Ditemukan 5663 data
11 — 10
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
58 — 19
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
15 — 5
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
8 — 6
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
198 — 106
Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.5.
Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jika terjadioverlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan status hakmilik yang tercatat atas nama Tergugat sebagaimana SHM No.500/Bendan Ngisor atas nama Jasri dengan luas 616 m7, setempatdikenal dengan nama jalan Lamongan Timur, sebagaimana surat ukurnomor: 202/Bendan Ngisor/1999 pada tanggal 651999.Halaman 23 dari 68 Putusan
Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas jika hak kepemilikan atastanah sebagaimana objek sengketa adalah berada pada Tergugat karenahak kepemilikan atas tanah milik Tergugat adalah terkuat dan terpenuh.7.
Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jikaterjadi overlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan
78 — 21
Terdakwa adalah seorang lakilaki yangtelah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohari,sedangkan secara subjektif terdakwa RIKI SAPUTRA bin HERMIZON panggilan RIKIsebagai subjek hukum tidak temyata sedang dalam keadaan berhalangan untukmempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dankeberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke1 telah terpenuh
Terdakwa telah mengambil1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BA 6583 NG wama merah kepunyaanFer Hak, yang kemudian Terdakwa bawa ke arah Tanah Bato KelurahanGuguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur, dan kemudian Terdakwahidupkan lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Andaleh Kecamatan BatipuhKabupaten Tanah Datar, sehingga perouatan Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke2 telah terpenuh
8 — 0
Bahwa atas kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas dengan ini Penggugatmengajukan cerai dengan alasan Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidakmemberi nafkah kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasan / dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: e Mengabulkan gugatan Penggugat;e Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh; e Menetapkan jatuh talak satu khul'i
15 — 3
Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat(XXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen KabupatenSemarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;6.
Terbanding/Tergugat I : NURU BIN TJALENG
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
27 — 18
Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukti TIl1 berupasertifikat hak milik No.24963/2009 Surat UkurNo.4685/Tamalanrea/ 2009 itu adalah bukti yang terkuatdan terpenuh, pendapat ini keliru sebab sampai saat inipensertifikatan tanah di Indonesia masih berstelsel negatifebukan positif dalam arti kekuatan hukum sebuah sertifikattidak berlaku secara mutlak, sebab setiap saat dapat sajadibatalkan.............dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, manakalah penerbitannya tidak prosedural
9 — 0
Menyatakan syarat talik talak telah terpenuh ;3. Menetapkan jatuh talak satu khuli dari Tergugat (Tergugat Asli) terhadapPenggugat (Penggugat Asli) dengan itwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;4.
8 — 3
Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;5.
14 — 8
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
14 — 4
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
7 — 6
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
4 — 5
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
8 — 7
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
11 — 3
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Termohon,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
8 — 8
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
16 — 0
Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);5.
10 — 3
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh