Saksi ANDI RIYAN ARIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untukdiperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksidalam BAP Penyidik sudah benar semuaBahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai Kepala Seksi Hubungan antarlembaga, Partai Politik, Organisasi Massa dan Lembaga

Bagus tidak menandatangani bukti sewa kendaraan karena saksisudah kenal dekat dengan Terdakwa;Bahwa pada waktu menyewa kendaraan tersebut Terdakwa dan Sdr.Bagus mengatakan kendaraan tersebut untuk mengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Terdakwa membawabarangbarang konveksi berupa kaos partai;Bahwa saksi mau menyerahkan ketujuh unit mobil kepada Terdakwadan Sdr.

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai

No.2214 K/PID.SUS/20142a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00c Belanja Bantuan Organisasi Sosial KemasyarakatanLainnya Rp25.593.635.050,00Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaanpengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalamAPBD selain harus berpedoman pada ketentuanketentuan umum tentangpengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja BantuanSosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesarRp32.907.135.050,00 dengan rincian :a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00;b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00;c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan LainnyaRp25.593.635.050,00;Belanja bantuan Sosial Partai

Bahwa tugas Saksi adalah melayani penjualan ke konsumen, mengawasikaryawan toko, menilai barang yang akan ditukar tambah, dan terkadangmenyetor uang ke Bank BCA, jika pemilik, TIO PETRUS KRISTIANTO,berhalangan;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya Saksi membeli HP(handphone) merk NOKIA dan sedikit merk baru;Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa TIO PETRUS KRISTIANTO membelihp ;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya TIO PETRUS KRISTIANTOberjualan merk NOKIA;Bahwa pelanggan terdiri dari eceran atau countercounter/partai

);Bahwa pembayaran countercounter/partai, umumnya dengan membawabilyet giro/kas, tetapi ada juga yang transfer.

Borobudur ada toko Supercell yang merupakan patunganusaha dengan pihak lain dengan system bagi hasil yang didirikan sekitartahun 2009;Bahwa tugas Saksi. adalah :a) Mengadministrasikan hutang piutang toko SEGA GROSIR,b) Mengadministrasikan pembayaran yang diterima (transaksi kredit)dari pihak SEGA GROSIR dari pembeli partai (tokotoko pengecer).Dalam arti memberi tanda/penulisan (nama, tanggal, dan nomornota/surat jalan) pada data transaksi yang tertulis di buku tabungandan rekening koran, danc) Mengadministrasikan

lain atausuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perobuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

Rezekisebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),dan ada dilakukanpemotongan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) untukbiaya pengurusan agar Gapoktan Sumber Rezeki mendapat danabantuan BLM PUAP Tahun 2012;Bahwa pemotongan tersebut adalah hasil musyawarah denganpengurus dan anggota Gapoktan, akan tetapi berita acaraMusyawarah tidak dubuat;Bahwa Hasil musyawarah saat itu adalah apabila Gapoktan SumberRezeki Menerima Bantuan BLM PUAP pada tahun 2012 akandiserahkan 30 % kepada salah satu Anggota Partai

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000.untuk diberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara YangBersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000. untukdiberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBNTahun Anggaran 2012.

(tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan ke Partai Politikadalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur didalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 01 Februari 2012tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan olehTerdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluhjuta rupiah) yang saat ini

barang yangmengakibatkan barang hancur, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa setelah Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal KomiteBangkit Indonesia dan selaku Ketua Dewan Tani Indonesia serta selakuPenanggung Jawab aksi unjuk rasa yang menyiapkan biaya dan Logistik Aksiunjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai

No. 2197 K/Pid/2009Bangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDIP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada Pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikkannya harga BahanBakar Minyak (BBM). Pada kesempatan pertemuan tersebut Terdakwabersamasama dengan anggota FRM meminta kepada anggota Fraksi PKBdan PDIP agar konsisten menggunakan Hak Angketnya.

No. 2197 K/Pid/2009Aksi unjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDFP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikannya harga BahanBakar Minyak (BBM).

barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkandari kKeputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangandi Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6,disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai

barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO:(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerimabarang;(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang PeraturanPergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB IIPasal 6, disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partal barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai

Ayat (2), ditetapkan Jumlah, berat, jenis kualitas daripartai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat,jenis kualitas dari partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO. Ayat(3) ditetapkan bahwa Peralihan tanggungjawab atas barang yangdiserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada Pihakyang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikandengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh KepalaGudang dan Pihak yang menerima barang.

GD1Mmerupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti TimbangPenerimaan Barang untuk suatu partai barang; (b). Dokumen inidibuat pada akhir penerimaan dalam satu hari untuk suatu partalbarang untuk suatu partai barang; (c). Dokumen ini digunakansebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbunan (GD2M).Khusus untuk penerimaan barang yang berasal dari PengadaanDalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitanSurat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre atau Sibdivre atauKakansilog; (d).

Rochani percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwatersebut ; Bahwa setelah itu ketika saksi bertemu dengan terdakwa pada acara partai politik saksisempat menanyakan kepada terdakwa tentang kelanjutan pembicaraan PNS denganRochani dan saat itu terdakwa menjawab wis beres dititipno aku ; Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Rochani bahwa dalam menitipkan anaknya kepadaterdakwa agar bisa diterima pada perekrutan PNS telah membayar sebanyak Rp.120.000.000, ; Bahwa sampai saat ini anak dari Sdr.

Tergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembalimengumpulkan para petani yang berasal dari 2 (dua) dusun yaitu DusunDurenan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang dan Dusun Balerejosebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, dan meminta para petani untukpindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu di Dusun Tegalrejodengan ancaman apabila para petani tidak mau/menolak untuk dipindahkanmaka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTIl) atauanggota Partai Komunis Indonesia

fakta, justru Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagaisuami Penggugat, bahwa Tergugat tidak ada memiliki sifat temperamental,emosional, egois dan tidak pernah menyakiti sebagaimana tuduhan Penggugat,sebaliknya Penggugatlah yang selalu mempermalukan Tergugat didepankaryawan dan temanteman Tergugat di kantor Tergugat, bahwa Tergugat tidakpernah mengekang dan tidak mengizinkan Penggugat berhubungan denganorang lain maupun keluarga Penggugat, sebaliknya Tergugat mengizinkanPenggugat berkarir di Partai

Kdimencoba memediasikan pengadaan buku tersebut kepada rekan partai yaituPartai Indonesia Kerja yang saksi Ketuai pada tingkat Daerah yang diantaranyaadalah Kab. Wakatobi, Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Kolaka Utara, Kab.Buton Utara, Kab. Kolaka, termasuk kepada pengurus partai. Dan saat itudirespon oleh saksi ANSAR sebagai Bendahara partai, namun yang berhasildikerjakan pengadaannya di Kab. Wakatobi, sehingga CV. JABAL ROHMATmengadakan buku melalui saksi ANSAR selaku Direktur CV.

PUTRI MONAPA;Bahwa saksi kenal dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN yangmerupakan kader Partai Indonesia Kerja yang saksi Ketuai di tingkat DaerahProv. Sultra, yang mana saksi ANSAR sebagai Bendahara partai sedangkansaksi RAMADHAN sebagai kader biasa namun saksi tidak ada hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;Bahwa sehingga CV. JABAL ROHMAT dapat mengerjakan pengadaan buku diKab.

KdiBahwa awalnya saksi menyampaikan dalam rapat partai terkait dengan adanyapenerbit yang akan mengadakan buku di Prov. Sultra terkait adanya dana DAKdari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

LATIF MAKKA, karena saksisatu partai dengan saksi H. LATIF MAKKA yakni Partai Indonesia Kerja;Bahwa pada saat itu saksi setelah dipanggil oleh saksi H. LATIF MAKKA yangyang menginformasikan bahwa Dana BOP PAUD sudah mau turun dan saksi H.LATIF MAKKA sudah pegang brosur dari CV.

TATANG SURATIS, karena saksi kenal dengan saksi Drs.TATANG SURATIS. selaku Sekjen Partai Golkar yang pada saat ituberada di kantor Partai Golkar Kota Bandung saksi datang ke kantor danHalaman 86 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.menemui saksi Drs. TATANG SURATIS karena mau meminjam uangsecara pribadi kepada saksi Drs.

TATANG SURATIS masih menjadiKetua Partai Kecamatan tahun 1997, samasama aktif di bidang politikdan satu partai yaitu Partai Golkar ;Bahwa selama saksi menjadi anggota KSU Bina Mandiri Warga tidakpernah mengikuti atau menghadiri Rapat Anggota Tahunan dansepengetahuan saksi RAT KSU BMW tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan di depan persidangan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;18.Drs. H.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebihdari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yangHalaman 13 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 298 K/TUN/2013.1414berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salahseorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untukmelaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.Bahwa Tergugat II sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD pun hanyamempunyai tugas yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 41 ayat(1) huruf a sampai dengan huruf k, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun2010, tugas mana harus pula dilakukan secara kolektif dan kolegial, bukansendiri

yang langsung atau tidaklangsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karenapertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasiatau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliruterhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentukundangundang, sosialisasi dengan para pembela atau pembelaprospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatupembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginanpemerintah atau partai

Asli Keputusan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, apabilaapabila calon Kepala Desa tidak lagi menjadi pengurus partai politikpada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitiapemilinan.k. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang.. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.m.Foto Copy ljazah/ STTB sekolah terakhir dan Foto Copy ljazah/ STTBsebelumnya yang sudah dilegalisir.n.

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisihnan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangsecara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala Desa dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisinan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangHalaman4Odari59 PutusanGugatan Nomor33/Pat.G/2019/PN Dglpara KM HAI HAf II secara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala

Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa surat kuasa dariPemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh oleh terdakwa sesuai dengan yangdisetujui dalam proposal,seperti pengakuan saksi Riva Rusadi,saksi Fitri;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun1512009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tanda terima tidak ditanda tangani oleh penerimabantuan Sosial,serta dana nya tidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal );e Bahwa benar dana yang disalahgunakan terdakwa merupakandana Bantuan Sosial Penggunaan dana Bantuan Sosial yangdianggarkan dan diatur dalam APBD Tahun 2009 dan Tahun2010 serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ribu rupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan danaBantuan Sosial pada tahun Anggaran 2009 dan TahunHim 157 Putusan Tipikor No15/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Anggaran 2010 dalam DIPA Kabupaten Solok dianggarkanbantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diaturdalam Peraturan Bupati Solok No.13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

sebagai berikut;167e bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurus organisasikemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya oleh mereka,akan tetapipencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

danMengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikanlingkungan hidup.Bahwa selain kewajiban tersebut diatas, Kepala desa juga mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati /Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BadanPermusyawaratan Desa serta menginformasikan laporan penyelenggaraanpemerintahan desa kepada masyarakat.Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :menjadi pengurus partai

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :g.h.menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;Melakukan kolusi, korupsi dan

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :Menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;f.