diterbitkan Tergugat telah secara nyatamerugikan Penggugat secara Materiil karena Penggugat sudah tidak mempunyaipenghasilan lagi untuk menafkai keluarga, padahal anakanak Penggugat masih butuhbiaya untuk sekolah dan kebutuhan hidup seharihari, dan kerugian secara morilbahwa pengabdian Penggugat selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan sampaimendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesiatidak ada artinya lagi, dihadapan masyarakat Penggugat dianggap Pegawai Negeri Sipilyang

satu) orang anak;e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugatrukunrukun saja, dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugatdan Penggugat;e Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi mendapat laporan dari anakTergugat bahwa Penggugat dijemput pakai mobil oleh seorang lakilaki, dimanapada waktu itu Tergugat sedang berada di kantornya;e Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnyadi Cipanas;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

tersebut dari anaknya, bahwa Penggugat dijemput pakai mobil olehseorang lakilaki;e Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tuanyadi Cibeber lebih dari 3 kali, namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat,dan menurut orang tuanya Penggugat ada di luar kota, dan terakhir Penggugatada di Ciamis di neneknya, namun setelah dijemput ke Ciamis, Penggugatsudah pulang ke Bandung, dimana di Bandung Tergugat tidak mengetahuialamatnya;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Berdasarkan ketentuan tersebut, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan ituakan diberhentikan atau tidak atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak denganhormat, haruslah dipertimbangkan faktor faktor yangmendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanmelakukan tindak pidana kejahatan itu serta haruspula dipertimbangkan berat ringannya putusanpengadilan yang dijatuhkan ; 6.

Bahwa Penggugat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Pejaga Sekolah SDN 584Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan SuratKeputusan Walikota Palembang Nomor : 823/118/BKD/2003 pada tanggal 25 Pebruari 2003 (Bukti Phalaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLG50. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan WalikotaPalembang Nomor :821/115/BKD/2004 pada tanggal 3Maret 2004 (Bukti P.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/

Bukti P 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang baru diundangkan Pda Tanggal 7 April 2017 sebagaiturunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara ;Halaman 24 Put.94/G/2018/PTUNMdn15. Bukti P 15 : Fotokopi UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;16.

dalil gugatan Penggugat tidak ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

., akantetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang aktif, dan telah memperoleh izin atasan untuk

angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perbaikan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang

Sari Daulayadalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006, halini Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengakusebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (fotokopi KartuKeluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Pat.G/2016/PA.KAGBahwa, seluruh kata Penggugat dan Tergugat pada permohonanPemohon dirubah dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa, pada alamat tempat tinggal Termohon semula di Jalan PahlawanRevolusi, Apartemen Casablanca East Residence, Nomor 02 PondokBambu, Tower B nomor 21 (B21) Klender Jakarta Timur, menjadi tidakdiketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk kepadaperaturan perundangan yang mengatur Tentang Pegawai Negeri Sipilyang

Kasasi/Tergugat berkepanjangan oleh akibat jawaban surat Termohon Kasasi/Tergugat melaluiKepala Kantor Pos Makassar ke Panwaslu Kota Makassar tanggal 28 Januari 2009 No. 180/Set1/0109 Perihal Klarifikasi caleg Atas Nama Noviar Hamzah, menyampaikan bahwaSaudara Noviar Hamzah adalah pegawai Kantor Pos Makassar dengan pangkat Papos danNomor Induk Pegawai Pos 964234956 adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak tegas olehkarena inti permasalahan adalah Pemohon Kasasi/Penggugat diduga Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas Il Kota Timikauntuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkrach van gewijsde) kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan danCatatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Menyatakan Hak Asuh anak jatuh kepada Tergugat sebagai AyahKandungnya;5.

Harry Mulya Zein14.Bahwa 1 (satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan Dr. H.M. Harry Mulya ZeinMS.i dan stempel dinas, dan 1 (satu) surat pernyataan diteruskan oleh Dr.H.M. Harry Mulya Zein MS.i kepada pejabat yang berwenang sesuaiperaturan perundangundangan melalui saluran hierarkhi, sebagai bahanpenetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri.

Harry Mulya ZeinMS.i yang juga sebagai Penggugat dalam Gugatan ini telah memenuhi danmengikuti semua prosedur dan persyaratan administrasi yang disyaratkanpasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3), dan(4) Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negri SipilYang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah. Dr.

Bahwa benar alasan Terdakwa menjual tanah TNI tersebutkarena Terdakwa melihat tanah tersebut sudah tidak sesuai lagidengan peruntukannya karena sudah dikuasai oleh orangorang sipilyang tidak punya hak tinggal di tanah tersebut serta telah dibangunbeberapa bangunan pemerintah serta gudang yang dibuat bisnis olehorang Cina disamping itu juga untuk membayar pembantu Terdakwayang telah ditiduri oleh suami Terdakwa agar tidak mengadu danbiaya selama mengikuti pendidikan Secapa karena suami berulah lagidengan

Sejak berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tinggal saturumah dikarenakan Pemohon dan Termohon sebagai pegawai negeri sipilyang ditempatkan di daerah yang berbeda. Pemohon bertugas di Sumenepdan Termohon bertugas di Surabaya.3. Dua tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal.A. Selama kurang lebih satu tahun ini, Pemohon dan Termohon tidakpernah lagi bertemu.5.

Nomor 9 Tahun 1975;Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

telah memberlakukanhukum secara surut;Bahwa, Surat Keputusan Walikota Surabaya NomorX.188.45/5290/436.7.6/2010 tanggal 12 oktober 2010 telah mencideraidan tidak menjunjung tinggi asas keadilan, hal ini dapat kita lihat denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 (1) PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL yang jelas menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang

melakukan suatu tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4(empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 huruf b tersebut dijelaskanBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

sebagaipegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (PPtersebut masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UU ASNdan PP pengganti dari PP 32 Tahun 1979 belum terbit)Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.2630/V.3262/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri SipilYang

Dijatuhi Hukuman Pidana, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhihukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.Maka berdasarkan pertimbangan dan analisa pada point 1 sampai 3 tersebutdiatas, disimpulkan bahwa walaupun hanya dihukum pidana kurungandengan masa tahanan singkat, termasuk jumlah kerugiannya

);Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang mutah berupauang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), Pemohonbersedia memberikan mutah berupa 2 (dua) buah sepeda motor merk Yupitertahun xx Nomor Polisi XXdan Xx tahun xx Nomor Polisi XX, dalam hal ini MajelisHakim menilai bahwa tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.00.000,(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah jumlah yang sangat besar dandiluar Kemampuan Pemohon sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa alasanalasan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi mengajukanKeberatan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan perseoranganwarga Negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Pengawai Negeri Sipilyang merupakan ahli waris dari Ibu Marsiyah;Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan anak kandung darilbu Marsiyah dan merupakan ahli waris dari SHM Nomor 64 atas Nama