Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
61 — 41
  • Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakanbahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/Pdt/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Estherlena ; Susyhana Tanuwidjaya ; Phang Simon Pangestu ; Delias Pangrestu ; Fatmawati Santoso
162 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1441) tersebut ;Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibuTergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang TjhongTjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masihdalam proses pengurusan, dan kemudian dilanjutkan pengurusan perpanjanganhak atas tanah tersebut oleh Tergugat ;Bahwa salah satu bangunan di atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoenyang dikenal dengan Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, pernah dipakaiatau digunakan oleh Partai
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 18-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 826/Pdt.G/2020/PA.SIT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 10
  • Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Partai Demokrat atas namaPemohon. Bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/ TR.3;A. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Pemohon dari IndraAdi Usiyanto tertanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
372 — 789
  • ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai
    tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-11-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PID/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — H. DARMAWAN
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARMAWAN;Tempat lahir : Mataram;Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Desember 1958;Jenis kelamin > lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, KecamatanSekarbela, Kota Mataram;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua DPW Partai Nasional Demokrat);Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa H.
Pengadilan PA PADANG
Register : 21-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA PADANG Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Pdg
Tanggal 11 Desember 2013 —
53 — 5
  • sebuah toko pakaian FACollection yang terletak di Jalan Raya Andalas Nomor 52, kecamatan PadangTimur, kota Padang;Menimbang, bahwa untuk meguatkan gugatannya Pelawan telahmengajukan fotokopi sah surat Perjanjian kerja sama bagi hasil telah dinazegelen, sesuai maksud pasal 10 Undang Nomor 13 tahun 1985 tentangBea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua diberi tanda PLdan diberi paraf.Menimbang, bahwa alat bukti Pelawan tersebut sengaja dibuat sebagaialat bukti, karena dibuat secara partai
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.TPI
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 8
  • Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada bulanApril tahun 2019 ikut sebagai Calon anggota legislative DPRD KotaTanjungpinang dari partai NASDEM namun tidak berhasil;11.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : RUSMIN BIN BAKRI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat II : ASDI BIN ASOI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat III : ANDRIAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat IV : AIDI BIN TULUS Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat V : EDI BIN ASAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Terbanding/Tergugat : MUHAMMAD TANJUNG
83 — 74
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG.
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat: Harianto Tergugat: 1.Ir. H. Joko Widodo 2.Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. 3.Prof. DR. M. Hatta Ali SH., MH 4.Pemerintah Kota Malang c.q. Walikota Malang 5.Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI 6.Bank Indonesia c.q. Gubernur Bank Indonesia
156 — 44
  • Bab Ill Pasal 4 yangmenentukan sebagai berikut :Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.MIg34(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UndangUndang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WakilPresiden.Dalam Pasal 6A UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilin dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat.(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 618/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : IR. SOEBEKTI KARNEN Diwakili Oleh : BRAMEDIKA KRISENDIRA,SH
Terbanding/Penggugat : Drs. AGUS PRAMONO, M.M. Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Permata, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Bank Maybank, Tbk. sebelumnya PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Bank Mandiri, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
65 — 38
  • Pasal 1338 ayat (lI) KUHPerdata) sehinggaperbuatan Para Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugat Vsebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error In persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :"Suatu) perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Selengkapnya Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 31/Pdt.Bth./2016/PN Tsm
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. PATIMAH
93 — 10
  • (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengavas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
1.IDAMAN BAWAMENEWI, SE
2.BUALAARO BAWAMENEWI
Tergugat:
KEPALA DESA UMBU IDANOTAE KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
252 — 164
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN PEMALANG
Register : 23-04-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 21 Januari 2015 —
185 — 2
  • posisi para pihak ; Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor:14/Pdt.G/2014/PN.Pml Halaman 42 Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata; Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa; Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak; Berarti gugatan perdata bersifat partai
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penipuan
Register : 22-05-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 145/Pid. B/2013/PN. Jbi
Tanggal 3 Oktober 2013 — KURNIA YUNIARTI, SE.M.Si Binti ABDUSSAMAD
206 — 23
  • Denia Sekar PanutanBahwa saksi di dalam Tim tersebut sebagai Wakil Ketua Tim KualisiBahwa saksi tidak pernah meminta dana kalau ada kegiatan karena kitahanya datang saja orasi karena kita dari Partai pengusungBahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini beritanya karenaada masalah Cek kosongBahwa terdakwa selalu ikut kalau ada rapat karena terdakwa calonIsteri Yopi Muthalib dan merupakan bagian dari keluargaBahwa saksi ikut juga pada waktu ke Jakarta ke Mahkamah Konstitusi;Bahwa keterkaitan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
  • Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN KUDUS
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.Plw/2016/PN.Kds
Tanggal 23 Juni 2016 —
29 — 5
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — EKA LUKY PUTRA, dkk VS ERWIN TEJA, dkk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-08-2016 — Putus : 18-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 422/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Desember 2016 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), TBK, Lawan PT CITRA SARI MAKMUR.
248 — 179
  • Memang yuridiksi memperluaskewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya. ltu pundengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secaraKontentiosaBahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh MahkamahAgung RI dalam Putusan No. 1210 K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juni 1987yang menyatakan PN yang telah memeriksa dan memutuspermohonan secara volunteer padahal di dalamnya terkandungsengketa, tidak ada dasar hukumnya;Bahwa berdasarkan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 22/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
  • Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.