Ditemukan 17968 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 204/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
20 — 2
20 — 2
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............teseeeeeeeee ) danSaksi ID (.....eseeeeeeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 02-05-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 19/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 23 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
43 — 1
43 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 36/Pdt.G/2019/PN RBI Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ISMAIL BIN JAFAR
Tergugat:
1.UNE Binti ARRAHMAN
2.AGUS RIFAID Bin SYAMSUDIN
76 — 46
ISMAIL BIN JAFAR
Tergugat:
1.UNE Binti ARRAHMAN
2.AGUS RIFAID Bin SYAMSUDIN
76 — 46
masihhidup ;Menimbang bahwa dari uraian dalil gugatan baik penggugat dan tergugatadalah sama sama beragama islam dan sengketa tersebut murni Sesama ahli warismaka apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilanAgama, yang menyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutusdan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bsk Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
NAMA
119 — 19
NAMA
119 — 19
berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakansurat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 07-11-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 255/Pdt.P/2013/PA.Kdl Tanggal 3 Desember 2013 — Pemohon 1 dan Pemohon 2
14 — 1
14 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 29-03-2019 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 63/PDT/2018/PT KDI Tanggal 8 Nopember 2018 — - Pembanding : La Ode Amiri Ajaba.
- Terbanding : L.D. Samimu,dkk.
61 — 21
61 — 21
terhadap alatalat bukti surat tersebut sangatberalasan hukum untuk dikesampingkan;Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerimapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalamPutusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quopada halaman (55), alinea ke 2 dan seterusnya, dimana MajelisHakim telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengakui eksistensialat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugatbertanda (P9) berupa: FOTO COPY SERTIFIKAT WAKAF
NOMOR:285 YANG MERUPAKAN TANAHKINTAL MESJID BAABUSSALAMKELURAHAN KADOLOMOKO YANG BERBATAS PADA SISI SEBELAHTIMUR DENGAN TANAH OBJEK SENGKETA; Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangkan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tersebut karena telahmenjadikan alat bukti surat berupa foto copy sertifikat wakaf kintal mesjidtersebut untuk membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketa (diluartanah/kintal mesjid) sebagai milik Para Terbanding/Para Penggugatdengan mengutip kaidah hukum yang terkadung
OLEHPIHAKLAWAN dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriBaubau kemudian memberikan pertimbangan hukum dalam putusan aquo pada halaman (55), alinea terakhir, dengan menyatakan bahwamerujuk kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut di atas, .................., dimana surat bukti a quo TIDAKDISANGKAL OLEH TERGUGAT ....; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBaubau tersebut yang menyatakan, bahwa bukti surat berupa foto copytanpa asli Sertifikat Wakaf
dengan status tanahskintalMesjid Babussalam yang menjadi Objek dari bukti surat bertanda (P9)tersebut, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Baubau a quo haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara karena pertimbangan hukum yang demikiansungguhsungguh sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan kaidahhukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, oleh karena bukti surat berupa fotocopy sertifikat tanah wakaf
Register : 27-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mrt Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
98 — 56
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
98 — 56
Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989TENTANG PERADILAN AGAMA:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;> ea m>o a0 &shadagah; dani. ekonomi syari'ah..
Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak miliktersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain,Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Mrt.misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketaekonomi syariah;Bahwa berdasar halhal sebagaimana terurai tersebut
umum adalah perkarapidana dan perdata yang ditentukan oleh undangundang menjadikewenangannya, sedangkan yang menjadi obyek sengketa di PengadilanAgama berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang mana telahdisempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana PengadilanAgama mempunyai Absolut Kompetensi terletak pada Justicialblenya (pencarikeadilan), yang mana kewenangan tersebut meliputi : perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 10-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/TUN/2017 Tanggal 5 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
110 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarindatermasuk pemanfaatan gedung tersebut oleh Penggugat, asetyang tertanam tidak hanya milik Penggugat tetapi partisipasipihak ketiga sebagai donatur dalam bentuk sumbangan, hibah,wakaf dan lainlain, dan sekarang sementara berlangsungpembangunan gedung baru lantai 5 yang akan menjadi pusatkegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Samarinda.
sengketa tersebut tetapmemaksakan pengalihan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadiRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Islam Abdul WahabSyahranie, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas Izin Rumah Sakit Islam Samarinda yang sudahberlangsung selama 28 tahun dan Aset Penggugat di dalam RumahSakit Islam Samarinda tersebut tidak hanya eks Gedung Rumah SakitUmum Jalan Gurami (pinjam pakai), akan tetapi terdapat AsetPenggugat sendiri serta sumbangan dari pihak ketiga berupa wakaf
berlakuatas nama Pemohon Kasasi; Manajemen Rumah Sakit Islam Samarinda, tenaga medis dan non medisserta tenaga penunjang lainnya masih aktif melakukan pekerjaanya; Hubungan kontrak dengan pihak ketiga seperti BPJS, para asuransikesehatan, serta suplair farmasi dan logistik masih sedang berjalan; Bangunan Sarana Kesehatan yang sedang digunakan bukan hanya ExGedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda (objek pinjampakal) yang dipinjam pakaikan, melainkan terdapat gedung/bangunanyang berasal dari wakaf
Register : 28-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 25
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — BATHI, dk vs. SADIJO bin RADIYO, dkk
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
Register : 21-11-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN SUMENEP Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smp Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
SLAMET PUJIONO, S.H.
Terdakwa:
H. RB. AKHMAD HASANUDIN, S.E., M.Si
51 — 0
SLAMET PUJIONO, S.H.
Terdakwa:
H. RB. AKHMAD HASANUDIN, S.E., M.Si
51 — 0
,m.si Tertanggal 06 Juni 2022;
Dikembalikan kepada BPN Sumenep;
- 1 (satu) Surat Dari Kantor Wakaf Penambahan Sumolo Sumenep Dengan Nomor Surat: 29/wps-smp/viii/2022, Tertanggal 17 Agustus 2022 Perihal Mohon Mengikuti Dan Menyaksikan Pelaksanaan Pengukuran Bidang Tanah, 1 (satu) Surat Dari Bpn Sumenep Terkait Pengukuran Tanah Yang Berlokasi Kantor Kodim Sumenep Dengan Nomor Surat: 493/35.29.200/viii/2022 Tertanggal 09 Agustus 2022;
Dikembalikan kepada
Register : 21-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.Bkn Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 07-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bsk Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
DASMIR
79 — 17
DASMIR
79 — 17
, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tandabukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 21-09-2015 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 37_Pdt.G_2014_PN.Gsk Tanggal 19 Nopember 2014 — DJONO ANWAR
MELAWAN
H. ABDUL KARIM. Dkk.
123 — 6
123 — 6
Warti;e Sebelah Timur : Tanah tambak milik Handayani;e Sebelah Selatan : Sungai (saluran air);e Sebelah Barat : Tanah wakaf MI Desa Banjarsari;2. Bahwa, tanah sengketa diperoleh Penggugat dari mendapat bagian waris dari orang tuaPenggugat bernama Almarhum H. Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20April 2000;3. Bahwa, Penggugat telah memiliki dan mengelola tanah sengketa sejak diberi bagian warisdari orang tua Penggugat, dalam hal ini almarhum Haji Anwar.
Register : 07-02-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 25 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
19 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 24-02-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 09-08-2014
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 54/Pdt.G/2014/MS-LSM. Tanggal 4 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
26 — 7
26 — 7
mohon dihukumPemohon untuk memberikannya dengan segera dan seketika ;Dalam Rekonpensi :e Bahwa oleh karena permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon, makaTermohon meminta kepada Majelis Hakim agar dapat berkenanmenetapkan/ membagikan harta bersama Pemohon dan Termohon selamaikatan perkawinan sebagai berikut :1. 1(satu) ruko berkontruksi beton yang letaknya di Desa Matang Sagoe,Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang ukuran dan batasnyaadalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah wakaf
Desa Matang Sagoe ;Selatan berbatas dengan jalan Negara ;Timur berbatas dengan Ramli Arifin ;Barat berbatas dengan tanah wakaf Desa Matang Sagoe;(sesuai dengan Akta hak milik No.269), dengan taksiran hargaRp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) ;l(satu) unit rumah berkonstruksi beton yang letaknya di kelurahanTumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, denganbatas dan ukurannya adalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan jalan;Selatan berbatas dengan hak milik No.1056 ;Barat berbatas
Putus : 01-08-2017 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/PID/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — Helarius Gultom
138 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf ang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya PP 10 tahun 1961, atau;.
Putus : 21-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/Pdt/2020 Tanggal 21 Juli 2020 — MAJA Dg. SERANG bin MANDO, DKK VS DAMING Dg. NGEMBA, DKK
154 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Persil 25 D.1 Kohir 557 C.1, Persil 25 D.1 Kohir 74 C.1,Sertifikat Hak Milik Nomor 00408, Sertifikat Hak Milik Nomor 00398 danSertifikat Hak Milik Nomor 3 (wakaf ke masjid):Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapatmembuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yangmenguatkan
Register : 24-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 19 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
24 — 14
24 — 14
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 16-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1489/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 6
19 — 6
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf