Penyabab kematian korban disebabkan olehkegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahanpada rongga dada akibat adanya robekan pada paruparu. akibat trauma tumpul pada dada yangmengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dandiperberat dengan adanya penekanan pada bagianleher.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutPasal 340 KUHP.Subsider:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulanOktober tahun 2000 sembilan belas atau

Penyebab kematian korban disebabkan olehkegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahanpada rongga dada akibat adanya robekan pada paruparu. akibat trauma tumpul pada dada yangmengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dandiperberat dengan adanya penekanan pada bagianleher.Lebih Subsider:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulanOktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaktidaknya dalamtahun 2019 di Dusun Padang Desa Segerang

Penyebab kematian korban disebabkan olehkegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahanpada rongga dada akibat adanya robekan pada paruparu. akibat trauma tumpul pada dada yangmengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dandiperberat dengan adanya penekanan pada bagianleher.h.

A.Md Penggugat Rekonvensimemarkup (penggelembungan) dana proyek pembangunan hotelsyariah yang semula hanya isuisu murahan akhirnya atas bantuanbeberapa Oknum Penyiidik Kepolisian Polda NTB yang bisa dibeli sertadibantu juga oleh Oknum Jaksa pada Kejati NTB yang tentu juga bisadibeli, akhirnya direkayasalah sedemikian rupa oleh oknumoknum diPolda NTB serta OknumOknum di Kejati NTB yang bisa dibeli tadibersamasama dengan Alotaibi Hamad Mofarah Tergugat Rekonvensisuatu kasus pidana untuk melakukan penekanan

Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) NIB kepadaPenggugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi disidik dandijadikan Tersangka tanpa prosedur penyidikan (tanoa adanya gelarperkara) yang sah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penahanansecara melawan hukum selama 35 hari terhadap Penggugat Rekonvensi,yang semuanya itu dilakukan oleh oknum penyidik atas pesanan dariAlotaibi Hamad Mofarah alias Tergugat Rekonvensi;Bahwa rekayasa hukum untuk melakukan penekanan dan intimidasiterhadap Penggugat Rekonvensi

Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) NTBkepada Penggugat Rekonvensi ketika Penggugat RekonvensiHalaman 27 dari 39 Putusan Nomor 18/PDT/2018/PT.MTRdisidik dan diadikan Tersangka tanpa prosedur penyidikan(tanpa adanya gelar perkara) yang sah, kemudian dilanjutkandengan melakukan penahanan secara melawan hukum selama35 hari terhadap Penggugat Rekonvensi, yang semuanya itudilakukan oleh oknum penyidik atas pesanan dari AlotaibiHamad Mofarah alias Tergugat Rekonvensi ;Bahwa rekayasa hukum untuk melakukan penekanan

Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10November 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;6.

Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10November 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;.

No. 2698 K/PID.SUS/2010 10)11)12)13)14)15)Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangantersebut diberikan secara Tunai setiap Bulan kepada Pimpinan danAnggota DPRD ;Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2),seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas Anggota dan biayaperjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No.145 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No.311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;Biaya Tim Ahli

Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10November 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besertapenjelasannya yang menyebutkan bahwa :Pasal 40 :Hal. 59 dari 104 hal. Put.

(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telahmengatur Pengadilan Negeri sebagai Judex Factie dalam memeriksaperkara keberatan a quo tidak diperkenankan lagi untuk menerimabuktibukti baru dan atau saksisaksi dari Para Pemohon Keberatandengan alasan apapun.PUTUSAN SELA DAN PEMERIKSAAN TAMBAHANMajelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan,setelah mempelajari Putusan Termohon Keberatan, dan berkasperkaranya dapat

demikian Putusan Sela Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agarmelakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alatalatbukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangandengan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1999 dimana Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang diperiksaoleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yangdiperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan

*(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)14.Bahwa jika dilihat dari Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (http://www.kppu.go.id/peraturan/pedoman/pedoman pasal 22/hal 12), makapersekongkolan dalam tender dapat merugikan masyarakat dan jugapemberi kerja jika:e Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahaldari yang sesungguhnyae Persekongkolan berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggie Barang/ jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktumaupun nilai) seringkali

Menghukum Terlapor Ill, membayar denda sebesar Ap1.952.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke KasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha);*(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)Bahwa mengenai rekomendasi kepada Panitia

Menimbang bahwa Terlapor Il tidak mengajukan alatalat buktiberupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi tetapihanya mengajukan Saksi yaitu Sdr.Nana Sutisna selaku stafTerlapor Il;(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)4. Bahwa Pemohon Keberatan telah dipanggil secara patut padatanggal 3 dan 9 Desember 2013, namun tidak menghadiri sidangdengan alasan yang jelas, bahkan saksi yang diajukan olehPemohon Keberatan juga tidak bisa dihadirkan;5.

h. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.

i. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI AU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;6.

Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;g.

lupa di desaBahwa saksi menerangkan ada peristiwa pencabulanterhadap anaknyaBahwa saksi menerangkan menurut orang tua korbandiberitahu oleh ibunya dan tidak menyaksikanlangsungBahwa saksi menerangkan dan memeriksa di ruangunit reskrim ada orang lain dan berdua sama orang tuakorbanBahwa saksi menerangkan Teknik wawancara dalamBAP dibacakan kalau ada yang salah tolong ditanyakanBahwa saksi menerangkan setelah itu orang tua korbantanda tangan bap di setiap halamanBahwa saksi menerangkan dan adanya penekanan

tangandalam Berita Acara Pemeriksaan, agar dalam persidangan bilatidak ada Penasihat hukum semua dalam BAP ada kemungkinantidak akan dihadirkan dianggap dibacakan dalam Berita AcaraPemeriksaan dan dianggap sah dalam persidangan yang menurutHalaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2020/PT BJMhemat kami sangat berbahaya sekali bagi orangorang yang tidakpaham dengan hukum acara yang mana semua orang yangmenjadi tersangka/terdakwa akan terjadi Mal Praktek PeradilanSesat, dan ada upayaupaya penekanan

dalampersidangan, bahwa : Keterangan saksi sebagai alat buktiialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukanyang dinyatakannya di hadapan penyidik/penyidik pembantuyang kemudian dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan /BAP; Majelis Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum tidakmendengarkan Fakta hukum yang dikemukakandipersidangan dan alat bukti yang terungkap dipersidanganhanya berpedoman pada BAP yang sudah dibantah olehorang tua koraban , Saksi anak Korban, Saksi korban yangtidak bisa baca tulis ; Ada penekanan

~ April2017dirumah orang tua Termohon dengan wali nikah Ayah kandungTermohon dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus riburupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorHalaman 1 dari 11 HalamanPutusan Nomor 0667/Pdt.G/2019/PA.TnkUrusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatansebagaimana buktiberupa bukuKutipan Akta Nikah Nomor : 0247/83/IV/2017,tertanggal 28April2017.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan

Pemohondengan wanita bernama ..... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak.4.

Pemohon dengan lelaki bernama ....... tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

ataupunhalangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danHal. 7 dari 11 hal Pen.No 469/Pdt.P/2016/PA.Skgbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

ataupunhalangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danHal. 7 dari 11 hal Pen.No 630/Pdt.P/2016/PA.Skgbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

perkawinanantara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 01 Mei2008 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

XXXXX di Rumah Orang tua PenggugatdiKelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat KotaBandar Lampung.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang

unsureunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang : Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasa disebut jugadengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan

Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 27 Juli1974, di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan , adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 11 Maret2017 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

Inf BachtiarBaringbing) diberi arahan dan penekanan agar dalammelaksanakan tugas pengamanan harus menggunakanpakaian PDL Loreng lengkap dan menjalankan tugasdengan sebaikbaiknya, jaga nama balk satuan dan tidakmelakukan pelanggaran sekecil apapun dan kepadasetiap anggota tidak ada yang menyimpan ataupunmengantongi munisi baik hampa, karet maupun tajamdan apabila ada agar segera diserahkan kepada BaFourir masingmasing kompi, akan tetapi penekanantersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.Bahwa Terdakwa

Putusan Nomor 34K/PM.102/AD/III/2018sisa latihan BTP Yonif 126/KC tahun 2016, padahal PasiOps Yonif 126/KC yakni Saksi10 (Lettu Inf BachtiarBaringbing) telah memberi pengarahan dan penekananagar tidak ada yang menyimpan ataupun mengantongimunisi baik hampa, karet maupun tajam dan apabila adaagar segera diserahkan kepada Ba Fourir masingmasingKompi, akan tetapi penekanan tersebut tidak dihiraukanoleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui memiliki,menyimpan dan membawa munisi tanpa dilengkapi suratizindokumen

, Saksiselalu memberikan pengarahan tentang pengamanan diridan pengamanan senjata api yang digunakan.Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporanmengenai tindakan Terdakwa yang menyimpang, karenaselama ini selalu berjalan sesuai dengan aturan.Bahwa adapaun tugas Terdakwa dan rekanrekannyayang melakukan pengamanan dan pengendalian diKebun Gunung Bayu adalah melaksanakan patrolibersama Satpam kebun serta membantu atau melakukanpenangkapan jika di Kebun terjadi pencurian dan Saksiselalu memberikan penekanan

Simalungunadalah untuk melaksanakan tugas pengamanan KebunGunung Bayu dan dalam melaksanakan tugaspengamanan tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang laindari satuan dibekali senjata api jenis SS1 V1 akan tetapitidak ada dibekali dengan munis baik munisi hampa,munisi karet maupun munisi tajam.Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwamendapatkan munisi tajam karena dari satuan tidak adadibekali selain itu Danyonif 126/KC maupun Dankipan Csudah sering melakukan penekanan kepada anggotaHal. 57 dari

Putusan Nomor 34K/PM.102/AD/III/2018pengamanan tersebut, Terdakwa dan rekanrekanTerdakwa dikumpulkan oleh Saksi1 (Lettu Inf BachtiarBaringbing) Pasiops Yonif 126/KC untuk diberi arahandan penekanan agar selama melaksanakan tugasdilakukan dengan sebaikbaiknya dan jangan melakukanpelanggaran sekecil apapun, serta jaga nama baiksatuan dan penugasan seharihari di PTPN IV harustetap menggunakan pakaian dinas PDL Loreng.Bahwa personel yang terlibat pengamanan di PTPN IVtidak semuanya dibekali senjata api

(Catatan: Cetak tebal dari Kuasa Hukum Tergugat Il untuk penekanan).Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PenggugatPenggugat tersebut di atastelah mengatur prestasi yang wajib dipenuhi oleh PenggugatPenggugat tersebutsebagaimana diatur dalam Surat Pernyataan dan juga kontra prestasi yang wajibdipenuhi oleh PT Mandala Airlines, yaitu membayar penuh uang santunan dan gantirugi kepada PenggugatPenggugat tersebut.

(Catatan: Cetak tebal dari Kuasa HukumTergugat Il untuk penekanan) Berdasarkan Pasal 1338 KUHPer jo. Pasal 1317KUHPer, jelas bahwa Surat Pernyataan adalah merupakan suatu perjanjian yangmengikat para pihak yang membuatnya dan juga pihak ketiga yang disebut didalamnya dan karenanya wajib untuk dipenuhi oleh pihakpihak yang terkait didalamnya.

(Catatan: Cetak tebal dari Kuasa Hukum Tergugat Il untuk penekanan).Terjemahannya:... Sertifikat yang diterbitkan untuk Pratt & Whitney Aircraft, Divisi dari UnitedTechnologies Corporation ini menyatakan bahwa desain tipe untuk produk berikut inidengan batasanbatasan dan ketentuanketentuannya sebagaimana dijelaskan dalamPeraturan Penerbangan Federal dan Lembar Data Sertifikat Tipe telah memenuhipersyaratan kelaikan udara dari Bagian CAR Peraturan Penerbangan Federal 13/21....

(Catatan: Cetak tebal dari Kuasa Hukum Tergugat Il untuk penekanan). Sebagaimanaketentuan yang berlaku di Amerika Serikat, Mesin JT8D15 diharuskan untukdiperiksa secara berkala dan diujicobakan kembali untuk mempertahankan sertifikatkelaikudaraannya.

(Catatan: Cetak tebal dari Kuasa Hukum Tergugat Il untuk penekanan).Terjemahannya:..