Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-07-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 49-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 Tanggal 6 Agustus 2015 — HARMANTO PRAKA NRP. 31040155100283
72 — 36
72 — 36
meminjam melaluiTerdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiridari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan)orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000, (enammilyar seratus tiga pulun dua juta rupiah), mantan anggota Yonif403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjamansebesar Rp. 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh jutarupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp.145.000.000, (Sseratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipilyang
Register : 01-10-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-06-2015
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Lpk. Tanggal 16 Februari 2015 — IRMAYANTI, binti MUSO
AGUS DIHARSYAH, bin SUDIRMAN
32 — 21
32 — 21
Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1207280310120008 atas nama Agus Diharsyahyang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, tertanggal3 Oktober 2012 yang ditandatangani Kadis Kependudukan dan Catatan Sipilyang telah dibubuhi meterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P2)..
Register : 05-06-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 29 Juli 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
20 — 25
20 — 25
Penggugat sertaperkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara inimenjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan AgamaTernate ;on Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat
Register : 16-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mna Tanggal 22 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 13
13 — 13
200.000, (dua ratusribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000, (tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini,Majelis Hakim berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan fakta yangterjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkahuntuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-12-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
Namun demikian melepaskan tanggung jawab sebagai saumi justrudinilai tidak adil dan memberikan beban yang tidak mungkin dipikul olehseseorang (Suami) juga tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang semestinya memberikan contoh dan perlindungan terhadap wanita yangnotabenenya merupakan isteri kedua, mempunyai penghasilan tetap dantergolong berekonomi relatif mapan, menurut Majelis adalah cukup terobati jikakepada Tergugat dibebani mutah untuk Penggugat
Register : 11-08-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
H. Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
122 — 57
H. Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
122 — 57
Sehingga merujukpada aturan dimaksud maka sangat jelas dan terangbenderang bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatandan telah diputus oleh pengadilan serta telah memilikikekuatan hukum yang tetap maka pemberhentiannyaterhitung sejak akhir bulan putusan;c.
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 14
110 — 14
Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajid memberikanpertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarkidalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal lamenerima permintaan izin dimaksud";Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan banhwa Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 13-11-2017
Putusan PA DEPOK Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Dpk 84 — 55
NAMAANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yangditandatangani oleh NAMA (Bukti P4.B); 3.
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
222 — 121
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
222 — 121
penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Register : 19-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 060/G/2016/PTUN.SMG Tanggal 7 Desember 2016 — NOVIAN EKO PRASETYO Melawan BUPATI BATANG
126 — 66
126 — 66
Dalam hal ini sungguh tidak patut dan tidaklayak apabila PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adabeban kerja seharihari mengajukan tuntutan untukmendapatkan tambahan penghasilan ;Bahwa demikian pula dalam TERGUGAT menolak PositaPENGGUGAT Angka 3 huruf a sampai dengan i yangmenyatakan sebagai berikutVide Posita Angka 4 huruf b berbunyi : b.
Putus : 23-06-2011 — Upload : 31-03-2012
Putusan PA AMBON Nomor 58/Pdt.G/2011/PA. Ab Tanggal 23 Juni 2011 — Penggugat
Tergugat
70 — 27
70 — 27
Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjangkontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugatdan juga berselingkuh dan bahkan telah = menikah~ denganperempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus initelah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS.LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) = agarPenggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tanggabersama tetapi tidak berhasil ;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
269 — 285
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
269 — 285
Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.
Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.
Putus : 12-08-2009 — Upload : 20-10-2011
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 — - Bambang Eko Sujianto, Serma Pom NRP 71335
76 — 34
76 — 34
Asmaul Kusmiati alis Mia ( Saksi 3), barangbukti sabusabu tersebut dan alat untuk menghisapberupa bong pipet dan korek api gas digunakan untukperkara Saksi 2 dan Saksi 3 yang merupakan warga sipilyang menjadi kewenangan peradilan umum.10.
Asmaul Kusmiati alis Mia ( Saksi 3), barangbukti sabusabu tersebut dan alat untuk menghisapberupa bong pipet dan korek api gas digunakan untukperkara Saksi 2 dan Saksi 3 yang merupakan warga sipilyang menjadi kewenangan peradilan umum.11.
Putus : 08-05-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 72 / Pid.B / 2013 / PN-PMS Tanggal 8 Mei 2013 — ASNI ARNI MANURUNG ALS ASNI ALS MAK SAMUEL
118 — 12
118 — 12
dinas masingmasing, kemudian terdakwa juga membuat surat keterangan untukmendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dengan cara membeli format KP4 untukmasingmasing ke dua belas orang tersebut kemudian mengisinya dan menyuruh kedua belasorang tersebut untuk menandatanganinya, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan Suratperpindahan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil contohsurat perpindahan dari provinsi Sumatera Utara kemudian mengganti nama Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM Tanggal 9 Nopember 2016 — ZAIMUDDIN, S.Ag
BUPATI TABALONG
212 — 130
212 — 130
Bahwa adapun Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat denganhormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini berdasarkanhasil rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yangmempertimbangkan/mengingat usia Penggugat masih muda danmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapatHalaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.diterima bekerja
SuratKeputusan Nomor 821.2/142KEP.SVBKD, tanggal 30 November 2012Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.10.tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, hal ini sudah sesuaidengan Pasal 85 huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu, dan ketika Penggugat menjabat sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong status Pegawai NegeriSipilnya masih melekat pada Penggugat, hal ini dibuktikan bahwayang bersangkutan masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 33/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 16 Juli 2013 — EDY WALUYO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
80 — 28
80 — 28
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil12Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun,Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian PensiunJanda/Dudanya; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang
sebagaipegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun daripegawai negeri sipil pada bulan Juni 2012; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 88
177 — 88
Bukti fotokopi surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Ketua Majelisdiberi kode T.10, tanggal dan paraf;11.Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor 882/55/BUP/ BKPSDMIV/2020 tertanggal O09 Juli 2020 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia atas nama Senam, SE yang dikeluarkan olehBupati Bulungan.
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0179/Pdt.G/2020/PA.Rh Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 5
21 — 5
Pasal 105 huruf (c) KompilasiHukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan(hadhanah), pendidikan dan kesehatan terhadap anakanak tersebutmenjadi tanggungan Tergugat selaku ayah dari anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan tetap disetiap bulan, dihubungkan danmemperhatikan kKemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadapketiga anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf b dan c danPasal 105 Huruf
Register : 08-04-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA PALU Nomor 240/Pdt.G/2015/PA.Pal Tanggal 28 September 2015 — Pemohon Vs Termohon
18 — 10
18 — 10
telah menyampaikankesimpulan secara lisan, masing bertetap pada permohonannya dan gugatanrekonvensi semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2492/Pdt.G/2020/PA.JB Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 3
29 — 3
Nomor 45 tahun 1990perubahan dari PP nomor 10 tahun 1983, tentang izin Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian, dan Pemohon di dalam sidang telahmenyerankan surat izin dari atasan Pemohon yang ditandatangani oleh atasnama Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 688/2020 tanggal 09Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerahsebagaimana bukti surat P.3, disamping itu pula diperkuat dengan bukti suratP.2, yaitu berita acara pemeriksaan dari atasan Pemohon.