Bahwa perbuatan Tergugat berupa melaporkan Penggugat kepadapihak yang berwajib tanpa sadar dan alasan yang benar sertamemberhentikan Penggugat dan jabatan selaku Sekretaris Daerahtanpa alasan yang sah sebagaimana telah diuraikan pada positagugatan diatas, sungguh sangat memberi stigma yang mendalamyang dirasakan oleh Penggugat bersama Istri dan AnakAnak yangmerupakan sangsi sosial dalam pergaulan hidup keseharian dalammembaur ditengahtengah lingkungan masyarakat maupunkelompok dimana Penggugat serta

AGUS BULADIG tersebut.Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian tersebut merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sangsi hukuman penjara,namun terdakwa melakukannya terpaksa sehubungan dengan terdakwa memerlukanbiaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363

. = Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa,siapasiapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yangdiperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipesewakan, berapasewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sangsi dansebagainya dan sebagainya. 4.2. = Seperti halnya Tergugat I/Pembandingadalah Direktur dari CV.MISKA KARYA, yang namanya Badan Usaha ituada Pengurus, ada Komisaris, ada Persero, tentu secara hukum adasubjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupundiluar

Bengawan IImu dikenakan dendaselama 5 (lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampaiakhir April 2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepadaPT. Bengawan Ilmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) haripenerapan sangsi dan denda kepada PT. Bengawan IImu Tidak dapat dibenarkansebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang143Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah.

Aneka IImu dikenakan denda selama 5(lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampai ahir April2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepada CV. AnekaIlmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) hari penerapan sangsi dandenda kepada CV. Aneka Ilmu Tidak dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan yangberlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa pemerintah.

Bengawan Ilmu Sesuai denganPasal 14 Sangsi dan Denda yaitu : Jumlah nilai kontrak x 1/1000 x jumlah hariketerlambatan yaitu Rp. 35.558.500,(tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapanribu lima ratus rupiah), dan untuk CV. Aneka IImu Rp. 14.117.512.

ditentukan,Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikanisterinya, telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk menyerahkan Surat Izindari Pejabat berwenang, dan atas waktu yang diberikan oleh hakim tunggalsejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 2 Juni 2020, Pemohonmenyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud dan Pemohon dan dipersidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepadaPemohon terkait sangsi

Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp2020, Pemohon menyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud, HakimTunggal di persidangan memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohonterkait sangsi bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akanmenceraikan istrinya tanopa memperoleh izin atasan dan Pemohon telahmenyerahkan Surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2020 yang menyatakanPemohon bersedia menanggung resiko kepegawaian, dengan tambahanketerangan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon telahmengupayakan

PA.PkpMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hakimTunggal berpendapat makna selamalamanya dalam buitr 4 (empat) SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 dapat difahami apabila dalamhal ternyata Pemohon setelah diberi waktu yang cukup namun menyatakantidak dapat memperoleh surat izin pejabat maka persidangan dapat sajadilanjutkan sebagaimana ketentuan lanjutan dalam butir 6 (enam), hal manajuga dalam perkara a quo Hakim Tunggal telah menjelaskan ekpada Pemohontentang kemungkinan sangsi

berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datangpetugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satuorang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksicocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Ni Kadek Dwigitari; Bahwa saksi mendatangi orang tua Ni Kadek Dwigitari danmenyampaikan kalau Ni Kadek Dwigitari akan diajak periksa lanjutan kerumah sakit secara gratis karena ada indikasi kelainan padakandungannya ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi

memastikannya, ternyata setelahsaksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu MadeParwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyutnamun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ; Bahwa Nyoman Sukirta datang dan Made Parwata minta untukmenjaganya agar tidak hanyut, kKemudian Made Parwata pulang dannelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telan melaksanakan sangsi

tersebut sudahpernah serta tidak ada perubahan; Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagipagisaksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikanoleh Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kalikemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut,kemudian Made Parwata pulang dan nelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi

/hal.9dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baik dan bermoral di samping itu juga supaya dapatmanimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnnya; Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya terhadapTerdakwa CHARLES JONI bin GIYONO berkesimpulan bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah dalampersidangan sebaiknya diberi sangsi dengan tidak mengesampingkan hakhaknya selaku anak; Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 80 Ayat

Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiruoleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas terhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan SaptaMarga.

Bahwa perbuatan seperti ini tercela, dan agar dapatmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI yang lain maka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tepat gunabahan pembinaan selanjutnya dengan memperingan pidananya darituntutan Oditur Militer.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas Majelis ber pendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus

TELKOM Kecamatan Sape Kabupaten Bima merasa sangsi terhadapkeabsahan milik dari tanah tersebut akhirnya PT. TELKOM Kecamatan SapeKabupaten Bima mengembalikan lagi tanah tersebut kepada H. Muhajir H.Metang. Selanjutnya H. Muhajir H. Metang menjual tanah tersebut kepadaH.Makruf H.M. Amin, SE/ Tergugat VII ;Bahwa sekitar dalam tahun 1997 almh. Hj. Siti Hajar (istri Tergugat II) danTergugat II mengalihkan lagi sebahagian tanah obyek sengketa, yaitu petak yangsebelah timur, yaitu seluas + 200 M?

Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNl,apabila akanmeninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dan denganmelalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukansesuai prosedur akan mendapat sangsi.7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa jjinDanyonif 713/ ST Terdakwa berada di tambang Emas Swawa Kab.MenimbangMenimbang6Gorontalo dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannyakepada satuan baik lewat telepon maupun lewat surat.8.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam rekonvensi ini, kamipenggugat sebagai karyawan swasta harus dikenakan sangsi pemotongangaji oleh perusahaan tempat kami bekerja setiap kali kami harus pulang kedesa memenuhi panggilan kepala desa, kemudian ke Singaraja mencariPengacara kemudian ke Pengadilan, mencari saksisaksi dll, sehinggasudah sepatutnya pengeluaranpengeluaran dan biayabiaya yangdikeluarkan oleh pihak Penggugat ditanggung oleh pihak Tergugat dalamrekonvensi;4.

AdministrasiJakarta Utara mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 3344/L831 tertanggal19 Juli 2016 yang berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalampertimbanganhukum Mediator Suku Dinas Tenaga kerja Jakarta Utara pada poin 11(sebelas) "Target yang ditentukan oleh pihak Perusahaan terhadappekerjaHal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.SusPHI/201713.14.15.16.diluar Kemampuannya, bukanlah bentuk kesalahan mutlak pekerja tetapijuga bawahannya, sehingga sangsi

;Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZA bewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, ureawarnanya pink;Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluarketentuan maka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidakdiperbolehkan;Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak syah dan juga mengakibatkan kerugianpetani yg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidaksesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);Bahwa sangsi pidana yang dapat

.36 warna abuabu, ZA bewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, ureawarnanya pink;Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluarketentuan maka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidakdiperbolehkan;Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Padg.saksie Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugianpetani yg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidaksesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);e Bahwa sangsi

UU RI No. 18 Tahun 2013 Jo pasal 55 KUHPtentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa dengan jelastelah ditetapkan dalam pasal 12 Huruf (e) UU No. 18 tahun 2013 bahwa setiaporang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan denganjelas bahwa ketiga tersangka yang melakukan pengangkutan kayu bulat tersebuttidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang diangkut, maka atas kegiatantesebut sangsi

Bahwa terhadap perbuatan tersebut para Tergugat di berikan sangsi berupaSurat Peringatan pertama (SP I) sesuai PKB PT.BPG, akan tetapi paraTergugat menolak untuk dikenakan sangsi Surat Peringatan tersebut dengantidak bersedia menandatangani SPI;10.11.12.13.14.15.16.4Bahwa dengan tidak bersedianya menandatangani SPI tersebut pada tanggal18 Januari 2010 Penggugat mengabil langkah mutasi terhadap para Tergugatke bagian Printing karena atasan para Tergugat menolak untuk menerima,kembali para tergugat

Bahwa sangsi terhadap pelanggaran tersebut diatas telah diatur dalam pasal 71ayat 4 huruf b pada PKB PT.Busana Prima Global yang berbunyi : Kesalahan berat yang dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja :Membujuk atau merayu teman sekerja untuk melakukan perbuatan yangmelanggar hokum di lingkungan perusahaan .22.Bahwa karena proses musyawarah Bipartit tidak mencapai kesepakatan, makaselanjutnya di tempuh upaya melalui mediator Dinas tenaga kerja dantransmigrasi kabupaten Bogor, dan pada tanggal

Demianus Ice, M.Th. oleh karena ParaPara Penggugat tidak mengindahkan segala bentuk aturan dan teguran dan bahkanpastoral, maka kepada Para Para Penggugat diberikan sangsi skorsing maupunpemberhentian tidak diberikan segala bentuk hakhaknya sebagaimana diatur dalamPasal 8 ayat 2 dan 4 Peraturan No. 4 tentang Pelayan Khusus;Bahwa oleh karena selama masa skorsing, Para Para Penggugat juga masih tetaptidak mengindahkan segala bentuk sangsi dan peringatan, dimana Para ParaPenggugat tidak mau tunduk dan

patuh pada aturanaturan Gereja dan tidak maukembali ke GMIH 1949 di Jalan Kemakmuran Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.Para Para Penggugat lebih memilih tetap berada di GMIH Pembaruan yangberalamat di Vak 1 Kawasan Pemerintahan/depan Kantor Bupati Halmahera Utara.Maka setelah Para Para Penggugat diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali, maka oleh BPHSGMIH, setelah memberikan tahapan sangsi skorsing,kemudian disusul dengan pemberhentian Para Para Penggugat dari keanggotaanGereja GMIH

SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal denganTergugat namun saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat; Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga kedua pihak;e Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi yang bernama PRIA bahwa Dianmendapat sangsi administrasi dari Kantor di mana Dian bekerja di PolresBondowoso

Penggugatdengan lelaki bernama PRIA, sedangkan saksi tersebut mendengarkannya dariPRIA, namun oleh karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yangerat dengan PRIA, yaitu saksi adalah ayah kandung PRIA. maka keterangansaksi tersebut dapat dinilai kesaksiannya.Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI telah menerangkan yangpada pokoknya bahwa saksi tidak kenal Penggugat tapi kenal dengan Tergugatnamun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi tahu dari Kantor dimana suami saksi bernama PRIA mendapat sangsi

Yang saksitahu dari cerita Tergugat kalau istrinya selingkuh dan Tergugat menunjukkanfotofoto perselingkuhan Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksiSAKSI yang dinilai berhubungan dengan isi bukti T.1, telah membuktikanbahwa pada bulan April 2014 berdasarkan laporan Tergugat kepada PropamKepolisian Resort Bondowoso, bahwa PRIA mendapatkan sangsi administrasidari Kepolisian Resort Bondowoso berkaitan dengan hubungan cintaPenggugat dengan PRIA.

dalildalil tersebut di atas maka dapatlahdiperoleh fakta nyata menurut hukum, bahwa :1). rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung hingga sekarangselama tahun 4 bulan, sudah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 5hari, dalam keadaan bada dukhul, dan telah mempunyai seorang anak ;2). telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasaterpaksa menikah dengan Termohon, waktu menikah, Termohon sudah hamil akibatkumpul dengan Pemohon, dan Pemohon sangsi

kesatuan tanpa ijin dariKomandan Satuan berada di jogyakarta dengan kegiatan bermain forek(jual beli valuta asing), kemudian pergi ke purwerejo untuk bertemudengan ibu dan kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diantarkankembali kerumah.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangpendapatnya7 Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 13.00wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengandiantar istri ke Denpom ITI/5 Bandung8 Bahwa benar Terdakwa sudah tahu aturan dan sangsi