Ditemukan 9132 data
Arman Mol SH
Terdakwa:
CILIS ENDAH SETIAWAN Binti LA ODE BORONGA Alm
199 — 135
M E N G A D I L I ;
- Menyatakan Eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah lewat waktu atau daluwarsa;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.
Dalampengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu.
Dalamhubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudahkadaluarsa oleh undangundang, maka Jaksa Penuntut Umum kehilangan hakuntuk menuntut perkara pidana tersebut;Menimbang, bahwa merujuk hal tersebut, majelis menilai pengaduanyang dilakukan oleh korban dikaitkan dengan waktu peristiwa pidana tersebutsudah lewat waktu 6 (enam) bulan atau daluwarsa, dengan demikianpenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidakberalasan hukum sehingga mengakibatkan penuntutan
penuntut umum tersebutmenjadi gugur karena daluawarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demiterciptanya penegakan hukum dengan tidak melanggar hukum, dan demi asashukum yaitu keadilan, kKemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga tidak terjadilagi dikemudian hari proses hukum yang tidak profesional, Majelis berpendapatbahwa Surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau daluwarsa;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum bataldemi hukum maka persidangan tidak
Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah lewat waktu atau daluwarsa;3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM53/BAU/Eoh.1/09/2020, tanggal 09 September 2020 batal demi hukum ;4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaanperkara Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bau atas nama terdakwa tersebut diatas;5. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 132/Pid.B/2020/PNBau kepada Penuntut Umum;6.
1.Sri Rochani
2.Isnandiyah Dewi
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
301 — 0
M E N G A D I L I
- DALAM EKSEPSI;
- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 Dan Tergugat II Intervensi 3 tentang eksepsi Daluwarsa (verjaring) diterima;
- DALAM POKOK SENGKETA;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
317 — 129
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI;
- Menerima EksepsiTergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).
Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu(Eksepsi Daluwarsa)Menurut hemat dari Pihak Tergugat, Gugatan Sengketa Tata UsahaNegara yang baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini terkait atasditerbitkannya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor: 888/3471/300.04 Memberhentikan Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH,S.Sos., M.Si. NIP. 19660407 198701 1003 Pangkat/Gol.
;Menimbang bahwa terhadap eksepsieksepsi yang diajukan olehpihak Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu mengenai eksepsi tentang Pengajuan gugatan dari pihak Penggugattelah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengajuan gugatan dari pihakPenggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) Majelis Hakim mencermatifaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempedomaniketentuanketentuan dari peraturan peraturan hukum yang berlaku.
(Eksepsi Daluwarsa)dan Majelis Hakim tidak perlu lagimempertimbang eksepsieksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat.
;Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuangugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa)diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkanpokok perkara dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi MajelisHakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakimmemeriksa dan menilai keseluruhan
kepadanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkandalam amar putusan ini;MENGINGAT : PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndangNomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturanperundangundangan lain ;MENGADILI:DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihakPenggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa
WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
852 — 69
DALAM EKSEPSI :
Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) ;
II. DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 249.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
Januari 2020, dengan upayakeberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2020, berarti upayakeberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktupengajuan upaya keberatan, dengan demikian meskipun gugatan diajukan masihdalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengajukan upaya keberatan, namunkarena pengajuan upaya keberatan telah lewat waktu, olen karenanya gugatanyang diajukan Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2020 adalah juga telahmelewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa
) sebagaimanaHalaman 57 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, jo Pasal Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang,bahwa oleh karena pengajuan gugatan oleh Penggugat(daluwarsa) dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan PenggugatTelah Lewat Waktu (Da/uwarsa), cukup beralasan sehingga dinyatakan dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sertaperaturan perundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telahlewat waktu (Daluwarsa
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Subarjo
317 — 124
Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini dan Berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat dilimpahkan dan disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.
dapat diterima.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 121K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 1981 tanggal 21Januari 1981 yang menyatakan; Bahwadalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut UmumTerdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminanTerdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yangdemikian dinyatakan tidak diterima.Bahwa apabila dikemudian hari Oditur Militer dapatmenghadapkan Terdakwa ke persidangan, sebelum hakmenuntut gugur karena daluwarsa
Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusanini dan Berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer Il10Yogyakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukanperkaranya dapat dilimpahkan dan disidangkan kembali sebelum hakpenuntutannya gugur karena daluwarsa.3.
171 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu PengajuanGugatan/ Daluwarsa/Verjaring;Bahwa tentang gugurnya hak ~menuntut oleh karena lewatwaktu/Daluwarsa/veyaring diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata yanglengkapnya berbunyi sebagai berikut:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,tidak usahmenunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatusedangkan orang yang menunjuk adanya
Sebab kepastian hukum mengenai waktu itu, yang menjadiukuran keadilan bagi seseorang dinyatakan daluwarsa;Bahwa dalam perkara ini, maka harus dibuktikan terlebin dahulu kapanPara Penggugat mengetahui hak mereka terhadap obyek sengketa?:Halaman 12 dari 41 hal. Put.
di atas telah jelas,bahwa daluwarsa dihitung berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidangHalaman 14 dari 41 hal.
Oleh karena itu, maka seharusnya JudexFacti Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang mengabulkan atau menerima eksepsi Pembanding/semulaTergugat terkait daluwarsa/veraaring atau rechtverwerking;3.
Nomor 800 K/Pdt/2017kemudian dibangun ulang secara terus menerus dan tidak terputusputusdan dengan itikad baik, maka berdasarkan hukum adat dengan lewatnyawaktu (daluwarsa) maka hukum menganggap orang yang semula berhakatas tanah dimaksud dianggap telah melepaskan haknya.
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam PutusanPengadilan Negeri Kudus Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Kds, tanggal 5 Juni2012 tidak menyinggung sama sekali unsur daluwarsa;Hal. 8 dari 20 hal. Put.
Nomor 313 PK/Pdt/2015Unsur daluwarsa merupakan pertimbangan yang penting dalammemperoleh hak milik atas benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya;Bahwa unsur daluwarsa itu tersirat dalam tanggapan pak Jumadi, sertakesaksian dari para saksi, baik saksi dari Tergugat, maupun saksi dariPenggugat;Secara prinsip sebenarnya unsur daluwarsa terkait dengan perkara yangsedang diperiksa di Pengadilan Negeri Kudus;Bahwa unsur daluwarsa
secara hukum diatur dalam Buku Keempat KUH.Perdata;Bahwa terabaikannya unsur daluwarsa dari pertimbangan Majelis Hakimdapat terbaca pada alinea 3 halaman 34 dan seterusnya sampai denganalinea 3 halaman 35 pada diktat Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor04/Pdt.G/2012/PN.Kds;Bahwa menurut ketentuan Pasal 67, huruf F UU Nomor 14 Tahun 1985yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Kds,tanggal 5 Juni 2012 adalah khilaf
keteranganketeranganPenggugat saja, kurang menaruh perhatian terhadap tanggapan gugatandari pak Jumadi dan kesaksiankesaksian para saksi;Bahwa tanggapan gugatan yang dikemukakan pak Jumadi dan kesaksiandari para saksi, yang mengemukakan antara lain bahwa penguasaan tanahpertanian oleh pak Jumadi, mulai Tahun 1977, 1978 ada yang menyebutTahun 1979 dan dalam masa penguasaan tersebut tanpa ada perselisihan/persengketaan dengan tetangga atau dengan desa;Bahwa halhal tersebut sudah menyangkut unsur daluwarsa
;Unsur daluwarsa lebih tepat dalam menyelesaikan penguasaan/pemilikantanah dari pada unsurunsur yang dikemukakan dalam gugatan Penggugatdalam kaitannya dengan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini;Hal ini menjadi sangat jelas bila sudah membaca, memperhatikan sampaimendalami ketentuan dalam Pasal 1963 UU H Perdata;Bahwa Prof Subekti, SH dalam bukunya PokokPokok Hukum Perdata,cetakan XVII, halaman 186 alinea 2, menyebutkan:Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun malahan bezitter yang jujurtersebut
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasannya yang diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa, pada waktu diterbitkannya UUPA tahun 1960, Badan PertanahanNasional atau P3MB selaku pihak yang berwenang terhadap obyek perkaratersebut, tidak mengambil tindakan yang tegas maupun membuat peringatankepada Pemohon, agar tercegahnya daluwarsa
sebagaimana diatur dalamketentuan perundangundangan, khususnya Pasal 1979 KUH Perdata, yangberbunyi : "daluwarsa itu tercegah pula oleh suatu peringatan, serta oleh tiapperbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seorangpegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orangyang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa " ;Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Pertanahan Nasional atau P3MBtetap membiarkan Pemohon untuk menempati,
suatu benda tak bergerak, suatu bunga,atau suatu piutang yang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk,memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatupenguasaan selama dua puluh tahun (20 Tahun)" ;Dengan demikian maka Pemohon telah memperoleh Hak Milik atas obyek perkaratersebut dengan jalan daluwarsa dan mempunyai hak prioritas;2 Bahwa, pada tanggal 6 Desember 1977 Pemohon mengajukan surat permohonanpendaftaran obyek perkara kepada Kepala Agraria Jatim, setelah itu tanggal 3Mei
peringatan dari BPN dan P3MBsebagai Pihak yang berwenang atau yang menguasai obyek sengketa sesuai denganamanat UUPA tahun 1960, sehingga menurut ketentuan Pasal 1963 ayat 2 jo Pasal1967 KUH Perdata, yang berbunyi := Pasal 1963 Ayat 2, Siapa dengan Itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun (30 tahun), memperoleh Hak Milik, dengan tidak dapatdipaksa untuk mempertunjukkan alas Haknya" ;= Pasal 1967, "Segala tuntutan hukum, baik bersifat perdata maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa
dengan lewatnya waktutiga puluh tahun (30 tahun), sedangkan siapa yang dapat menunjukkanakan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak,lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang buruk" ;Bahwa berdasarkan uraian pada Pasal 1963 jo Pasal 1967 KUH Perdata, dengandemikian Pemohon dinyatakan telah memiliki obyek sengketa tanpa harusmenunjukkan sesuatu alas hak ;Hal. 11 dari 15 hal.
Chrisno Indianto, Ir. S.H.
Tergugat:
1.Kapolda Jateng
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
LIEM WIE TJEN
341 — 227
Menerima Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa;
Gugatan Penggugat yang Diajukan Dalam Gugatan a quoTelah Melewati Tenggang Waktu Gugtan (Daluwarsa) ;a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2,yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan upayaKeberatan terhadap Obyek Perkara a quo (Sertipikat HakMilik No. 258/Kelurahan Tlogosari Kulon) pada tanggal22 Oktober 2020 berdasarkan surat Penggugat NO.016.SK/VBAU/X/2020 ;b.
EKSEPSI PERIHAL DALUWARSA WAKTUPENGAJUANGUGATAN1.Bahwa sebagaimana Gugatan aquo, OBJECTUM LITISmenjadi satu kesatuan dengan Obyek Gugatan =terkait satudengan lainnya dan secara TEGAS dan NYATAdisampaikan Penggugat adalah dengan diterbitkannyaSHMNo. 258/ Tlogosari Kulon padaTanggal 18November 1996 atas nama Liem Wie Tjen ;Bahwa berkaitan dengan PASAL 55 UU No. 5 Tahun1986, Bahwa Gugatan diajukan hanya DALAMTENGGANG WAKTU 90 HARI terhitung sejak saatHim. 60 dari 124 halaman Putusan Nomor : 93/G/2020
Dalam PenundaanMenimbang, bahwa oleh karena berdasar seluruh pertimbanganhukum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa 1 danHim. 119 dari 124 halaman Putusan Nomor : 93/G/2020/PTUN.SMGobyek sengketa 2, tidak termasuk keputusan tata usaha negarasehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan kedua obyek sengketatersebut, sedangkan terhadap obyek sengketa 3 diajukan gugatan telahlewat waktu/ daluwarsa, maka terhadap Petitum yang pada
obyeksengketa 3 diajukan gugatan telah lewat waktu/ daluwarsa maka tanpaperlu lagi mempertimbangkan dan menilai dalam pokok sengketanyaberkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannyaobyek sengketa, cukup alasan dan berdasar hukum untuk menyatakangugatan Penggugat tidak diterima;Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan hukum di atas,telah beberapa kali diajukan ke Pengadilan sengketa yang berkaitandengan obyek sengketa 3 in /itis antara lain sebagai berikut :1.
Menerima Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat II IntervensiMengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa;ll. Dalam PenundaanMenolak Permohonan Penundaan Ketiga Obyek Sengketa yangdiajukan Penggugatlll. Dalam Pokok Sengketa1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.2.