Ditemukan 4877 data
137 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp708.424.204,00 dan Pajak Masukansebesar Rp12.773.001.888,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85459/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1998/WPJ.07/2015 tanggal 24 Juni2015
131 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
133 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
117 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
93 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
134 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp268.897.418LainLain (Kompensasi bulan lalu) Rp 268.897.418 Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp(268.897.418) Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya Rp Jumlah PPN yang lebih bayar Rp(268.897.418)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119260.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunhnya
326 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Sunardjo Hadipranoto
Termohon:
BUNGA HARNYATA
98 — 77
sebagaimanaketentuan Pasal 463 KUHPerdata, dengan demikian terhadap AdikKandung Pemohon yaitu Bunga Harnyata telah dapat dinyatakan tidak hadir(afwezigheid), sehingga terhadap petitum angka 3 Pemohon dinyatakanuntuk dikabulkan; Namun terhadap petitum ke 2 Pemohon tersebutdianggap telah turut pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan padapetitum angka 3, maka Hakim akan memperbaiki petitum Pemohonsebagaimana amar penetapan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkanuntuk selurunhnya
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk seluruhnya; Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayar ganti kKerugian materil sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PenggugatRekonvensi/T ergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak selurunhnya
125 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1851/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00993/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13 Desember2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00040/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP :
129 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 September 2016 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
359 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
396 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2593/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000608.11/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01030/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Desember2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
43 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabuHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 837 K/PID.SUS/2017sabu dengan berat netto 0,0181 gram di dalam bungkus kertas tissuedan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabusabu dengan beratnetto 0,0153 gram, sehingga total berat netto selurunhnya 0,0334 gram(sisa hasil pemeriksaan laboratorium) agar dirampas untukdimusnahkan;8.
lanjutan, evaluasipsikologis, wawancara motivational, konseling dan pemeriksaanpsikiatri;Sehingga dengan demikian pengakuan Terdakwa Mianda Amalia alias Miabinti Mulyanto yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik bening yang berisi sabusabu yang dibungkus dengan kertastissue dengan berat netto 0,0303 gram dan 1 (satu) bungkus plastikbening berisi sabusabu dengan berat netto 0,0295 gram, sehingga totalberat netto selurunhnya
DARUSSAMAN
18 — 10
yangdikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukumsehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3560/B/PK/Pjk/2019untuk mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00015/207/12/093/16 tanggal 19 Januari2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 13 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan
116 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 September 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
IWAN SETIAWAN
20 — 4
61/Pdt.P/2021/PN Jmbtersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Jambi harus membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon dan berdasarkanpertimbangkan tersebut petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikansebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan(volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka berkaitan dengan biayabiayapermohonan ini selurunhnya