Ditemukan 11447 data
80 — 39
Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
31 — 8
Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
52 — 14
Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
105 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
353 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
358 — 180
Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
170 — 107
Ali Badrundari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Fraksi Partai Demokrat,Komisi Ill; (Copy dari Web.Site);UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, Bagian Keenam Larangandan Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 54;(Copy dari Copy);Notulen hasil rapat klarifikasi pelaksanaanterakhir Pekerjaan Paket 2 Penanganan ROBAlur Kali Siwatu, Kecamatan Tegal Barat, KotaTegal Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013yang dihadiri oleh Inspektorat Kota Tegal,Konsultan Pengawas dan
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
192 — 85
Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d.
230 — 104
dengan melakukan keputusan seperti kegiatankegiatan serta program diKecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atautindakan yang mengarah keberpihnakan kepada salah satu pasangan calon KepalaDaerah yang terindikasi merugikan pasanngan calon lain misalnya ikut serta dalamkegiatan kampanye ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam artitidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadipeserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai
ISUNO BUULOLO
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIWOSI
2.BUALASOKHI NDRURU, SE
115 — 78
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakatDesa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
96 — 23
terdakwa;Bahwa selama menjaga toko jelita, sepengetahuan terdakwa Balai Pom tidak pernah datangke toko;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual kosmetik yang disita tersebut adalah illegal;Bahwa terdakwa mengetahui kalau kosmetik yang tidak terdaftar di POM memberikandampak tidak baik bagi kesehatan;Bahwa karena konsumen banyak yang membeli kosmetik tersebut sehingga terdakwamenjual kosmetik tersebut;Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara mengecer sehingga terdakwatidak menjual dalam partai
39 — 17
aroma yang sudah dikemas plastik, dan harga Rp.3.000, per batang sabunsusu yang sudah dikemas dan di pack dengan merk PUSPITA.Bahwa hasil produksi dipasarkan awalnya pada Tahun 2009 di wilayah Getasan sertakepada keluarga dan tetangga kemudian pada Tahun 2010 area pemasaran dikembangkanke daerah kota Salatiga dan Kota Semarang, pada tahun 2011 dikembangkan lagi di areaSurakarta, Magelang dan Jakarta sekitarnya, pada tahun 2012 pemasaran ke luar jawa yaituKalimantan dan Sumbawa tapi masih dalam partai
DARWIS, SH
Terdakwa:
FEBRA EAGLE KALIGIS BIN Alm JOSEP KALIGIS
94 — 15
Logidata Teknologi tersebut bergerak dalam bidangpenjualan barang elektronik IT merk Samsung, Epson, HP, Pixeldalam bentuk partai, dan sebagai Direktur yaitu saksi RONNYPALLAR; Bahwa mekanisme/cara terdakwa memasarkan barangbarangtersebut selaku Sales yaitu, apabila ada costumer yang akanmembeli barang maka sales akan membuat Invoice/Nota dikomputerkantor dan sales masingmasing memiliki Pasword untukmengetahui sales mana yang melakukan pemesanan barang dansetelah nota dibuat oleh sales maka cetakan
LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai;Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga;Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT.
LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu: melengkapiadministrasi penjualan barang, pembukuan kas kecil, setor uang tunaike rekening perusahaan yang telah saksi terima dari sales dan daribagian penagihan, melakukan penagihan melalui WA ke custumerkhusus yang pembayaran melalui transfer;Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga;Bahwa terdakwa
LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 10.00Wib bertempat di Kantor Cabang PT. LOGIDATA TEKNOLOGI alamatJI.
Logidata Teknologi tersebut bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk Samsung, Epson, HP,Pixel dalam bentuk partai, dan sebagai Direktur yaitu saksi Ronny Pallar danmekamisme terdakwa memasarkan barangbarang tersebut selaku Salesyaitu, apabila ada costumer yang akan membeli barang maka sales akanmembuat Invoice/Nota dikomputer kantor dan sales masingmasing memilikiPasword untuk mengetahui sales mana yang melakukan pemesanan barangdan setelah nota dibuat oleh sales maka cetakan Nota
134 — 47
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
79 — 32
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa selain orderan catering dari BMKG dan REI, ada orderancatering dari partai politik juga, ada orderan catering di tempat lain, tetapiSaksi lupa namanya; Bahwa untuk seluruh kegiatan catering, Saksi yang memodali, dimana untuk tahun 2017 ada 2 kali kKegiatan catering (di BMKG dan REI),tetapi untuk kegiatan yang kecilkecil yang hanya butuh modal sekitarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Saksi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Agung Bowo Laksono
Terbanding/Penuntut Umum I : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Juniardi Windraswara, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : ISSANDI HAKIM, S.H., M.H.
252 — 147
Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai
114 — 39
SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
65 — 9
Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai