Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni2011 di Jalan Pangeran Mentri, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Provinsi Kalimantan Timur dihadapan Penghulu bernama H.Zainaldengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Taherdengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dandisaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Bambang Supriyadi danKamarudin serta banyak orang lain yang hadir;2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Muhammad Zuhail bin Arifin) danPemohon II (Zubaidah binti Taher) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12Juni 2011 di Jalan Pangeran Mentri, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Provinsi Kalimantan Timur;3.

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Menteri Kehutanandan Perkebunan Nomor =: 901/Kpts I/1999 tentang Penetapan

No.1755 K/Pid.Sus/2009ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/KptsI/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpis 11/1999 tentang Penetapan KawasanTaman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat SumateraBarat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha.Sedangkan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

BAT tersebut sebagiannya yaitukurang lebih seluas 40 Ha atau setidaktidaknya sekitar itu adalah termasukkawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yangditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: 192/Kptsl/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasionaf berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpts 1/1999 tentang Penetapan

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, Kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Bahwa pohon yang ditebang oleh

Peraturan mentri perdagangan RI nomor 12 / M.DAG/PER/3/2012 tentangpenetapan harga patokan hasil hutan untuk menghitung provisi sumber dayahutan tanggal 6 Maret 2012.Yang mana pohon jenis Meranti dikelompokan dalam kelompok kayu merantidengan total kerugian negara sebesar Rp 3.201.641, (tiga juta dua ratus satu ribuenam ratus empat puluh satu rupiah).Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pinak yang berwenang dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.Perbuatan terdakwa SUWITONO

Inhu yangberdasarkan penetapan surat keputusan mentri kehutanan nomor : 6407 / kptsii/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang penetapan kelompok hutan taman nasionalbukit tiga puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus duapuluh tiga hektar) yang terletak di kabupaten indragiri hulu, kabupaten indragiri hilir,propinsi riau dan kabupaten tanjung jabung, kabupaten bungo tebo, propinsi jambisebagai taman nasional dengan nama taman nasional bukit tiga puluh.Halaman 7 dari 26 halaman Perkara

Inhu berdasarkanPENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MENTRI KEHUTANAN Nomor : 6407 /KptsI/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PENETAPAN KELOMPOKHUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223(SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGAHEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN' INDRAGIRI HULU,KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINS!

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan dalam kawasan hutan untuk perkebunanatau pertambangan tanpa izin mentri.

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts1I/1996 tanggal 19 April 1996; Nilai ekonomis dari kayu lempayan dengan ukuran diameter + 30 Cmdan panjang 4 meter yang telah ditebang oelh Terdakwa adalah Rp.3.754.656 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus limapuluh enam rupiah); Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan pohon pada kawasan tersebut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts1I/1996 tanggal 19 April 1996;Nilai ekonomis dari kayu Iempayan dengan ukuran diameter + 30 Cmdan panjang 4 meter yang telah ditebang oelh Terdakwa adalah Rp.3.754.656 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus limapuluh enam rupiah);Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Sbw Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan pohon

Rp.3.754.656;Bahwa yang menyatakan bahwa kawasan tersebut masuk dalamkawasan hutan adalah Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 180/Kpts11/1996 tanggal 19 April 1996;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN SbwMenimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus terdakwatelah melakukan penebangan kayu hutan;Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telahmenebang kayu

Sumbawa Barat dan kawasan tersebutmasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Mentri KehutananNomor : 180/Kpts!

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik IndonesiaNomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalamlampiran UndangUndang RI.

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri KesehatanRepoblik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongannarkotika didalam lampiran UndangUndang RI. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika).Perbuatan terdakwa YAHYA Alias CENGGA tersebut diatas sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi Brigpol Jabal Nur, SH.

Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentangperubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UndangUndang RI.

Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik IndonesiaHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN MrsNomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalamlampiran UndangUndang RI.

pangkalan milikterdakwa simpang tiga kecamatan sawang kab.aceh selatanBahwa Gas 3 kg bersubsidi tersebut di peruntukkan oleh masyarakat yangkurang mampu dan usaha kecil mikroYang mendasari tentang gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk masyarakat kurangmampu dan UKM adalah: UU RINo 22 tahun 2006 tentang minyak dan gas bumi Peraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional peraturan presiden No 104 tahun 2007 tentang penyedian,pendistribusian, penetapan harga elpiji tabung 3 Kg Peraturan mentri

Esdm No 26 tahun 2009 Peraturan Bersama mentri dalam negri dan mentri ESDM no 17 tahun2011 dan No 5 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasanpendistribusian LPG tertentu di daerah.Bahwa pangkalan terdakwa harus berpdoman dengan harga ecerantertinggi (HET) yang telah ditetapbkan oleh pemerintah kabupaten acehselatan yaitu Rp.23.000,Bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah acehselatan kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro berdasarkan daftardengan menggunakan kartu kendali

;Yang mendasari tentang gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk masyarakat kurangmampu dan UKM adalah: UU RINo 22 tahun 2006 tentang minyak dan gas bumi Peraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional Peraturan presiden No 104 tahun 2007 tentang penyedian,pendistribusian, penetapan harga elpiji tabung 3 Kg Peraturan mentri Esdm No 26 tahun 2009 Peraturan Bersama mentri dalam negri dan mentri ESDM no 17 tahun2011 dan No 5 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasanpendistribusian LPG

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Mandau melakukan penangkapan terhadap saksi Pranoto Bin Sariman berikutbarang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange dandibawa ke Polsek Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.BAhwa (satu) paket narkotika jenis sabusabu yang dibungkus plastic warnabening dengan berat kotor 0,26 gram termasukplastik pembungkus warna bening yangdisita dari terdakwa ROLIN SINURAT bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri

Mandau melakukan penangkapan terhadap saksi Pranoto Bin Sariman berikutbarang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange dandibawa ke Polsek Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.BAhwa (satu) paket narkotika jenis sabusabu yang dibungkus plastic warna beningdengan berat kotor 0,26 gram termasukplastik pembungkus warna bening yang disitadari terdakwa ROLIN SINURAT bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri

Mandau melakukan penangkapan terhadap saksi Pranoto Bin Sariman berikutbarang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange dandibawa ke Polsek Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.e BAhwa (satu) paket narkotika jenis sabusabu yang dibungkus plastic warna beningdengan berat kotor 0,26 gram termasukplastik pembungkus warna bening yang disitadari terdakwa ROLIN SINURAT bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri

Nomor 826 K/Pid.Sus/201726. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor101/ BKD/2011 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam JabatanStruktural ESELON Il, Ill, IV dan V dilingkungan PemerintahanKabupaten Natuna, Tanggal 18 Juli 2011.27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.225 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI NATUNA DANPENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI NATUNAMENJADI BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

tanggal25 Mei 2010 (Legalisir).28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.226 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI NATUNAPROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal 25 Mei 2010 (Legalisir).Terlampir dalam berkas perkara;29. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Natuna tentang PenetapanLokasi Nomor 331 tahun 2010 tanggal 23 November 2010 (Asli).30. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bupati NatunaNomor : 800 / BKD / 753

Nomor 826 K/Pid.Sus/201727) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.225 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI NATUNA DANPENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI NATUNAMENJADI BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal25 Mei 2010 (Legailisir).28) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.226 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATINATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal

Pid.Sus/201725. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati NatunaNomor 109/BKD/2009 Tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural ESELON Il, Ill, IV dan V dilingkungan PemerintahanKabupaten Natuna, Tanggal 30 September 2009.26. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati NatunaNomor 101/BKD/2011 Tentang Pengangkatan/Pemindahan DalamJabatan Struktural ESELON Il, Ill, MM dan V dilingkunganPemerintahan Kabupaten Natuna, Tanggal 18 Juli 2011.27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI

DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.225 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI NATUNADAN PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI NATUNAMENJADI BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,tanggal 25 Mei 2010 (Legalisir).28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan MENTRI DALAMNEGRI REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 131.21.226 Tahun 2010Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATINATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tanggal 25 Mei 2010(Legalisir).Terlampir dalam berkas perkara;29. 1 (Satu) Rangkap

sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa KANTARTO Alias KANTAR secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menangkap, menyimpan, memiliki,memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi Undangundangdalam keadaan masih hidup sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri

SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomorurut 84;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Mentri

berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanyaHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN Who.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf aUndangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber AlamHayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri

LHK NomorP.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal makadengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHKNomor

tersebut telah memenuhi unsurkesengajaan;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2018/PN Who.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) JoPasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Mentri

GEDE SUARTHAWAN,S.SiI.M.Si,sHASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepalabidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H.Yusuf Suprapto SH didapatkanhasil pemeriksaan bahwa , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwaRISWANDI Als ANDI Bin SANUSI tidak ditemukan bahan narkotika dan 1(satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1014 gramtersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan

Dsn.Malengko Ds.Tolangi Kec.SukamajuKab.Luwu Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain oleh yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, yaitu berupa 1 (Satu) sachet yang berisikan kristal bening jenissabusabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam DaftarNarkotika golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

GEDE SUARTHAWAN,S.SiI.M.Si,sHASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepalabidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H.Yusuf Suprapto SH didapatkanhasil pemeriksaan bahwa , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwaRISWANDI Als ANDI Bin SANUSI tidak ditemukan bahan narkotika dan 1 (Satu)Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1014 gram tersebutadalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan

10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN MsbMULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidangLaboratorium Forensik Polda Sulsel H.Yusuf Suprapto SH didapatkan hasilpemeriksaan bahwa , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwaRISWANDI Als ANDI Bin SANUSI tidak ditemukan bahan narkotika dan 1(satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1014 gramtersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepalabidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H.Yusuf Suprapto SH didapatkanhasil pemeriksaan bahwa , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwaRISWANDI Als ANDI Bin SANUSI tidak ditemukan bahan narkotika dan 1(satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1014 gramHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Msbtersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

Tanggal 14 Januari 2012, ditambahketeraangan saksi Eti dan Rika Permita, bahwa benar nama Pemohon yangsebenarnya adalah MERI lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Agustus 1991;Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum keempatPemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mentri Hukum dan HamNomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan LaksanaPaspor dalam pasal 4 (1) huruf c menyebutkan:(1) Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia

,permohonan paspor biasa diajukan kepada Mentri atau Pejabat Imigrasiyang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasidata dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiriatas:c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijasah atau suratbaptis;(2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c harus sesuai dokumen yang memuat:Halaman 6 dari 8Penetapan Nomor : 15/PDt.P/2019/PNLbsNamaTanggal lahirTempat lahir, danNama orang tua.QoopMenimbang

T.509807;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkarapermohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan KetentuanPeraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 190/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 11 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 190/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 11 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

AZRAI ;Bahwa berdasarkan SK Mentri Kehutanan, lahan yang ditanami olehTerdakwa masuk dalam Hutan Kawasan yang ijinnya milik PT. Samhutani;Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SK Mentri Kehutanan tersebutPT.

Samhutani ;Bahwa hadir pada saat menunjukan lokasi ada saksi SULAIMAN, saksiDERAJAD, itu yang saksi ingat dan juga ada dari Polhut yang saksi tidakingat lagi ada 4 orang;Bahwa yang menjadi tolak ukur adalah Surat Keputusan Mentri KehutananNomor : 863/MenhutI/2014 tentang peta lampiran kawasan hutan PropinsiJambi;Bahwa mengenai izin milik PT.

Samhutani, yang pertaman SK Mentri KehutananNomor : 300 tahun 1996, yang kedua SK Mentri Kehutanan Nomor : 86tahun 1999, karena areal tersebut sudah ditetapkan tapal batas kemudiandiperbarui dengan SK Mentri Kehutanan Nomor : 755 tahun 2014 yang awalluasnya 35.955 Ha setelah diukur ditetapkan wilyah kerja menjadi 30.311Ha ;Bahwa sepengetahuan Ahli izin pemanfaatan hutan yang izinnya diberikankepada PT.

,berdasarakan peta usulan itulah SK Mentri Pertanian tahun 1982 tersebutdiubah dan keluar SK Mentri Kehutanan Nomor : 46/KptsI/87 tanggal 12Februari 1987 yang luasnya menjadi 2.947.200 Ha (57%), jadi luaskawasan hutan di Porpisni Jambi berkurang dan yang terakhir SK MentriKehutanan Nomor : 863/Menhutl/2014., tanggal 29 September 2014 yangluasnya menjadi 2.098.535 Ha ;Bahwa Kawasan hutan tidak mengikuti batas Desa, batas Kecamatan.kawasan hutan berbatasan dengan fungsi kawasan hutan.

Untukperkebunan masyarakat 25 (dua puluh lima) hektare ke bawah tidakmemerlukan izin, akan tetapi apabilan nantinya sudah eksis harusdidaftarkan dikantor Bupati. untuk luasan 25 (dua puluh lima) hektare keatasdalam hal ini bearti perusahaan yang berbadan hukum harus memiliki izinyang diterbitkan oleh Bupati, Gubernur atau Mentri yang sesuai dengankewenangannya ;Bahwa menurut Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/09/2006 tentang jenis komoditi binaan tanaman perkebunan adabanyak

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatastanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitubertentangan dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri Negara Agraria /Kepala BPN No. 9 tahun 1999 yang berbunyi :Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran datayuridis dan daat fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimanadimaksid pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapatatau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut dengan

overlapping.Dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan :Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan pembuatanPeta Dasar PendaftaranBahwa berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki oleh Tergugat,diatas objek sengketa telah ada SHM milik Penggugat yang telah terbitterlebin dahulu, sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa menjadi tumpang tindih dan terjadi sertifikat ganda, hal ini jelas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan denganpasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

Hendra Cholil Aziz ;Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Mentri Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PPNo. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :Halaman 5 dari 18 halaman.

Palembang) adalahcacat hukum dan harus dibatalkan (vide : Pasal 67 huruf a UU No. 14tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 tahun 2004).Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, maka dari aspek kecermatanTermohon Peninjauan Kembali (Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang) tidak cermat dalam meneliti alas hak yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali Il dalam melakukan pendaftaran SertifikatHak Milik Objek Sengketa, sehingga hal tersebut bertentangan denganPasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

yang berlaku.Bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwapenerbitan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali mengandung cacat substansi dan cacatprosedur serta tidak cermat, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 28ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 31Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sertaPasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

No. 1103 K/Pdt/2009BUKTI ATAS HAK (KeSatu)(Bukti PBUKTI ATAS HAK (Kedua)(Bukti PBUKTI ATAS HAK (Ketiga)BUKTI ATAS HAK (Kelima)(Bukti PBUKTI ATAS HAK (Keenam)(Bukti PBUKTI ATAS HAK (Ketujuh)(Bukti PBUKTI ATAS HAK (Kedelapan) :(Bukti PSurat Mentri Keuangan nomor S581 /MK.11 / 1985 (Bukti PO17) besertaDokumen lampirannya dari DewanKomisaris PT. KS Nomor : 38 / DekomKS /1984 yang sampai sekarang masih disimpanoleh PT.

Krakatau Steel.Surat Mentri Keuangan nomor S085 /MK.11 / 1986 (Bukti P018)Pemindahan llegal Surat Menteri Keuangannomor S581 / MK.11 / 1985 (Bukti P017)milik PenghunihasilKompleks Rumah DinasKubangwuluh.Surat Mentri Keuangan nomor S407 /MK.11 / 1987 untuk membangun KPRGrogol.Surat Menteri Keuangan Nomor. S108 /MK.13 / 1990 dan S110 / MK.13 / 1990serta SK Direksi no.09 / CDU / KSKpts /1991 terkait Pengalihan Hak Rumah2 DinasPagebanganLeuweung jiteCiwedusCilegon menjadi HAK MILIK PENGHUNI.

Krakatau Steeltidak menjual lagi tanah dan rumah pada penghuninya termasuk parapensiunan penghuni rumah dinas, dan putusan RUPS tahun buku 1998,supaya Para Pensiunan meninggalkan rumah yang ditempatinya,melawan Kebijakan, Keputusan, Peraturan Mentri Keuangan /Pemerintah yang mengizinkan Pengalihan Rumah Dinas kepadaKaryawan dan Pensiunan.Para Penggugat / Pensiunan tidak meninggalkan rumah Dinas, berpegangdengan Rasa keadilan, dimana banyak rekanan para pensiunan dan karyawanlain telah memperoleh

Krakatau Steel : diKompleks Perumahan di Anyar, Ciwedus, Leuweung jite, Pagebangan danJakarta..IDENTITAS KEKUATAN HUKUMPutusan Mentri Keuangan adalah Keputusan Pemerintah, Mempunyai kekuatan Hukum dan adanya Pembatalan dan Tetap Berlaku.Keputusan RUPS dan Keputusan lainya dari PT Krakatau steel adalahKeputusan Badan Hukum dari Usaha Swasta, Tidak dapat bertentangan dengqnPutusan Mentri keuangan / Pemerintah, Putasan Badan Hukum PT KrakatauSteel yang bertentangan dengan Putusan Mentri Keuangan dengan

No. 1103 K/Pdt/2009Keputusan Badan Hukum PT Krakatau Steel yang menghentikan PengalihanPerumahan kepada para Pensiunan adalah Batal Demi Hukum dan wajibdilanjutkan Putusan Mentri Keuangan / Pemerintah, terutama pada PensiunanLama yang sudah mengabdi Puluhan Tahun lamanya di PT Krakatau Steel.Kuasa Hukum dari PT Krakatau Steel ( Badan Hukum Swasta ) Tetap BatalDemi Hukum, bertentangan dengan UndangUndang.BuktiBukti dari Pemohon Kasasi tercantum dalam Bundel BuktinyangPenggugat Ajukan dalam Perkara

Meskipundemikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upayadamai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun denganTermohon, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Tentara Nasional Indonesiamaka Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, terikat denganketentuan Peraturan Mentri Pertahanan nomor 23 tahun 2008 tentang tentangizin perkawinan dan perceraian bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia;Bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia telahmemperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKomandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan XXXXXXXXX Nomor:SIC/07/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 yang isinya menyatakan memberi izinkepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian telahterpenuhilah ketentuan Peraturan Mentri Pertahanan nomor 23 tahun 2008tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Anggota Tentara NasionalIndonesia;Hal. 3 dari 16 Hal.Putusan nomor 361/Pdt.G/2019/PA Mrs.Bahwa

(RB.g). danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangHal. 7 dari 16 Hal.Putusan nomor 361/Pdt.G/2019/PA Mrs.Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon danmengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Tentara NasionalIndonesia maka Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, terikatdengan ketentuan Peraturan Mentri

Pertahanan nomor 23 tahun 2008 tentangtentang izin perkawinan dan perceraian bagi Anggota Tentara NasionalIndonesia;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara NasionalIndonesia telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesualdengan Surat Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan XXXXXXXXXNomor: SIC/O07/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 yang isinya menyatakanmemberi izin kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengandemikian telah terpenuhilah ketentuan Peraturan Mentri

Penetapan UangPesangon Uang Penghargaan Masa Kerja Dan ganti Kerugian Perusahaan Pasal1 (8) Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja Pada Pengusaha Yang menerimaUpah;Bahwa sebagaimana Ketantuan diatas maka Pekerja/buruh adalah yangbekerjapadapengusaha, adapun Para Penggugat semenjak tanggal 3 Mei2015, untuk YUDI SOPIAN dan tanggal 5 Mei 2015 untuk HARI SETIAWAN bukanPekerja/ouruh dari Tergugat lagi,untuk itu Para Penggugat tidak mempunyaikapasitas lagi mengajukan gugatan Kepada Tergugat;Keputusan Mentri

Republik IndonesiaNomor : KEP.100/MEN/VV2004, tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu,Pasal 3,berkahirnya untuk PKWT selesai dengan berakhirnya apayang dibuat dalam Perjanjian tersebut;Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa tidak benar gugatan Penggugat adalah gugatan tentangperselisihan hak tetapi terhadap Perjanjian Kerja Waktu tertentu, yang disepakatiOleh Para Penggugat dengan Pihak Tergugat dimana waktu yang diperjanjikantelah selesal;Bahwa Keputusan Mentri

Tenaga Kerja Dan Transmigasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteri tersebut adalahPelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UnangUndang Ketenagakerjaan.Bahwa Perjanjian yang dibuat antara Para penggugat dengan Tergugatadalah berdasarkan ketentuan Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan TransmigasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Untuk itu) gugatan

Tenaga Kerja Dan TransmigasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteritersebut adalah Pelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UndangUndangKetenagakerjaan;Bahwa didalam Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteri tersebut adalahPelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UndangUndang Ketenagakerjaan,

tersebut tidakterdapat ketentuan apa bila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak diperpanjangmaka Pengusaha di diharuskan mempekerjakan Para Penggugat kembali danPara Pengusaha diwajibkan membayar upah Para Penggugat;Bahwa adapun ketentuan Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan TransmigasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VV2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteritersebut adalah Pelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UndangUndangKetenagakerjaan,tidak mengikat