ShintaWoo Sung, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan bahwa PKWT yangHal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.SusPHI/2013dibuat Tergugat tidak benar, dan dilakukan terus menerus tanpa melalui intervaldilakukan secara berulang ulang, atau sipat dan jenis pekerjaan yang di PKWTkan bertentangan dengan UU Nomor13 Tahun 2003 junto Kep 100/MEN/VI/2004;Bahwa sangatlah beralasan Penggugat dengan menolak PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat sebagai mana dimaksud padaPoin enam (6) di atas

, oleh karena PKWT yang dilakukan Tergugat tidak sesuaidengan UndangUndang 13 Tahun 2003 junto Kep 100/MEN/VI/2004 bahwa tindakanPHK tersebut dikatagorikan kedalam PHK sepihak;Bahwa di karnakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaranhukum yaitu dengan mempekerjakan Penggugat dipekerjaan sifat dan jenisnyaterus menerus penyelesainya maka bertentangan dengan UndangUndang No13 tahun 2003 Pasal 59 ayat 7 (tujuh) junto Kep 100/MEN/VI/2004 makaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) menjadi PKWTT

Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak tanggal 27 November 2011, dengan memperoleh uangkompensasi PHK sebesar Rp. 5.607.860 (lima juta enam ratus tujuh ribudelapan ratus enam puluh rupiah);5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp851.000 (Delapanratus lima puluh satu ribu rupiah);6.

tidak pernah terputus selama lebih dari 5tahun bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) ; ayat (2); ayat (4) dan ayat (5);ayat (6) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum menjadi hubungankerja waktu tidak tertentu (PKWTT);Bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut, maka pemohon kasasidari Pemohon Kasasi di tolak dan memperbaiki amar putusan PerkaraHubungan Industri aquo sesuai pendapat sebagai berikut, denganmempertimbangkan masa kerja Penggugat lebih dari 5 tahun dengan upahRp1.189.600, dan PHK

Bahwa perkara ini adalah perkara perselisinan PHK yaitu perselisihanyang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak yaituPengusaha;. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor2 Tahun 2004, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja harusditempuh perundingan secara bipartit. akan tetapi antara Penggugatdengan Tergugat tidak ditempuh upaya Bipartit;.

Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 155 (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga atas perbuatanTergugat yang melanggar PHK atas Penggugat secara sepihak makapada tanggal 14 April 2015 Penggugat melapor/membuat pengaduanpada Disnaker Kota Banda Aceh tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tanpa alasan yang jelas, lalu dengan surat Nomor 560/23 tanggal16 April 2014, Disnaker Kota Banda Aceh memanggil Penggugat danTergugat untuk datang menghadap Mediator Hubungan Industrial, akantetapi

Kota Banda Aceh tersebut;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti setentang surat elektronik email(bukti Tergugat16) pada halaman 64, oleh Majelis diangga perundinganbipartit, adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena antara Pemohondan Termohon tidak pernah melakukan perundingan secarabipartit,demikian juga pada bulan Desember 2014 tidak pernah ada pembicaraantentang bipartit sebagaimana disebutkan dalam surat email Termohon.Apalagi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kesepakatantentang PHK

, sehingga Termohon dalam hal MemPHK Pemohon/Penggugat Konvensi telah mengabaikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang perundingan secara bipartit.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon/Tergugat Konvensi terhadapPemohon/Penggugat Konvensi adalah PHK sepihak, karena tanpakesalahan dan tidak pernah ada teguran/peringatan dari TergugatKonvensi/Termohon, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Pemohon terhadap Penggugat Konvensi/Pemohon tidak sah, sehinggaPHK yang disahkan oleh Judex

cetak terhitung mulai tanggal 13 April 2015,adalah hal yang keliru;Bahwa kasus a quo identik dengan kasus PT Makmur Bintang Plasindo,Medan, yang memPHK tanpa alasan terhadap Marihot J Sitorus(pekerjanya), yang oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam putusannya Nomor 35/G/2013/PHI.Mdn tanggal 10Oktober 2013 telah menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan oleh PT Makmur terhadap Marihot J Sitorus terhitung sejakputusan PHI dibacakan, (bukan pada saat dilakukan PHk

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, telah melakukan Pemanggilan terhadapTergugat, I, secara patut,2(dua ) kali berturut turut, akan tetapi bahwa,Tergugat, I,tidak pernah Hadir dan Tidak menyuruh Wakilinya yang sah untuk menghadapMediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sehingga Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya mengeluarkan Anjuran, No.116/PHK/VI/2012 tanggal, 28 Juni 2012,yang menganjurkan sebagaiberikut; 7227222 222222 n nana anne neeMENGANJURKANAgar pengusaha memberikan Uang yang

I, menolak Anjuran Mediator No. 116/PHK/VI/2012tanggal. 28 Juni 2012 tersebut, yang menyebabkan Penggugat juga tidak dapatmenerima semua Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut,karena Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak, tidak sesuaidengan Anjuran No.12.b/PHK/I/2009 tanggal, 29 Januari 2009, menggunakanperhitungan Pesangon Almarhun Pekerja EDDY SUSANTO, sesuai ketentuan Pasal.10.11.12.172 UU No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketenaga Kerjaan.Bahwa berdasarkan pernyataan

Sus/2012, yangdiberi tanda buktiFoto copy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. : 12b/PHK/1/2009, tanggal 29 Januari 2009, yang diberi tanda buktiFoto copy Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93,yang diberi tanda bukti pFoto copy relaas anmaning putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 220/G/2011/PHI.Sby. Jo. No. 613 K/Pdt.

Foto copy Anjuran Mediator Hubungan Industrial No.116/PHK/VI/2012tanggal 28 Juni 2012, yang diberi tanda obukti TI 6. Foto copy Putusan PHI No. : 220/G/PHI.Sby.tanggal 4 April 2012, yang diberitanda bukti TI Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 51/G/2015/PHISby.7. Foto copy Salinan putusan perkara No. ; 613K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 26Maret 2013, yang diberi tanda bukti TU 328. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 76PK/Pdt.Sus.PHI.2014 tanggal 29Oktober 2014, yang diberi tanda bukti TU 9.

ke Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya dan pada Tanggal 28 Juni 2012 telah keluar anjuran Nomor 116/PHK/VI/2012sesuai ketentuan Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;n Bahwa, karena Tergugat tidak bersedia membayar hakhak Penggugat karena sakitberkepanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakanbahwa pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dantidak dapat melakukan pekerjaan melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan

sehingga jika dikalikan dengan masa kerja Penggugatmaka keseluruhan uang perumahan yang belum diberikan selama 16 Tahun kerjaadalah sebagai berikut;Uang Perumahan setahun = Rp. 11.040.000Untuk 16 TahunRp. 11.040.000 x 16 TahunRp. 176.640.000,24.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Penggugat mengalami PemutusanHubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki Usia Pensiun Normal, dimanaPenggugat semestinya menerima hak normative yang sudah diatur menurutketentuan yang berlaku sebagai konsekuensi dari PHK

, meliputi Hak untukmendapatkan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang PenggantianHak serta beberapa hak lainnya yang belum diberikan baik yang muncul akibatadanya PHK karena Pensiun Normal itu sendiri, maupun hak lainnya yangsemestinya dibayar Tergugat kepada Penggugat selama menjadi karyawan;25.Bahwa memang benar pada tanggal 25 Oktober 2013 Tergugat bermaksudmemberikan hakhak Penggugat sebagaimana halhal yang tertuang dalam bentukdraf Persetujuan Bersama Penyelesaian Pemutusan Hubungan

bahwanominal tersebut nantinya jadi tidak berarti akibat inflasi;Oleh karena itu mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda, untuk menjatuhkanputusan provisi denganmemerintahkan kepada Tergugat agar memberikan kepada Penggugat hakhakPenggugat tersebut diatas;Hal mana sejalan dengan Surat Tergugat Nomor : Indo/SHCA/13/367/MM tertanggal18 Nopember 2013 dan Nomor : Indo/SHCA/14/057/MM tertanggal 7 April 2014tentang Pemberitahuan Penyelesaian Administrasi PHK

, meliputiHak untuk mendapatkan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja danUang Penggantian Hak serta beberapa hak lainnya yang belum diberikanbaik yang muncul akibat adanya PHK karena Pensiun Normal itu sendiri,maupun hak lainnya yang semestinya dibayar Tergugat kepada Penggugatselama menjadi karyawan;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, beberapa hak Penggugatlainnya tentang pemberian makanan dan minuman sekurangkurangnya1400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau

(Vide Bukti T2 dan T11).e Bahwa Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) olehTergugat dengan alasan pensiun normal. (Vide Bukti T12, dan T13).e Bahwa pada tanggal 14 September 2005 Penggugat dipindahkan kerja olehTergugat dari Plant Dept menjadi Operator. (Vide Bukti T3, T4).e Bahwa Penggugat telah menyatakan persetujuannya bekerja sebagaiOperator dengan membuat pernyataan persetujuan.

Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PerusahaanAnjuran sudah dikeluarkan dengan NomorPT.Frina Lestari Nusantara beralamat Jalan Kawasan Industri Sentulkarena masa berlakunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)dianggap telah habis atau berakhir tidak dapat di pertimbangkan;2.

Judex Facti Pengadilan WHubungan Industrial Bandung telah salahMenerapkan hukum terkait jenis perselisihan hubungan industrial yangdiperiksa pada tingkat tripartit (perselisinan phk) dengan jenis perselisihanyang diputuskan dalam putusan Judex Facti (perselisihan hak);Halaman 51 dari 78 Hal. Put.

Bahwa secara tegas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor dalam Anjurannya Nomor 565/4752/HI Syaker/2014tertanggal 23 Juni 2014 (Anjuran), menyatakan bahwa:Berdasarkan surat pengaduan yang disampaikan pihak kuasa pekerjaFKUI SBSI Nomor 13065/DPC FKUI/SBSI/V/2014 tanggal 08 Mei 2014Perihal: Perselisihan Hubungan Industrial tentang PHK terhadap pihakpekerja (Sdr. Nanik Puspita Wati, Cs 68 orang) ... dst;MENGANJURKAN1.

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan PTFrina Lestari Nusantara beralamat di Jalan Kawasan industri Sentulkarena masa berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)dianggap telah hobis atau berakhir tidak dapat dipertimbangkan;2. Kepada pihak perusahaan diminta untuk mempekerjakan kembalipihak pekerja Sdr. Nanik Puspitawati, Cs (68 arcing terlampir)... dst;.

Namun disisi lain, Judex Facti juga mempertimbangakndan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk membayar upah proseskepada Para Termohon Kasasi sampai putusan berkekuatan hukumtetap, yang notabene hal tersebut merupakan jenis perselisihan PHK;45.Bahwa upah proses secara yuiridis merupakan hak pekerja yangseharusnya tetap dibayarkan oleh pengusaha selama proses perselisihanhubungan industrial terkait PHK berlangsung sampai adanya putusanberkekuatan hukum tetap.

Bahwa secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu Tergugat telah melakukan PemutusanHalaman 6 dari 44 Putusan Nomor 56/Pdt.SusPHI/2020/PN SmrHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak 28 Februari2020 dengan alasan kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjanglagi.Penggugat telah bekerja selama 11 bulan 17 hari, dimana ketentuanyang menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap tidak terpenuhi danbertentangan dengan ketentuan pasal 186 ayat (

Tentang PEMBERHENTIANKARYAWAN PERUSDA DAYA PRIMA Dahulu dan sekarang bergantiPERUMDA PRIMA JAYA TAKA, KABUPATEN PASER dari sejak dikeluarkannya surat Pemberhentian Kerja atau PHK Penggugat tidakPernah menerima atau mendapatkan gajih dari hasil selama Penggugatbekerja dengan Pihak Tergugat..

Bahwa Penggugat berdasarkan alasanalasan di atas, maka Jelas danTerang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikanupah kepada Penggugat sejak Tanggal O03 bulan Juli tahun 2019,sampai dengan sekarang adalah Merupakan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak terhadap Penggugat.Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUMkarena tanpa PERUNDINGAN dan

Maka sesuai denganketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajid untuk membayar upahyang biasa diterima olen Penggugat setiap bulannya ;Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembagaPenyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetaptentang PHK dalam perkara Putusan

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) Tertanggal 28 Februari 2020. terhadap Penggugat secarasepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat. Adalahmerupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yangbertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;.

Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/2020Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat daristatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan posisi dan jabatan semula;Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses selama 6(enam)bulan Upah, dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari2019 kepada Penggugat, yaitu dengan perincian sebagai

Customer, oleh karenanyaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pertama dan kedua antaraPenggugat dengan Tergugat dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 14Februari 2019 atau 3(tiga) tahun telah memenuhi syarat sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 3Kepmenakertrans Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang PelaksanaanPKWT, oleh karenanya PKWT tersebut sah menurut hukum;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

dantidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi diperusahaan Tergugat yang bergerak di bidang pembiayaan atau leasing(core business), demikian pula lamanya PKWT (Perjanjian Kerja WaktuTertentu) yang telah mencapai 5 (lima) tahun lebih secara berturutturuttanpa adanya jeda waktu maka demi hukum status hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi PKWTT(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) terhitung sejak adanyahubungan kerja;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

Nomor 432 K/Pdt.SusPHI/2019berhak memperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja(PHK) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3Tahun 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINAR MAS MULTIFINANCE tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh

Apalagi setelah pada bulan Januari tahun 2011 Tergugat di PHK dan tidaklagi bekerja, Tergugat menjadi mudah marah dan saat marah kepadaPenggugat, Tergugat seringkali berlaku tidak terkendali bahkan beberapa kalipernah mengancam akan menyerang Penggugat dengan pisau dan kunci rodamobil, membuat Penggugat merasa terancam, dan meskipun masih tinggaldalam satu rumah, sejak bulan Februari 2011 hingga saat ini antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar (pisah ranjang),5.

layaknyasuami istri;e Bahwa alasan alasan pertengkaran antar Penggugat dengan Penggugatpada dalil gugatan Penggugat angka 04 adalah tidak benar yang benare Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja, Tergugatbekerja di Suzuki Wonosobo, sedangkan Penggugat di Bank SuryaYudha Kertek;e Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat saling dukungmendukung, terbukti sampai mempunyai harta gono gini, sehinggatidak terbukti Tergugat tidak menghargaiPenggugat;e Bahwa tidak benar Tergugat di PHK

Opsi Il adalah PHK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 dan dari tanggal 1Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 887 K/Pdt.Sus/2010Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 diputuskan sebagaimasa skorsing;c.

Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, yaitu: Menolak PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat!

dalam perkara ini, meskipun hanya fotokopisurat akan tetapi didukung dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka tidak ada alasan untuk para Pemohon Kasasi/Penggugat Illdan IV tidak mendapatkan haknya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) telahsalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa PHK

yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan para Penggugatmengikuti test CPNS tidak dapat dijadikan dasar kesalahan, kecuali bagiPenggugat Ill, Penggugat IV dan Penggugat VI, karena pada saat mengikutitest ternyata mereka telah meninggalkan tugas dan pekerjaannya, di manahal itu merupakan tindakan yang melanggar disiplin dan melanggarPeraturan Perusahaan, sehingga dapat di PHK berdasarkan ketentuan Pasal161 Undangundang No. 13 Tahun 2003 dengan hak Uang Pesangon 1 xPasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan

Kep150/Men/2000 jo Pasal 191 UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas, terhadapPenggugat , Ill dan V yang tidak terbukti melakukan kesalahan melanggarPeraturan Perusahaan namun karena Tergugattetap berniatmemPHK danPenggugat I, Ill dan V bersedia untuk di PHK, maka berdasarkan ketentuanPasal 27 Kepmenaker RI No.

Bahwa amar putusan Judex Facti yang mengurangi hak Penggugat ataskompensai PHK dengan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugatuntuk kepentingan urusan kematian almarhum Paiman sebesar Rp 4.831.250, tidak dapat dibenarkan, karena pemberian uang sebesar Rp 4.831.250, a quotidak dapat dikatagorikan sebagai kompensasi PHK sebagaimana dimaksudketentuan kompensasi PHK sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13Tahun 2003 atas meninggalnya almarhum Paiman ;b.

Bahwa karena peberian uang tersendiri ahli waris almahamum Paiman yangmerupakan hak atas Jaminan Kematian berdasarkan ketentuan UndangUndang No.3 Tahun 1992 dan bukan termasuk kompensasi PHK berdasarkanketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, maka sudah seharusnya hakHal. 16 dari 18 hal. Put.

No. 070 K/Pdt.Sus/2011ahli waris atas kompensasi PHK tidak dikurangi dengan pemberian sejumlahuang sebesar Rp 4.831.250, a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: SUMARSIH dan kawankawantersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 11/G/2010/PHI/YK, tanggal 5 November 2010serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2 Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angkal(satu)tersebut di atas, pihak pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihakpekerja (Sdri.

perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidakdibayarkannya upah dan hakhak yang biasa diterima oleh Penggugat setiapbulannya sebagaimana uraian pada posita angka 7(tujuh), maka berdasarkanpasal 86 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknisPengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 hurufK No.3 yang berbunyi Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan diikuti dengan perselisihan PHK

sebagaimana diatur dalampasal 86 UndangUndang No.2 Tahun 2004 maka pengadilan hubunganindustrial ~wajib memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan tersebut dalam bentuk putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;Dalam Pokok Perkara9 Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 1(satu) dan 2(dua), dapatterlihat dengan jelas bahwa Pemutusaan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak yang di lakukan oleh Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugattidak

26,110,000WahyuningsihVI Siti Aisyah 1Jan11 29Mar14 = 3,4 1,865,000 14 26,110,000TOTAL 226,240,000 Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 30 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg. 10Terhitung Total: (duaratus dua puluhenam juta dua ratus empat puluhribuRupiah) danatau besaran nilainya sampai dengan adanya keputusan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

sebelum tanggal mulai pengunduran diri;b tidak terikat dalam ikatan dinas; danc tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengundurandiri.Menimbang, bahwa terhadap kelanjutan hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat, mejelis Hakim berpendapat bahwa bila dilanjutkan hubungan kerjaantara hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak akan kembaliharmonis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian yang realistis danproporsional adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

pemberhentian dengan hormat per tanggal 3Januari 2008 ;Untuk Penggugat Il dengan surat pernyataan tertanggal 21 Nopember 2007, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Untuk Penggugat Ill dengan surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2008, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Bahwa perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il adalahtermasuk perselisinan PHK

Panggilan / undangan pengklarifikasian masalah PHK dari Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Madiun tg! 27 Pebruari 2009.Mengapa dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyimpulkan sendiri danmempertimbangkan tanpa adanya klarifikasi atas kesalahan dan pelanggaran yang telahdilakukan karyawan. Padahal sesuai aturan kerja sudah ditegaskan akan sanksi yangdiberikan apabila menyalahi disiplin kerja. Akan tetapi seakan memperjelas bahwakaryawan salah meskipun sudah mendapat pembinaan.

Hal ini kiranya dapatmenjadi untuk ditinjau bersama.Pada pertemuan sebelumnya juga telah disampaikan kepada ketiga karyawan yangtelah ter PHK dan tawaran untuk bekerja kembali tetap ditolak dan tetap hanya memilihuntuk adanya uang jasa / pesangon.

Sebagai catatan dalam pertemuan tersebut diantaranya:1.2.3.Para karyawan yang ter PHK disertai oleh Pihak Ill saat pengajuan uang pesangon.Dari Pegawai Disnaker Kota Madiun mengatakan kalau mendengar ada orang LSM.Bahwa pengajuan ke PHI untuk gugatan para karyawan yang terbukti bersalah, biayaakomodasi dibiayai oleh Disnaker.

Kami selaku Koordinator dan yang mewakili Pengusaha dalam hal ini dan selamaitu tidak pernah menganiaya, menghina secara kasar dan bahkan mengancampara Penggugat atau memerintahkan para Penggugat untuk melakukan pekerjaanyang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi dengan alasan melakukankesalahan dengan bukti T3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon

2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.SusPHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukangugatan sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubunganindustrial yaitu Sengketa Hak dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa masa kerja Penggugat sebagai berikut;Dati bekerja sejak bulan Agustu 2018 dan menerima upah terakhir SebesarRp. 2.925.000, dan di PHK

Pembayaran upahPesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkansecara tunai dan tanpa diangsur;Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensimaka Tergugat diwajibkan membayar Upah yand didasarkan pada pasal 151ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tentang Permohonan Upah Proses pada frasa belum ditetapkandalam Pasal 155 ayat (2) Undangundang Nomori3 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses

kepada Penggugatselama 6 bulan berturut turut Secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejakTergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020;Bahwa selanjutnya Penggugatakan menghitung hakhak Penggugat akibattindakan PHK sepihak Tergugat.

Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensimaka Tergugat diwajibkan membayar hakhak PenggugatMenimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi Tergugat juga telahmengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknyapokoknya sebagai berikut:1. Bahwa tidak benar dan sangat mengadangada yang mengatakan Penggugatmerupakan atau tergolong perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerjatetap;2.

SusPHI/2020Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang telahdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2019 tanpapersetujuan Lembaga Penyelesaian Perseilsinan Hubungan Industrialtidak sah/batal demi hukum dan tidak

dapat dijadikan pedoman untukmelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejakputusan ini dibacakan;Menghukum Tergugat membayar upah kepada Penggugat sejak bulanOktober 2019 sampai Februari 2020 dengan tolal Rp5.250.000,00 x 5= Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah);Menghukum Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) x Pasal 156ayat (2), uang pengantian masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat(

menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganHalaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 1115 K/Pdt.SusPHI/2020perusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp48.928.606,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratusdua puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah);4.

Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan tetap di perusahaanTergugat yang bekerja sejak tanggal 1 Juni 2010 dan 16 Desember2013;Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bulan Januari 2014,tidak berlaku sehingga batal demi hukum;Menyatakan surat Tergugat tanggal 30 September 2019 berkekuatanhukum dan mengikat sehingga berlaku sebagai dasar PHk

;Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatberakhir karena Tergugat melakukan PHK sepihak pada tanggal 30September 2019;Menyatakan surat Tergugat tanggal 14 Januari 2020 dan 21 Januari2020 batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi kepada ParaPenggugat, masingmasing: untuk Costansa.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 154juncto Pasal 162 ayat (3) Undangundang R. Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundangundanganKetenagakerjaan yang berlaku;.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan denganPasal 154 juncto Pasal 162 ayat (3) Undangundang R. Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UangPesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang PenghargaanHalaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.

Di satu sisi dalam petitumnya angka 2, 3, dan 4, Penggugatsecara jelas dan tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah dan bataldemi hukum serta menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahaan Tergugat, akan tetapi di sisi lain dalam petitumgugatannya angka 5 dan 6, Penggugat memohon kepada Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses PHK yangberarti Penggugat mengajukan permohonan putus hubungan kerjanyadengan Tergugat;Bahwa susunan petitum yang demikian merupakan petitum yangkontradiktif antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya apakahPenggugat mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali padaperusahaan atau mengajukan permohonan mengenai uang kompensasiPHK

(dua juta dua ratus empat puluh tigaridbu rupiah);Bahwa para Penggugat selama bekerja pada perusahaan Tergugat selalumelaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan jam kerja yangditentukan Tergugat serta senantiasa mentaati pada peraturan yangditetapkan;Bahwa secara tibatiba tanpoa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu, Tergugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01Maret 2018 dengan alasan sebagai pelaksanaan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut tanpa disertai pemberian Pesangon dan Hakhak lainnya kepadaPara Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan denganHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus PHI /2018/PN JmBketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan dengan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tersebut, sehingga Para Penggugat berusahamelakukan perundingan dengan Pihak Tergugat tetapi tidak tercapaikesepakatan.

karyawan (Para Penggugat) sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmen Nomor .100 Tahun 2004;Bahwa terhadap Anjuran Mediator Kantor Dinas Ketenagaan Kerjaan Kab.Bungo tersebut, Pihak Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakannya,sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk mohon putusanhukum sehingga para Penggugat mendapatkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Sebagaimanaalasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pihak Tergugat yaitu sebagaipelaksanaan Program Efisiensi atau Restrukturisasi, maka sesuaiketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan