Demianus Ice, M.Th. oleh karena ParaPara Penggugat tidak mengindahkan segala bentuk aturan dan teguran dan bahkanpastoral, maka kepada Para Para Penggugat diberikan sangsi skorsing maupunpemberhentian tidak diberikan segala bentuk hakhaknya sebagaimana diatur dalamPasal 8 ayat 2 dan 4 Peraturan No. 4 tentang Pelayan Khusus;Bahwa oleh karena selama masa skorsing, Para Para Penggugat juga masih tetaptidak mengindahkan segala bentuk sangsi dan peringatan, dimana Para ParaPenggugat tidak mau tunduk dan

patuh pada aturanaturan Gereja dan tidak maukembali ke GMIH 1949 di Jalan Kemakmuran Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.Para Para Penggugat lebih memilih tetap berada di GMIH Pembaruan yangberalamat di Vak 1 Kawasan Pemerintahan/depan Kantor Bupati Halmahera Utara.Maka setelah Para Para Penggugat diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali, maka oleh BPHSGMIH, setelah memberikan tahapan sangsi skorsing,kemudian disusul dengan pemberhentian Para Para Penggugat dari keanggotaanGereja GMIH

SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal denganTergugat namun saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat; Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga kedua pihak;e Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi yang bernama PRIA bahwa Dianmendapat sangsi administrasi dari Kantor di mana Dian bekerja di PolresBondowoso

Penggugatdengan lelaki bernama PRIA, sedangkan saksi tersebut mendengarkannya dariPRIA, namun oleh karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yangerat dengan PRIA, yaitu saksi adalah ayah kandung PRIA. maka keterangansaksi tersebut dapat dinilai kesaksiannya.Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI telah menerangkan yangpada pokoknya bahwa saksi tidak kenal Penggugat tapi kenal dengan Tergugatnamun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi tahu dari Kantor dimana suami saksi bernama PRIA mendapat sangsi

Yang saksitahu dari cerita Tergugat kalau istrinya selingkuh dan Tergugat menunjukkanfotofoto perselingkuhan Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksiSAKSI yang dinilai berhubungan dengan isi bukti T.1, telah membuktikanbahwa pada bulan April 2014 berdasarkan laporan Tergugat kepada PropamKepolisian Resort Bondowoso, bahwa PRIA mendapatkan sangsi administrasidari Kepolisian Resort Bondowoso berkaitan dengan hubungan cintaPenggugat dengan PRIA.

Bahwa terhadap perbuatan tersebut para Tergugat di berikan sangsi berupaSurat Peringatan pertama (SP I) sesuai PKB PT.BPG, akan tetapi paraTergugat menolak untuk dikenakan sangsi Surat Peringatan tersebut dengantidak bersedia menandatangani SPI;10.11.12.13.14.15.16.4Bahwa dengan tidak bersedianya menandatangani SPI tersebut pada tanggal18 Januari 2010 Penggugat mengabil langkah mutasi terhadap para Tergugatke bagian Printing karena atasan para Tergugat menolak untuk menerima,kembali para tergugat

Bahwa sangsi terhadap pelanggaran tersebut diatas telah diatur dalam pasal 71ayat 4 huruf b pada PKB PT.Busana Prima Global yang berbunyi : Kesalahan berat yang dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja :Membujuk atau merayu teman sekerja untuk melakukan perbuatan yangmelanggar hokum di lingkungan perusahaan .22.Bahwa karena proses musyawarah Bipartit tidak mencapai kesepakatan, makaselanjutnya di tempuh upaya melalui mediator Dinas tenaga kerja dantransmigrasi kabupaten Bogor, dan pada tanggal

obat Tramadol Hci, bisamenyebabkan ketergantungan atau ketagihan; Resiko atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkonsumsi tersebutadalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak, aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal atau tidak teratur; Terhadap penjual atau pengedar obat tersebut yang dilakukan tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi ataudibidang obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan; Maka terhadap sipenjual atau pengedar dapat dikenakan sangsi

hukumsesuai UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Karena sipenjual atau pengedar tersebut telah melanggar UndangUndangKesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa benar terhadap apotek maupun terhadap perorangan dapatdikenakan sangsi hukum sesuai UndangUndang Kesehatan Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan; Karena apotek maupun perorangan tersebut telah melanggar UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkanterhadap apotek dapat dikenakan hukuman

./2556/BPMPD tertanggal 11Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Kaliwedi, yang isi dan intinya untukmemberikan sangsi administrasi berupa teguran kepada Tergugat, disertaikewajiban untuk:a Memperbaiki surat keputusan Kuwu tentang pemberhentian 10 orangperangkat desa lama, dan pengangkatan 11 orang perangkat Desa BaruWargabinangun;b Mengadakan musyawarah dengan mantan perangkat desa lama dan perangkatdesa baru mengenai hak garap bengkok musim tanam Oktober 2011 sampaidengan September 2012;10 Bahwa

UU No. 9 Tahun 2004);9 Bahwa, kasus pemberhentian perangkat desa lama dan pengangkatan perangkatdesa baru wargabinangun telah sampai pada tingkat Bupati/Sekertariat DaerahKab.Cirebon sesuai dengan suratnya No : 141./2556/BPMPD tertanggal 11Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Kaliwedi, yang isi dan intinya untukmemberikan sangsi administrasi berupa teguran kepada Tergugat, disertaikewajiban untuk:a Memperbaiki surat keputusan Kuwu tentang pemberhentian 10 orangperangkat desa lama, dan pengangkatan

Incasu Terdakwa dengan sangsi pidana yang demikiandiharapkan dapat kembali menjadi warga Negara yang baik.

Saksi Adecharge, Buyuang menerangkan di bawah sumpahyaitu. sesuai dengan pengakuan tukang urut/pijit KARImenurut nenek Leni yang memperkosa/menyetubuhi Leniberkali kali adalah kakeknya sendiri Pakiah RajoPangulu, sehingga neneknya sangsi dan ragu meninggalkanLeni dengan kakeknya ini ;6. Saksi Arkandi Aziz Sucipto ;Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kebun danpedagang pisang, JTerdakwa orangnya baik dan tidakpernah melakukan perkosaan terhadap Leni ;7.

Pencabutan izin;Bahwa, dari ketentuan Pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menuruthukum Tergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugatberupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksiPenggugat yang beroperasi melanggar ketentuan Pasal 211, yaituterjadinya pencemaran udara atau kebisingan;Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin OperasiTaksi Penggugat diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur.

uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 2dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dinilai telah terpenuhi pula adanya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti,sehingga terhadap terdakwa tersebut harus pula dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantersebut dan oleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sangsi

Incasu Terdakwa dengan sangsi pidana yang demikiandiharapkan dapat kembali menjadi warga Negara yang baik.

Bahwa alasan mutasi dari bagian keamanan kebagian produksi yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangat tidak relepankarena : Penggugat tidak mempunyai keahlian dibagian produksi ; Di bagian produksi tidak kekurangan tenaga kerja bahkan padawaktu Penggugat dimutasi Tergugat merumahkan sekitar 500(lima ratus) orang pekerja bagian produksi ;Bahwa karena menolak mutasi, Penggugat sudah diberikan sangsisecara sepihak oleh Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2 dan3;Bahwa sangsi tersebut tidak

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PTA.Bjmpaling tepat merawat anak adalah Pembanding sebagai ayahkandungnya ; Walaupun Pembanding juga bekerja namun ada ibu kandung, kakakkandung serta bibi Pembanding yang dapat mengasuh dan merawatanak, disamping itu Pembanding sudah dekat dengan anak dan anaktersebut sudah akrab dengan anakanak kakak Pembanding ; Pembanding bertanggung jawab penuh akan mendidik anak sampaikuliah di perguruan tinggi, akan tetapi jika hak asuh diberikan kepadaTerbanding maka Pembanding sangsi

Bahwa perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi' disiplinprajurit dan agar tidak ditiru~ oleh prajurit NI yang lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.Menimbang ...Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapatinsyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang

Waemantar, sehinggasanksinya hanyalah ~ sangsi Administrasi belaka,bukan merupakan kesalahan mutlak sebagai manaDakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 55 UU RI Nomor 22Tahun 2001.Bahwa unsur perbuatan melawan Hukum yang diuraikanoleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupuntuntutannya oleh pertim bangan Majelis Hakim sudahterpenuhi, tetapi apakah niat daripada melawanHukum tersebut sudah terpenuhi atau tidak.Bahwa seseorang tidak dapat di hukum apabila niatdaripada per butan Hukum yang dilakukannya tidakdapat

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakanpengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Margadan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa sematamata karena kepentingan pribadiTerdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikankepadanya.3 Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera

memberikan informasisecara lengkap dan benar;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa DidiSupriyadi alias Jois juga telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf a dan b yang bunyinyapelaku usaha dilarang menawarkan, mepromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasasecara tidak benar dan dan atau seolah olahBahwa perbuatan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa Didi Supriyadi alias Joisyang telah melanggar pasal 8 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 huruf a dan b dapat diancamdengan sangsi

tanpamemberikan informasi secara lengkap dan benar;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan TerdakwaDidi Supriyadi alias Jois juga telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf a dan b yangbunyinya pelaku usaha dilarang menawarkan, mepromosikan, mengiklankan suatubarang atau jasa secara tidak benar dan dan atau seolah olahBahwa perbuatan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa Didi Supriyadi aliasJois yang telah melanggar pasal 8 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 huruf a dan b dapatdiancam dengan sangsi

informasi secara lengkap dan benarserta perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa Didi Supriyadi aliasJois juga telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf a dan b yang bunyinya pelaku usaha dilarangmenawarkan, mepromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan danatau seolah olah, dikarenakan perbuatan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa DidiSupriyadi alias Jois yang telah melanggar pasal 8 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 huruf a dan b dapatdiancam dengan sangsi

Tidak memasukkan sangsi pidana bagi pelanggar toko swalayan yang berdiritanpa mengantongi ijin dan yang berjualan di luar zona peruntukkansebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan Pasal 106 yang menyatakan Pelaku Usaha yang melakukankegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdaganganyang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidanadenda paling banyak

Tidak memasukkan sangsi pidana bagi pelanggar toko swalayan yangberdiri tanpa mengantongi ijin dan yang berjualan di luar zonaperuntukkan sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan Pasal 106 yang menyatakan Pelaku Usahayang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakRp10.000.000.000,00

karenanyaPeraturan Daerah a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demihukum.Bahwa dengan tidak mencantumkan jumlah pasar tradisional, pusatperbelanjaan dan toko swalayan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2016 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, makaPeraturan Daerah a quo tidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan karenanya Peraturan daerah a quoharuslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa dengan tidak mencantumkan pelanggaran sangsi

Surat Jalan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri(SATSDN) yang diterbitkan oleh Balai atau Kepala KonservasiWilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA;Bila ke 2 (dua) surat tersebut tidak teroenuhi maka terhadap Ikan Arwanatersebut dapat dilakukan penyitaan dan dikenakan ancaman pidanaterdakwa dikenakan sangsi dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c(Sesuai dengan keterangan Ahli Ir.

diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiatdan/atau perbuatan yang nyatanyata dapat merugikan disiplin keprajuritanTNI.12.Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, sehingga akibat perbuatannyatersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.13.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan olehseorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnyaapabila Terdakwa tidak mendapatkan sangsi

1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulandan nafkah batin setiap Terdakwa pulang.Bahwa tindakan dari Satuan setelan mengetahuiTerdakwa melakukan nikah siri adalah Terdakwadipanggil Dandim dan memerintahkan kepada Pasiintel kapten Inf Imam untuk diinterogasi, selanjutnyaTerdakwa menjalani hukuman Disiplin selama 14(empat belas) hari.Bahwa pendapat Terdakwa sebagai Prajurit salah telahmelakukan nikah siri, dan tindakan tersebut telahmelanggar hukum dan disiplin Prajurit dan Terdakwasiap menerima sangsi

Bahwa benar pendapat Terdakwa sebagai Prajuritsalah telah melakukan nikah siri, dan tindakan tersebuttelah melanggar hukum dan disiplin Prajurit danTerdakwa siap menerima sangsi hukum yang berlaku.: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamTuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut:Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidanayang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yangdikemukakan dalam Tuntutannya, maka Majelis