Pemohon sesuai dengan keterangan saksi saksi dan pemohon;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pendudukberdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai penggantikutipan akta kelahiran yang hilang/rusak.Menimbang, bahwa akta kelahiran pemohon hilang, dan pemohon sendiritelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan

Fotokopi Surat Keterangan dari PUSKESMAS MPUNDA yang dikeluarkanoleh UPT Puskesmas Mpundaa Kota Bima.

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran

Lab:113.A/1/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Januari 2013 dari UPTLaboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasionaldisimpulkan bahwa barang bukti berupa 1( satu) bungkus kertas koranberisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruh nya 3,0985 gram dan 7(tujuh) linting kertas warna putin berisikan bahan/ daun dengan berat nettoseluruhnya 3,3403 gram didalam bungkus kertas koran sehingga berat nettoseluruhnya bahan/daun 6,4388 gram tersebut adalah benar Ganjamengandung THC ( Tetra

bahwa untuk membuktikan dalildalil Permohonan, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan dua orangsaksi yang masingmasing menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi SRIUMIYATI dan saksi TOTO SUSILO;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presidan Republik IndonesiaNomor 96 tahun 2018 , tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 disebutkan:Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

SEMION LUGANmeninggal dunia; Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 500.1.812/2256/TU/VIII/2016 dari UPT Kesehatan Puskesmas Tabang tanggal 25Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teddy Indradjaja(terlampir dalam berkas perkara);Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.

akhirnya Pemohon dan Termohon membuatsurat kesepakatan bersama untuk bercerai tertanggal, 19 Agustus 2019, dansetelah surat kesepakatan tersebut di tanda tangani kedua belah pihak,namun demi anakanak Pemohon tetap berusaha rujuk dengan Termohonmelalui kKuasa hukumnya dan tetap tidak berhasil dan akhirnya ataskesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Pemohonlah yang mengajukanpermohonan ijin cerai kepada instansi tempat kerja Pemohon dan sebelumpermohonan ijin cerai tersebut disetujui oleh Plt Kepala UPT

Transfusi DarahDinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pit Kepala UPT TransfusiDarah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan atasanlangsung Permohon tetap menghubungi Termohon dan Termohon tetap inginbercerai dengan Pemohon, sehingga atasan Pemohon tersebutmengeluarkan surat ijin cerai Pemohon No. 440.10/10796/diskes yangdikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2019;10.

TergugatRekonvensi sendiri yang selalu berusaha untuk membujuk PenggugatRekonvensi untuk kembali kerumah tempat tinggal Pemohon, namunTergugat Rekonvensi tetap berkeras menginginkan terjadinyaperceraian;4.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yangmendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yangkurang lebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) adalah dalil yangsangat mengadaada oleh karena meskipun TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara)pada UPT

A.S,Hut.MP Bin DANIEL D.DJIMU, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait keteranganahli di bidang kehutanan;Bahwa sekarang ahli menjabat sebagai Kepala UPT KPHP Barito Hilirsejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang denganmelaksanakan Pengelolaan, Pengamanan dan Pengawasan hutanHalaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN BntProduksi pada Wilayah kewenangan UPT KPHP Barito Hilir danbertanggung jawab kepada Kepala

adalah senilaiUS$341,1144 (Tiga Ratus empat puluh satu koma satu satu empat empatdolar Amerika) yang menimbulkan kerugian Negara;Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN BntTerhadap keterangan ahli tersebut terdakwa berpendapatmembenarkan dan tidak berkeberatan;Ahli KASPUL ANWAR, SE Bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait keteranganahli di bidang kehutanan;Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada UPT

. + 0n n0 non noe nnn noe nen nenaPerbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkansaksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, lecetpada pipi kanan, lecet pada lengan tangan kiri, lecet pada lutut kiri, atas luka luka yang dialami saksi korban berobat ke UPT Puskesmas Mejobo, akibatpenganiayaan yang dialami saksi korban melaporkan ke Polsek Mejobo padatanggal 13 Agustus 2016 dalam proses penanganan perkara Polsek MejoboHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B

/2017/PN Kdsmemintakan Visum Et Repertum ke UPT Puskesmas Mejobo terhadap luka luka yang dialami oleh saksi korban tersebut berdasarkan ;Visum Et Repertum Nomor : 353/137/04.06.18/2016 tanggal 23 Agustus 2016yang ditandatangani dr.

DIAN ARDIANTO Dokter pada UPT PuskesmasMejobo Kudus, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Agustus 2016sekitar jam 09.30 Wib terhadap BAMBANG ADI KARTIKO bin SUMIRIN, laki laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 5 Mei 1985, WNI, Islam, Wiraswasta,alamat Ds. Kesambi Rt. 01 Rw. 07 Kec. Mejobo Kab.

sabusabu denganberat netto sebesar 0,2406 gram;1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal yang diduga sabusabudibungkus kain warna biru didalam kantong kain warna hitam dengan berat nettosebesar 0,2498 gram (dirampas untuk negara yang selanjutnya untukdimusnahkan);Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapatdipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNomor : 136 D/N/2016/UPT

Budiman Jaya Putra memeriksa terdakwa masihada rasa ketergantungan narkotika jenis shabu dari diri terdakwa seperti emosiyang tidak stabil, terkadang mual, berkeringat di telapak tangan; Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 136D/NV/2016/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 07 April 2016, yang dibuat danditandatangani oleh Kuswardani, M.Farm.

diri terdakwa, sehingga kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisiandan ditemukan narkotika jenis Shabu disaku celana bagian belakang sebelah kanandan didalam pakaian dalam terdakwa sebelah kiri yang terdakwa kenakan, perbuatanterdakwa hal ini telah menyebabkan atau berakibat kedudukan terdakwa menjadiseorang menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dari saksi Nur Ali (berkasperkara terpisah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :136 D/N/2016/UPT

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

Marangkup Lumbantobing ; e Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan fisik tidak dibenarkan ; e Bahwa terdakwa membenarkan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana jalan Sibabangun Pulo Pakkat tahun 2006 yang pekerjaan67dilaksanakan oleh CV SAMIGOR, pekerjaan fisiknya telah selesaiseluruhnya dikerjakan ; Bahwa pemeriksaan fisik oleh tim USU semua item pekerjaan sedangkanpemerksaan tim UPT Balai Penguji hanya laporan ; Bahwa pekerjaan Plat Beton sesuai dengan surat Nomor 235/BAP/DJJ&P/ 2006 benar ada

Edi Silitonga selaku Pejabat PembuatKomitmen : Bahwa benar atas proyek tersebut Bupati Tapanuli Tengah telah pulameminta bantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utarauntuk menghitung kuantitas dan kualitas sesuai dengan dokumenkontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjuti oleh UPT.

SAMIGOR sebagaimana tertuang dalam Suratnya tertangggal 01 Mei 2007 sebelumsurat Gubermur tersebut diterima guna menindaklanjuti Surat Pejabat PembuatKomitmen atau Pemimpin Kegiatan tertanggal 23 April 2007 perihal penyempurnaanpekerjaan Proyek Pemeliharaan Prasarana Jalan SibabangunPulo Pakkat gunamenindaklanjuti hasil pemeriksaan fisik oleh BAWASDA Provinsi Sumatera Utaratertanggal 04 April 2007, Hal mana sesuai pula dengan hasil pengujian test pit danketebalan Lapen yang tertuang dalam Surat UPT

Edi Silitongaselaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Menimbang, bahwa disamping itu Bupati Tapanuli Tengah telah pula memintabantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utara untuk menghitung kuantitasdan kualitas sesuai dengan dokumen kontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjutioleh UPT. Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan JembatanPropinsi Sumatera Utara dari hasil pengujian Test Pit dan Ketebalan Lapen yangdilakukan oleh saksi Ahli Ridwan ST dan M.

Sumatera Utara dan UPT. BalaiPengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi SumateraMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa Ir. Eddy Silitonga selakuPimpro atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Pada kantor Dinas Jalan, Jembatan danPengairan Kab.

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

Lebih lanjut Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili;Menimbang, bahwa dengan demikian setelah menerima permohonanpembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon beserta salinan penetapanPengadilan atas permohonan

Lebih khusus lagiPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili..."..

; Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya adalahperbuatan yang salah ; = Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putin dengan beratnetto 0,1019 gram sisa hasil Labkrim, barang bukti mana telah disita secara sahmenurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.486 B/IV2014/UPT

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraiandengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempattinggaldan sudah tidak ada harapan untuk mempertahnakan keutuhanrumah tangga; Putusan nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.Smi halaman 210.Bahwa Penggugat pada saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk diizinkan berpekara secara CumaCuma (Prodeo) berdasarkan SuratKeterangan Tidak Mampu Dinas Sosial Pemerintah Kota SukabumiNo.440/1927C/UPT SLRT RR, tanggal 10 Juli 2019;Bahwa berdasarkan

)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan 164/Pdt.P/2021/PN PkIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakimpermohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangandengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Henry Romulo Manalu, NIP 198012202009041003,dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Paranginan, telah memeriksa sesosok mayatperempuan atas nama Sabriana br.