., M.SI.namun berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 16 Juni 2016, menyatakanbahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetapmempertahankan dalilnya masingmasing.Bahwa meskipun dalam proses mediasi kedua pihak berperkara tidak terjadiperdamian namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim telahberusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar berdamai dan rukun kembali.namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yangisinya tatap dipertahankan

Bahwa setelah sebulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi disebabkanPemohon belum punya pekerjaan tatap sehingga Pemohon tidak bisamencukupi kebutuhan Rumah Tangganya dan walaupun Termohon sudahbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tetap tidak bisa mencukupikebutuhan rumah tangganya.4.

Ill agar bersedia mengusulkan pencairantunjangan profesi atas nama Pemohon sekalipun tidak memenuhi persyaratanuntuk itu, dan setelah diberikan penjelasan dan buktibukti konkrit tentangPemohon sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan haktersebut antara lain dengan memperlihatkan daftar hadir yang membuktikanPemohon tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh tunjangandimaksud dikarenakan tidak memiliki beban kerja sekurangkurangnya 24 jamtatap muka dan maksimal 40 jam tatap

Guru memiliki beban kerja sekurangkurangnya 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka dalamjangka waktu satu minggu untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan, dankemudian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam PermendikbudNomor 12 Tahun 2017 telah ditegaskan tentukan tujuan penyalurantunjangan profsi guru adalah untuk memberikan penghargaan kepada guruPNSD sebagai tenaga profesional guna mewujudkan tujuan penndidikanNasional dan yang dapat melaksanakan tugas mulia tersebut tentulahhanya

September 2018yang turut ditandatangani Pemohon dan disaksikan Tim BINAP sendiri yangkenyataannya semuanya tetap dilanggar oleh Pemohon; Bahwa jikapun quod noon Pemohon berpendapat Termohon Ill dapatdengan sesuka hati menghalanghalangi Pemohon untuk mendapatkanhaknya berupa penghasilan tambahan yang berasal dari tunjangan profesipadahal Pemohon telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukanuntuk itu termasuk tidak terkecuali syarat mutlak berupa memiliki bebankerja sekurangkurangnya 24 jam tatap

Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan diatassesungguhnya telah ditentukan dengan tegas tentang criteria guru yangmendapatkan tunjangan profesi berupa gaji Sertifikasi guru harus memenuhibeberapa criteria yang diantaranya pada angka 8 yakni guru memiliki bebankerja sekurangkurangnya 24 jam tatap muka atau maksimal 40 jam tatapmuka dalam jangka waktu satu minggu untuk setiap mata pelajaran yangdiajarkan;Bahwa sesungguhnya sejak Pemohon diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil pada tahun 2007 jika harus

Fotokopi Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen halmana pada pasal 35 ayat 2 menyatakan beban kerja gurusebagaimana ayat 1 adalah sekurangkurangnya 24 (dua puluhempat) jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40 (empat puluh)jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, selanjutnya diberi tanda bukti(T27);Halaman 52 dari 62. Putusan Nomor 8/P/FP/2019/PTUNMDN28.

(dua ribu lima ratus rupiah );Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017,Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 732/Pid.B/2016/PN Lig.oleh kami, Tatap U.Situngkir.S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H. , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota

Tatap U.Situngkir.S.H.DtoSyahreza Papelma, S.H., M.H.Panitera Pengganti,DtoMarlinawatiHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 732/Pid.B/2016/PN Lig.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020,oleh kami, Tatap U.

Bonodikun, SH, MH Tatap U. Situngkir, S.HYopi Wijaya, S.HPanitera Pengganti,Nasib Sagala SHHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 517/Pid.B/2020/PN LIg

alasanlainnya adalah karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, sertamenghawatirkan Pemohon kembali lagi ke istri pertamanya yang tinggal diSurabaya;Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggalsejak bulan November 2011 yang lalu, yang hingga sekarang tidak pernah rukunkembali, mereka sama pisah dan kembali ke rumah masingmasing;Bahwa, saksi sebagai menantu pernah menasehati Pemohon dan Termohonsupaya rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karenapemohon tatap

adalah karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, sertamenghawatirkan Pemohon kembali lagi ke istri pertamanya yang tinggal diSurabaya;e Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggalsejak bulan November 2011 yang lalu, yang hingga sekarang tidak pernah rukunkembali, mereka sama pisah dan kembali ke rumah masingmasing;e Bahwa, saksi sebagai menantu pernah menasehati Pemohon dan Termohonsupaya rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karenapemohon tatap

., MH. selaku Ketua Majelis Hakim, TATAP USITUNGKIR, SH. dan DIAN TRIASTUTY, SH. masingmasing selaku HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari RABU, tanggal 29 JULI 2015 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh HELNI ARYADI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, Tanpadihadiri Kuasa Para Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,Dto Dto1 TATAP U SITUNGKIR, SH.

Kaltim Nomor :522/620/KPTS/DKIV/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentangPenetapan Nomor Seri Faktur Angkutan Kayu Olahan An UD.Mandu Sejahtera tahun 2007 ;Tatap terlampir dalam berkas perkara ;Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari JaksaPenuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta telahmenjatuhkan putusan Nomor : 188/Pid.B/2007/PN.Sgt tanggal 12 Juni2008 yang amarnya berbunyi sebagai

2007, dimana PenasihatHukumnya turut menandatangani Berita Acara tersebut ; Bukti T4 berupa Surat Kuasa khusus terhadap Penasihat HukumTerdakwa tertanggal 25 Juni 2007 ; Bukti T5A berupa Risalah Lelang No.012/2007 tanggal 12Pebruari 2007 dengan nilai lelang Rp. 908.263.208,44 ; Bukti T5B berupa Risalah Lelang No.012/2007 tanggal 12Pebruari 2007 dengan nilai lelang Rp. 1.756.402.320,38 ;10 Bukti T6 berupa Berita Kaltim Post hari Sabtu tanggal 25 Agustus2007 tentang Gusti divonis 1 tahun penjara ;Tatap

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 9 januari 2011,mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisahtempat tinggal, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas,sedangkan Pemohon masih tatap tinggal dirumahOrang tua Pemohon sampai dengan sekarang sudahberjalan lebih kurang 15 ( lima belas)Fahl fh we eee ose soe soe See eee Bee eS Sees Se.

Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tatap.DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi .2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.,000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)3.

istri, anak, wali nikah dan pihaklain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada PengadilanAgama/Mahkamah Syariayah dalam wilayah hukum Pemohon bertempattinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dankepentingan yang jelas dan konkrit;Menimbang, bahwa menikah melalui video call belum ada aturan yangpasti dalam mengatur hal tersebut, dan majlis hakim berpendapat bahwamenikah secara online atau video call dianggap tidak sah karena akad nikah ituharus satu forum tatap

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017,oleh kami, Tatap Situngkir.S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H. , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Tatap Urasima Situngkir.S.H.DtoSyahreza Papelma, S.H., M.H.Panitera Pengganti,DtoBoy Hendra Kusuma, S.H.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 726/Pid.B/2016/PN Lig.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, ( lima ribu rupiah )Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017,oleh kami, Tatap Situngkir.S.H., sebagai Hakim Ketua , Syahreza Papelma,S.H., M.H. , Hendri Agustian, S.H., M.Hum masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 5 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota

Tatap Situngkir.S.H.Hendri Agustian, S.H., M.HumPanitera Pengganti,Alkautsari Dewi Adha, A.MdHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2017/PN Lig

hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah padatanggal 14 April 2006 di Kecamatan Tanambulawa, Kabupaten Sigi dirumah saksi;o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,namun pada tahun 2013 rumah tangga keduanya mulai goyahsehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempatkediaman bersama adalah Tergugat;Hal 7 dari 17 hal, Put.No.0003/Pdt.G/2016/PA Del.oOBahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggaladalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tatap

adalahPaman Penggugat;Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah padatanggal 14 April 2006 di Kecamatan Tanambulawa, Kabupaten Sigi dirumah orang tua Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,namun pada tahun 2013 rumah tangga keduanya mulai goyahsehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempatkediaman bersama adalah Tergugat;Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggaladalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tatap

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020,oleh kami, Tatap U.Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H. , Yopy Wijaya, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Tatap U.Situngkir, S.H.Yopy Wijaya, S.H.Panitera Pengganti,MARLINAWATIHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2020/PN LigHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2020/PN Lig

Hal. 1 dari 6 hal.dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri(bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan meskipun tidak bertengkar secara tatap muka karena saatPenggugat bekerja di luar negeri / Taiwan, Tergugat menjalin hubungandengan wanita lain bahkan wanita lain tersebut hingga melahirkan

Pasal 5 ayat (1) Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman PelaksanaanKampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut diatas, bersama dengan istrinya (KHUSNUL KHOTIMAB) telahmelakukan salah satu bentuk kampanye tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13PKPU Nomor 01 Tahun 2013, yaitu melalui metode kampanye tatap muka dengan calonpemilih dari rumah

Tegal.Bahwa terdakwa melakukan kampanye tertutup dalam bentuk tatap muka yaitu mendatangi rumahrumah warga di Ds.Tembok luwung Rt 02/01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk meminta dukungan agar pada saat hari pencoblosan pemiluyaitu tanggal 9 April 2014 memilih sdr.

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan tanggal 5 April 2014.Bahwa berdasarkan Pasal UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkanvisi,misi dan program peserta pemilu.Bahwa berdasarkan Pasal 82 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwaKampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap

sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum(selanjutnya disingkat PKPU) Nomor: 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman PelaksanaanKampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa yangdimaksud dengan Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan parapemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lain.Menurut ketentuan Pasal 13 PKPU Nomor 01 Tahun 2013, Kampanye Pemiludapat dilakukan melalui:a Pertemuan terbatas;b Pertemuan tatap

Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tatap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ;DALAM REKONPENSI .1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian gajinya kepada Pengugat Rekonpensi dengan cara memotong langsung pada bendahara gaji PT. Gapura Angkasa ;3.

Memerintahkan kepada para pihak untukmendaftarkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tatap pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasardalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ;1. Mengabulkan gugatanPenggugat Rekonpensi untuksebagian;2. Menghukum TergugatRekonpensi untukmenyerahkan setengahbagian gajinya kepadaPengugat Rekonpensidengan cara memotonglangsung pada bendaharagaji PT. Gapura Angkasa ;3.

Pertemuan tatap muka.3). Penyebaran bahan Kampanye.4). Pemasangan Alat peraga Kampanye (AKP).5). Media Sosial.6). Iklan Media Cetak, Media Eletronik, dan Media dalam jaringan.7). Rapat Umum.8). Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.9). Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye pemiluyang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuanperaturan perundangundanganBahwa benar Sejak tanggal 20 September 2019 KPU Kab. GorontaloUtara menetapkan Sdra.

muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilaikewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan denganPeraturan KPU.Ahli menjelaskan metode kampanye pemilu yakni.Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 UU Pemiludapat dilakukan melalui:a. pertemuan terbatas;b. pertemuan tatap muka;c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;d. pemasangan alat peraga di tempat umum;e. media sosial;f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;g. rapat umum;h. debat Pasangan

menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli dibidangPidana; Bahwa spanduk yang berisikan program terdakwa EFENDI DALI, SHbukan merupakan pelanggaran kampanye sebagaimana larangandalam pasal 280 ayat 1 huruf J; Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) hurufj tersebut hanya berlaku dalam metode kampanye dalam Pasal267 UndangUndang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaknidalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap

Yangdimaksud dengan materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barangbarang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera,topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biayatranspor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye padapertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiahlainnya berdasarkan nilai Kewajaran dan kemahalan suatu daerah yangditetapkan dengan Peraturan KPU.Menimbang, bahwa unsur Menjanjikan atau memberikan

:Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnyaberasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan danmemberikan untuk memengaruhi Pemilih.Yang dimaksud dengan "materi lainnya tidak termasuk meliputi pemberianbarangbarang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus,bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum pesertakampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahankampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarA Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah); ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016,oleh kami, Tatap Situngkir.S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H.

Tatap Situngkir.S.H.DtoSyahreza Papelma, S.H., M.H.Panitera Pengganti,DtoHamidHalaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 690/Pid.B/2016/PN Lig.