Ditemukan 5816 data
211 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dankawankawan/para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jenderal Sudirman Kav 21 Jakarta dan Block 2 First CityComplex 1st Floor # 8 21 Batam Center berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Desember 2011 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VII/PemohonKeberatan VIl/Terlapor ;Il. Il. PT.
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
793 — 457
BINA MUTU SEJAHTERA, Perseroan Terbatas yang berdomisili di JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, JEFRI PAMANDA A.SIMBOLON, SH, Advokat pada Firma Hukum JEFRI PAMANDA &PARTNERS, yang ,beralamat di JIn. Letjend Suprapto, Ruko Mega GrosirCempaka Mas, Blok J nomor 16, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWAN :1. FX BAMBANG TRI MARGONO, berdomisili di JIn.
107 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.Samssuri (Ketua), Ir, Firma (Sekretri) dan Ir. Wahyudi, Sarno,S.Sos., SIP., Usep Kertapati, Drs. Edy Hermawan, H.M. Gunawan,masingmasing sebagai anggota (Surat Keputusan Nomor 14/2005tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub BidangPengadaan Komponen Lepas dan Kegiatan Belanja Langsung (FixCost) Dinas PJU & SJU DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005);b.
49 — 21
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
91 — 75
., kesemuanyaadalah Advokat yang berkantor pada Kantor FIRMA HUKUMM.RAZALI SIREGAR & REKAN, yang beralamat di JalanBoulevard Raya Ruko Arcade Blok B No. 12 Kota Depok,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3173/SK/FHMRS/XI/2017, tanggal 30 Nopember 2017, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depoktanggal 8 Desember 2017 dengan Nomor Reg268/SK/Pdt/2017/PN.Dpk, untuk selanjutnya di sebut sebagaiTerbanding, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding dan Terbanding II, semula sebagai
119 — 26
., AdvokatPERADI dari Firma Hukum M.A LAWFIRM yang beralamat kantor di Jalan.Letkol Iskandar No. 630 Palembang. Oleh karena surat kuasa tersebut telahmemenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI(untuk selanjutnya cukup disebut SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1994 jo.
39 — 17
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini adalah bernama : APRITATAAls IBU RISKA Binti SANTEP selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan
56 — 12
bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang~menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atautermasuk Korporasi;Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kataBarang Siapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak, Adapun yang berbadan hukum = misalnya Perseroanterbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidakberbadan hukum, misalnya Firma
37 — 10
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahhalaman 60 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdndengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
72 — 273
Adapun yang berbadan hukummisalnya : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi, sedangkan korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), UsahaDagang ataupun Perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau Partai Politik,Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya ;Menimbang, bahwa berdasarkan peritmbangan hukum tersebut di atas, makapengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), menurut MajelisHakim memiliki sifat
69 — 31
Adapun yang berbentukbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yangbukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
75 — 70
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Oagang(UO) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
78 — 29
Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) CV Jaffa Teknik Konsultan; --------------------------------------------------------------------------------------24. 11 (sebelas) lembar Foto Copy Akta Notaris No 4 tanggal 1 Oktober 2009 , Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar CV Jaffa Teknik , Notaris LISA PURNAWATI NENTO,SH; -----------------------------------------------25. 9 (sembilan) lembar Foto Copy Akta Notaris Nomor 17 tanggal 14 Januari 2009, Pendirian Perseroan Komanditer Dibawah Firma
I(satu) lembar Foto Copy Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) CV Jaffa TeknikKonsultan; +22 2 nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn nen nnn ne24. 11 (sebelas) Ilembar Foto Copy Akta Notaris No 4 tanggal 1 Oktober 2009 ,Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar CV Jaffa Teknik ,Notaris LISA PURNAWATI NENTO,SH,; 25. 9 (sembilan) lembar Foto Copy Akta Notaris Nomor 17 tanggal 14 Januari 2009,Pendirian Perseroan Komanditer Dibawah Firma (Comanditaire Vennootschap)CV Jaffa Teknik, Notaris LISA PURNAMAWATI
322 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pura ;10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JAEXT/V/02tanggal 25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis AndAssociate kepada Dudung Syarifuddin, Direktur UtamaYKKBI mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000tentang jual beli peralatan pembuat bahan baku kertas uangantara PT. Pura Binaka Mandiri dan PT.
Pura ;10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JAEXT/V/02 tanggal 25Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associate kepadaDudung Syarifuddin, Direktur Utama YKKBI mengenai PerjanjianJual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual beli peralatan pembuatbahan baku kertas uang antara PT.
Pura ;10 (lembar) Legal Opinion Nomor : 072/JAEXT/V/02 tanggal25 Mei 2002 yang berasal dari Firma Janis And Associatekepada Dudung Syarifuddin, Direktur Utama YKKBI mengenaiPerjanjian Jual Beli tanggal 24 April 2000 tentang jual belliperalatan pembuat bahan baku kertas uang antara PT. PuraBinaka Mandiri dan PT.
62 — 14
Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
1.SITTI HASRAH, Bsc
2.AKBAR ACHMAD, SE
107 — 43
Adapun yangberbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau MaskapaiAndel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukummisalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atauperkumpulan lainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.( Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 17);Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan diatas, bila dihnubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
H. DEDI WAHYUDI, S.Sos ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI.
349 — 215
., M.H darikantor hukum Firma Hukum Semar berkantor di , Jl.
240 — 112
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 58Nomor 31 Tahun 1999 tentang
64 — 41
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
848 — 764
lahir dari perjanjian;) Adanya kewajiban untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan;) Persekutuan didirikan untuk mencari keuntungan;) Keuntungan diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaanharta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, dankeahlian yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam persekutuan;dane) Pembagian keuntungan secara bersama.Hal ini sejalan dengan doktrin dari Gunawan Widjaja dalam bukunya Seria0 F&FAspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma