Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-01-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 26-04-2012
Putusan PA SINGARAJA Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Sgr Tanggal 17 Nopember 2011 — Penggugat vs Tergugat
17 — 7
17 — 7
., akan tetapi tidak berhasilmendamaikan Penggugat dan Tergugat;PAGE * MERGEFORMAT 21Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulumempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yangdiajukannya di Pengadilan Agama Singaraja;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, wajib memperoleh
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Bjr Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
15 — 12
Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 7 dari 21 Put.
Register : 18-04-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 116/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
REASON PARLINDUNGAN
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
95 — 71
REASON PARLINDUNGAN
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
95 — 71
Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 dan poin10 Tergugat jelaskan dasar pertimbangan hukummemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum
VI BadanKepegawaian Negara yang bukan merupakan PeraturanPerundangUndangan dan mengabaikan prosedur yang telahdiatur dalam Peraturan PerundangUndangan (onwetmatige) ;3) bahwa KTUN yang menjadi obyek sengketa ditetapkan tanggal28 Desember 2018 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1Januari 2019 ditetapkan setelah Penggugat kembali aktifbertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak April 2017 hal inibertentangan dengan asas kepastian hukum Pasal 252 PPNo.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mtr Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAUZI Alias OJIK
20 — 15
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAUZI Alias OJIK
20 — 15
oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan; Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa; Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang
Pid.Sus/2019/PN MtrBahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan;Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa;Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang
Register : 10-02-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 08/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 21 April 2011 — H.MARWAN FANSURI,S.Sos,M.M ; MUHAMMAD ZAKI ASLAM,A.P.S.IP.M.Si VS BUPATI MUSI BANYUASIN
67 — 44
67 — 44
Nomor = 13Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural padalampiran III Komisi Kepegawaian Negara dan BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan huruf D Tata KerjaBaperjakat angka 4 huruf ec Usul Pemberhentian dariJabatan Struktural angka 1, Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari Jabatan Struktural yang perilumendapatkan Pertimbangan Baperjakat adalahPemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-10-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Februari 2021 — DENES FREDYKA, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
215 — 102
215 — 102
"TUN.JKTey eyer &> a> yyNyeyOeSs7 Januari 2020 tentang peringanan hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH14, P07, 03 TAHUN 2019 tanggal 28 Februari 2019 dari PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipit menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiif Sebagal Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada DENES FREDY A, SH (Penggugat) yang menurutTergugat sudah sesuai dengan tena peraturan perundangundanganyang
Register : 21-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 31
52 — 31
bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Padt.G/2019/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Putus : 04-04-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/PID/2016 Tanggal 4 April 2016 — FARIZAL bin A. RIVAI, Dk
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.7 K/Pid/2016yang bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan penipuan yang sangatprofesional dan bukan lagi sebagai suatu perbuatan penipuan biasakarena dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bidang yangseyogyanya melayani masyarakat dalam mengurus perizinan karena salahsatu peran Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat, tentunya haltersebut akan memberikan penilaian yang negatif dari masyarakatterhadap aparat
Register : 03-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 347/Pid.B/2019/PN Tjb Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD SIRAT ALIAS SIRAT
100 — 8
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD SIRAT ALIAS SIRAT
100 — 8
Saksisudah berantakan, kemudian Saksi melapor ke Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.1I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Bahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Pkp Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 28
110 — 28
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yangberlaku;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Halaman 3 dari 19 halaman Putusan.Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Pkp.Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat masingmasing datang menghadap kepersidangan.Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sesuai ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 04-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN Parigi Nomor 110/Pid.B/2018/PN PRG Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ANDI JAYA ARYANDI, SH
Terdakwa:
AGUNG M Alias AGUNG
52 — 5
ANDI JAYA ARYANDI, SH
Terdakwa:
AGUNG M Alias AGUNG
52 — 5
M Alias AGUNG dibebani biayaperkara sebesar Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannyadan tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus kembali bekerja dan sebagai tulang punggung dari anak dan isteri;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwamenyatakan tetap
Register : 21-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 58/PDT/2018/PT BJM Tanggal 16 Agustus 2018 — Sugian Noor, SH. M.Si - dkk
lawan
H. Sayed Jafar, SH. -dkk
204 — 91
204 — 91
Bahwa Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenKotabaru yaitu:1.1.Penggugat SUGIAN NOOR.SH.M.SI Pangkat Pembina UtamaMuda IV/C Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danImformasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat KeputusanBupati Kotabaru Nomor: 821.22/001Si.BKD/2015 tanggal 28Januari 2015;1. 2. Penggugat Il Drs.
Register : 18-08-2009 — Putus : 02-11-2009 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA MAJENE Nomor 71/Pdt.G/2009/PA.Mj Tanggal 2 Nopember 2009 — PENGGUGAT - TERGUGAT
17 — 12
17 — 12
Kecamatan Banggae Timur.Kabupaten Majene, dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.Bahwa pada saat pernikahan, pemohon sudah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di RSUD Majene, sementara tergugat masih berstatus tenagakontrak yang mengajar di SDN 54 Rangas Majene dan setelah sekitar satuperkawinan tepatnya tahun 2007 barulah tergugat terangkat sebagai pegawainegeri sipil sehingga penggugat sebagai penanggung dalam daftar gajipenggugat.Bahwa memang betul, antara penggugat dan tergugat tinggal
Putus : 21-05-2014 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Sdk Tanggal 21 Mei 2014 — JUDIMAN SITANGGANG
44 — 5
44 — 5
disamping alasan pokok tersebut, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk dan taat terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimanadalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-09-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pspk Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 19
22 — 19
Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-12-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1111/Pdt.G/2016/PA.Jmb Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telan dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-06-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Bms Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
11 — 2
Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.3. gaji pokok pensiun setiap bulannya sebesar Rp.2.003.700,00 ( Dua juta tiga ribu tujuh ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Pemohon makasecara hukum Pemohon tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya kepada Termohon
Register : 26-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 0069/Pdt.P/2020/PA.DBS Tanggal 2 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
49 — 13
49 — 13
Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.Dbs10.11.12.INTELKAM tanggal 08 Juli 2020, oleh karenanya insyaallah akan menjadiorang tua angkat yang baik dari calon anak angkat tersebutBahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer berpenghasilanRp.2.408.193, (dua juta empat ratus delapan ribu seratus sembilan puluhtiga rupiah), sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp.4.570.516, (empat juta lima ratus tujuh puluh ribulima ratus enam belas Rupiah);Bahwa, Pemohon dan Pemohon
Register : 04-10-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk Tanggal 13 Oktober 2017 — Djabal Nur, Lahir di Tanete, 28 September 1994, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
28 — 19
28 — 19
Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Upload : 15-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 301/Pdt.G/2013/PA.Smn PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Halamandengan UndangUndang nomor: 50 tahun 2009, karena perkawinan Penggugatdan Tergugat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka secara absolut perkaraini merupakan kewenangan Badan Peradilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dinyatakan secara relatif perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa danmengadilinya j 222222 nn nnn nen nn nnn nnn nnn nen n nn nn nen n en nn nen ne neMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang