AGUS KUSYANTO Bin SAPARI, saksi tidak disumpah serta keterangan terdakwasesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha hiburan karaoke ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanperusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.e Bahwa pada Bulan Nopember 2012 di Kantor PT.

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanpeusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.k. Menyampaikan hasil kerja pada rapat bulanan.1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan pemeliharaan aset perusahaandi kantor cabang.e Benar, PT.

untuk menyelesaikan persyaratan yang menjadi kewajibannyatersebut selama enam bulan, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyataPemohon belum memperoleh izin bercerai (sesuai denga Surat Edaran MahkamahAgung Nomor:5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983).Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPemohon apakah akan mencabut permohonan perceraian ini atau tetap akanmeneruskan perkara perceraian dengan Termohon dengan segala sangsi

No. 93/Pdt.G/2012/PTA.Bdgmenanggung resiko segala akibat dari perceraiannya jika dikemudian hari harusmenerima segala sangsi/hukuman apapun.Menimbang, bahwa dari surat (bukti P3) tersebut diketahui bahwasebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohon cerai talak ke PangadilanAgama Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2010 terdaftar register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.Tsm, namun telah dicabut, dan didaftarkan kembali perkara yangsama tanggal 18 Oktober 2010 dengan register Nomor : 2801/Pdt.G/2010/PA.Tsmyang

rumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa, saksi tidak tidak bersedia merukunkan Penggugat danTergugat ;halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/MS.Lsk Bahwa, tidak ada hal lain yang sampaikan ;Menimbang, bahwa terhdap keterangan para saksi tersebut,Penggugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan pertanyaantambahan ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugatbersedia menerima resiko atau sangsi

, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut, sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberikesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugattersebut harus diperiksa secara verstek ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan pernyataan secaratertulis yang bahwa apabila Penggugat mengalami sangsi

Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 karena Penggugatdidiskualifikasikan mengundurkan diri ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar 2(dua) bulanupah yaitu 2 x Rp. 1.351.160, = Rp. 2.351.160. ( Dua Juta Tujuh RatusDua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri", jelas terungkap dalamfakta persidangan secara tegas perusahaan menyatakan bahwa mutasitersebut merupakan sangsi

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menunda persidanganperkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktu kepada Penggugat8untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud, namun setelah lewatwaktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belum ada ;Menimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebut MajelisHakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, dan jugamenjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabila perkaraini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkanperkaranya, dengan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tertanggal14 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat telah mengurus ijin kepadaatasannya dan sampai dalam waktu enam bulan lebih belum turun, sertaPenggugat siap menanggung segala resiko yang akan terjadi ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukanperceraian adalah karena dalam rumah tangga Pengggugat

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon danTermohon; b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diprosespidana dengan kurungan 6 bulan; c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagaianggota kepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantupermasalahan

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diproses pidana dengan kurungan 6 bulan;c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagai anggotakepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantu

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas beralasan bagi Penggugat untukmengajukan pembatalan nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakandengan paksaan, walaupun sangsi, tapi Penggugat ingin bertanggung jawabjika anak tersebut benar anak hasil perobuatan Penggugat;.

melaporkan Penggugat kepolisi;Bahwa Tergugat telah mengaku bahwa anak tersebut bukan anakPenggugat tapi anak dari orang lain yang bernama *****;Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dari tanggal26 Agustus 2014 sampai akhir Desember 2014, dan selama berpacarantersebut Penggugat pernah melakukan hubungan sex dengan Tergugat,namun ternyata ketika itu Tergugat tidak perawan lagi;Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah karena perkawinantersebut dilaksanakan dengan paksaan, walaupun sangsi

Keberpihakan Oknum Wakil ketua panitia pemilihan dan ketua BPD, dalampenanganan kasus, pengambilan kartu undangan salah satu keluarga, olehpihak calon nomor 3, dengan memberikan putusan tanpa sangsi. Yangkemudian diambil alin oleh ketua Pilwu dan mengenakan sangsi padaDEIAKUNYA j2n nn nn nn nn nnn nn nen ne nnn ence ence ne nnn nnn nn enna nn nneannnenenane.

Fadlun, M.H. akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota POLRI tidakmendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor : B/O1 a/ 01 /2019/Sat Polairud tanggal 16 Januari 2019, karena menurut keterangan dari atasanPemohon bahwa Pemohon menikah tanpa sepengetahuan dan jin atasaninstitusi Kepolisian RI dan Pemohon sudah diberikan sangsi tertulis terhadapperbuatan tersebut;Bahwa karena Pemohon tidak mendapatkan surat izin untuk melakukanperceraian maka Pemohon membuat

, perkara ini menjadiwewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota Polriberdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2010 harus mendapatkan surat izin cerai dari Kasatker tetapi menurut Surat dariatasan Pemohon Nomor : B/O1 a/ 01/2019 /Sat Polairud tanggal 16 Januari2019 tidak bisa mengeluarkan surat jin tersebut dikarenakan Pemohonmenikah tanpa sepengetahuan dan ijin atasan institusi Kepolisian RI danPemohon sudah diberikan sangsi

telahkawin dengan wanita lain tersebut;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang kerumahmereka sehingga saksi menyaksikan langsung selain itu Penggugat pernahdatang dan menginap dirumah saksi setelah mereka bertengkar denganTergugat akibat kelakuan Tergugat tersebut;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2014, setelahPenggugat memergoki Tergugat dengan wanita lain lalu Penggugatmelaporkan ke Kepolisian dan Tergugat mengakui hal tersebut sehinggaTergugat dikenakan sangsi

memberikan biayahidup kepada Penggugat dan anakanaknya, Tergugat jarang tinggal dirumah, serta selingkuh dengan wanita lain;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain saksi melihat langsung,Penggugat juga sering datang kepada saksi mengeluhkan kelakuanTergugat mengenai halhal tersebut, bahkan saksi pernah diajak olehPenggugat untuk ikut memorgoki Tergugat yang sedang bermesraandengan wanita lain di rumah selingkuhannya tersebut, kemudian langsungdilaporkan kepada kepolisian sehingga Tergugat dikenakan sangsi

Saksi mengakui bahwa Penggugattelah meminta maaf kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.Permintaan maaf di ruang HRD dan pada saat kejadian saksimengingat tidak ada permohonan maaf dari PemohonKasasi/Penggugat.Saksi tidak mengetahui jika ada sangsi di dalam PeraturanPerusahaan.Saksi mengetahui bahwa sudah adanya perdamaian dan saksitidak mengetahui jika Penggugat pada saat itu di skorsing olehperusahaan.Saksi dengan sadar yang membuat surat perdamaian tersebutsebelum ditanda tangani oleh para pihak

Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan sudah sangat jelas, peraturanperusahaan berlaku antar pekerja di perusahaan tersebut sedangkanpermasalahan antara Pemohon kasasi/Penggugat tidak mendasar atautidak ada aturan sebagai dasar hukum untuk menghukum Penggugatkarena Dede Fahrul Rozi adalah karyawan dari luar perusahaansehingga sangsi yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepadaPemohon Kasasi/Penggugat haruslah batal demi hukum.Hal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 336 K/Pdt.SusPHI/20149.

mendasar karena:e Bahwa Pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003.16.Bahwa sudah sangat jelas alasan Tergugat yang memutuskanpemutusan kerja kepada Penggugat sangatlah tidak mendasar karena:e Bahwa pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003 dan sudah sepatutnya harus batal demihukum.e Bahwa tidak bisa memberikan dua sangsi

kepada Penggugat dan anaknya ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 pukul 12.00 WIB telah terjadipuncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepadaanak, lalu anak dipukul dengan menggunakan sendok besi hingga sendok tersebutpatah kemudian Penggugat marah kepada Tergugat setelah itu Tergugat jugamenganiaya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat akhirnyaPenggugat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terggugatdikenai sangsi

sebagaimana Penggugat tuangkandalam gugatan a quo merupakan pelanggaran disiplin beratyang sangsinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuaidengan ketentuan SK Direksi No.KEP/DIR/029/2001 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5ayat (4) jo Pasal 52 ayat (1) butir 2 Perjanjian KerjaBersama PI Bank Mandiri (Persero), Tok periode 2006 2008 ;Bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan telah mengakuitelah melakukan berapa pelanggaran serta dituangkan dalampernyataan, maka Tergugat diberikan sangsi

di atas,Tergugat dengan surat tanggal 13 Desember 2006 (bukti P15)merasa keberatan dan menyatakan sudah tobat tidak akanmengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat mengajukanpermohonan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sertabersedia melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Bankakan dikerjakan secara tulus hati sebagai pengabdian kepadaBank ;Bahwa sambil menunggu proses permohonan Tergugat butir15 di atas, maka terhitung tanggal 19 Februari 2007 kepadaTergugat dikenakan pembebas tugasan (sangsi

scorsing)sesuai surat Bank Mandir i Cabang KlatenNo.7.Sp.KLN/818/2007 tanggal 19 Februari 2007 (bukti P16) ;Bahwa terhadap permohonan Tergugat butir 15 di atas,mengingat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugattermasuk dalam kriteria pelanggaran jenis berat dan tidakterdapat bukti baru. yang menjadi pertimbangan = untukmempengaruhi keputusan sangsi, maka permohonan Tergugattidak dapat dipertimbangkan tetap dikenakan sangsipemberhentian/ Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat KantorPusat No.CHC.HMC

di persidangan didampinguasa Hukumnya, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat Berselingkuh dengan Perempuanlain, akhirnya sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tidur;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, majelishakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakanbahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

Sangsi bagi masingmasing yang mengingkari kesepakatan di denda Rp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah) sejak ada Putusan Majelis HakimPemeriksa Perkara No 115/Pdt G/2019 PN Skh.Demikian Surat kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersamadengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapatdipertanggungjawabkan sebagaimana mestinyaSetelah isi Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara tertulis tertanggal 13Desember 2019 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masingmasingmenerangkan

satuatau lebih kewajiban/ketentuan dst pasal 3 ayat (1) yaitu cerai tanpa izin dstpasal 14 yaitu hidup bersama dapat dijatuhi salah satu alternatif hukumandisiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat 4 huruf a yaitu penurunan pangkatsetingkat lebih rendah selama 1 tahun bukan hukuman disiplinpemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendirisebagaimana putusan penguatan Tergugat Nomor : 192/KPTS/BAPEK/2006tanggal 19 Oktober 2010, dengan demikian putusan tersebut tidak tepatdalam penerapan sangsi

No.70 K/TUN/201 1Tinggi Tata Usaha Negara tidak langsung menguatkan Putusan TergugatNomor ; 192/KPTS/BAPEK/2006, namun hal ini tetap dilakukan tanpamempertimbangkan dengan rasa keadilan mengingat selama menjadi PNSPemohon kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan,sedang, apalagi berat, sehingga terhadap sangsi hukuman terhadapPemohon Kasasi tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu ;4.

dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenalOrangtua Pemohon karena dia ayah kandung ; Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernama Calon SuamiPemohon, tetapi ayah kandung yang bernama Orangtua Pemohon tidak menyetujuidan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ; Bahwa Orangtua Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikahbagi Pemohon dengan alasan disebabkan dendam dengan ibu Pemohon telahmengajukan perceraian yang berakibat wali dikenakan sangsi

2011,Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung, tertanggal 18 Februari 2011yang di tandatangani oleh psikiater pemeriksa Dr.WoroPrammesti,Sp.KJ. saksi Ahli berdasasrkan Surat KeteranganAhli Kedokteran No.440.3/6130 Rumah Sakit Jiwa Banda Acehtertanggal 27 September 2011 yang di tandatangani oleh dr.Syahrizal,Sp.Kj. tidak dipertimbang kan sama sekali olehMajelis Hakim ;Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (3) UU No.35 tahun 2009,seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak menjatuhkan sangsi

Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotikakedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inijuga tidak dijadikan pertimbangan, untuk itulah terdakwatidak sependapat terhadap sangsi pidana penjara yangdijatuhkan majelis hakim ;Bahwa melalui lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial yang diprogramkan pemerintah, terdakwa ingin berubahdan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan bersalahdan melanggar hukum yaitu) mengkomsumsi

PtkPemohon merasa sakit hati dengan lakilakin tersebut yang telahmengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon,menyebabkan Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukumdan Pemohon dikenakan sangsi hukuman selama 8 (delapan) tahunpenjara;Bahwa, Pemohon dan Termohon' sudah berpisah tempat tinggal darisejak Pemohon menjadi tahanan, namun Termohon masih sering datangmengunjungi Pemohon di rumah tahanan tersebut;Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak

masingmasing bernama ANAK 1, umur 23 tahun,ANAK 2, umur 22 tahun dan ANAK 3, umur 15 tahun;Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon yang pada awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaik saja namun sejaktahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalinhubungan dengan lakilaki lain yang tinggal di rumah kost sampaiakhirnya menyebabkan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadaplakilaki tersebut dan Pemohon dikenakan sangsi