9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan

Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur

Tanda kematian :Lebam mayat pada tubuh bagian dada depan, warna merah keunguan,yang hilang pada penekanan;Kuku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yangrelatif mudah dilawan disertai jarijari tangan yang basah dan berkerutdengan kuku pucat kebiruan.Tanda pembusukan belum terbentuk.7.

Pemberi Kuasa dengan tegas disini menyatakan, sekarang maupundikemudian hari, mengesahkan setiap dan semua tindakan PenerimaKuasa dalam melaksanakan kuasakuasa dimaksud dalam Surat Kuasaini; Bahwa oleh karenanya penarikan unit kendaraan yang telah dilakukanoleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dari tangan TermohonKeberatan/Konsumen telah sesuai dengan aturan hukum dankesepakatan kedua belah pihak dan ditanda tangani dalam keadaansehat jasmani maupun rohani dalam keadaan sadar, bebas dari segalabentuk penekanan

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,

Disampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

----------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ------------------------------------------------- Menetapkan barang bukti berupa : --------------------------------------------------------- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ---------------------------------------------------- Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

.= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaBOING SIDEBANG dan JARESDIN SARAGIH, dilakukan di dalamruangan yang terbuka, selain saksi dan terdakwa BOING SIDEBANG57dan JARESDIN SARAGIH, juga dapat dilihat oleh orang lain dandalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman, paksaan maupun pemukulan terhadap terdakwa BOINGSIDEBANG dan JARESDIN SARAGIHBahwa benar, pada saat rekontruksi, sebelum melakukan rekontruksipara terdakwa termasuk terdakwa BOING SIDEBANG

jawaban dari terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diketikkan dan setelahselesai, terdakwa MARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diberikesempatan untuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelumditandatangani Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL, dilakukan di dalam ruanganyang terbuka, selain saksi dan terdakwa MARIDEN SINAGA ALSPAK RIZAL, juga dapat dilihat oleh orang lain dan dalam melakukanpemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan

terdakwa PANDAPOTAN HALOHO menjawab, lalujawaban dari terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diketikkan dansetelah selesai, terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diberi kesempatanuntuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani BaeritaAcara Pemeriksaan (BAP).= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaPANDAPOTAN HALOHO, dilakukan di dalam ruangan yang terbuka,selain saksi dan terdakwa PANDAPOTAN HALOHO, juga dapat dilihatoleh orang lain dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak adamelakukan penekanan

Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar SaksiSuwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.DwiMutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatanpengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilinan lain, maka Saksi Suwandi selaku

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon atasnama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebas dantidak ada penekanan, setelah penetapan tersangka segera mendapatpemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hak mendapatkunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluarga Pemohon, tembusanSurat perintah penangkapan dan penahanan telah diberikan kepadakeluarga Pemohon yang diserahkan melalui Penasehat Hukum yangditunjuk Pemohon

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohonatas nama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebasdan tidak ada penekanan, setelan penetapan tersangka segeramendapat pemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hakmendapat kunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluargaPemohon, tembusan surat perintah penangkapan dan penahanantelah diberikan kepada keluarga Pemohon yang diserahkan melaluiPenasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

,Lebih lanjut dalambukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.

Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupunganja, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.

Barang siapa:Menimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan,yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya

Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadapupaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan Hal 30 dari Hal 45 Put. No.2/PID/2017/PT.MKS.khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakimdalam upaya penegakan hukum.

ISTIANBahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan gugatan melawanhukum mengenai pembagian waris yaitu karena ada yang tidak dapat waris danadanya penekanan dan pihak Tergugat; Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung denganayah bemama Subarkah Gondoputro; hal 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN PwtBahwa Subarkah Gondoputro menikah pertama dengan Junarii Ekorahardjodan menghasilkan 8 (delapan) orang anak yaitu : e Yang pertama sudah almarhum (Saksi tidak tahu namanya

Bandung (TURUT TERGUGAT II)atas nama Haji Syafiun, atau menunda proses penyerahan obyek lelangsampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo;19.Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTERGUGAT, PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biayayang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dankerugian immaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan olehTERGUGAT serta penekanan