Pengadilan Negeri JakartaPusat pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja tetap pada TERGUGAT, yangbekerja mulai tanggal 01 Agustus 2005, pada bagian produksi, dan menerimaupah sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ;Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009, TERGUGAT melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tanpa dasar yang jelas,tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur baik dalam peraturan perusahaanmaupun UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Emad bin Cuning berupa uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat(2), (3) dan (4) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima surat anjuran ini :Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 921 K /Pdt.Sus/ 2010a.

Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan putusan dan/ataupertimbanganpertimbangan dari Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan PengadilanHubungan Industrial) tersebut, karena telah melanggar hukum dan/atau tidakmenerapkan hukum, sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan ;2.

Hukum ketenagakerjaan tidak mengenal teguranlisan dan karenanya tidak mengatur konsekuensi dari teguran lisan. Pasal161 UndangUndang No.13 Tahun 2003 mengatur Surat Peringatan dengansegala konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa teguran lisan itu tidak cukup sebagai alasan melakukan PHK.Sejatinya, Tergugat baru dapat melakukan PHK setelah memberikan sanksiberupa Surat Peringatan.

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim justru telah melanggar hukumdan/atau tidak menerapkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 161UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap adalah suatu fakta dimanaPHK tersebut dilakukan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003.

keluarga ibu kandung cucu Pemohon tidakkeberatan dan menyerahkan pengasuhan cucu Pemohon Azka RadhikaNararya kepada Pemohon; Bahwa, saksi tahu Pemohon merupakan orang yang berakhlakbaik, dan sayang kepada cucunya; Bahwa, selama dalam asuhan Pemohon, cucu Pemohon dalamkeadaan sehat dan ceria; Bahwa, setahu saksi, Pemohon secara ekonomi mampu untukmengasuh cucu Pemohon; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk administrasike BPJS Ketenagakerjaan

memegang perwalian atasanaknya, karena secara pekerjaan dan secara ekonomi telah tidakmampu lagi merawat dan mengasuh anaknya; Bahwa, saksi tahu Pemohon merupakan orang yang berakhlakbaik, dan sayang kepada cucunya; Bahwa, selama dalam asuhan Pemohon, cucu Pemohon dalamkeadaan sehat dan ceria; Bahwa, setahu saksi, Pemohon secara ekonomi mampu untukmengasuh cucu Pemohon; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk administrasike BPJS Ketenagakerjaan

permohonanperwalianterhadap cucu kandung Pemohon yang bernama Azka Radhika Nararya binRiyadi Astaputra yang masih berumur 7 tahun dengan alasan anak tersebutmasih di bawah umur (belum cakap hukum), sedangkan anak Pemohonbernama Riyadi Astraputra bin Gopur Ridwan telah meninggal, sedangkan ibukandung dari cucu Pemohon sudah tidak sanggup lagi baik secara lahirmaupun batin untuk merawat anaknya dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranyauntuk administrasi ke BPJS Ketenagakerjaan

No. 751/Pdt.P/2021/PA.Nphundang belum cakap melakukan perbuatan hukum telah terbukti adanya,adapun Pemohon sebagai Kakeknya mengajukan perwalian terhadap anaktersebut karena masih di bawah umur guna untuk melakukan proses tindakanhukum diantaranya untuk administrasi ke BPJS Ketenagakerjaan serta untukkepentingan hukum lainnya, unsur alasan perwalian sebagaimana yang telahdiatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan

Dan PHK tersebut tanpa adaPenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum ketenagakerjaan ;14.Bahwa Tergugat telah melakukan PHK dengan alasan bahwa Penggugat ,Penggugat Il melakukan pelanggaran indisipliner berdasarkan peraturanperusahaan. Dan pada tahap penyelesaian musyawarah, Tergugat hanyamemberikan solusi penyelesaian yang sangattidak rasional.

Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak sesuaidengan pasal 161 ayat 3, yakni satu kali kKetentuan pasal 156 ayat (2), (3),(4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Adapun rinciannya sebagai berikut :PenggugatMasa Kerja 3 tahun lebihUang Pesangon 4x Rp. 1.000.000, =Rp.4.000.000.Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 1.000.000, =Rp.2.000.000,+JUMMAN... ett tt ttt ttttestsseecees = Rp.6.000.000,Uang Perumahan & Pengobatan 15 % x .Rp. 6.000.000, =Rp. 900.000.Pengganti Cuti Tahunan 12

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang perumahan dan pengobatan PenggugatI, Penggugatlsebesar:PenggugatMasa Kerja 3 tahun lebihUang Pesangon 4x Rp. 1.000.000, = Rp. 4.000.000,Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 1.000.000, = Rp. 2.000.000,+JUMIAN 20... ttt tritici. = Rp. 6.000.000,Hal. 4 dari 12 hal. Put.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.

perawatan intensif oleh dokter yangberkompeten ;Bahwa Pemohon mendengar berita mengenai hal tersebut dari salah satuberita online dan Pemohon berkeinginan untuk merawat dan memberikankehidupan yang layak bagi bayi perempuan tersebut, maka pada tanggal 19September 2016 Pemohon mengunjungi Rumah Sakit Syarief Hidayatullahuntuk melihat kondisi bayi, kKemudian bertemu dengan Kapolsek Ciputatyang saat itu melakukan penyelidikan terhadap keberadaan orang tua bayiperempuan tersebut, dan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan

untukmembantu biaya rumah sakit yang diperlukan untuk merawat bayiperempuan tersebut;Bahwa pada tanggal 28 September 2016, Pemohon kembali ke RumahSakit Syarief Hidayatullah untuk melunasi biaya perawatan bayi perempuantersebut karena kesehatan bayi perempuan tersebut membaik, sekaligusmenyaksikan serah terima dari Rumah Sakit Syarief Hidayatullah kepadaPolsek Ciputat sebagai penyelidik kasus penelantaran bayi perempuantersebut oleh orang tuanya, kemudian dari Polsek Ciputat kepada DinasSosial, Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi Tangerang Selatan;Bahwa pada tanggal 28 September 2016, Dinas Sosial, Ketenagakerjaandan Transmigrasi Tangerang Selatan memberikan penitipan asuhsementara bayi terlantar kepada Pemohon yang dituangkan dalam BeritaAcara Penitipan Asuh Sementara Bayi Terlantar tertanggal 28 September2016;Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan danTransmigrasi Tangerang Selatan melakukan kunjungan ke rumah Pemohonuntuk pemeriksaan kesehatan, berat badan dan kondisi CALON ANAKHalaman

Fotokopi Bertita acara Penitipan Asuh Sementara bayi terlantar Tanggal 28September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan danRehabilitasi sosial Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan transmigrasiPemeritah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);. Fotokopi catatan kesehatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukupdan bukti surat tersebut adalah kopi dari kopi (bukti P.4);.

Para Penggugatmemberikan surat untuk menjawab panggilan tersebut pada tanggal 19Desember 2013;Bahwa pada tanggal 23 Desember pihak Dinsosnaker Kabupaten Majalengkamenerbitkan Surat Anjuran tetapi isi Anjuran tersebut ditolak oleh ParaPenggugat;Dalam Provisi:1Bahwa sejak dinyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat,tanggal 26 November 2013 secara sepihak, Tergugat tidak membayar upah/gajiPenggugat sejak hari itu juga, sementara sesuai dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

memberikan hakhakPenggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitu membayar upah/gajisebagaimana tersebut dalam provisi diatas dan tetap membayar upah/gajiselanjutnya (@ Rp1.240.000,00) tiap bulanya selama proses PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1 Bahwa pada tanggal 26 November 2013, Para Penggugat diPHK dengan secarasepihak tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaituUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Martino);e Karena diperlakukan demikian, Penggugat tidak dapat menerima PHKtersebut;2 Bahwa berdasarkan adanya PHK sepihak tersebut, Tergugat telah melanggarketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangtercantum pada:a Pasal 151:(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenartidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dariLembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;

tahmid Rp1.000.000,00 + Rp240.000,00 = Rp1.240.000,00 x 4 bulan= Rp4.960.000,00;Dan tetap harus membayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp1.240.000,00)perbulannya untuk Para Penggugat selama proses Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1Menerima dan mengabulkan gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memPHK Penggugat batal demihukum karena telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 38 paragraf 2: Menimbang, bahwa menurut Pasal 151 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selamaputusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetapmelaksanakan kewajibannya, dan sejak tanggal 5 Desember 2015 ParaPenggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena dilarang olehTergugat, maka sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor13 Tahun 2013 beralasan Majelis Hakim menghukum

Bahwa terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan,sah demi hukum, karena mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perluPemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalah akibatdari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja denganperusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampaidengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatuperundingan antara serikat buruh/pekerja dengan

Nomor 1339 K/Padt.SusPHI/2017Desember 2015 sudah tidak menjadi karyawan Pemohon Kasasi untukmelakukan kewajibannya sebagai pekerja atau tidak bekerja, dengandemikian maka sesuai ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: Upah tidakdibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, maka dengandemikian cukup berlasan bagi Majelis Hakim kasasi untuk tidakmengabulkan tuntutan Upah Proses Para Penggugat/Termohon Kasasi;Bahwa selain itu akibat

Nomor 1339 K/Padt.SusPHI/2017Pesangon kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebesar 1 kaliPasal 156 ayat (2), (8) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka uang Qwangsom yang diajukan haruslahditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 606 a Rv;Kesimpulan:Bahwa putus hubungan kerja Para Termohon Kasasi/Para Penggugatdengan Pemohon Kasasi/Tergugat karena melakukan mogok kerja padatanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 adalah sahdemi hukum, karena terminologi

Mogok Kerja Nasional tidak dikenal dalamUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perluPemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalah akibatdari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja denganperusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampaidengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatuperundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan;Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi/T ergugat,mogok

Hubungan Kerja denganHalaman 2 dari 27 Putusan Nomor 33/Pdt.SusPHI/2017/PN Pdg10.11.12.13.tidak memberikan hakhak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15 % berupatunjangan kesehatan dan perumahan;Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 6 di atas adalahmerupakan tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuanPasal 163 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1, 2, 3 dan 4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

positagugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dimintauntuk menandatangani surat pernyataan sehubungan dengan akandilakukannya PHK terhadap Penggugat;Bahwa uraian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 4 posita gugatana quo adalah sangat mengadamengada dan tidak berdasar;Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS dalil Penggugat dalam butir 11 positagugatan a quo dan butir 3 petitum gugatan a quo yang pada pokoknyamenggunakan Pasal 163 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2013tentang Ketenagakerjaan

(UU Ketenagakerjaan) sebagai dasar hukumnyadalam mengajukan gugatan a quo, yang selengkapnya kami uraikan di bawahini;Bahwa apabila Tergugat mencermati Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,pada pokoknya Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur mengenaidapatnya Pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja/ouruh dalam hal terjadiperubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikanperusahaan;Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengalami perubahan status,penggabungan, peleburan, atau

perubahan kepemilikan saham sebagaimanadimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

pada tanggal 24 Agustus 2016, sehingga Penggugat telah bekerjaselama + 11 (Sebelas tahun) tahun pada Para Tergugat;Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan yang disangkal oleh Tergugatterdapat beberapa pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang disangkal oleh Tergugatterdapat pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah Penggugatberhak atas hakhak normatif sebagai mana diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan

Bahwa apakah Penggugat termasuk Pekerja Waktu Tertentuyang dimuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)yang diatur dalam Pasal 56 s/d Pasal 59 UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Penggugattermasuk Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang diaturdalam Pasal 60 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga dasar Penggugat menyatakansebagai karyawan dari Tergugat, berdasarkan perjanjian kerjayang mana, kedudukan hukum atau Legal Standing PenggugatHalaman

Bahwa apakah Penggugat termasuk Pekerja Waktu Tertentuyang dimuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)yang diatur dalam Pasal 56 s/d Pasal 59 UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Penggugattermasuk Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang diaturdalam Pasal 60 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga dasar Penggugat menyatakansebagai karyawan dari Tergugat, berdasarkan perjanjian kerjayang mana, kedudukan hukum atau Legal Standing Penggugatsebagai

Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasalpasal UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah adadan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaianhubungan industrial.Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 22/Padt.SusPHI/2018/PN Smr3.

, maka Majelis berpendapat bahwahakhakPenggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah uang Pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagaiberikut ; Uang Pesangon7 XRp.3.905.000, =Rp. 27.335.000, Uang Penghargaan Masa Kerja3 xX Rp.3.905.000, = Rp. 11.715.000, Penggantian

hak perumahan dan pengobatan 15%15 % x Rp. 39.050.000 =Rp. 5.857.500,Jumlah = Rp. 44.907.500.Terbilang : empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu limaratus rupiah;.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat 3 UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentangpengecualian cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalampasal 151 UU Ketenagakerjaan.

Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat membayar upah pokokPenggugat di bawah standart upah minimum yang telah ditetapkanPemerintah bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Halaman 1 dari 5 hal.Put.Nomor 685 kK/Pdt.SusPHI/20183.

Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat membayar upah pokokPenggugat dibawah standart upah minimum yang telah ditetapkanPemerintah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang RINomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah milik Penggugatsecara tunai dan seketika sejak putusan ini diucapkan yang seluruhnyabejumlah sebesar Rp24.189.778,00 (dua puluh empat juta seratusdelapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);4.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRENG MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Melakukan perbuatan mengahalang-halangi atau mengagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai atau Pegnawas Ketenagakerjaan dalam melakukan kewajibannya";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruhnya Tuntutan Para Penggugat ;
2. Menyatakan hukum Tergugat tidak melanggar Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah);

1. MENETAPKAN:
   1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
   2. Menetapkan Pemohon Doan Raranta, tempat tanggal lahir di Tarun tanggal 21 September 1979 sebagai Kuasa untuk pengambilan Santunan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Almarhum Martinus Raranta pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Talaud;
   3. Membebankan biaya permohonan

JalanPermata Raya Lot B6A, Kawasan Industri KIIC, Karawang 41361;Bahwa PT Hamatetsu Indonesia adalah perusahaan PMA dari NegaraJepang yang bergerak dibidang usaha pembuatan komponen automotif;Bahwa Penggugat mengawali kerja dengan status perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) sejak 21 September 2007, Namun karena tidak adanyaperpanjangan kontrak dan Penggugat bekerja terusterus hinggamengundurkan diri Tahun 2014, maka menurut Pasal 59 Ayat (4, 5, 6 dan 7)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja PT Crayon Shisei, namunkarena oleh PT Hamatetsu ditempatkan pada kegiatan pokok atau kegiatanyang berhubungan langsung dengan proses produksi maka demi hukumstatus hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh danperusahaan pemberi kerja, maka segala bentuk perlindungan pekerjatermasuk di dalamnya hak atas masa kerja beralih menjadi tanggung jawabpemberi kerja (Undang Undang Ketenagakerjaan

sampai dengan 5 Maret2014 dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp3.059.590,00;Bahwa perselisihnan diawali oleh Tergugat yang telah melakukanwanprestasi atas perjanjian kerja bersama(PKB) PTHamatetsu Indonesiaperiode 20132015 yaitu pada Bab Umum sebagai berikut: Pasal 1 tentang istilah dan pengertian Nomor 11 tentang masa kerja, yangmenyebutkan:Masa kerja di hitung dari semenjak terjadinya hubungan kerja,artinyadihitung sejak pertama bekerja di PT Hamatetsu Indonesia (Sesuaidengan Undang Undang Ketenagakerjaan

melaluiPerusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja PT Crayon Shisei, namun karena olehPT Hamatetsu ditempatkan pada kegiatan pokok atau kegiatan yangberhubungan langsung dengan proses produksi maka demi hukum statushubungan kerja antara pekerja/ourun dan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh beralin menjadi hubungan kerja antara pekerja/ouruh danperusahaan pemberi kerja, maka segala bentuk perlindungan pekerja termasukdi dalamnya hak atas masa kerja beralin menjadi tanggung jawab pemberi kerja(Undang Undang Ketenagakerjaan

Pontianak;Bahwa atas pengaduan tersebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianakmenyarankan kepada para pihak untuk melakukan perundingan secara Bipartit;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, dilakukan pertemuan Bipartit dan pihakTergugat melakukan PHK dengan hanya memberikan uang terima kasih (uangPHK) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau juga memberikan hakhak para Penggugatsesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, tentang10.11.12.13.Ketenagakerjaan

Pontianak(Mediator) telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 5670/2.771/ DSTKNASKER/2010, tertanggal 18 November 2010;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Anjuran tersebut, tidak juga mendapattanggapan dan Tergugat serta terkesan mengabaikan, maka para Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak;Bahwa berdasarkan uraian pada Posita 9, tindakan Tergugat jelas dan nyatabertentangan dengan hukum sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan

Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun2003, tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu wajib membayar upah/gaji dan hakhak normatif para Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak;3.

Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam putusannya pada alinea ke 7dan alinea ke 8 halaman 10 yang mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitum poin 2 (dua) yangmenyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak yang bertentangan dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2003,tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu wajib membayar upah/gaji dan hakhaknormatif para Penggugat akibat dari PHK secara sepihak;Menimbang,

jaminan hakhak Penggugat apabilaperkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa dengan memperhatikan dalil dalil tersebut diatas,maka dan nyata fTergugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja dengan Penggugat secara sepihak dan bukankarena kesalahan dari Penggugat;Sehubungan dengan point 16 di atas, maka Penggugat berhakatas Uang Pesangon sebesar 2x ketentuan dari Pasal 156ayat (2), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

.1.200.000 = Rp.576.000;Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat (1),Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor =: PER04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan BagiPekerja di Perusahaan, maka Penggugat berhak mendapatTHR Tahun 2009 sebesar Rp.1.200.000;Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar gaji Penggugatsejak bulan September 2009, sementara antara Penggugatdan Tergugat belum berakhir Hubungan Kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

.1.200.000 = Rp.12.000.000 sebagai upahselama proses;Bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan MHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmemberikan putusan sebagai berikutHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 476 K/Pdt.Sus/2011PRIMERMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yangmembuktikan Tergugat telah bersedia mempekerjakanPenggugat namun tidak diterima oleh Penggugat (T4) atauPenggugat memilih tidak bersedia bekerja untuk Tergugat.Dalam hal ini Judex Factie telah mengabaikan keterangansaksi saksi Pemohon Kasasi dan selalu) mengacu pada padabukti adanya pemanggilan kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi pada saat proses mediasi telah berakhiryang tidak dapat dikatagorikan sebagai pemanggilan kerjayang dimaksud Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Reckitt BenckiserIndonesia periode 2019 2020, serta ketentuan UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang Mulia untuk : Memerintahkan kepada Tergugat PT. RECKITT BENCKISER INDONESIAmemberikan sanksi Surat Peringatan ke 1 (Satu) kepada Penggugat; Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat PT.

RECKITT BENCKISER INDONESIAtelah menghentikan pembayaran upahkepada Penggugat Sdr Khoirul Anamsejak bulan April 2020,maka sesuai aturan hukum pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan j.o pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun2004, dengan didasarkan adanya bukti surat Pemberitahuan Masa Skorsingtanggal 26 November 2019, Penggugat memohon Majelis Hakim yang Muliauntuk terlebin dahulu menjatuhkan putusansela/ putusan provisi dengan Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Akhir Nomor: 107/

Mewakili pekerja/ouruh dalam lembaga ketenagakerjaan;d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan denganusaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;e.

Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidakbertentangan dengan perundangundangan yang berlaku.Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrialuntuk mewakili anggotanya.Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agungsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 7/2012)hasil rapat Kamar Perdata Sub

Dalam hal ini,dalil Penggugat untuk mendapatkan pembayaran upah sesuai denganaturan hukum Pasal 155 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo.

Menyatakan Para Tergugat berhak atas Uang penggantian hak, perumahandan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UndangUndangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan totalRp17.885.662,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribuenam ratus enam puluh dua rupiah); (X) (X)MASA UANG UANGNO NIK BAKU NAMA BAGIAN KERJA PESA PENG GP 15% PMTK11 NGO HARGN AAN1 15112009 ADE SAMSU RIZAL REFINER D 2.2 3 0 Rp1,825,121 Rp821,304.452 23172009 ADE SUMITRA REFINER D 2.2 3 0 Rp1,825,121

Dan ini memangsebenarnya menunjukkan aslinya paradigma dari Penggugat selakuperusahaan yang asalasalan dan arogan dalam memperlakukan danmenyikapi persoalan ketenagakerjaan kepada para pekerjanya, khususnyakepada Para Tergugat;Tidak jelas/kaburnya gugatan, juga terlihnat jelas pada posita gugatan.Dimana Penggugat juga ternyata tidak menjelaskan (bahkan tidak mampumenjelaskan tepatnya) apa dasar hukum dari tindakan PHK yang dilakukanoleh Penggugat kepada Para Tergugat;Di satu sisi Penggugat menguraikan

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan faktafakta hukum dan dasardasarhukum yang telah diuraikan di atas, maka secara nyatanyata pihakTergugat Rekonvensi (pengusaha) telah terbukti tidak melaksanakankewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanyacukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia sebelum memeriksa pokokperkara gugatan a quo untuk menjatuhkan putusan sela denganmemerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan

Nomor 738 K/Pdt.SusPHI/2016Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan:Apabila dalam persidangan pertama, secara nyatanyata pihakpengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segeramenjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untukmembayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/ouruh yang bersangkutan;6.

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan faktafakta hukum dan dasardasarhukum yang telah diuraikan di atas, maka secara nyatanyata pihakTergugat Rekonvensi (pengusaha) telah terbukti tidak melaksanakankewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanyacukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia sebelum memeriksaHalaman 23 dari 30 hal. Put.

Tindakan PHK sepihak oleh Tergugat dapatdikategorikan PHK karena efisiensi seperti dimaksud pada pasal 164 ayat 3 UUnomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya Tergugatdiwajibkan membayar Upah Pesangon Dua Kali, Uang penghargaan masa kerjadan Penggantian Hak seperti yang dimaksud pada pasal 156 ayat 2,3,4 UUNomor 13 tahun 2003. Pembayaran upah Pesangon, PMK, Penggantian Hakdan Tunjangan hari raya dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur.

Tergugatpada bulan Nopember 2019 sampai dengan desember 2019 dengan upahsebesar 50% (lima puluh per seratus);Bahwa setelah dirumahkan selanjutnya Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja secara sepihak kepada Para Penggugat, sehingga tindakantergugat dapat dikategorikan PHK karena efisiensi, oleh karenanya Tergugatdiwajibkan membayar upag pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerjadan penggantian hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 ayat 2,3 dan 4UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

denganPT.Cilacap Samudera Fishing sehingga mempunya tanggung jawab hukum yangberbeda pula;Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan diatas bahwa antaraPara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan kerja yang lahir dari suatuperjanjian kerja sebagaimana Pasal 50 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, menyebutkan Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjiankerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, sedangkan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

, menyebutkan Perjanjian kerjadibuat secara tertulis atau lisan;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi MUSLIHUN dan saksiMUHAMMAD AMANI yang dalam persidangan menerangkan bahwa pada awalmasuk kerja di PT.Cilacap Samudera Fishing Industry para pekerja menandatanganisuart perjanjian kerjaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan: Pernanjian kerja yang dibuatsecara tertulis sekurangkurangnya memuat:Nama, alamat perusahaan

menyebutkanDalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakyang seharusnya diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan Pasal 169ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang padapokoknya menyebutkan pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerjakepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam halpengusaha melakukan perbuatan memerintahkan

makaPemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini diPengadilan Agama Batulicin;Bahwa suami Pemohon yang bernama TARMlJI bin UTUH KACIL(Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021,berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6810KM181020210008 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PejabatPencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahannikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan AktaNikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

bin Utuh Kacil (Alm) tidakpernah mempunyat istri lain selain Pemohon;Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernahmenerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohondan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan tempat Pemohon menikah dulu ;Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pembuatankutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untukHal 7 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcnmengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

Kacil (Alm) tidakpernah mempunyat istri lain selain Pemohon;Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernahmenerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohondan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten TanahBumbu;Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pembuatankutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untukHal 9 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcnmengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

Bumbu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopiKartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sardiansyah, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 September 2021, yang dibubuhitanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang,menunjukkan bahwa Termohon II bernama Sardiansyah, berdomisili diKabupaten Tanah Bumbu dan Termohon II sebagai kepala keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopiKartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

atas nama Tarmiji, yangdibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang,menunjukkan bahwa Tarmiji adalah Peserta BPUS Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua)orang saksi bernama Asnadi bin Hasnawi dan Hamsani dan UtuhKacil ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4dan Nomor 5 A.Bg serta Pasal 175 A.Bg, ternyata kedua orang saksiyang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawahumur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannyadan