Menyatakan bahwa SK diskualifikasi Mengundurkan Diri oleh PT TossaSalimas Finance dinyatakan Batal demi hukum, diganti PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan menghukum Tergugat membayar biayakompensasi selama bekerja di Jakarta dan Pesangon sebesar : Uangtransport & makan Rp.75.000,/ hari x 30hari x 83 bulan (Desember 2008 sdOktober 2015) = Rp.186.750.000, + Pesangon Rp.83.578.676, = TotalRp.270.328.676,2.

menerangkan PHKdan dalam petitum memuat tentang hak Penggugat, oleh karenanya telah terjadikekaburan/obscure libel atas dasar/materi gugatam Penggugat maka sepatutnyagugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;wonnen Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelisgugatan Penggugat cukup jelas, memiliki dasar hukum dan telah memenuhi syaratformil gugatan perkara perselisihan hubungan industrial, hal mana dalam dalilgugatan Penggugat menyatakan PHK

denganmengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat tidakhadir/mangkir 5 (lima) hari kerja berturutturut dan telah dipanggil secara tertulis 2(dua) kali secara patut maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugatdikualifikasikan mengundurkan diri;wn= Menimbang, bahwa dari pokok pokok gugatan Penggugat dan jawabanTergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok, yaitu: apakahPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa oleh karena PHK (pemutusan hubungan kerja) yangdilakukanTergugat dan II terhadap Penggugat batal demi hukum maka Tergugat dan II diwajibkan membayar upah proses sejak bulan Januari 2014 s/dbulan April 2014 dengan perincian sebagai berikut:Upah Pokok UMK terakhir =: Rp1.900.000,00;Upah yang belum dibayar dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014, 4(empat) bulan x Rp1.900.000,00 = Rp7.600.000,0010.Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan Tergugat dan Il adalah merupakan PHK sepihak

Bahwa perselisihan ini adalah perselisihan pemutusan hubungankerja massal (Perselisihan PHK Massal) dimana jumlah ParaPenggugat sangat banyak, yaitu 339 (tiga ratus tiga pulun sembilan)orang, sehingga sangat rawan jika dilihat dari permasalahanketertiban dan keamanan selama proses pemeriksaan dilingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Bandung ;b.

Yang menjadi janggal adalah mengapa mereka masih bekerjadi perusahaan Tergugat namun mereka tetap mengajukan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) Massal, padahal Tergugat sudahmemenuhi kewajiban kepada 26 orang Para Penggugat tersebut. Jadiberdasarkan alasan tersebut diatas ke 26 orang Para Penggugattersebut sangat beralasan dan patut menurut hukum dikeluarkan sebagaiPihak Para Penggugat dalam perkara aquo yang mengajukan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) Massal.

(Pemutusan Hubungan Kerja)Massal yang dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat sangattidak setuju, dikarenakan seakanakan tidak adanya sebuah sistem yangharus dijalankan oleh Tergugat dan tanopa adanya daya upaya tentangpencegahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bipartit sehingga dapat dicegahkemungkinan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ;Bahwa apabila Tergugat mengikuti keinginan Para Penggugat untukdilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), berarti Tergugat tidakmengindahkan dan telah melanggar Pasal 151 ayat (1), (2), dan (8) sertaPasal 152 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi :Pasal 151Ayat (1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danPemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan

(Pemutusan Hubungan Kerja)Massal yang dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat sangattidak setuju, dikarenakan seakanakan tidak adanya sebuah sistem yangharus dijalankan oleh Tergugat dan tanoa adanya daya upaya tentangpencegahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

diikutidengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidakdibayarkannya upah dan hakhak yang biasa diterima oleh Penggugat setiapbulannya sebagaimana uraian pada posita 15, maka berdasarkan Pasal 86Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknis PengadilanHubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 huruf K Nomor 3yang berbunyi "Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan diikuti dengan perselisinan PHK

nilainya diperhitungkan sampai dengan adanyakeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan menetapkan atas pelanggaran kontrak kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan dinyatakan hubungankerja beralih menjadi hubungan kerja wakiu tidak tertentu (PKWTT) atauPermanen di perusahaan Tergugat;Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHk

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut telahberakhir sebab Penggugat tidak pernah datang lagi untuk bekerja kepadaTurut Tergugat sejak hari Rabu tanggal 14 September 2011 sampai dengansaat ini;Bahwa apabila ternyata sesuai surat gugatannya Penggugat menuntutsegala hal berkaitan dengan putusnya hubungan kerja tersebut makadengan demikian Penggugat semestinya terlebin dahulu mengundang TurutTergugat untuk mengajukan perundingan dan mediasi guna membahaspermasalahan berkaitan dengan PHK

sehingga demi hukum selesainya kontrak padatanggal 12 Januari 2015 maka selesailah pekerjaan Penggugat, hal inisesuai pada Pasal 61 ayat (1b) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003yaitu ..... 1b) "Perjaniian kerja berakhir apabila : berakhirnya jangka waktuperjanjian kerja:"Kutipan Paragraph 2:"Menimbang, bahwa karena status Penggugat sudah berakhirnya masakontraknya atau dengan istilah ketenagakerjaan dikatakan telah berhentidengan sendirinya, maka Majlelis Hakim berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK

Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201717 Oktober 2005 pihak Manajemen yang diwakili Isye Falyanahmenyampaikan perihal penolakan berdiri PUK F SP Par SPSI dan memintaagar para pengurus atau anggota mengundurkan did dari kepengurusanatau keanggotaan serta meminta maaf kepada Departement Head, bagiyang tidak minta maaf dan tidak membuat surat pernyataan pengundurandid dari kepengurusan serta keanggotaan PUK F SP Par SPSI akan dicekalatau PHK tanpa pesangon;13.Bahwa oleh karena Ketua dan Sekretaris PUK tidak diperbolehnkan

Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201721.Bahwa karena tidak ada itikad balk dari Tergugat dalam menyelesaikanmasalah PHK dan keengganan pihak Tergugat memenuhi anjuran DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta menyebabkan pihakPenggugat mengalami kerugian balk materiil maupun imateriil;22.Bahwa kerugian materiil dan imateriil Penggugat dapat dirinci sebagaiberikut :Bahwa kerugian imateriil akibat dari PHK yang dialami Penggugat dantindakan Tergugat yang belum juga membayarkan upah dan hakhaklainnya yang

S dan Ahmadun di PHK olehPerusahaan (Tergugat), akan tetapi Majelis Hakim tidakmempertimbangkan kesimpulan yang diajukan Tergugat;Bahwa Pemohon Kasasi merasa Keberatan dengan PertimbanganMajelis Hakim yang harus membayar Gaji, Pesangon, UangPenghargaan, Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan danPerawatan dan Membayar Upah untuk Penggugat setiap bulannyasejak Tergugat tidak lagi membayar upah kepada Penggugat yaitusejak Agustus 2005 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Karena dalam

dirumahkan oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat melakukan Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) TerhadapPara Penggugat sebanyak 178 (seratus tujun puluhdelapan) orang yang merupakan anggota Serikat Pekerja PUK SP BUMNUnit Pabriteks Tegal ;Bahwa sebelum melakukan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), Tergugat telah melakukan pembicaraan rencana tersebut kepadaPengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang diikuti oleh Para Penggugatdan atau wakilnya, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat

hubungankerja (PHK) Para Penggugat baru dinyatakan sah setelah putusanmempunyai kekuatan hukum tetap* ;8.

Bahwa Para Penggugat sejak diskorsing menuju Pemutusan HubunganKerja (PHK) oleh Tergugat upah/penghasilan Para Penggugat dan HakHaklainnya yang biasa diterima tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak tanggal28 Juli 2010;9.

Industri SandangNusantara (Persero) Pasal 72, jo Pasal 73 jo Pasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karenakerugian Perusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaanHal. 28 dari 164 hal. Put. No.434 K/Pdt.sus/2001 1 14.memaksa dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, makapekerja diberikan :1.

Bahwa karena Tergugat telah melakukan skorsing menuju PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugatberhak atas Cuti Besar sebesar 3 (tiga) bulan gaji yang diterimakan padaHal. 48 dari 164 hal. Put.

Kalaulah Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluargaPemohon kenyataannya Termohon bertahan tinggal dirumahorang tua Pemohon (Lebih Kurang 10 tahun lamanya)c. semenjak Pemohon di PHK di tempat kerjanya tahun 2009sampai gugatan Talak dilayangkan Pemohon hampir tidak pemahmemberi nafkah jasmani kepada Termohon dan anakanaknya(Menganggur dari tahun 2009 sampai saat ini) dan bebankeluarga di tanggung oleh Termohon.d.

Bahwa Termohon terbukti berbohong kepada Majelis HakimYang Mulia yang mengatakan bahwa Pemohon Di PHK pada tahun2009, padahal Pemohon tahun 2009 tersebut masih bekerja diPerusahaan Samawood Utama Work (bukti terlampir)yangsebenarnya Pemohon di PHK pada tahun 2014. kemudian tidakbenar Pemohon tidak menafkahi Termohon seperti yang ditulis disurat Sanggahan Termohon, yang benar adalah Pemohon sewaktu diPHK mendapatkan uang PHK sebesar lebih kurang Rp.14.000.000,(empat belas juta rupiah) yang diberikan

Setelah di PHK Pemohon bukan tidak berusaha mencaripekerjaan tetapi belum ada lowongan, Pemohon bekerja serabutanseperti menjadi Ojek sepeda motor, dagang jajanan kecil di rumahyang hasilnya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan hasilkerja keras Pemohon tidak pernah disyukuri oleh Termohon danselalu merasa kekurangan terus. bahkan dengan teganya Termohonberani membohongi Pemohon dan orang tua Pemohon memintauang agar Pemohon bisa masuk kerja di PT.Medisafe Technologisetelah uang diterima oleh

pernahtau sama sekali uang PHK Termohon tersebut di pergunakan untuk apasaja oleh Termohon dan berapa lagi sisa uang tersebut Pemohon tidakdiberitau oleh Termohon;3.

Malah dengan tanpa malu Pemohon dengan didampingi kakak kakak ipar Pemohon mempertanyakan uang PHK Hasil KerjaTermohon yang mana uang hasil Termohon menjadi hak Termohonsepenuhnya.3.

Tiadakan PHK Sepihak, c. Pekerjakanpengurus PTP GESBURI PT GPI, dan d. Laksanakan hakhak normatif buruh diPT. Glopac Indonesia ;4 Bahwa terhadap keterlibatan Penggugat 1 s/d Penggugat 58 dan sebagaikepanitian pelaksana Penggugat 59 s/d Penggugat 63 dalam kegiatan aksi mogokkerja tersebut, ternyata Tergugat melakukan tindakan balasan berupa kebijakansecara sepihak untuk melarang masuk bekerja kembali para Penggugat kedalamdilingkungan kerja perusahaan PT.

Bahwa didalam persidangan mediasi yang dipimpinoleh Pegawai Mediator di bulan Juli 2011, ternyata baru diketahui oleh paraPenggugat, bahwa Tergugat menyatakan bahwasannya terhadap kebijakanpelarangan masuk bekerja kembali dan tidak membayarkan hak atas upah kerjaserta berbagai tunjangan hak normatif para Penggugat merupakan pemberitahuankebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak atas alasan adanyaPelanggaran dan Kegaduhan yang terjadi dilingkungan kerja PT GlopacIndonesia ;Bahwa terhadap

Maka sudah seharusnya, Tergugat berkewajiban hukum untukmelaksanakan pemenuhan/pembayaran atas hak kompensasi PHK (PemutusanHubungan Kerja) para Penggugat berdasarkan rumusan perhitungan 2 (dua) xPasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, secara sukarela tanpasyarat.

Apakah hal gugatantersebut adalah tentang PHK atau tentang Union Busting seperti yang didalilkan olehpara Penggugat,maka dalam hal ini substansi gugatan para Penggugat tidak jelas,sehingga gugatan para Penggugat adalah kabur (obscuur libel);8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan Yurisprudensi MANo.3534 k/Sip/1984 tertanggal 22 Agustus 1984 dan Putusan MA No.1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 September 1985 serta Gugatan Penggugat dianggap ObscuurLibel karena dalil gugatan tidak

Bahwa terhadap tindakan secara sepihak atas kebijakan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) yang dijatuhkan Termohon Kasasi/dahuluTergugat, terbukti telah melarang masuk bekerja para Penggugat terhitung sejakApril 2011 baru kemudian ditegaskan Termohon Kasasi dalam Surat No : 046/GLP/SK/V1/2011. Bahwa maka seharusnya, mengacu Pasal 151 ayat (2) UU No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo.

Bahwa sikap TERGUGAT dengan tidak menetapkan PP yang disahkan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk dan/atau PKB merupakan tindakanpembangkangan secara nyata kepada pemerintah sebagai salah satu unsurpenting dalam hubungan industrial Pancasila;10.Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 24 Juli 2018 TERGUGAT telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PENGGUGAT dengan alasanPENGGUGAT mangkir dan dikualifikasikan dan/atau dianggap mengundurkandiri (Vide Bukti P.5);11.Bahwa apa yang dilakukan oleh

2 kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungankerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri...12.Bahwa TERGUGAT tidak mampu membuktikan bahwa telah melakukanpemanggilan tertulis secara patut kepada PENGGUGAT sebagaimana didituangkan dalam Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator DisnakerHuruf C garis datar () ke 6 (enam) sebagaimana ternyata dalam Surat AnjuranNomor 1192/DISNAKER/565/X1/2018 tanpa tanggal dibulan November 2018(Vide Bukti P6);13.Bahwa atas tuduhan mangkir dan PHK

sepihak tersebut PENGGUGAT telahmengadukan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Disnaker KotaMakassar, dan telah dilakukan mediasi secara sebanyak 3 (tiga) kali yakni padatanggal 15 Agustus 2018, 24 Agustus 2018, dan 18 September 2018, yang padaakhirnya tidak tercapai mutual agreement yang kesemuanya ternyata dalamSurat Anjuran Nomor 1192/DISNAKER/565/X1I/2018 tanpa tanggal dibulanNovember 2018 (Vide Bukti P6);14.Bahwa atas PHK tersebut TERGUGAT hanya membayar kepada PENGGUGATsisa gaji dan uang

Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2012 Tergugat telah menghentikanpembayaran upah/ gaji Penggugat dengan alasan Penggugat sudahmengundurkan diri sebagaimana dijelaskan pada surat gugatan ini pada butir 12;18 Bahwa saat di jatuhkan skorsing Penggugat belum pernah melakukan kesalahandalam bentuk apapun dan tidak mendapatkan Surat Peringat Pertama (SP J),Surat Peringat Kedua (SP II), Surat Peringat Ketiga (SP III) sehingga tidak adaalasan yang sah dari Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

memulihkan seluruh hak hak yang selama inidiperoleh Penggugat;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;SubsidairNamun apabila Majelis Hakim perpendapat lain mohon agar kiranya putusanyang seadil adilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor 39/G/2012/PHI.PN.TPL., tanggal 10 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:12Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) dengan kualifikasimengundurkan diri yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan bataldemi hukum;Menyatakan masih terjadi Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat;Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugatsebesar Rp10.210.000,00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat padaJabatan / Posisi semula dan mendapatkan hak serta kewajiban seperti sebelumdiberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini

13, Termohontelah:Dengan sengaja memalsukan atau memberikan keterangan palsu denganmaksud agar diperoleh suatu hak dan seterusnya, agar perbuatannya yangmelanggar peraturan tidak diketahui atasannya;d Dengan demikian untuk 2 kali pelanggaran Peraturan Perusahaan PT BintanHotels Bab X tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Pasal 37 Bagian EPelanggaran Tingkat V dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja butir Nomor13 tentang memberikan keterangan palsu, Termohon telah dikenakan 2 (dua) kaliSanksi PHK

PemutusanHubungan Kerja;Atas tindakan Termohon yang meninggalkan tugas tanpa izin yang sah dariTermohon (hanya surat permohonan meninggalkan tugas tanggal 8 September2011) sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari dinyatakan telah melanggar PeraturanPerusahaan PT Bintan Hotels Bab X Pasal 37 Bagian E Butir Nomor 13 yaituDengan sengaja dst atau memberi keterangan palsu dst dengan sanksiPemutusan Hubungan Kerja;Tentunya dengan 2 (dua) kali pelanggaran untuk kategori yang sama, Termohonharus dikenakan sanksi PHK

Hendrikus Ngambut, dkk (6orang) termasuk para Penggugat mengirimkan surat ke Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya dimana isi surat menyatakan pekerja Hendrikus Ngambut, dkk(6 orang) dapat menerima isi anjuran dan meminta agar anjuran dapatditindaklanjuti dan menurut keterangan Mediator menyatakan AnjuranMediator Hubungan Industrial No. 35/PHK/II/2012, tanggal 24 Pebruari2012, sudah diterima Tergugat tanggal 28 Pebruari 2012, akan tetapiTergugat tidak memberikan tanggapan terhadap Anjuran.

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa, oleh karena Tergugat telah melarang para Penggugat masuk kelokasiperusahaan dan Tergugat telah tidak memberikan upah kepada para Penggugatsejak tanggal 16 Nopember 2011 atau selama 3 (tiga) bulan berturutturut ataulebih dan berdasarkan Pasal 169 ayat (1.C) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan ini para Penggugat mengajukan permohonanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

yang melakukan upaya hukum kasasi atasputusan PHI a quo tindakan mana secara hukum dapat dibenarkan berdasarkanketentuan Pasal 110 UndangUndang No. 2 Tahun 2004;e Bahwa tuntutan para Pemohon Kasasi I atas pembayaran Upah Proses PHKsampai dengan putusan a quo berkekuatan hukum tetap, tuntutan mana tidak dapatdibenarkan karena kurang memberikan rasa keadilan sebagaimana dimaksudketentuan dalam Pasal 100 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 khususnya terhadapTergugat yang sejak Tergugat melakukan tindakan PHK

UndangUndang No. 3 Tahun 2009 tidak cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, maka permohonankasasi dari Pemohon Kasasi II harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian, putusan PHI Dalam Pokok Perkara yangpada pokoknya menghukum Tergugat membayar Upah selama proses PHK (UpahProses) kepada para Penggugat yang besarnya masingmasing 8,5 bulan upah, putusanmana kurang memberikan rasa keadilan khususnya terhadap Tergugat, denganpertimbangan sebagai berikut:a Bahwa meskipun

6 (enam) bulan, dengan perhitungan untuk masingmasing sebagaiberikut:1 Hendrikus Ngambut: 6 x Rp1.257.000,00 = Rp7.542.000,00.2 Marsianus Rocky Klau > 6 x ~~ Rpl.257.000,00 =Rp7.542.000,00.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus ditolak,dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Dalam Pokok Perkara sepanjang mengenai besarnya Upah selamaproses PHK

Akan tetapi, sekitar bulan Mei 2017 Penggugat merasakaget karena tibatiba Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK) No.

OO3/EMI/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 terhadapPenggugat;Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI11.12.13.14.Bahwa Penggugat tidak menerima dan keberatan atas Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) No. 003/EMI/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017tersebut diatas, sehingga Penggugat telah mengajukan keberatan melaluibipartit dan tripartit hingga pada Pengadilan Hubungan Industrial JakartaPusat, dimana semua tuntutan Penggugat telah dikabulkan seluruhnyasebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan

TIDAK BENAR, bahwa TERGUGAT mengeluarkan suratpemutusan hubungan kerja (Surat PHK) terhadap PENGGUGATsecara tibatiba;7.2. Dan TIDAK BENAR pula, bahwa surat PHK dikeluarkan pada saatPENGGUGAT bekerja secara profesional dan penuh denganintegritas;7.3.

Bahwa karena teguranteguran PENGGUGAT REKONPENSI tersebuttidak diindahkan oleh TERGUGAT REKONPENSI, maka pada tanggal23 Mei 2017, PENGGUGAT REKONPENSI melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap TERGUGAT REKONPENSI:;. Bahwa sebagai akibat dari sikap, perilaku dan kinerja buruk dariTERGUGAT REKONPENSI a quo yang merupakan Perbuatan MelawanHukum, maka PENGGUGAT REKONPENSI menderita kerugian baikMateriil maupun Immateriil, yaitu:a.

Rekonvensi agarmobil inova tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi tidakberalasan hukum oleh karena itu tuntutan ini harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian berupa bed debt danutang pribadi tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan putusanPengadilan Industrial (PHI) bukti P4a yang telah berkekuatan hukum tetapHalaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKIterbukti dari pertimbangan hukum halaman 30 putusan Nomor 283/Pdt.SusPHI.G/2017/PN Jkt Pst., bahwa atas PHK

Bahwa gugatan diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awalperselisihan PHK dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan olehpara PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yaitu satu tahun sejak dimulai PHK yakni26 April 2016, berdasarkan memo internal direktur No. 0003/MI/HIHC/DIR/IV/2016,Hal 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2016/PN Dpstertanggal 24 April 2016, sehingga gugatan dapat diperiksa oleh PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar;.

dapat menerima Anjuran yang dimaksud, namunTergugat terhadap Anjuran ini tidak ada tanggapan yang dalam arti adalah menolakuntuk melaksanakannya;12.Bahwa berdasarkan penolakan dari salah satu pihak yakni Tergugat maka pihakMediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasarpada tanggal 29 September 2016 mengeluarkan surat kepada para Penggugat danTergugat dengan Nomor 560/2487/Dinsosnaker perihal Penjelasan penyelesaiankasus Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan PHK

) UU No. 2 2004 menyatakan upaya penyelesaian hubunganindustrial/oemutusan hubungan kerja kepada para pihak atau salah satu pihak dapatmelanjutkan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;14.Bahwa berdasarkan point 12 dan 13 tersebut di atas maka para Penggugat denganini mengajukan permohonan gugatan Perselisihan hubungan industrial diPengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;15.Bahwa terkait dengan PHK

Penggugat jelas jelas telahmelanggar Pasal 155 ayat (1) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangbunyinya sebagai berikut Pemutusan hubungan Kerja tanpa penetapanHal 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2016/PN Dpssebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (8) batal demi hukum, sehingga ParaPenggugat masih berhak atas gaji sampai ada penetapan dari LembagaPenyelesaian Hubungan Industrial;20.Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka nyatalah para Penggugatmengalami kerugian akibat PHK

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 24 April 2016melalui memo internal direktur No. 0003/MVHIHC/DIR/IV/2016 adalah PHKsepihak yang sah;3.

Bahwa permaslahan ini dimulai dari terjadinya pemutusan hubungan kerja(PHK) seorang suster (Martha Satiraw) yang merupakan pegawai dr. J.F.Mukidjam. PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh dr. J.F. Mukidjam yangmenurut keterangan pegawai tersebut pada faktanya PHK dilakukan oleha=) (6 (0 62. Bahwa atas persoalan PHK tersebut maka dr. J.F. Mukidjam dilaporkan ke SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan sesuai hukumketenagarakerjaan (Bukti T1) ; "3.

Bahwa atas permasalahan PHK tersebut, Suster Martha Satiraw jugamelaporkan maka dr. J.F. Mukidjam ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhantindak pidana Penghinaan, dan atas laporan tersebut dr. J.F. Mukidjam dipanggilsebagai saksi sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.PGL/2867/S:13/V/2007/Reskrim tertanggal 14 Mei 2007 (Bukti T4) ; 6.

WHingga saat inipihak CV Karya Bunda masih tidak melaksanakan pekerjaanyang tertuang dalam kontrak/perjanjian yang telahdisepakati maka pimpinan kegiatan mengeluarkan suratkeputusan No. 5/SK/PHK/PIM Keg PDAM/XII 2006 tanggal 14Desember 2006 yang isinya tentang pemutusan hubungan kerjakegiatan pengadaan barang (Water Meter) PDAM PadangPariaman dengan CV.

Hingga saat ini pihak CV Karya Bunda masihtidak melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalamkontrak/perjanjian yang telah disepakati maka pimpinankegiatan mengeluarkan surat keputusan No. 5/SK/PHK/PIM KegPDAM/XII 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang isinya tentangpemutusan hubungan kerja kegiatan pengadaan barang (WaterMeter) PDAM Padang Pariaman dengan CV. Karya Bunda ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rizaldi, selakuDirektur CV. Karya Bunda telah merugikan keuangan negaraHal. 10 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 626K/Pid.Sus/2009 Jaminan penawaran dari PI.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan~ Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Jaminan penawaran dari PI. Asuransi Parolamas Jl.Veteran No. 62/7 Padang ;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/XI/2006 tanggal 20 November2006 ; Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ; Jaminan penawaran dari PI.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Upah Proses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi pada tanggal 26Oktober 2015. Penggugat yang saat itu sedang melakukan pekerjaanmendapat perintah untuk menghadap Bapak Rudi Budi Darmawan selakuHRD pada Tergugat;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 633 K/Padt.SusPHI/201710.11.Saat ditemui oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan keinginannya untukmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat.

Pada waktu dantempat yang sama, Tergugat memerintahkan Penggugat untukmenandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telahdipersiapkan oleh Tergugat;Mengetahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikehendakioleh Tergugat tidak memiliki landasan dan dasar yang jelas sertabertentangan dengan aturan perundangundangan, maka Penggugatmenolak pemutusan hubungan kerja meskipun Tergugat sudah memberikanpernyataan PHK secara langsung dan sepihak;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UpahProses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00(sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulaitanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Penggugat;5.

tanggal 3 Agustus 2007 pekerja menyuruh perusahaan untuk menanyakanlangsung pada customer mengenai pembayaran cicilan piutang yang macet adalah wajar dimanauntuk membuktikan benar atau tidaknya pekerja itu bersalah ;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, pekerja dipanggil HRD Manager (Ibu Anne Maria)dan langsung diberikan surat mutasi ke daerah Sindikalang Medan Sumatera Utara tanpa alasanyang jelas, maka hal demikian adalah kurang dapat dibenarkan ;Bahwa pekerja tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja/di PHK

ini tidak ada surat keterangan tentangberakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dipaksa olehTergugat untuk membuat surat pengunduran diri namun ditolak oleh Penggugat dan Penggugattidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat maka adalah sah bahwa Penggugat adalah karyawanTergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dan sebagai akibat hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena PHK

Gugatan salah alamat :Bahwa hingga saat ini tidak jelas tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya, karena sesuai fakta hukum Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) dengan Penggugat akan tetapi justru Penggugat mengajukan surat PermohonanPengunduran Diri dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2007 ;Bahwa dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri Penggugat kepadaTergugat berarti Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat atas kemauansendiri,

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah selama proses PHK kepada Penggugat yang seluruhnya sebesarRp.106.634.990, (seratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Menetapakan biaya perkara kepada negara yang hingga kini sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

Uang proses PHK (17 x Rp.2.454.200, ) Rp. 41.721.400, TOtal oo. cccceseseesecseseseseecsresneensnen Rp. 106.634. 990, Adalah tidak relevan dan tidak berdasarBahwa quod non Majelis telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dengan mengacu kepada surat pengunduran diri Penggugat tanggal 6 Agustus2007, berarti seharusnya hakhak yang diterima oleh Penggugat karena putus hubungankerja tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) videbukti (T6) yaitu

Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenangdan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Keija(PHK) Nomor : 1051/HRMngr/API/XI/2012 kepada Penggugat dalam jabatan sebagaiDirektur dan Manager Keuangan dan Administrasi (Finance and AdministrasiManager) dengan alasan tidak displin kerja, berlaku kasar terhadap keluarga atasanserta lalai dalam menjalankan aktivitas kerja; Bahwa alasanalasan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak dapatdibuktikan oleh

Inilah alasannya Penggugat di PHK dari Perusahaan. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara "perbuatan melawanhukum / onrechmatigheid daad" dengan "perjanjian yang tidak ditepati / wanprestasi " serta "pemutusan hukum kerja (PHK) yang tidak SAH / perselisahanperburuhan " yang semuanya tidak jelas kemana arah dan tujuan gugatannyasehingga membingungkan Tergugat untuk menanggapi Gugatan ini.

Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengemukakan saksi saksinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Slip gaji bulan Agustus 1996atas nama MAHTUR, tanggal 30 Agustus 1996 dan slip gaji bulan September 1997atas nama MAHTUR, tanggal 29 September 1997, membuktikan bahwa benarPenggugat semula bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai karyawan, dengan upahsebesar Rp. 1.121.190,/bulan ;Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai Pengusaha atas PHK

membuktikan bahwa Penggugat adalah Direktur pada PerusahaanTergugat, dimana para pemegang saham Tergugat telah mengangkat Penggugatsebagai salah satu Direktur pada Perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui serta mendalilkan bahwaPenggugat adalah sebagai Direktur di perusahaan Tergugat bukan sebagaikaryawan Tergugat berdasarkan bukti P9 s/d P10 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, secara sepihak dansewenang wenang Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK

Penggugat Adalah Prematur Karena :Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Nomor : 11/G/2011/PHI.PDG, tanggal 3 Oktober 2011, Tergugat sudah terlebin dahulumelaporkan Penggugat pada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Baratsebagaimana yang termaktub dalam Laporan Polisi Nomor : LP/117.A/VIII/2011/Spkt Sbr, tanggal 04 Agustus 2011, tentang Tindak PidanaPenggelapan yang di duga dilakukan oleh terlapor Ir.Herwandi.MP dalamHal ini selaku) Penggugat, karena Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

jelas Tergugat Rekonpensi telahmelakukan kesalahankesalahan yang tidak dapat di tolelir;Bahwa berdasarkan dalildalil Gugatan Rekonpensi diatas makaPenggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Kami Muliakan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan Amar putusansebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;Mengijinkan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

) terhadap Tergugat Rekonpensi karena telahmelakukan Kesalahan Berat ;Membatalkan SK Nomor : 002/KEP/VI/2008, atas nama IR.Herwandi,MP, tentang Pengangkatan Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur ;Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Pemberhentian Nomor :007/SKPeg/Apperta/Mei/2011 atas Pemutusan WHubungan Kerja( PHK ) yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadapTergugat Rekonpensi;Menyatakan bahwa Semua Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan olehTergugat Rekonpensi tanpa seijin dan Sepengetahuan

Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat denganTergugat sejak tanggal putusan dibacakan yaitu tanggal 3 Oktober2011;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa ;a. Uang Pesangon = 9x2x Rp 8.000.000, = Rp. 144.000.000,Uang penghrg ms kerja = 6xRp 8.000.000,= Pipe 46.000.000,Uang Ganti kerugian Perumahan dan pengobatan 15 % x Rp192.000.000, = Rp. 28.800.000,Jumlah = Rp. 220.800.000,b.

dasar surat Penggugat maka kepalaDinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo meminta bantuan Pegawai mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2009 DinasSosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo menyurat kepada kedua belah pihak yaitu Penggugatdan Tergugat perihal panggilan, namun pihak Tergugat tidak mau menghadiri pertemuantersebut, lalu pada tanggal 15 Oktober 2009 Dinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajomelimpahkan penyelesaian perselisihnan PHK

Timur Asri Lestari dan Penggugatperihal panggilan ketiga yang mana pertemuannya pada tanggal 9 Nopember 2009 dilakukanperundingan tersebut tidak ada hasil ;Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 Pegawai Mediator mengeluarkan Ajuran yangbunyinya di PHK dan diberi hak 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156ayat 3 serta 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, lalu kemudian Penggugat menjawab anjurantersebut pada tanggal 7 Desember 2009, kemudian keluarlah risalah perundingan pada 22Desember

Namun karena PHK beralasan sesuai hukum, maka selama proses PHK apabila kedua belahpihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai hukum diberikan upah proses, bukan upahyang biasa diterima.