M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TUIN Alias TOBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUIN Alias TOBIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Batu Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam PasalHalaman 24 dari 24 Putusan Nomor 516Pid.Sus/2020/PN MIig98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :1.

Batu Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:6.

Batu Kota Batu karena Terdakwa tanpa ijin telahmengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol yang berisi +1.000 (seribu) butir Pil Logo Y kepada Sdr. Fadhillah Mauludhin Iqbal;Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci perlengkapan dapurbersama teman Terdakwa bernama Achmad Subekti Alias Mamad yang saatitu sedang tidur di kamar Terdakwa;Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual pil Berlogo Y kepada Sadr.

Batu Kota Batu karena Terdakwa tanpa ijin telahmengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol yang berisi +1.000 (seribu) butir Pil Logo Y kepada Sdr. Fadhillah Mauludhin Iqbal; Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci perlengkapan dapurbersama teman Terdakwa bernama Achmad Subekti Alias Mamad yang saatitu sedang tidur di kamar Terdakwa;Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 516Pid.Sus/2020/PN MIigBahwa Terdakwa mengedarkan/menjual pil Berlogo Y kepada Sadr.

Batu Kota Batu karena Terdakwatanpa ijin telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa 1 (Satu)botol yang berisi + 1.000 (Seribu) butir Pil Logo Y kepada Sdr. FadhillahMauludhin Iqbal;. Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci perlengkapan dapurbersama teman Terdakwa bernama Achmad Subekti Alias Mamad yangsaat itu sedang tidur di kamar Terdakwa;.

Menyatakan Terdakwa VIQI DITA PERAMANA Als VIKEL Bin POYO FENDER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU;2.

Menyatakan terdakwa VIQI DITA PERAMANA Als VIKEL Bin POYOFENDER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atauKemanfaatan, dan Mutu, sebagaimana diatur dalam pasal. 196 jo. pasal. 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua.2.

(2) KUHAP Pengadilan Negeriyang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, DenganHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Who.sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

berwenangmengadili sebagaimana ketentuan pasal. 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeriyang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.

Tentang unsur Yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa apayang diperobuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya serta diinsyafi.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKI PSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO dengan pidana penjara selama

Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg tanggal 27 Maret2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SANMUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :KESATUBahwa terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SAN MUHARJO padahari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat didepan Alfamart SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPurbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1), bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa, bukti Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoriumPOLRI dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian,diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul21.00 WIB di depan Alfamart

sediaan farmasi berupa 180 (seratus delapan puluh) butir Tramadol HCldalam 18 (delapan belas) strip alumunium foil yang akan dijual kepada sdrJIMMY (DPO) merupakan suatu perbuatan Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKIPSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg2.

setelah mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanyatersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi

mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanya tersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi

dari menjual sabu,digunakan untuk kebutuhan seharihari;e Bahwa, untuk berkomunikasi dengan penjual sabu dari Banjarbaru,dengan AGUS maupun dengan Hasan terkait jual beli sabu,Terdakwa menggunakan handphone;e Bahwa, selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sabutersebut untuk bersenangsenang;e Bahwa, Terdakwa mengetahui memiliki dan menjual sabu adalahperbuatan yang dilarang undangundang dan dapat dipenjara;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi

Dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatasmaka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan

,menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataumenggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 23Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,diketahui bahwa Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai peneliti lembagailmu

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Dinas Kesehatan Kab.Pangkep dari Tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, sertaalatalat kesehatan termasuk kosmetik dan obat tradisional.Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin dari Dinas KesehatanKab.

AKBARbersama dengan terdakwa JAYA membawa / menguasai dan mengedarkanobat atau sediaan farmasi tanpa jijin edar dan tanpa keahlian dibidangkefarmasian.Bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan / produksi termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokterserta pengembangan obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan (hanya apoteker) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Khasiat

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur unsur tersebut adalahsebagai berikut :Ad.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak menentukan definisi setiap orang, namun Majelis HakimHalaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj.

(Kesehatan)(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperolehfakta

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj. (Kesehatan)okdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam dakwaan kesatu;.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Jumri bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan Kedua ;2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Supian als. Amang lyan binH.

Yani RT. 18, RW.04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Lautatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), berupa 5760 (limaribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextromethorphan yang tidak memiliki ijinedar,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikute

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratanHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/20 16/PN. Pltkeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

98 ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.

Jumri telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar; 2.

Menyatakan terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah melakukan tindak pidana Tanpahak mengedarkan obat keras (sediaan farmasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UUNo.36/2009 surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF selama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;3. Membayar denda Rp.500.000, (lima ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;4.

Lemahputro, Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo atau setidaktidaknyaapda tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu (tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang

Sidoarjo atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 91) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar) dengan caracara sebagai berikut :Awalnya terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 19.00 wibbertemu sdr Sony

baikdalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupun terdakwa, penangkapanterhadap terdakwa dilakukan karena terdakwa kedapatan membawa pil jenis double L dalam sakucelana bagian belakang yang diperoleh dari membeli pada sdr Soni dan menurut keteranganterdakwa bahwa pil itu akan dijual lagi kepada sesama pengamen, oleh karena itu Majelisberpendapat unsur sengaja mengedarkan telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa apa yang dimaksud sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memilikiijin edar;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADISANJAYA bin YUSUF dengan pidana penjara selama : 1 (satu)tahun dan denda Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.

bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwaSebagai berikut :KESATUBahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

memproduksi atau Mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diaturdalam pasal 197 Yo. 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan danselanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa BUDI LISTYONO bin SUMADI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESEHATAN,yakni Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi

(2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan, Maka Majelis hakim akan memilih salah satu daridakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanKesatu Penuntut Umum yakni pasal 197 Yo pasal 106 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar; Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsure dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarini, Majelis Hakim memperhatikan dari keterangan saksi saksi yaitu saksi M. ArifNugroho dan Dra.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

   dipersidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwaPenuntut Umum dengan surat dakwaan yang diSusun secarasubsidairitas sebagai berikut :PERTAMA: Bahwa terdakwa YAHYA Bin AHMADI, pada hari Minggu tanggal 13Mei 2018 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan termasuk DusunGebang Desa Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, atausetidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

   Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI bersalah melakukantindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau/alat kesehatann yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanaPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA Bin AHMADIdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesarRp 1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan;3.

   Memproduksi atau mengedarkan~ sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

   dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar" telah terpenuhipula ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalamdakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi danMajelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orangyang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum tersebut, maka terdakwa, harus dinyatakan

   Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAHYA Bin AHMADI, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah);3.

Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembelian sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikiSurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.ATAUKEDUA

Bahwa terdakwa mengakui terhadap kepemilikan sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikisurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN. Bil(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin kKhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keteranganterdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yangdigunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukandan pula terdakwa bukan' petugaS yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda

yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakanpetugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeliShabushabu) bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untukmenyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwamenjual

Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMA WIDYANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMAWIDYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Ayat(2) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum;2.

Saksi DONI HENDRI, SSi Apt bin NURMATIAS : (Ahli)Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga atau pekerjaan;Bahwa sekarang ahli bekerja sebagai Staff Farmasi di DinasKesehatan Kab.

Brebes sejak Maret 2010 sampai sekarang;Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan untukmemberikan keterangan mengenai peredaran tindak pidana obatHeximer;Bahwa obat Heximer adalah obat sediaan farmasi atau termasuk obatkesehatan, obat heximer ergolong obat keras, prosedur peredarannyaharus melalui apotek karena termasuk obat keras tidak bolehdiperjual belikan selain di apotek dan harus dengan resep doktertidak boleh diperjualbelikan oleh perorangan;Bahwa kegunaan obat heximer untuk

Apakah obat Heximer tersebut dilarang atau tidakdiperjual belikan secara umum akan dipertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa obat farmasi atau obat kesehatan terdiridari Narkotika, Psikotrofika, obat keras, obat bebas terbatas danobat bebas.

Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMAWIDYANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDO MANIKOME alias NALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Mapanget Kota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa danmengadili, mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar dan tidak selesainya perbuatan itu bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan perbuatan atau caracara sebagaiberikut: Berawal ketika tim Opsnal DF Dit ResNarkoba Polda Sulut mendapatinformasi

Kepala SeksiPengujian Kimia Balai Besar POM di Manado dengan kesimpulan Sampeltersebut benar mengandung Trihexyphenidyl dan mengandung Tramadol HClyang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obatobat Tertentu; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap setelah menerima barang pesananberupa 1000 (seribu) butir yang diduga obat keras jenis Trihexyphenidyl dan50(lima puluh) butir yang diduga obat keras jenis Tramadol, pada saat ituTerdakwa tidak memiliki izin edar untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Mapanget Kota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa danmengadili, mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mndmengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutudan tidak selesainya perbuatan itu bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, yang dilakukan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankemanfaatan, khasiat atau Kemanfaatan dan mutu;3. Mencoba melakukan kejahatan dan tidak selesainya perbuatan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa REYNALDO MANIKOME alias NALDO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar danPersyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalamdakwaan Kesatu;2.

Menyatakan Anak ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda yang beralamat di Jalan Panjaitan Komplek Indo Vice Blok A Nomor A20, kota Samarinda selama 6 (enam) bulan;3.

Menyatakan Anak Bermasalah Hukum ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sebagaimanadakwaan ke satu pasal 197, jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan.2.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI bin SAMAJI bersama Saksi I DEWA GEDE KARANG (AnggotaPolisi Sektor Tenggarong

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat LL tersebuttanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undangundang.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memnuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfataan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas IISamarinda yang pada pokoknya, sebagai berikut:KESIMPULAN:1.Achmad Syamsul Hakim bin Hambali berlatar belakang dari keluarga yang utuh,diduga telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, jo. pasal98 ayat (2) dan (3), jo. pasal

Jufri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;

Maros, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan denganCaracara atau keadaan sebagai berikut:Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKSBahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar

Maros, atau setidaktidaknya di Suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, dan mutu, yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagaiberikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00Wita Lelaki

, kemudianterdakwa juga bukan seorang dokter, apoteker ataupun orang yang bekerjadibidang Farmasi serta terdakwa tidak mempunyai Apotek maupun toko obat.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor Lab :4646/NOF/X1/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatanganiberdasarkan sumpah jabatan oleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANIADHIS SETYAWAN, AMd., dan HASURA MULYANI, AMd. selaku pemeriksa dandiketahui oleh Drs.

JUFRI terbuktibersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengandakwaa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MUHAMMAD Alias ACO BinM.

Jufri tersebuttelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang TidakMemiliki Ijin Edar;Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS. Menjatuhka pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);.