18,30 M; Selatan dengan tanah Khadijah ............. 17,30 M; Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf
    Objek Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang objek perkara tidak jelas ataukabur karena Penggugat tidak menjelaskan luas kedua objek perkara,kemudian Penggugat dalam hal memperoleh objek perkara dengan carabagaimana apakah membeli atau pembagian warisan;Bahwa batasbatas objek perkara adalah kabur, batas objek perka 1 b,sebelah Timur berbatas dengan kebun Rubi, sawah A.Gani, sawahwakaf Mesjid, sawah wakaf gampong Abo, Sawah Khalidin, sawahUsman dan sawah Imum Asyek, kemudian
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 09-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 160/Pdt.G/2017/PA.Pwd
Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
  • Wakaf dan shadaqahd.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 12-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Pbr
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
25 — 17
  • Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 49 Huruf bUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infag; h. shadagah; dan . ekonomi syariah;11.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 03-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sda
Tanggal 10 Maret 2015 — PEMOHON
13 — 1
  • Pasal 49 Undangundangtersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syari'ah;Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenangmemeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut padaprinsipnya bermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (contentiuserechtstaat) yang
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama Waris Islam
Register : 27-03-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan MS PROP NAD Nomor 27/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Tanggal 27 Mei 2013 — PEMBANDING VS TERBANDING
57 — 31
  • Rusli ;Timur berbatas dengan tanah M.Ali Leube/Penggugat;Diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah semi permanenatap seng, dinding papan ( 2 pintu rumah), ukuran 12,1 x 11,2m;Satu petak tanah kebun ukuran 11,75 x 70,7 m, yang terletak diDesa Uteun Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, KabupatenBireuen, dengan batasbatas :Utara dengan tanah Yuliani ;Selatan dengan tanah Jamilah Ali ;Barat dengan tanah wakaf mesijid ;Timur dengan tanah Udin Basri ;4.4.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pencurian
Register : 05-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 577/PID.B/2016/PN RAP
Tanggal 18 Oktober 2016 — Pidana - ABDUL HALIM ALIAS ALIM
24 — 2
  • Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang diKota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan carasebagai berikut:Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa bersama Sahrul berangkat dari rumahnya untuk mencari kayubakar didekat tanah wakaf
    saudaraSoleh (DPO) datang dan menyuruh terdakwa untuk memasukkansepeda motor tersebut kedalam rumah jokan setelah itu terdakwalangsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnyadi bawa oleh saudara Soleh (DPO) dan menemui pemilik sepeda motortersebut dan meminta agar pemilik sepeda motor tersebutmengantarkannya pulang dan setelah bertemu dengan pemilik sepedamotor yang di bawa oleh terdakwa tersebut lalu memintanya agarmengantarkannya ketempat terdakwa mengambil kayu yaitu didekattanah wakaf
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Putus : 17-12-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1341/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 17 Desember 2013 — MAMAN PRIBADI
37 — 5
  • Sus/2013/PN.Jkt Timmenemukan dan saksi langsung mengecek lagi ke Rumah Sakit Mediros Jakarta Timur danternyata sudah meninggal dunia ; Bahwa pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaiansecara kekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan
    Sus/2013/PN.Jkt Timbenturan keras mengakibatkan penyeberang jalan jatuh dan terbentur keaspal yangmenyebabkan perempuan bernama RISAH Bin RITAN meninggal dunia dalam pertolongan di RSMEDIROS ; Bahwa benar pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaian secarakekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa
Pengadilan PA Pasangkayu Perdata Agama
Register : 06-01-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PA Pasangkayu Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pky
Tanggal 25 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
101 — 101
  • 1 SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadioh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danmilik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan padalima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4.
    Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon danPemohon II selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakimsecara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untukditerimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilaikesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sahuntuk menguatkan dalildalil pbermohonan Pemohon dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-07-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH VS DRS. MUH. SALEH, DKK;
74 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat
    dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf
    /Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar
    secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf
    harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-06-2009 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pdt/2008
Tanggal 12 Juni 2009 — EJE ATMADJA alias H. EJE DJAELANI ; ENGKING alias SARKIM
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ataupetuk Pajak Bmii/Laudrente girik, pipil. kekitir dan Vel poudiugIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nornor 10Tahun 1961 atau. akta pernindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pernerintah ini dengan disertaialas hak yang diwakafkan, atau. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.atauakta ikrar wakaf
    /surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang di wakalfan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atau. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pernerintah Daerah, atausurat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 01-04-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA.Bkn
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 29-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 18-04-2012
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.
Tanggal 8 Desember 2011 — Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN
114 — 58
  • .,; kesemuanya am BW NY Fe Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukumpada Kantor M.M dan Partners, dan Lembaga Kajian Advokasi dan BantuanHukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (LKaBH YWUMI) berkantordan berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Ruby No.37 Panakkukang Mas dan JalanKakatua No. 27 Kampus I UMI, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Agustus 2011 dan 08 September 2011, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 292/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat dan Tergugat
19 — 2
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 13-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Bkn
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 18-12-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 117/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 27 April 2015 — MARIE KOROMPIS TIMPALAN ALIAS MARIE TIMPALAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. THAMRIN HASAN
76 — 55
  • Akta pemindahan hak atas tanah yang di buat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan atau ;Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkank.