Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 22-05-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg
Tanggal 5 Juni 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs MARTIN JASENSON HAREFA
280 — 82
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
207 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
296 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
227 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepatdengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 15-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Kis
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 9
  • Bahwa diawal ini dengan tegas TERMOHONmenyampaikan penekanan bahwa apabila dipelajari dengan teliti danseksama dalildalil Permohonan PEMOHON, maka tidak menunjukkansedikitpun rasa tanggungjawab PEMOHON = sebagai SuamiTERMOHON sekaligus tidak menunjukkan sedikitpun rasatanggungjawab PEMOHON sebagai seorang Ayah dari anak kandungPEMOHON dan TERMOHON;3.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-05-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.TBT
Tanggal 16 Mei 2016 — CHANDRA GUNAWAN Alias CHANDRA, DKK
25 — 9
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan 2 (dua) orang lakilaki yang bernama CHANDRAGUNAWAN Alias CHANDRA dan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Srh
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
MUJIONO Alias PEPENG
47 — 22
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama MUJIONO Alias PEPENGsebagai Terdakwa
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-10-2011 — Upload : 24-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 400/Pid.B/2009/PN.Kdi
Tanggal 5 Oktober 2011 — HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO; PRIYO AGUNG bin PAIDI;
29 — 2
  • Haris Purtiono telah menjemput suaminyasekira jam 20.00 wib dan pulang jam 24.00 wib dalam keadaan mabuk ; Bahwa Terdakwa II Priyo Agung bin Paidi pada hari Senin, 27 April 2009 adadirumah tidur bersamawon= Menimbang, bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO) di mukapersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikute Bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO) pernah di Polres Kediri dantanpa adanya penekanan dan =masih tetap dengan keterangan padae Bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — SUGIANTO HARDJO lawan G. MOCHTAR RUDY, SH, dkk dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, dk
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nasional, Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo, Turut Tergugat IV Bank Rakyat Indonesia(PERSERO), Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, namundemikian kepada Turut Tergugat I/ Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo, Turut Tergugat I/ Bank RakyatIndonesia (PERSERO), Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsaperlu. dihukum untuk wajidb mematuhi, mentaati dan melaksanakanputusan atas perkara gugatan aquo;Bahwa guna untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat/Sugianto Harjo dan penekanan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 14-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gns
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANITA CERLINA, SH.
Terdakwa:
JONI IRAWAN Als BOJES Bin AHMAD EFENDI Als SOMAD
104 — 49
  • Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/ orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamHalaman 23 dari 34 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gnsdakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Pencurian
Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 13/Pid B/2017/PN Slw
Tanggal 9 Maret 2017 — YUDA AJI PRASETYO Als. YUDA Bin AGUSTIAN
27 — 5
  • Beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang berdiri sendirisendiri;Ad.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa, yang dimaksudbarangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangHalaman 34 dari 42 halaman Putusan No 13 /Pid B/2017/PN Slwdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 16-04-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 1/Pid.Pra/2013/PN.Pwk
Tanggal 16 April 2013 — BUDI SUMARTO Bin USMAN LAWAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA cq. KA SAT RESKRIM POLRES PURWAKARTA
253 — 81
  • , untuk itu PengadilanNegeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud penyidikan dalam hubungannyadengan Penyidik adalah suatu tindakan kepolisian Negara Republik Indonesiaatau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk mencari dan mengumpulkan bukti menurut caracara yang diaturoleh undangundang, supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terangserta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya;Menimbang, bahwa oleh karena penekanan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-09-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 12-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/105-K/PM.I-01/AD/IX/2010, 28-12-2010
Tanggal 28 Desember 2010 — PRATU FAUZI
68 — 17
  • .= Bahwa selaku prajurit INI, Terdakwa juga telahmenerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinanTNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangatdilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalahpenyalah gunaan narkotika, dan ancaman pemecatan daridinas militer bagi prajurit yang terlibat dalammasalah narkotika.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 16-09-2009 — Putus : 23-03-2010 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 28/K-AD/PMT-II/IX/2009
Tanggal 23 Maret 2010 — Mayor Chb Irbarsyah Rudianto
166 — 98
  • Bahwa Saksi membuat surat pencabutan pengaduandengan tulisan tangan Saksi sendiri yang merupakankeputusan bulat dari Saksi tanpa ada masukanmaupun penekanan dari orang lain.11. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan olehTerdakwa dengan Saksi 1, Saksi telah memaafkanTerdakwa, namun belum dapat memaafkan Saksi 1sepenuhnya karena hingga saat ini Saksi belumkenal dengan Saksi 1.12.
Pengadilan PN SELAYAR Perdata Wanprestasi
Register : 07-03-2018 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN SELAYAR Nomor - 2/Pdt.G/2018/PN Slr
Tanggal 17 Januari 2017 — - NELLY Binti SIMON sebagai Penggugat Lawan - BASO TJADDIA Bin OEI KIAN TJIU sebagai Tergugat
156 — 59
  • SELAYAR melakukan penekanan sedemikan rupaterhadap SHERLY dan keluargannya termasuk ibuNya SHERLY danbapaknya SHERLY Cq. TERGUGAT untuk menyerahkan uangsebanyak yang di inginkan oleh PENGGUGAT dan suaminya ; Bahwa karena tekanan dari pihak PENGGUGAT dan pihak ke tiga(KAPOLRES KEP. SELAYAR dan jajarannya) yang menimbulkan rasatakut terhadap PENGGUGAT dan KAPOLRES KEP. SELAYAR, dimanadi lain sisi saat itu SHERLY lagi sakit keras dan di rawat di RS.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-04-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 506/Pid.B/2013/PN.Gns
Tanggal 12 Maret 2014 — DEDI HUNTER Bin HAMZAHAS, Dkk
34 — 21
  • sebagai berikut:1 Barangsiapa ;2 Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;48Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yangdidakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 02-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 45-K/PM.I-04/AD/IV/2019
Tanggal 9 Mei 2019 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Asril
52 — 47
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 27-03-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
SYECH MUKHAMAR REZA KHARAMI, SH Bin SYECH KHAIRIL ANWAR
Termohon:
ELA YULI JUM'ATI Binti KASRI
37 — 15
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 14 September 2017 — Denny Juniardi bin Mahdini Ahmad Zaini
86 — 15
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya