MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 07/Pdt G/2016/PN.Srg tanggal 30 Agustus 2016, sekedar mengenai eksepsi daluwarsa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Tergugat V tentang Kompetensi absolute; - Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara aquo; - Menyatakan menerima eksepsi dari Para Terbanding /

Putusan Perdata Nomor 137/PDT/2016/PT BTNmenjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal30 Agustusi 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat V tentang Kompetensi absolute; Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara aquo; Menyatakan menerima Eksepsi dari para Tergugat tentang perkara NebisIn Idem dan daluwarsa;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke

nama Dulgani yang jelas berbeda dengan alas hakPenggugat dalam Putusan No. yang atas nama Damiri (vide point 1 d) ,ii daniii diatas); Bahwa Gugatan dimajukan oleh pihak yang berbeda, jelas terdapatperbedaan pihak yang mengajukan gugatan,dimana dalam perkara Perdatanomor .7/Pdt G/2016/PN.Srg Pihak Penggugat adalah Ahli Waris Dulganisedangkan dalam Putusan nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Srg pihak Penggugatadalah ahli waris Damiri (vide point d) i.ii dan iii diatas);Mengenai eksepsi DaluwarsaBahwa eksepsi Daluwarsa

Putusan Perdata Nomor 137/PDT/2016/PT BTNketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (seperti halnya dalamperkara ini).e) Bahwa di samping alasanalasan tersebut diatas, terhadap tanah bekas HakMilik adat tidak hapus karena daluwarsa, sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 916 K/Sip/1973 tanggal 19Desember 1972 yang menyebutkan : Dalam Hukum Adat dengan lewatnyawaktu saja Hak milik Adat tanah tidak dihapus.f) Bahwa disamping alasanalasan tersebut diatas, gugatan ini

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasanalasan tersebut di atas makaseharusnya Perkara Gugatan Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.Srg tidak nebisin idem dan tidak Daluwarsa sehingga tidak dapat dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard).PERMOHONAN:Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, maka ParaPembanding semula Para Penggugat dengan segala kerendahan hati,memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten cq.

Majelis HakimTinggi Pengadilan Tinggi Banten, agar berkenan kiranya menjatuhkanputusan sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor7/Pdt.G/2016/PN.Srg. tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohonkan bandingtersebut, dan;Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugatterkait Nebis In dem dan Daluwarsa;Hal. 64 dari 68 hal.

EllyNingsih/Pemohon/Penggugat laporkan dihentikan prosesPENYIDIKANNYA demi hukum karena daluwarsa, Sedangkan disisilain/dihal lain Termohon/Tergugat menyampaikan/memberitahukankepada sdri.

menafsirkan keberlakuan Daluwarsa dalam pidana pemalsuan suratseperti kasus di atas agar tercapai keadilan maka Daluwarsa pemalsuansurat itu tenggang waktunya dihitung sejak diketahui oleh korban ataupihak yang di rugikan atas dipergunakannya surat yang dipalsukan ataupemalsuan surat tersebut.

Bahwa pada saat itu penyidik menyampaikan kepada saksi bahwakasus ini sudah daluwarsa, kemudian saksi tanya balik kepada penyidik,dari mana perhitungan daluwarsa itu kalian hitung? Kemudian penyidikmenjawab sejak tahun 1991 ketika dijadikan bukti dalam gugatan di tahu1991. Kemudian saksi saksi menyatakan bahwa daluwarsa dihitung sejakdiketahui oleh korban.

Bahwa dalam perkara yang sudah daluwarsa tidak perlu dibuktikanperbuatan pidana nya. Bahwa saat terjadi pergantian penyidik tidak ada berita acarahanyadilakukan secara lisan dan disertai Surat tugas oleh pimpinan.

Bahwa terkait kata kata daluwarsa, mengapa daluwarsa baru dikatakanpada bulan januari, padahal penyidik sudah membaca akta nomor 72 dan73 tersebut karena yang menjadi pertimbangan, berdasar semuapemeriksaan saksi dan BAP ahli, maka itu saksi jadikan dasar penetapankadaluwarsa.

Purworejo) bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Desember 1993atau setidaktidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 1993, (yangmana ketentuan daluwarsa penuntutan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1) KUHPtidak dapat diberlakukan karena sesuai ketentuan Pasal 79 ke1 KUHPmengenai pemalsuan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudahbarang yang dipalsu digunakan oleh sipembuat pada tahun 2013, sebagaimanadisebutkan dalam

Pada perkara aquo Jaksa Penuntut Umum telahmendakwa terdakwa Jenny Listyawati Elizabeth Pardede atas perbuatanTerdakwa yang menempatkan atau menyuruh menempatkan keteranganpalsu pada akta authentik, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa telah melanggar Pasal 266 (1) jo pasal 55 (1) dan Pasal 266(2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.sebagaimana ketentuan daluwarsa Penuntutan pidana sesuai Pasal 78(3) yang berbunyi "sesudah lewat 12 tahun, bagi segala kejahatan yangdiancam hukuman penjara sementara yang

penuntutan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1)KUHP tidak dapat dibertakukan karena sesuai ketentuan Pasal 79 ke1KUHP mengenai pemalsuan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada harisesudah barang yang dipalsu digunakan oleh si pembuat pada tahun2013, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua), sehingga sesuaiHalaman 19 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Pwr2020dengan Pasal 79 ke 1 KUHP daluarsa baru dihitung setelah barang yangdipalsu digunakan yaitu pada sekitar bulan Agustus 2014 sehinggaterhadap

Bahwa akte kelahiran atas nama terdakwa Jenny ListyawatiElizabeth Pardede dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Purworejo pada tanggal 01 Desember 1993, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 78 (3) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) hak untuk menuntut oleh Jaksa Penuntut Umumsudah lewat waktu (daluwarsa), Karena kutipan akte kelahiran atasnama Terdakwa tersebut sudah berumur 22 tahun sejak akte tersebutdibuat;.

Bahwa akte kelahiran atas nama terdakwa Jenny ListyawatiElizabeth Pardede dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Purworejo pada tanggal 01 Desember 1993, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 78 (38) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) hak untuk menuntut oleh Jaksa Penuntut Umumsudah lewat waktu (daluwarsa), Karena kutipan akte kelahiran atasnama Terdakwa tersebut sudah berumur 22 tahun sejak akte tersebutdibuat ?.

Mengabulkan eksepsi Daluwarsa Penuntutan dalam Perkara Terdakwa;2. Menyatakan Penuntutan dalam perkara ini gugur demi hukum;3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa pada kedudukan semula;4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan antara lain : Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tidak mencerminkan rasakeadilan dan terkesan berpihak karena tidak mempertimbangkan seluruh faktafakta hukum yang terungkap di persidangan; Bahwa eksepsi tentang tenggang waktu daluwarsa

Tanjungpinang dalamsi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun Toe ik pidana tersebut awal dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senintanggal27 April 2003, sehingga sudah lebih dari dua belas tahun, namun delikpidana tersebut diduga juga dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut yakni terjadipada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari2013, sehingga kurang dari dua belas tahun, sehingga kewenangan menuniutpidana terhadap perkara ini sesungguhnya tidak daluwarsa

Hal ini disebabkan apabilaeksepsi tentang tenggang waktu daluawarsanya penuntutan terbukti dipersidanganHal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 328/Pid.B/2016/PT PBRdan dikabulkan akan mengakhiri proses pemeriksaan pokok perkara,bahkan walaupun tindak pidana yang terjadi terbukti di persidangan, akan tetapidengan daluwarsa penuntutan terbukti, maka penuntutan gugur.

Gugatan Penggugat / Pembanding daluwarsa / lewat waktu ;2. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kualitas untuk menggugatkarena gugatan harus diajukan oleh seluruh ahli3. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa ; B. Eksepsi Tergugat II / Terbanding II :1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;2. Penggugat / Pembanding tidak berkualitas mengajukan gugatan a quo ;C. Eksepsi Tergugat III / Terbanding III : 1.

berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997, tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atau gugatanapabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan dan karenagugatan Penggugat / Pembanding diajukan dalam perkara a quo tanggal 1 Juli2009, dalam waktu 9 (sembilan) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Hak PakaiNo. 9 / Martubung atas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan daluwarsa ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding

tidak sependapat denganalasan / pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang menerima eksepsiTergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III tersebut yangmenyatakan gugatan daluwarsa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, hak milik hapus bila : A.

Tanahnya musnah ; Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atas penerbitansertifikat atau mengajukan gugatan lewat waktu lima tahun adalah berkaitandengan tanah, apabila tanah tersebut diterlantarkan (lihat penjelasan Pasal 32ayat .....ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ;Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan dasar gugatanPenggugat / Pembanding obyek sengketa yang diatasnya berdiri sekolahbernama Kouk

untuk mengajukan keberatan atas telah diterbitkansertifikat atas tanah atau mengajukan gugatan setelah lewat waktu 5 (lima)tahun yang dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, danberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/518/1975 tanggal18 September 1976, hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudahlama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa.

MENGADILI:

1. Menyatakan kewenangan menuntut Penuntut Umum dalam perkara pidana dengan nomor register 179/Pid.B/2021/PN Pkb atas nama Terdakwa Irwan Ls Bin Lison hapus karena daluwarsa;
2. Menyatakan oleh karena itu Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa Irwan Ls bin Lison tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

TBL.Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatmenyatakan kewenangan Penuntut Umum hapus karena daluwarsa denganalasan berdasarkan pasal 78 KUHP ayat (1).Bahwa atas pembelaan / Pledoi terdakwa IRWAN LS BIN LISON, makakami selaku Penuntut Umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut :1.Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalampasal 263 ayat (1) KUHP, sementara pada pledoi terdakwa sendiri padahalaman ke2 dan Ke3 terdakwa mengakui sendiri jika

, bahwa Pasal 1 Ayat (7) KUHAP mengatur tentangpengertian penuntutan yang berbunyi penuntutan adalah tindakan PenuntutUmum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yangberwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang inidengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidangpengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (1) KUHP berbunyi kewenanganmenuntut pidana hapus karena daluwarsa:1.

TBL;Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 78 Ayat (1) Ke3 KUHP danPasal 79 Ke1 KUHP, masa daluwarsa atas dakwaan pertama dan dakwaankedua pada surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sesudah 12 (duabelas) tahun dihitung dari sesudah barang yang dipalsu digunakan. Dalam halini, barang yang diduga dipalsu oleh Terdakwa yaitu 64 Akta Pengoperan Hak36 Surat Pengakuan Hak dan 25 Surat Pernyataan telah digunakan oleh SaksiIMRON SO alias AHUA pada tanggal 16 April 2009.

Umumlebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu 12 (dua belas) tahun dan 1 (satu) bulan;Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 78 Ayat (1) Ke3 KUHP,masa daluwarsa atas dakwaan ketiga pada surat dakwaan penuntut umumtersebut adalah sesudah 12 (dua belas) tahun terhitung pada hari sesudahperbuatan dilakukan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diduga melakukanperbuatan sebagaimana dakwaan ketiga pun diduga terjadi pada tanggal 16April 2009 maka tenggang waktu daluwarsa dari dakwaan ketiga PenuntutUmum

Menyatakan kewenangan menuntut Penuntut Umum dalam perkara pidanadengan nomor register 179/Pid.B/2021/PN Pkb atas nama Terdakwa IrwanLs Bin Lison hapus karena daluwarsa;2. Menyatakan oleh karena itu Penuntutan Penuntut Umum tidak dapatditerima;3. Memerintahkan Terdakwa Irwan Ls bin Lison tersebut dibebaskan daritahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4.

Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu / Daluwarsa ( Verjaring );1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenaselama 24 (dua puluh empat) tahun Para Tergugat telah menguasai objeksengketa, dan baru sekarang ini Para Penggugat mengajukan gugatan.Menurut M.YAHYA HARAHAP.

Maka gugatan ParaPenggugat adalah merupakan gugatan yang lewat waktu / daluwarsa(Verjariang);2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenasudah lebih 20 (dua puluh) tahun, Para Tergugat menduduki tanah yangdisengketakan tanpa ada gangguan dan selama ini Para Penggugatmembiarkannya, seperti yang dimaksud pada Putusan RvJ Jakarta 13Januari 1939 T. 241.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenasudah lebih 18 (delapan belas) tahun, Para Tergugat mengusai tanahyang disengketakan tersebut tetapi Para Penggugat membiarkannya saja,Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18(delapan belas tahun) tahun, dikuasai oleh orang lain dianggap sudahmelepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking). (MA 2491958.No 329 K / Sip /1957).

Maka karenanya gugatan Para Penggugatadalah merupakan gugatan yang lewat waktu / daluwarsa (Verjaring);Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Amt4.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenasejak tahun 1994 sampai sekarang Para Tergugat menduduki tanah yangdisengketakan bertindak sebagai pemilik yang jujur tanpa ada gangguan,Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yangmenduduki tanah berindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkanperlindungan hukum , (putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940 T.154, makaolen karenanya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang lewatwaktu / daluwarsa (veraring);5.

);Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu(daluwarsa) dimana waktu kejadian yang dipermasalahkan dan dijadikandalil oleh Penggugat adalah kontrak mulai tahun 2006 sedangkanPenggugat II mempermasalahkan kontrak mulai tahun 2008;Bahwa terhadap perkara a quo dikarenakan pada saat terjadinya PHK belumada Putusan MK Nomor 100/PUUX/2012 maka penyelesaiannya haruslahmendasarkan pada hukum yang positif/)yang berlaku sebelum lahirnyaputusan MK Nomor 100/PUUX/2012 tersebut yaitu ketentuan

Nomor 13 tahun 2003yang mengatur daluwarsa hak pekerja/ouruh namun Mahkamah Konstitusitidak mengatakan putusan itu berlaku surut (retroaktif).

hak atau kekurangan pembayaran hak sampai waktu tidakterbatas sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;Bahwa Pasal 1603t KUHPerdata dalam buku ketiga bab ketujuh A BagianKelima KUHPerdata berbunyi: tiap hak untuk menuntut sesuatu yangberdasarkan pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun;Karena hukum ketenagakerjaan termasuk dalam ruang lingkup hukumperdata/hukum privat maka Pasal 1603t KUHPerdata dapat dipakai sebagaidasar hukum untuk menyatakan semua gugatan PHK terdapat daluwarsa

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor70/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg telah + mengabaikan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:Dalam Eksepsi:Gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi & II) Sudah Lewat Waktu(Daluwarsa

./ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 6 Juli 2015 yang dimohon banding; dengan MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :--------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding tentang Gugatan Penggugat/Pembanding daluwarsa;-----------------------------DALAM POKOK SENGKETA :-----------------------------------------------------1.

tepat dan dan benar sehingga terhadapeksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding maupun Tergugat IlIntervensi /Terbanding tentang kompetensi absolut tersebut tidakberalasan hukum yang tepat dan dan benar sehingga terhadapeksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakimtingkat banding harus mempertimbangkan eksepsi yang selainnyadengan terlebin dahulu mempertimbangkan eksepsi tentangpengajuan gugatan Penggugat /Pembanding telah daluwarsa

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 01/G./ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonbanding; denganMENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPS I : 2777 272 2no nnn nnn nnn nnn nnn nae Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi / Terbanding tentangGugatan Penggugat/Pembanding daluwarsa;DALAM POKOK SENGKETA :7 270 222 2n one nnn1. Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapatditerima ; == 22222 222 no noe oon nnne ee2.

Bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial tersebutterjadi pada saat Penggugat sebagai Karyawan Tergugat II yangdiperbantukan pada Tergugat /, dan berdasarkan uraian dan faktatersebut di atas adalah merupakan Kewajiban dari Tergugat Idan/atau Tergugat II untuk segera membayarkan hakhakkepegawaian berupa Gaji/Tunjangan dan hak lainnya yangtertunda pembayarannya kepada Penggugat, terhitung BulanNovember 1998 s/d Desember 2002 (49 bulan) sebagaiberikut :Bahwa menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa

butir Butir 3 Hal.3 danButir 13 Hal.4, maka jelas bahwa hakhak kepegawaian sertahak lainnya yang dituntut oleh Penggugat adalah hakhakPenggugat terhitung bulan November 1998 s/d bulan Desember2002 dimana ketentuan pembayaran upah yang berlaku pada saatitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 TentangPerlindungan Upah (PP Perlindungan Upah) ;Bahwa Pasal 30 PP Perlindungan Upah secara tegas telahmenyatakan bahwa :Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi daluwarsa

setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun ;Dengan demikian, apabila dihubungan dengan batas jangkawaktu. timbulnya hak Penggugat sebagaimana didalilkanPenggugat (bulan Desember 2002) dan kalaupunterdapathubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I quod non,maka tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja tersebut telah menjadi daluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu bulan Desember2004 ;Bahwa narnun demikian, apabila Penggugat juga berasumsibahwa ketentuan

;Bahwa penyebab tidak dibayarkannya hakhak kepegawaian yang tertunda tersebutbukanlah dari Pemohon Kasasi akan tetapi dari Termohon kasasi I sendiri yangtidak mau membayar yang walaupun telah diingatkan selalu oleh Termohon KasasiIl (yang mengadakan hubungan kontraktual) sebagaimana bukti bukti yangdisampaikan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi, sementara maksud dariPasal 30 Peraturan Pemerintah Tahun 1981 tentang perlindungan upah dan pasal 96UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, daluwarsa 2 tahun

;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hak hak kepegawaian dariPemohon Kasasi tidaklah daluwarsa karena penyebabya bukanlah PemohonKasasi akan tetapi Termohon Kasasi I lah yang lalai dan tidak konsekwenuntuk memberikan hakhak kepegawaian tersebut oleh karenanya gugatantidaklah daluwarsa dan telah sesuai dengan isi dan maksud dari pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;Judex Facti Mengabaikan Dan Mengesampingkan Bukti Bukti Pemohon Kasasi DiPersidangan

Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan NegeriMaros tanggal 19 September 2013 Perdata No.21/Pdt.G/2013/PN.Maros,telah lewat waktu (Daluwarsa) baik menurut ketentuan KUH.

hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkansuatualas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukansuatutangkisanyanqdidasarkan pada itikad buruk.

Berdasarkan faktafakta dan aloasanalasan yuridis di atas, maka gugatanPenggugat demi hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena telahlewat waktu/Daluwarsa ataupun rechtsverwerking menurut hukum Adat. Hal. 6 dari 48 halaman, No. 21/Pdt.G/2013/PN.Mrs.1.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai DALUWARSA, tanah sengketademi hukum telah menjadi milik yang sah para Tergugat karena diperolehsecara sah dan menguasai sebagai pemilik yang beritikad baik, terusmenerus dan tidak terputusputus lebih dari 30 tahun lamanya tanpamendapat sanggahan/keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat;sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata yang telah dikutip dalam Eksepsi , menegaskan sbb.

LUBIS (Pembagian HomeKepemilikan yang sah tersebut baik berdasarkan Pengoperan Hak/jual belitunai dan kontan secara sah sejak tanggal 8 September 1975 ketika masihberstatus Tana Negara dibawa pengelolaan Proyek HOME BASE POM DAMXIV HASANUDDIN, maupun berdasarkan ketentuan DALUWARSA menurutHukum Perdata serta Rechtsververking/ pelepasan hak menurut HukumAdlal. 220 one nnn nnn nnn nnn non nn on on nnn nn ne ne nnn nnn cae ene nee ene.