Ditemukan 5663 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1110
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 30-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 6299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5819
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 18-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2675/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
155
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 16-08-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2625/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 29 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
86
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
198106
  • Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.5.
    Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jika terjadioverlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan status hakmilik yang tercatat atas nama Tergugat sebagaimana SHM No.500/Bendan Ngisor atas nama Jasri dengan luas 616 m7, setempatdikenal dengan nama jalan Lamongan Timur, sebagaimana surat ukurnomor: 202/Bendan Ngisor/1999 pada tanggal 651999.Halaman 23 dari 68 Putusan
    Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas jika hak kepemilikan atastanah sebagaimana objek sengketa adalah berada pada Tergugat karenahak kepemilikan atas tanah milik Tergugat adalah terkuat dan terpenuh.7.
    Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jikaterjadi overlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan
Register : 27-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 55/PID.B/2015/PN Pdp.
Tanggal 26 Nopember 2015 — Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tgl.lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan : : : : : : : : RIKI SAPUTRA bin HERMIZON panggilan RIKI; Andaleh; 24 tahun / 21 Agustus 1991; Laki-laki; Indonesia; Jorong Subarang Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar; Islam; Wiraswasta (tukang pangkas rambut);
7821
  • Terdakwa adalah seorang lakilaki yangtelah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohari,sedangkan secara subjektif terdakwa RIKI SAPUTRA bin HERMIZON panggilan RIKIsebagai subjek hukum tidak temyata sedang dalam keadaan berhalangan untukmempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dankeberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke1 telah terpenuh
    Terdakwa telah mengambil1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BA 6583 NG wama merah kepunyaanFer Hak, yang kemudian Terdakwa bawa ke arah Tanah Bato KelurahanGuguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur, dan kemudian Terdakwahidupkan lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Andaleh Kecamatan BatipuhKabupaten Tanah Datar, sehingga perouatan Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke2 telah terpenuh
Upload : 01-02-2017
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 763/Pdt.G/2011/PA.Skh
Penggugat dan Tergugat
80
  • Bahwa atas kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas dengan ini Penggugatmengajukan cerai dengan alasan Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidakmemberi nafkah kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasan / dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: e Mengabulkan gugatan Penggugat;e Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh; e Menetapkan jatuh talak satu khul'i
Register : 06-01-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA AMBARAWA Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Amb
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
153
  • Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat(XXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen KabupatenSemarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;6.
Register : 13-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 296/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : SUHAENI HAMID Diwakili Oleh : SUHAENI HAMID
Terbanding/Tergugat I : NURU BIN TJALENG
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
2718
  • Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukti TIl1 berupasertifikat hak milik No.24963/2009 Surat UkurNo.4685/Tamalanrea/ 2009 itu adalah bukti yang terkuatdan terpenuh, pendapat ini keliru sebab sampai saat inipensertifikatan tanah di Indonesia masih berstelsel negatifebukan positif dalam arti kekuatan hukum sebuah sertifikattidak berlaku secara mutlak, sebab setiap saat dapat sajadibatalkan.............dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, manakalah penerbitannya tidak prosedural
Register : 21-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 3173/Pdt.G/2016/PA.Smdg
Tanggal 7 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • Menyatakan syarat talik talak telah terpenuh ;3. Menetapkan jatuh talak satu khuli dari Tergugat (Tergugat Asli) terhadapPenggugat (Penggugat Asli) dengan itwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;4.
Register : 21-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Smg
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
83
  • Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;5.
Register : 06-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2451/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
148
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 14-07-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
144
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 29-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2797/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 17 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
76
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 19-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3529/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 28 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
45
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 19-11-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3547/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 28 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
87
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 15-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Termohon,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 29-10-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3278/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
88
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 02-09-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 12-07-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 3938/Pdt.G/2015/PA.Clp
Tanggal 6 Oktober 2015 — penggugat tergugat
160
  • Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);5.
Register : 08-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 21 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
103
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh