Ditemukan 3413 data
294 — 278
Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut, makaasaS mengutamakan Kepentingan Umum tidak dapatdilakukan secara sembarangan, secara acak ataupunmembabi buta namun harus dilakukan dengan aspiratif,akomodatif dan selektif untuk memenuhi kepentinganumum. Bahwa pengambilan keputusan tidak melanggarkepentingan umum. Ini dikarenakan, pihak yangmemiliki kepentingan, terutama para pekerja/buruhtelah memberikan persetujuannya ataS penangguhanupah minimum ini.
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
140 — 79
dapat mengembangkan potensikewirausahaan, serta membantu kegiatan keuangan sekolah danmemberikan kesejahteraan kepada civitas akademika SMKN 2 Karawang,bahkan dapat mengumrohkan Guru Muslim, Caraka (Office Boy) dansecurity, Guru Non Muslim ke Yerussalem, SMKN 2 Karawang jugamemiliki Caf yang disupport oleh Corporate Sosial Responsibility (CSR)Jarum Foundation (Perusahaan Jarum memiliki penilaian yang sangatketat), karena tidak semua sekolah diberikan CSR seperti ini, perusahaantersebut tidak akan sembarangan
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
228 — 103
dapat mengembangkan potensikewirausahaan, serta membantu kegiatan keuangan sekolah danmemberikan kesejahteraan kepada civitas akademika SMKN 2 Karawang,bahkan dapat mengumrohkan Guru Muslim, Caraka (Office Boy) dansecurity, Guru Non Muslim ke Yerussalem, SMKN 2 Karawang jugamemiliki Caf yang disupport oleh Corporate Sosial Responsibility (CSR)Jarum Foundation (Perusahaan Jarum memiliki penilaian yang sangatketat), karena tidak semua sekolah diberikan CSR seperti ini, perusahaantersebut tidak akan sembarangan
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
RKS),Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Amir Hamzahyang tidak memiliki kewenangan dan keahlian, serta tidakmelibatkan Tim Teknis yang telah dibentuknya;Tentang fakta hukum Pemohon: Bahwa tidak benar mengenai Penyusunan Kerangka AcuanKerja (KAK), Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danHarga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dengan melibatkan TimTeknis yang ahli di bidangnya karena adalah tidaklah mungkinbisa disusun KAK, RKS dan HPS oleh orang yang bukan ahlidibidangnya atau dibuat oleh sembarangan
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1533 — 1230
TPK/2019/PN.Jkt.Pstoleh KPK karena komunikasi Terdakwa dengan KHOFIFAH INDARPARAWANSA adalah langsung.Terkait dengan pesan jangan kanginan bagi Terdakwa, karenahal itu disampaikan oleh orang yang bukan sembarangan, tidakada makna lain dari jangan kanginan itu kecuali jangan masukangin yang artinya jangan sampai selain HARIS HASANUDINyang jadi.Pada tanggal 7 Januari 2019, ASEP SAIFUDDIN CHALIMmenelepon menggunakan HP ULFAH MASFUFAH karena dalamHP Terdakwa yang tercatat bahwa nomor yang menghubungiTerdakwa
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
188 — 64
Kutai Timurdan tandatangan Sekretaris Daerah IRAWANSYAH karena untuk dapatdiproses di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU meminta dokumen asli,artinya tidak dibuat oleh sembarangan orang, sehingga ketika Dinas PUterima dari Bappeda sudah ada stempel Setda dan tandatangan Sekda,yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sudah diketahui oleh tim TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh SekdaKabupaten, IRAWANSYAH;Bahwa Terdakwa menerangkan tindak lanjut terhadap dokumen tersebut adalahDinas PU
1133 — 664
Anugerah Nusantara di tahun19992000 setelah itu menjadi Komisaris.Bahwa ada jenjangjenjang di perusahaan yang tidak boleh sembarangan seorangstaf ketemu direksi atau direksi bertemu dengan komisaris.Bahwa PT. Anugerah Nusantara juga mempunyai kantor perwakilan di jakarta,tidak ada kantor tetap yang lebih banyak tahu direksinya karena komisaris tidak ikutdalam tataran teknis.Bahwa Terdakwa tidak tahu persis alamat kantor atau domisili PT.
118 — 35
Sehingga tidak sembarangan pihak lain selain BPK untukmenghitung kerugian Negara.
145 — 137
Sehingga tidak sembarangan pihak lain selain BPK untukmenghitung kerugian Negara.
994 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih lanjut, Para Pemohon juga merujuk keterangan ahli Prof Ehlermannberikut bahwa arti kata mayoritas dalam pasal 27 (a) UndangUndangAntimonopoli yang telah jelas tidak dapat ditafsirkan sembarangan olehpenegak hukum atau hakim, sebagai berikut:37 ..... Thus, majority shares can only be interpreted to mean more than50%.
97 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tatang Sumarna, kontennya tidakmenunjukkan adanya suatu arahan untuk memberatkan dan menyudutkanTerdakwa/pemohon Peninjauan Kembali (PK), makna yang terkandung dalamkalimat tersebut sekedar mengingatkan kepada para saksi bahwamemberikan keterangan yang sembarangan, tidak berdasarkan fakta yangsebenarnya tentu akan berakibat fatal dan buruk bagi diri para saksi. Sebabbisa saja para saksi berubah menjadi Tersangka karena didakwa memberikanketerangan palsu di depan persidangan.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
545 — 203
Intinya saya ikut mengamati saja.Kemudian dijawab SAFRI adalah Ga bener Karantina: maupunDJPT, bahaya kalau sembarangan diloloskan, ntar aku lapor keBapak, gak bener itu Kemudian saya menjawab lagi Kalau bisa inicegah bang, dari Dir Pengawasan dan Penindakan bang, PSDKP,dan kemudian dijawab SAFRI Ok Mir ... Kemudian saya sampaikankembali bahwa Karantina nggak ada niat baik ni bang .. dan dijawaboleh SAFRI Ya udah nanti saya telpon Pak HABRIN, saya udahlapor Bapak ...
2584 — 4268 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENASALAH MENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN UNSUR "MELAWANHUKUM" DARI PASAL 2 AYAT (1) jo PASAL 18 UU No 31 TAHUN1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Bahwa di dalam Judex Facti menentukan "Unsur MelawanHukum" Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,tentunya tidak bisa sembarangan