pangkalan milikterdakwa simpang tiga kecamatan sawang kab.aceh selatanBahwa Gas 3 kg bersubsidi tersebut di peruntukkan oleh masyarakat yangkurang mampu dan usaha kecil mikroYang mendasari tentang gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk masyarakat kurangmampu dan UKM adalah: UU RINo 22 tahun 2006 tentang minyak dan gas bumi Peraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional peraturan presiden No 104 tahun 2007 tentang penyedian,pendistribusian, penetapan harga elpiji tabung 3 Kg Peraturan mentri

Esdm No 26 tahun 2009 Peraturan Bersama mentri dalam negri dan mentri ESDM no 17 tahun2011 dan No 5 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasanpendistribusian LPG tertentu di daerah.Bahwa pangkalan terdakwa harus berpdoman dengan harga ecerantertinggi (HET) yang telah ditetapbkan oleh pemerintah kabupaten acehselatan yaitu Rp.23.000,Bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah acehselatan kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro berdasarkan daftardengan menggunakan kartu kendali

;Yang mendasari tentang gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk masyarakat kurangmampu dan UKM adalah: UU RINo 22 tahun 2006 tentang minyak dan gas bumi Peraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional Peraturan presiden No 104 tahun 2007 tentang penyedian,pendistribusian, penetapan harga elpiji tabung 3 Kg Peraturan mentri Esdm No 26 tahun 2009 Peraturan Bersama mentri dalam negri dan mentri ESDM no 17 tahun2011 dan No 5 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasanpendistribusian LPG

Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor : AHU 0017211.

Eka Sari Lorena) Dusun Tasik Indah KM. 66 DesaSegati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnyadisebut sebagai bukti P9;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 173 / Kpts Il / 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati RiauSebagai Kawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai bukti P10;Hasil memindai (scan) Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati Riau Skla 1 :500.000, Lampiran Surat Keputusan Menitri Kehutanan Tanggal 06 Juni 1986,Nomor : 173

/ Kpts Il / 86, selanjutnya disebut sebagai bukti P11;Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw12.13.14.15.16.17.18.Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : 878 / Menhut Il / 2014, Tanggal 29 September 2014 TentangKawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai bukti P12;Hasil memindai (Scan) Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sekala 1 : 250.000,(Lampiran Surat Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/ Menhut Il / 2014

Kawasan Hutan MenjadiBukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Skala 1 : 250.00 (Lampiran SuratKeputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK. 314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016 Tanggal 20 April 2016Tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas+65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di ProvinsiRiau, Lembar 0816, selanjutnya disebut sebagai bukti P15;Hasil mencetak (print) Surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan

Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU 0017211. AH. 01. 04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Firmar Abadi, sebagaimana bukti P2;3. Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi, Tanggal 27September 2019, Nomor 41, sebagaimana bukti P3;4. Surat Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU AH. 01. 06 0015864, Prihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi,sebagaimana bukti P4;5.

AZRAI ;Bahwa berdasarkan SK Mentri Kehutanan, lahan yang ditanami olehTerdakwa masuk dalam Hutan Kawasan yang ijinnya milik PT. Samhutani;Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SK Mentri Kehutanan tersebutPT.

Samhutani ;Bahwa hadir pada saat menunjukan lokasi ada saksi SULAIMAN, saksiDERAJAD, itu yang saksi ingat dan juga ada dari Polhut yang saksi tidakingat lagi ada 4 orang;Bahwa yang menjadi tolak ukur adalah Surat Keputusan Mentri KehutananNomor : 863/MenhutI/2014 tentang peta lampiran kawasan hutan PropinsiJambi;Bahwa mengenai izin milik PT.

Samhutani, yang pertaman SK Mentri KehutananNomor : 300 tahun 1996, yang kedua SK Mentri Kehutanan Nomor : 86tahun 1999, karena areal tersebut sudah ditetapkan tapal batas kemudiandiperbarui dengan SK Mentri Kehutanan Nomor : 755 tahun 2014 yang awalluasnya 35.955 Ha setelah diukur ditetapkan wilyah kerja menjadi 30.311Ha ;Bahwa sepengetahuan Ahli izin pemanfaatan hutan yang izinnya diberikankepada PT.

,berdasarakan peta usulan itulah SK Mentri Pertanian tahun 1982 tersebutdiubah dan keluar SK Mentri Kehutanan Nomor : 46/KptsI/87 tanggal 12Februari 1987 yang luasnya menjadi 2.947.200 Ha (57%), jadi luaskawasan hutan di Porpisni Jambi berkurang dan yang terakhir SK MentriKehutanan Nomor : 863/Menhutl/2014., tanggal 29 September 2014 yangluasnya menjadi 2.098.535 Ha ;Bahwa Kawasan hutan tidak mengikuti batas Desa, batas Kecamatan.kawasan hutan berbatasan dengan fungsi kawasan hutan.

Untukperkebunan masyarakat 25 (dua puluh lima) hektare ke bawah tidakmemerlukan izin, akan tetapi apabilan nantinya sudah eksis harusdidaftarkan dikantor Bupati. untuk luasan 25 (dua puluh lima) hektare keatasdalam hal ini bearti perusahaan yang berbadan hukum harus memiliki izinyang diterbitkan oleh Bupati, Gubernur atau Mentri yang sesuai dengankewenangannya ;Bahwa menurut Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/09/2006 tentang jenis komoditi binaan tanaman perkebunan adabanyak

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mentri bin Jumaat) dengan Pemohon II (Nurisah binti Murisah) yang dilaksanakan pada tanggal = 14 Juni 2012, di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat

PENETAPANNomor 572/Pdt.P/2018 /PA.Mtr.ZAPeye a ss)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :Mentri bin Jumaat, lahir di Petemon, pada tanggal 16 Agustus 1986,umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ,pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan LingkarSelatan, Lingkungan Petemon, RT.010 RW.Kelurahan

Nomor : 5271021608860002, atas nama Mentri, tanggal27 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;2. Foto Kopi KTP.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mentri bin Jumaat)dengan Pemohon II (Nurisah binti Murisah) yang dilaksanakan padatanggal = 14 Juni 2012, di Lingkungan Petemon, Kelurahan PagutanTimur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatperkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram,Kota Mataram;4.

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanandan Perkebunan Nomor =: 901/Kpts I/1999 tentang Penetapan

No.1755 K/Pid.Sus/2009ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/KptsI/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpis 11/1999 tentang Penetapan KawasanTaman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat SumateraBarat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha.Sedangkan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasionaf berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, Kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Bahwa pohon yang ditebang oleh

Peraturan mentri perdagangan RI nomor 12 / M.DAG/PER/3/2012 tentangpenetapan harga patokan hasil hutan untuk menghitung provisi sumber dayahutan tanggal 6 Maret 2012.Yang mana pohon jenis Meranti dikelompokan dalam kelompok kayu merantidengan total kerugian negara sebesar Rp 3.201.641, (tiga juta dua ratus satu ribuenam ratus empat puluh satu rupiah).Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pinak yang berwenang dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.Perbuatan terdakwa SUWITONO

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Halaman 7 dari 26 halaman Perkara

Inhu berdasarkanPENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MENTRI KEHUTANAN Nomor : 6407 /KptsI/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PENETAPAN KELOMPOKHUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223(SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGAHEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN' INDRAGIRI HULU,KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINS!

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan dalam kawasan hutan untuk perkebunanatau pertambangan tanpa izin mentri.

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.255/MenhutI/2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang perubahanfungsi sebagai kawasan hutan produksi Terbatas Kelompok HutanTesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indagiri HuluProvinsi Riau seluas + 38.576 Ha menjadi Taman Nasional TessoNilo.e Surat keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang perubahanfungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok HutanTesso Nilo seluas + 44.492 Ha

Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.255/MenhutI/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas +1438.567 Ha) dan surat Keputusan Mentri Republik Indonesia Nomor : SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ( seluas + 44.492 Ha).

PARULIAN SARAGIBin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa;Bahwa benar TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasslebih kurang 83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanMentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut11/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas + 38.567 Ha) dan suratKeputusan Mentri Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut1/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ( seluas + 44.492 Ha).Sebagian besar taman nasional ini berada diwilayahkabupaten pelalawan dan sebagian kecil di kabupatenIndragiri

Hut yang mana titik kordinat tersebut termasuk dalamPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau dasar yuridiskawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) adalah berdasarkan :e Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : 173/Kptsll/1986 tanggal 06 juni1986 tentang Petunjuk Areal Hutan Di Wilayah PropinsiDATI Riau sebagai Kawasan Hutan, Areal TamanNasional Nassional Tesso Nilo merupakan KawasanHutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.e Surat Keputusan Mentri Kehutanan

Republik IndonesiaNomor : SK.255/Menhutll/2004 Tanggal 19 Juli 2004tentang perubahan fungsi sebagai kawasan hutanproduksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo yangterletak di Kabupaten Pelalawan dan Indagiri HuluProvinsi Riau seluas + 38.576 Ha menjadi TamanNasional Tesso Nilo.e Surat keputusan Mentri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.663/Menhutll/2009 tanggal 15 Oktober2009 tentang perubahan fungsi sebagai KawasanHutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Niloseluas + 44.492 Ha yang terletak

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts1I/1996 tanggal 19 April 1996; Nilai ekonomis dari kayu lempayan dengan ukuran diameter + 30 Cmdan panjang 4 meter yang telah ditebang oelh Terdakwa adalah Rp.3.754.656 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus limapuluh enam rupiah); Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan pohon pada kawasan tersebut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts1I/1996 tanggal 19 April 1996;Nilai ekonomis dari kayu Iempayan dengan ukuran diameter + 30 Cmdan panjang 4 meter yang telah ditebang oelh Terdakwa adalah Rp.3.754.656 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus limapuluh enam rupiah);Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Sbw Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan pohon

Rp.3.754.656;Bahwa yang menyatakan bahwa kawasan tersebut masuk dalamkawasan hutan adalah Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 180/Kpts11/1996 tanggal 19 April 1996;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN SbwMenimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus terdakwatelah melakukan penebangan kayu hutan;Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telahmenebang kayu

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts!

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni2011 di Jalan Pangeran Mentri, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Provinsi Kalimantan Timur dihadapan Penghulu bernama H.Zainaldengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Taherdengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dandisaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Bambang Supriyadi danKamarudin serta banyak orang lain yang hadir;2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Muhammad Zuhail bin Arifin) danPemohon II (Zubaidah binti Taher) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12Juni 2011 di Jalan Pangeran Mentri, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Provinsi Kalimantan Timur;3.

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik IndonesiaNomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalamlampiran UndangUndang RI.

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri KesehatanRepoblik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongannarkotika didalam lampiran UndangUndang RI. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika).Perbuatan terdakwa YAHYA Alias CENGGA tersebut diatas sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi Brigpol Jabal Nur, SH.

Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentangperubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UndangUndang RI.

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik IndonesiaHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN MrsNomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalamlampiran UndangUndang RI.

Lab3381/NNF/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh GEDESUARTHAWAN , S.Si, M.Si dan dkk , dan dari hasil pemeriksaan 1 (Satu) paketplastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1072 gram diberikodebarang bukti 7509/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandungMetamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor UrutLampiran 61 Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentangperubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Perbuatan

Bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3381/NNEF/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh GEDESUARTHAWAN , S.Si, M.Si dan dkk , dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) paketplastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1072 gram diberikodebarang bukti 7509/2020/NNFdapat disimpulkan adalah benar mengandungMetamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor UrutLampiran 61 Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentangperubahan Penggolongan

Lab :3381/NNF/VIII/2020 yang dibuat danditandatangani oleh GEDE SUARTHAWAN , S.Si, M.Si dan dkk , dan dari hasilpemeriksaan 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoHalaman 8 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Bau0,1072 gram diberikode barang bukti 7509/2020/NNF dapat disimpulkan adalahbenar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalamGolongan 1 Nomor Urut Lampiran 61 Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 5tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

,M.Si dkk dan dari Hasil pemeriksaan 1 (Satu) paket plasticberisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1072 gram dengan kesimpulanadalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut lampiran 61 Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI omor35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut sejak 3 (tiga)tahun yang lalu ketika Bapaknya Meninggal dunia dan terdakwa

,M.Si dkk dan dari Hasil pemeriksaan 1 (satu)paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1072 gram dengankesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamgolongan Nomor urut lampiran 61 Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 5tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI omor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwaterdakwa memakai Narkotika jenis shabutersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ketika Bapaknya Meninggal dunia danterdakwa

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Resor Aceh Selatan;Bahwa saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam anggotaSatresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepada TerdakwaFerry S Arida Bin Asmadi mendapat Narkotika Jenis sabu dengan cara dibelidari saudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp500.000, 00 (lima ratusribu rupiah);Bahwa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi tidak ada memiliki izinmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

mengambil dan melihat ada 2(dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening didalamsaku celana sebelah kanan selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang,saksi Khairul Umam anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatanmembawa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi beserta Barang bukti Ke KantorKepolisian Resor Aceh Selatan;Bahwa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi tidak ada memiliki izinMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi diri sendiri tidak adamendapat/memperoleh izin dari mentri

KepolisianResor Aceh Selatan;Bahwa Saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam anggotaSatresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepadaTerdakwa mendapat Narkotika Jenis sabu dengan cara dibeli darisaudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan,Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ttnmenguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanamantidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

Rian Raka Juang, saksi Khairul UmamHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ttnanggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepadaTerdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi mendapat Narkotika Jenis sabu dengancara dibeli dari saudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan BukanTanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

Nomor 826 K/Pid.Sus/201726. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor101/ BKD/2011 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam JabatanStruktural ESELON Il, Ill, IV dan V dilingkungan PemerintahanKabupaten Natuna, Tanggal 18 Juli 2011.27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.225 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI NATUNA DANPENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI NATUNAMENJADI BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

tanggal25 Mei 2010 (Legalisir).28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.226 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI NATUNAPROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal 25 Mei 2010 (Legalisir).Terlampir dalam berkas perkara;29. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Natuna tentang PenetapanLokasi Nomor 331 tahun 2010 tanggal 23 November 2010 (Asli).30. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bupati NatunaNomor : 800 / BKD / 753

Nomor 826 K/Pid.Sus/201727) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.225 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI NATUNA DANPENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI NATUNAMENJADI BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal25 Mei 2010 (Legailisir).28) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.226 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATINATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal

Pid.Sus/201725. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati NatunaNomor 109/BKD/2009 Tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural ESELON Il, Ill, IV dan V dilingkungan PemerintahanKabupaten Natuna, Tanggal 30 September 2009.26. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati NatunaNomor 101/BKD/2011 Tentang Pengangkatan/Pemindahan DalamJabatan Struktural ESELON Il, Ill, MM dan V dilingkunganPemerintahan Kabupaten Natuna, Tanggal 18 Juli 2011.27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI

DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.225 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI NATUNADAN PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI NATUNAMENJADI BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,tanggal 25 Mei 2010 (Legalisir).28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.226 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATINATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal 25 Mei 2010(Legalisir).Terlampir dalam berkas perkara;29. 1 (Satu) Rangkap

BANK MANDIRI, Tbk
Terbanding/Tergugat II : HERI LUTVI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMRINTAH R.I Cq MENTRI KEUNGAN, KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat II : RIDWAN EFENDI BIN MUSA

HASAN ANWAR BIN KASTARI, umur 43 tahun, agama Islam,pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Penjahitsepatu, bertempat tinggal di Jalan Mentri Empat BelakangASPOL/Rumah Bidak No. 4, RT. 026 RW. 09, KelurahanKeraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;2. SUPRI HARTINI BINTI GITO WIRYO, umur 36 tahun, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempattinggal di Jalan Mentri Empat Belakang ASPOL/Rumah BidakNo. 4, RT. 026 RW.

saksi Pemohon I dan Pemohon MII tidaktercatat pernikahannya pada register KUA Kecamatan MartapuraKota sebab tidak dilaporkan oleh Penghulu' yang bersangkutanpadahal mereka telah melengkapi semua persyaratannya; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikahresmi dari KUA dan sehingga mengajukan pengesahan nikah iniuntuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA;DARMAJI BIN KASRAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikanMadrasah Ibtidaiyah, pekerjaan jualan pentol, bertempat tinggaldi Jalan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 190/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 11 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 190/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 11 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Terbanding/Tergugat I : PT BANK BRI INDONESIA KANTOR CABANG MANOKWARI
Terbanding/Tergugat II : Mentri Keuangan Republik Indonesia (KPKNL) Kota Sorong
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA