Ditemukan 4985 data
11 — 4
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) domisili Penggugat beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah
SITI MUNAWARAH
64 — 5
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
37 — 28
Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipilyang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itupetitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
84 — 6
Akan tetapi menyangkut tentang biaya nafkah anak tersebutsebagaimana yang diminta Penggugat yakni sebesar Rp. 1.500.000, (Satu jutaLima ratus ribu rupiah), Tergugat dianggap mampu memberikannya karenamemiliki gaji kurang lebin sebesar Rp.3.000.000, (Tiga Juta rupiah) setiapbulannya dan masih memiliki tunjangan lain sebagai Guru Pegawai Negeri Sipilyang sah;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1 dan P.2, P.3, P.4, P.5)yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebutmerupakan
SAYDINA ALI SIDIK
54 — 22
penetapanpengadilan maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dariperubahan/perbaikan Peristiwa Penting lainnya tersebut sesuai dengan suratbukti P4 yang diketahui telah diterbitkan oleh Kepala Kantor KependudukanDan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka selanjutnya Pemohon melalui KantorCatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan tentang perubahan/perbaikanredaksional Bulan Kelahiran dari Anak Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemenintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Perpanjangan batasusia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan 60 (enam puluh) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
17 — 1
Mr.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secarakeseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh isterinya tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan belum mendapatkan Surat Keterangan Melakukan Perceraiandari
Lamsor Boris Gultom
58 — 12
Pemohon yangtelah di keluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada hari Selasa,tanggal 27 Desember 2016, dengan Surat Perberkatan Nikah (Akta Pernikahan)Nomor 03/GPPS/SP/XII/2016 dan di tanda tangani oleh Pendeta Lisna E.Lumban Raja,S.PdK di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dengan SuratBaptisan Nomor 09/GPPS/SB/XII/2016 yang telah melangsungkan pernikahanmenurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama dalam hal inisebagai Pejabat Agama yaitu Pendeta dengan data pada Kantor Catatan Sipilyang
54 — 16
ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Him 7 dari 17 Him Putusan Nomor: 361/Pdt.G/2020/PA.BukMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 25November 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
12 — 0
Surat Pernyataan Tidak Merupakan Pasangan Sejenis tanggal 2710.id.12.13.April 2018, yang telah dinazagelen (P. 9);Surat Pernyataan Belum Pernah Melahirkan Dan Memiliki Anaktanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 10);Surat Pernyataan Berpenghasilan Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri nomor 112242Desa Lohsari Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanbatuSelatan tanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 11);Surat Pernyataan Orang Tua Kandung
MUHAMAD FAUZAN HELLYO SABARA
26 — 6
NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahanNama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama MOCHAMAD FAOZAN HS Nomor 6336/DIS/2001 tanggal DuaPuluh Delapan Agustus Dua Ribu Satu tertulis dan terbaca MOCHAMADFAOZAN HS dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMADFAUZAN HELLYO SABARA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
76 — 22
Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sering berpindah tugas diluar daerah, maka Penggugat telahmeminta orang tua (Ayah dan Ibu) yaitu) FRANSICUS XAVERIUS REPI(alm) dan RUTH TIELUNG (alm) untuk tinggal dan menjaga tanahtersebut sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2003 ; + BahwaPemegang Sertifikat (JOHANNIS REPI) ~ pada saat penerbitansertifikat objek sengketa tersebut, tidak bertempat tinggaldiatas tanah yang dikuasai Penggugat ;.
60 — 23
Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan, pada angka 7; struktural eselon IIIke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia kebawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c danayat (4).Menimbang, bahwa pada saat dan Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan,Penggugat adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosirdengan pangkat/golongan ruang Pembina Tk.
ditetapkan.Menimbang, bahwa kemudian diatur pula dalam Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenangpemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat yang diduga dilakukanPegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, yang menyebutkan :mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk membentuk TimPemeriksa Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
akan dipertimbangkan mengenai materi atausubstansi dari Surat Keputusan objek sengketa.Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenaipenjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan, dengan dasarpertimbangan adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang
23 — 9
No. 0099 /Pdt.G/2015/MS.MboMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanatersebut;5.
11 — 0
Sda.Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 22 April 2014 pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidangandengan tenggang yang cukup ternyata Termohon tetap belum memperolehsurat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat maka Majelis Hakimmemperingatkan Termohon akan sangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat namun Termohon
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
Banjarnegara untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis padaAkta Kelahiran Pemohon yang bernama UDIN PRIBADI SABILLULOH Nomor3304LT170120190059 tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belastertulis dan terbaca UDIN PRIBADI SABILLULOH dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca UDIN PRIBADI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
206 — 32
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
23 — 5
ini dapat dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksuddan tujuan petitum Permohon sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untukmelaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipilbaru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulisredaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, danPejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
74 — 46
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkut berdasarkan Surat Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 821.2/18/11 tanggal 22 Nopember1980;. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuansebagaimana diperyaratkan oleh:a.