Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 26 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Deby Kurniawan Matondang
29 — 4
Junita Sitorus
Terdakwa:
Deby Kurniawan Matondang
29 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mbl Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 16
20 — 16
rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunrukun saja, namun saat ini saksi melihat mereka sudah tidak rukunlagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal saturumah;Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat danTergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yangbernama XXX, hal tersebut saksi ketahui dari sidang lembaga adat;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terbukti atau tidaknyapada sidang adat tersebut, namun hasil sidang itu Tergugat tetapdikenakan sangsi
adat namun sangsi tersebut tidak pernahdilaksanakan oleh T ergugat;Bahwa saksi tidak hadir dalam sidang tersebut namun= saksimengetahuinya dari dokumendokumen sidang tersebut;Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang di tanda tanganioleh Tergugat bahkan saksi sendiri ikut mendandatangani suratpernyataan tersebut;Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat karena saat itu saksi dipanggil olen Penggugat dan padasaat itu saksi melihat ada XXX disana.
Putus : 09-12-2013 — Upload : 21-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2194 K/PDT/2013 Tanggal 9 Desember 2013 — KEPALA DINAS TATA KOTA, DK
melawan
Drs. RAUFMUKLI, DK
dan
CV. WIDI KARYA MANDIRI
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalildalil yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohondipandang dan dipergunakan serta masuk dalam dalil gugatan Rekonvensiini;Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan pekerjaanpembangunan gedung Kantor Kelurahan Karang Mulya tersebut di atasterikat oleh suatu perjanjian/kontrak kerja yaitu Surat Perjanjian KontrakNomor: 050/PPKBang.1/DTK/2011 tertanggal 23 Mei 2011, yang manadidalamnya diatur tentang waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yangharus dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi dan sangsi
berupa dendaapabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan;Bahwa masa penyelesaian pekerjaan dimaksud di atas adalah selama 180(seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai terhitung tanggal 1 Juni 2011sampai dengan tanggal 27 November 2011, sesuai dengan Surat PerintahMulai Kerja (SPMK) Nomor: 052/PPKBang.1/DTK/2011;Bahwa apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud di atas tidakbisa ditepati sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka PenggugatRekonvensi mendapat sangsi berupa denda
Register : 22-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 62/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
NAZRAN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
290 — 132
NAZRAN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
290 — 132
Bahwa Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau suratkeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenaipemberhentian tidak dengan hormat kepada Pemohon banding adminsitratifmerupakan penjatuhan sangsi disiplin berat kepada Pemohon bandingadminsitratif yang dilakukan tanpa prosedural Tata Cara Pemanggilan,Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplinsebagimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53halaman 11 of 58 Halaman, Putusan Nomor : 62/
Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan,tindakan Termohon Banding Adminstratif memberikan sangsi disiplin duakali terhadap satu pelanggaran juga bertentangan asas asas umumpemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum dan asaskecermatan, Profesionalitas dan keadilan ;halaman 13 of 58 Halaman, Putusan Nomor : 62/G/2019/PTUN.SMD14.
Register : 08-12-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA LUMAJANG Nomor 3389/Pdt.G/2014/PA.Lmj Tanggal 6 April 2015 — Pemohon vs Termohon
41 — 8
41 — 8
Selama itupula meskipun saya diperlakukan seperti itu saya tetap menjalankankewajiban saya sebagai seorang istri, seperti mencuci pakaiannya jugamemasakkannya kalo pas anak saya sedang tidak masak;Maka atas pengaj uan pengaduan, laporan atau pemberitahuan palsu tersebutmaka mohon hendaknya bapak Hakim memberi sangsi yang sesuai karenaPutusan Nomor 3389/Pdt.G/2014/PA.Lnyj.
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 23 April 2018 — Penuntut Umum:
T.FITRI HANIFA, SH
Terdakwa:
Hari Andika Als Andi Als Joglo
27 — 2
T.FITRI HANIFA, SH
Terdakwa:
Hari Andika Als Andi Als Joglo
27 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 05-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Rahmad
27 — 3
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Rahmad
27 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 18-07-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 15 Nopember 2018 —
96 — 44
96 — 44
incasu Tergugat wajib membuat sebuahPeraturan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 ayat (1)Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ouruh sekurangkurangnya10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlakusetelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pelanggaranketentuan ini, menurut Pasal 188 ayat (1) Undangundang Nomor 13 tahun2003. tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan dapat dikenakan sangsi
Division Head yangtelah bekerja pada Tergugat sejak 16 April 2015, belum jugamemperpanjang atau mendaftarkan Peraturan Perusahaan yang mengatursyaratsyarat kerja dan tata tertib perusahaan, yang telah kadaluarsa sejak17 Pebruari 2015, dimana hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dariPenggugat, meskipun Direktur sebagai atasan Penggugat telah beberapakalimempertanyakan kepada Penggugat tentang progress perpanjangan PeraturanPerusahaan, dan keterlambatannya Perusahaan incasu' Terguat dapatdikenakan sangsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Spg Tanggal 6 September 2016 — JUNAIDI BIN H.TINJAR
74 — 8
74 — 8
Terdakwa telahterbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum tersebut dan berdasarkan halhal tersebut di atas MajelisHakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehinggaterhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sangsi
Register : 10-06-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1340/Pdt.G/2013/PA.Mr Tanggal 17 April 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
9 — 2
9 — 2
, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohonmenghadap di depan persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohonmengenai kewajiban Pemohon selaku Anggota Polisi aktif di Polres KotaMojokerto untuk mengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada PejabatYang berwenang sesuai PP.10 tahun 1983 ,Pemohon belum memperolehSurat Izin Untuk Melakukan Perceraian tersebut,selanjutnyaPemohonmenyatakan tetap melanjutkan perkara dengan menyerahkan suratpernyataan bersedia menerima sangsi
Putus : 11-02-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid./2012 Tanggal 11 Februari 2014 — H. JASRI BIN ZAENAL ABIDIN
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
danpenagihan ;e Mencari dana untuk membayar kas bon karyawan per satu minggu dan gajikaryawan per dua minggu yang dana dimaksud bersumber dari hasil tagihan atasbarang yang saya pasarkan ; Mencari dana untuk menutup pembayaran Bilyet Giro/Cek yang akan jatuh tempoyang juga sumber dananya dari hasil tagihan atas barang yang Terdakwa pasarkan,selain dari itu Terdakwa juga dibebani antara lain :e Waktu tempat pembayaran dari toko yang menerima barang selama 2,5 bulan:e Keterlambatan pembayaran dikenakan sangsi
Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/PDT.SUS/2011 BANK PEMBANGUNAN DAERAH ( BDP ) SULAWESI TENGGARA; H. ALIMUDDIN, SE.
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
/BUMN maupun PegawaiNegeri Sipil tidak membenarkan tindakan bermalasmalasan/mangkir sepertiyang dilakukan Penggugat, bahkan PNS sekalipun yang bukan pekerja ataupegawai sebuah perusahaan telah ada aturannya yang dikeluarkan olehHal. 10 dari 20 hal.Put.No.455 K/PDT.SUS/2011pemerintah dan layak pula dijadikan bahan refrensi yaitu PP No, 53 Tahun2011 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang mangkir selama 46 hariharus dipecat dan bahkan bila ada pegawai yang melindungi PNS yangmalas harus dikenai sangsi
Putus : 30-04-2009 — Upload : 08-09-2011
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor Nomor : 08-K / PM.III-17 / AD / IV / 2009 Tanggal 30 April 2009 — Prada Dian Risman Lubis NRP. 31040363180583
65 — 34
65 — 34
Bahwa setelah mendapatkan laporandari Danru Ma Den Saksi' melaporkan haltersebut ke Komandan Satuan danselanjutnya Terdakwa diproses di Staf 1dan diberikan sangsi tahanan di kesatuanselanjutnya diserahkan ke Denpom VII/IManado.10. Bahwa menurut Saksi pemalsuanidentitas sudah menikah menjadi bellummenikah yang dilakukan~ oleh Terdakwauntuk bisa menjadi anggota INI adalahtidak benar serta memalukan dan melanggarhukum ~~ tentang aturan syarat mutlakpenerimaan anggota INI.11.
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 854/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Suandi Alias Iwan
82 — 8
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Suandi Alias Iwan
82 — 8
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 14-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA BLORA Nomor 1241/Pdt.G/2020/PA.Bla Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
15 — 3
perempuan setidaknyamembutuhkan biaya per bulan kurang lebih sebesarRp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), ini adalah biaya minimal untukkebutuhan hidup anak, dan biaya tersebut belum termasuk biayapendidikan bagi anak maupun biaya kesehatannya dan sampaianak Dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun, setidaknyaPemohon haruS membuat surat perjanjian dan diketahui olehBapak/Ibu Majelis Hakim, dikarenakan Termohonan merasa kawatirbila dikemudian hari nanti Pemohon ingkar janji, maka Pemohonharus dikenakan sangsi
Putus : 11-10-2012 — Upload : 06-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 282/Pdt.G/2012/PN. Sby Tanggal 11 Oktober 2012 — ELY WIDODO DKK VS WILIANTO TANTA DKK
57 — 14
57 — 14
;Menyatakan Para Tergugat telah melakuikan perbuatan melawan hukum ; Mcnghukum Tergugat dan Tergagat,II secara tanggung renteng untuk segera melaksanakanpembayaran Fee / jasa perantara ( mediator ) yang diperkirakan sebesar Rp.1.680.000.000, ( Satumilyar enam ratus delapan puluh juta rupiah kepada Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus .Menghukur ..ssssooe4, Menghukum TergugatI dan Tergugat.I, dengan memberikan sangsi denda 1/1000 perhari setiapketerlambatan melaksanakan pembayaran fee / jasa
Register : 15-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 42/Pid.B/2019/PN Bli Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA,SH
Terdakwa:
ALI USMAN
51 — 32
GADHIS ARIZA,SH
Terdakwa:
ALI USMAN
51 — 32
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenaketiga orang tersebut warga baru dan merupakan karyawan saksi; Bahwa yang mengantar uang tersebut adalah Fajar dan Tio ; Bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa dan saksi Dahlan.Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN BIli.Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa dan saksi Dahlan ditangkap keesokanharinya;Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada kesepakatan masalah pungutantersebut ;Bahwa sangsi apabila tidak menyerahkan uang yang
Lalu disuruhmengedarkan kepada warga pendatang bagi yang sanggup disuruh mengisisedangkan bagi yang tidak sanggup tidak mengisi formulir ;Bahwa tidak ada sangsi bagi warga yang tidak mengisi formulir tersebut ;Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pungutan dan terdakwa baru pertamakali melakukan pungutan untuk memperpanjang bagi lakilaki dikenakan Rp.50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) dan Perempuan dipungut Rp. 30.000,00.
Register : 30-08-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat:
1.LA IDI TAHAMASI
2.NURMITA, S.Pd.i
3.LA ODE ASMAN
4.AGUS
5.SAFIRUDDIN
6.ANAWIAH
Tergugat:
KEPALA DESA PATUA
189 — 114
1.LA IDI TAHAMASI
2.NURMITA, S.Pd.i
3.LA ODE ASMAN
4.AGUS
5.SAFIRUDDIN
6.ANAWIAH
Tergugat:
KEPALA DESA PATUA
189 — 114
Surat Keputusan Tergugat a quo adalah cacat Prosedural, sebagaimanayang termuat dalam pasal 52 UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi:(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalampasal 51 dikenakan sangsi administratif berupa teguran lisan, dan atauteguran tertulis;(2)Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dandilanjutkan dengan pemberhentian tetap.Bahwa masa tugas kepala desa/tergugat belum
Putus : 24-01-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 463/Pdt.G/2016/PN.Sby Tanggal 24 Januari 2017 — Pdt. HENDRY MANOPO, S.Th
melawan
MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (MP GPPS) Dkk
121 — 38
121 — 38
PentakostaBahwa ada banyak orang yang berhalangan dan ada perbedaaan pada pelayanan di jemaatsehingga banyak pengurus yang mengundurkan diri dan tidak sejalan;Bahwa jemaat suka berkomunikasi dengan Hendrik ;Bahwa Hendrik juga tidak mau dianggap sebagai orang suka ikut campur ;Bahwa ada perbedaan pendapat antara Jemaat dan Hendrik itu sejak kurang lebih 5 tahunan;Bahwa saksi meminta Hendrik untuk melakukan mediasi, tetapi saksi juga tidak pernahmelakukan mediasi , sehingga Majelis Pendeta menjatuhkan sangsi
,Bahwa setahu saksi, Hendrik tidak melakukan kedisiplinan, dan mendapatkan sangsi tidakmenerima gaji tap bulan sehingga Penggugat pergi ke Gorontalo ;Bahwa Hendrik juga pemah buat persekutuan di Hotel pakai nama GPPS IBahwa setahu saksi ibadah disana hanya satu kali jam 9 pagi ;Bahwa setahu saksi Hendrik diberhentikan.
Register : 25-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Septian Napitupulu, SH
Terdakwa:
Muhammad Syukri als Mat Golak
23 — 2
Septian Napitupulu, SH
Terdakwa:
Muhammad Syukri als Mat Golak
23 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi