Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Halaman 8 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN TjbBahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang

yang ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Gubernur; Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukanpelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidangKepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

dalam prosesPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap PeraturanPemerintah ...Halaman 54 dari63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLKPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( VideBukti T 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguranterlebin dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karenamelakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan; Menimbang bahwa, oleh karena proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

6bulan kepada Pemohon untuk meminta ijin perceraian melalui atasannyasesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi atasan Pemohon tidakada memberikan jawaban terhadap permohonan ijin perceraian dari Pemohondan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resikoakibat bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohonseorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Sipil danmemperoleh kenaikan pangkat dari golongan II/b. menjadigolongan Il/c. serta setelah Penggugat membuktikan prestasikerja, dedikasi dan loyalitas kepada negara, merupakanwujud perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat;29.Bahwa menurut unsurunsur atau katakata yang terkandungdalam Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidakdimaksudkan untuk secara otomatis (sertamerta)memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang

uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 4lembar, dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Rido LesmanaPurba Alias Rido dan selanjutnya Rido Lesmana Purba Alias Rido juga sudahmenyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya narkotikashabu yang diserahkan Rido Lesmana Purba Alias Rido langsung Terdakwamasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;Bahwa pada saat Terdakwa baru membuka pintu depan rumah Terdakwa danTerdakwa terkejut dimana sudah ada beberapa orang yang berpakaian sipilyang

50tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1)dan (2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RepulikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasidinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

terlebih dahulu terhadap Penggugat dan sama sekalitidak ada hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;161718Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo (keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadapPenggugat) jelasjelas bukan merupakan suatu hukuman disiplin sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapimerupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

bukti tersebutmemuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatanPenggugat dan Penggugat mempunyai kedudukan/legal standing dalamperkara a qou;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2 dan P.3) yang diajukanPenggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut membuktikanbahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal sesuai prosedur sebagaiyang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan tentang adanyakewajiban mendapatkan izin bercerai dari atasannya bagi pegawai negeri sipilyang

dengan P7 telah membuktikan bahwaPenggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai aturan kepegawaian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) terutama pada Pasal 3huruf b jo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksadan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang mediasi bahwa Pemohon danTermohon telah mengikuti proses mediasi, akan tetapi gagal / menemui jalanbuntu / tidak berhasil damali;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya, telah diperintahkan untuk melapor kepadaatasannya sejak bulan April 2020, namun yang bersangkutan tidak

Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1=bukti T1) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati segala ketentuan yangterkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak ada satupun ketentuan atau pasal yang mengaturtentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN.SMG.dikutipsebagai berikut :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : Pasal 1 angka 3.Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secaratetap oleh Peyjabat Pembinan Kepegawaianuntuk menduduki jJabatan pemerintahan.

;Bahwa Pasal 90 UU 5/2014 menentukan: Batas usia pensiunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58(lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enampuluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional ;Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan amanah Pasal 90 UU 5/2014,pada 19 Maret 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Mencapai

yang berstatus PNS dengan Jabatan FungsionalPeneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian dilembaga/unit litbang Kementerian dan NonKementerian yangmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Batas UsiaPensiunnya adalah 65 tahun;Dalil Penggugat di atas tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig),karena batas usia pensiun 65 tahun bagi Jabatan Fungsional PenelitiMadya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah RINomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

mengatur mengenaiKewenangan Pemberhentian, yaitu : Presiden dapat mendelegasikankewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama kepada pimpinan lembaga di lembagapemerintah nonkementerian, dalam hal ini yaitu Kepala BKN,sehingga tindakan Tergugat yang memberikan kuasa kepada KepalaBKN melalui Surat Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 tanggal 18Desember 2014, untuk menandatangani surat keputusan penetapanPemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan undangundang ASN, pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah adaputusan pengadilan inkrach wajib diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya masingmasing pada persidangan tanggal 26Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDGJuni 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkarayang

Namun demikian, substansi, semangat,atau ruh norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat, atauruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang selengkapnyaberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan ...dstnya;b. dipidanadengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Rangkapan JayaBaru Kec.Pancoran Mas Kota Depok , sewaktu Terdakwa sedang berjalankaki tibatiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windu Wahyudin,SH, SaksiHarsono, Saksi Aka Muttaqin,SH dan beberapa orang berpakaian sipilyang mengaku dari Polresta Depok yang sedang melaksanakan observasidi Wilayah Pancoran Mas menerima informasi bahwa di JI.

222222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne enn nce n nn nnnneCD) re Sennen nnn nnn nce enn nmnnnnmannnnmananmnmnnmmnmmranmmeimnnimnimm eater(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut pada lajur 1 (Yusri) pada akhir bulantersebut pada lajur 9 (Juli 2018), keputusan ini disertai ucapanterima kasih selama bekerja pada Pemerintah Republik Indone(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10 (1 Agustus 2018)padanya diberikan pensiun pokok sebulan

Majelis Hakim Pengadilan NegeriTabananuntuk menyatakan hukum anak tersebut diatas tunduk danmengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat