WHingga saat inipihak CV Karya Bunda masih tidak melaksanakan pekerjaanyang tertuang dalam kontrak/perjanjian yang telahdisepakati maka pimpinan kegiatan mengeluarkan suratkeputusan No. 5/SK/PHK/PIM Keg PDAM/XII 2006 tanggal 14Desember 2006 yang isinya tentang pemutusan hubungan kerjakegiatan pengadaan barang (Water Meter) PDAM PadangPariaman dengan CV.

Hingga saat ini pihak CV Karya Bunda masihtidak melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalamkontrak/perjanjian yang telah disepakati maka pimpinankegiatan mengeluarkan surat keputusan No. 5/SK/PHK/PIM KegPDAM/XII 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang isinya tentangpemutusan hubungan kerja kegiatan pengadaan barang (WaterMeter) PDAM Padang Pariaman dengan CV. Karya Bunda ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rizaldi, selakuDirektur CV. Karya Bunda telah merugikan keuangan negaraHal. 10 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 626K/Pid.Sus/2009 Jaminan penawaran dari PI.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan~ Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Jaminan penawaran dari PI. Asuransi Parolamas Jl.Veteran No. 62/7 Padang ;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/XI/2006 tanggal 20 November2006 ; Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ; Jaminan penawaran dari PI.

tanggal 3 Agustus 2007 pekerja menyuruh perusahaan untuk menanyakanlangsung pada customer mengenai pembayaran cicilan piutang yang macet adalah wajar dimanauntuk membuktikan benar atau tidaknya pekerja itu bersalah ;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, pekerja dipanggil HRD Manager (Ibu Anne Maria)dan langsung diberikan surat mutasi ke daerah Sindikalang Medan Sumatera Utara tanpa alasanyang jelas, maka hal demikian adalah kurang dapat dibenarkan ;Bahwa pekerja tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja/di PHK

ini tidak ada surat keterangan tentangberakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dipaksa olehTergugat untuk membuat surat pengunduran diri namun ditolak oleh Penggugat dan Penggugattidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat maka adalah sah bahwa Penggugat adalah karyawanTergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dan sebagai akibat hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena PHK

Gugatan salah alamat :Bahwa hingga saat ini tidak jelas tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya, karena sesuai fakta hukum Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) dengan Penggugat akan tetapi justru Penggugat mengajukan surat PermohonanPengunduran Diri dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2007 ;Bahwa dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri Penggugat kepadaTergugat berarti Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat atas kemauansendiri,

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah selama proses PHK kepada Penggugat yang seluruhnya sebesarRp.106.634.990, (seratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Menetapakan biaya perkara kepada negara yang hingga kini sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

Uang proses PHK (17 x Rp.2.454.200, ) Rp. 41.721.400, TOtal oo. cccceseseesecseseseseecsresneensnen Rp. 106.634. 990, Adalah tidak relevan dan tidak berdasarBahwa quod non Majelis telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dengan mengacu kepada surat pengunduran diri Penggugat tanggal 6 Agustus2007, berarti seharusnya hakhak yang diterima oleh Penggugat karena putus hubungankerja tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) videbukti (T6) yaitu

Bahwa permaslahan ini dimulai dari terjadinya pemutusan hubungan kerja(PHK) seorang suster (Martha Satiraw) yang merupakan pegawai dr. J.F.Mukidjam. PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh dr. J.F. Mukidjam yangmenurut keterangan pegawai tersebut pada faktanya PHK dilakukan oleha=) (6 (0 62. Bahwa atas persoalan PHK tersebut maka dr. J.F. Mukidjam dilaporkan ke SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan sesuai hukumketenagarakerjaan (Bukti T1) ; "3.

Bahwa atas permasalahan PHK tersebut, Suster Martha Satiraw jugamelaporkan maka dr. J.F. Mukidjam ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhantindak pidana Penghinaan, dan atas laporan tersebut dr. J.F. Mukidjam dipanggilsebagai saksi sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.PGL/2867/S:13/V/2007/Reskrim tertanggal 14 Mei 2007 (Bukti T4) ; 6.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Upah Proses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi pada tanggal 26Oktober 2015. Penggugat yang saat itu sedang melakukan pekerjaanmendapat perintah untuk menghadap Bapak Rudi Budi Darmawan selakuHRD pada Tergugat;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 633 K/Padt.SusPHI/201710.11.Saat ditemui oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan keinginannya untukmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat.

Pada waktu dantempat yang sama, Tergugat memerintahkan Penggugat untukmenandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telahdipersiapkan oleh Tergugat;Mengetahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikehendakioleh Tergugat tidak memiliki landasan dan dasar yang jelas sertabertentangan dengan aturan perundangundangan, maka Penggugatmenolak pemutusan hubungan kerja meskipun Tergugat sudah memberikanpernyataan PHK secara langsung dan sepihak;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UpahProses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00(sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulaitanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Penggugat;5.

Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenangdan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Keija(PHK) Nomor : 1051/HRMngr/API/XI/2012 kepada Penggugat dalam jabatan sebagaiDirektur dan Manager Keuangan dan Administrasi (Finance and AdministrasiManager) dengan alasan tidak displin kerja, berlaku kasar terhadap keluarga atasanserta lalai dalam menjalankan aktivitas kerja; Bahwa alasanalasan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak dapatdibuktikan oleh

Inilah alasannya Penggugat di PHK dari Perusahaan. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara "perbuatan melawanhukum / onrechmatigheid daad" dengan "perjanjian yang tidak ditepati / wanprestasi " serta "pemutusan hukum kerja (PHK) yang tidak SAH / perselisahanperburuhan " yang semuanya tidak jelas kemana arah dan tujuan gugatannyasehingga membingungkan Tergugat untuk menanggapi Gugatan ini.

Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengemukakan saksi saksinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Slip gaji bulan Agustus 1996atas nama MAHTUR, tanggal 30 Agustus 1996 dan slip gaji bulan September 1997atas nama MAHTUR, tanggal 29 September 1997, membuktikan bahwa benarPenggugat semula bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai karyawan, dengan upahsebesar Rp. 1.121.190,/bulan ;Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai Pengusaha atas PHK

membuktikan bahwa Penggugat adalah Direktur pada PerusahaanTergugat, dimana para pemegang saham Tergugat telah mengangkat Penggugatsebagai salah satu Direktur pada Perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui serta mendalilkan bahwaPenggugat adalah sebagai Direktur di perusahaan Tergugat bukan sebagaikaryawan Tergugat berdasarkan bukti P9 s/d P10 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, secara sepihak dansewenang wenang Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK

Dan ditambah lagi pasal 1373,1377 KUHPerdata maka wajar dan layak PenggugatPenggugatmenuntut ganti kerugian ;Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak memiliki dalil,argumentasi hukum untuk mem PHK, memitnah/menghina PenggugatPenggugat maka cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yangmenangani, memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwaPengakhiran Hubungan Kerja secara sepihak, dan fitnah/menghina yangdilakukan Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dan perbuatanTergugat tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanagar memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan dan tuntutan PenggugatPenggugat untuk seluruhnya ;Menetapkan dan menyatakan tindakan Tergugat untuk MengakhiriHubungan Kerja dengan PenggugatPenggugat adalah PHK sepihak danperbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;.

Mdn, tanggal 18 Desember 2007 yang menolakGugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, sebab Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini telah bertindak hanya performa belaka dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini ; Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukumnya nyatanyata telahmengabaikan prinsipprinsip hukum khususnya yang terkait denganpokok perkara yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanPT.

Bahwa sejak April 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang disebabkan setelah di PHK oleh perusahaan tempat Tergugatbekerja, Tergugat sudah tidak mempunyai penghasilan lagi sehingga Tergugat tidakdapat mencukupi kebutuhan ekonomi seharihari rumah tangga, dan untuk mencukupikebutuhan tersebut Penggugat dibantu orang tua Penggugat, selain itu setiap Penggugatmengingatkan Tergugat agar mencari pekerjaan, Tergugat malah marah dan memukulPenggugat;d.

Bahwa sejak April 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkaryang disebabkan setelah di PHK oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, Tergugatsudah tidak mempunyai penghasilan lagi sehingga Tergugat tidak dapat mencukupikebutuhan ekonomi seharihari dan setiap Penggugat mengingatkan Tergugat agarmencari pekerjaan, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;d.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohonHalaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 716 K/Pdt.SusPHI/2021kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:iP2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

diperpanjangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) bulan; Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugatdengan Tergugat telah berlaku terus menerus tanpa jeda selama lebihdari 3 (tiga) tahun dan pekerjaan Penggugat pada proses produksi, olehkarena itu Judex Facti telah tepat mempertimbangkan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan karena Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, upah yang belum diterima daribulan April 2020 sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampaiFebruari 2021 sesuai Pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 48huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alin Daya, Waktu Kerja dan WaktuIstiranat Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

proses ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan olehJudex Facti yaitu tanggal 11 Mei 2021, sebab pada tanggal 21 Juli 2020Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2021 belum berlaku; Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat adalah sejak 9 Desember1999 s/d 11 Mei 2021 (21 tahun 5 bulan) sehingga perhitungan kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Para Tergugat untuk memberikan kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp18.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Uang Pesangon: 2 x 1 x Rp8.000.000,00 =Rp16.000.000,00Uang Penggantian Hak: 15% x Rp16.000.000,00 =Rp 2.400.000,00Jumlah =Rp18.400.000,00(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHalaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.SusPHI/2019Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1:asMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat sejak 21 Februari 2019, dengan kualifikasi PHK karenaberakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);4.

diterima padatanggal 16 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi selaku~ Chief Accounting terbuktimemerintahkan Financial Controller menggandakan dokumen cashpayment request yang mengarah pada pembayaran ganda ke pihakketiga yang dapat merugikan perusahaan, sehingga tepat pemutusanhubungan kerja (PHK

) dengan kualifikasi pelanggaran dengan hakkompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003; Bahwa tepat dan adil tanpa upah selama perselisihan (upah proses)karena sejak tanggal 10 Agustus 2016 telah tercapai pemutusanhubungan kerja (PHK) dengan telah diterimanya pembayaran uangpenghargaan masa kerja (UPMK), uang pisah dan pesangon PemohonHalaman 6 dari 8 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejumlah Rp71.168.882,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);4.

menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi keuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa pesangon 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sejumlah Rp71.168.882,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluhdelapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);4.

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5);Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat;Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)mengalami sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp44.480.551,00 (empat puluh empat juta empat ratusdelapan puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak, upah proses dan kekurangan upah bulan April 2016yang seluruhnya sebesar Rp560.790.000,00 (lima ratus enam puluh jutatujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Hal. 3 dari 9 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah proses yang seluruhnya sebesarRp309.732.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh duaridbu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Hal. 7 dari 9 hal.

Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara lisan tanpa memberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisanbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuanPasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta putusan

pertimbanganJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianaktidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kedua belah pihak dan telan melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang; Bahwa tindakan Terugat yang melakukan PHK

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat kepada Para Penggugat dengan alasan dikualifikasikanmengundurkan diri adalah batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah proses ParaPenggugat setiap akhir bulan sebagaimana biasa yang dibayarkan olehTergugat kepada Para Penggugat selama hubungan kerja antaraTergugat dengan Penggugat belum putus;4.

Nomor 491 K/Pdt.SusPHI/2018Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sebelumnyaPara Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeriBandung Kelas IA Khusus dengan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg, tanggal 24 Januari 2018;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Primer:L2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat kepada Para

Sigma & Hearts Indonesia (T 8).15.Bahwa sampai saat ini tergugat tidak pernah mengeluarkan surat skorshing,Surat peringatan ,maupun surat PHK kepada penggugat sehubungan denganperistiwa mogok kerja yang dilakukan penggugat Khapidin Santoso dkk dari tgl16 Januari 2013 s/d 16 Februari 2013 tsb, namun penggugat sendiri yang tidakmau bekerja walau telah dipanggil secara patut.16.Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, maksud penggugat ingin bekerjakembali seperti semula sama sekali tidak memiliki landasan

dan tergantung dari pesanan dari AHM ;Bahwa permasalahan para Penggugat dan Tergugat adalah status ParaPenggugat sebagai PKWT menuntut supaya PKWTT ;Bahwa Para Penggugat ditempatkan dibagian Produksi ;Bahwa Para Penggugat mogok pada bulan Oktober 2012 dengan caraintimidasi supaya masuk serikat pekerja ;Bahwa saksi tidak ikut serikat pekerja ;Bahwa Jumlah Serikat Pekerja adalah 70 orang ;Bahwa yang ikut mogok kerja adalah anggota serikat pekerjaBahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja karena di PHK

melaporkan hal tersebut kepada DisnakerKabupaten Bekasi,dan instansi tersebut telah mengeluarkan Nota Dinas No.700/5593/WAS/XII/2012, tetapi perusahaan/Tergugat tidak melaksanakanNota Dinas tersebut.Bahwa untuk menuntut perubahan status tersebut, Para Penggugat telahmelakukan beberapa kali mogok kerja sejak bulan Oktober 2012, dan terakhirmelakukan mogok kerja sejak tanggal 16 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2013.50Bahwa atas aksi mogok kerja tersebut, Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

) kepada Para Penggugat dengan alasan mangkir 5(lima) hari berturutturut dan dikualifikasikan mengundurkan diri.Bahwa atas PHK tersebut, Para Penggugat menuntut PHK dibatalkan danPara Penggugat siap bekerja kembali dan upah selama proses penyelesaianperkara tersebut dilakukan tetap dibayarkan oleh Tergugat.Bahwa selain itu, Para Penggugat menuntut agar status PKWT ParaPenggugat diubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)dan Para Penggugat diangkat menjadi pegawai tetap Tergugat.Menimbang

gugatan rekonpensi masih merupakan danberkaitan dengan gugatan pokok perkara (konpensi), maka alasanalasan danpertimbangan hukum dalam gugatan pokok (konpensi) dengan sendirinya menjadibagian yang tidak terpisahkan dari alasanalasan dan pertimbangan dalamrekonpensi.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr/Tergugat dk yangmenuntut dinyatakannya Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan mangkir dantidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturutturut tanpa keterangan dandinyatakan PHK

Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tersebut harus ditolak oleh karenapertimbangan hukum tersebut melanggar hukum pembuktian.KEBERATAN KEENAM :1Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung pada halaman 26 alinea pertama yangmempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerlawan dikategorikan sebagai pekerja tetap pada Perusahaan Pelawan (PTBukit Sion) dan Para Terlawan telah di PHK

Tahun 2003 Para Terlawan berhak untuk mendapatkan uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan uangpengganti hak sebagaimana disebutkan dalam Surat Bukti T2 Putusan VerstekNo. 05/G/2011/PHI/PN.Bdg. tanggal 0&8 Maret 2011, harus ditolak, sebabpertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas 1 A Bandung tersebut telah salah dalam menerapkan hukum.Bahwa fakta hukum membuktikan selama persidangan, Pemohon Kasasi tidakpernah melakukan PHK

terhadap Para Termohon Kasasi dengan alasanefisiensi, karena Para Termohon Kasasi bukanlah pekerja tetap/permanen pada PT.Bukit Sion sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung yang menyatakan Pemohon Kasasitelah melakukan PHK dengan alasan efisiensi telah terbukti salah dalammenerapkan hukum dalam menilai PHK Para Termohon Kasasi, oleh karenanyaHal. 13 dari 15 hal.

Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan":Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Kasasi/Tergugat ajukan demi keadilanyang sebenar benarnya;Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Sesuai fakta yang ada adalah tanggal 19 Juni 2015 TermohonKasasi/Penggugat dikualfikasikan mengundurkan diri sehingga adalahbenar pernyataan Penggugat tidak pernah di PHK melainkan TermohonKasasi/Penggugat melakukan mangkir (tidak bekerja dalam 5 hari berturutturut tanpa keterangan);Bahwa dalam jawaban anjuran Disnaker Kota Samarinda TermohonKasasi/Penggugat menawarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untukdapat bekerja kembali di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat hal inisesuai dengan UndangUndang

Negara, mulai bekerja 10 April 2010 s/d 20Juni 2015, Masa Kerja 5 tahun 2 bulan, gaji/upah terakhir Rp2.156.000,00(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) Uang pesangon 6x2 x Rp2.156.000,00 = Rp25.872.000,00Uang Penggantian Masa Kerja 2 x Rp2.156.000 = Rp 4.312.000,00Penggantian Hak: Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp30.184.000,00 = RP 4.527.600,00+Jumlah = Rp34.711.600,00Bahwa pertimbangan majelis hakim yang berpendapat PemohonKasasi/Tergugat berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukan Pemutusan HubunganKerja ( PHK ) terhadap PENGGUGAT, melainkan yang sebenarnyaadalah bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT denganPENGUGAT telah berakhir oleh karena berakhirnya Perjanjian Kerjadisebabkan jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir dalam hal iniyaitu 31 Juli 2019:4.

berakhir secarahukum tanggal 31 Juli 2019, maka tidak berdasarkan hukum tuntutanPENGGUGAT agar tetap dipekerjakan kembali dengan upah pokokyang ditatapkannya sendiri sebesar Rp. 8.543.850,00 ( delapan jutalima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah ),bahwa tuntutan PENGGUGAT tersebut menunjukanINKONSISTENSI yang mana bertentangan dengan sikap ataupendiriannya yang dinyatakan dalam perundingan bepartit maupundalam mediasi yang mana PENGGUGAT menerima PemutusanHubungan Kerja ( PHK

berdasarkanpasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 danKeputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 100 Tahun 2004, Penggugat menganggapsebagai Pekerja Waktu Tidak Tentu (Pekerja Tetap), sehinggaPenggugat berkeberatan diputus hubungan kerjanya sebelummasa kontrak berakhir;17Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah/menyangkalsebagai berikut :1.Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukanPemutusan Hubungan Kerja ( PHK

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 menyatakan bahwa setiap pekerja yang di PHK olehPengusaha secara sepihak atau tanpa adanya penetapan dariPengadilan hubungan industrial, maka tetap melaksanakankewajiban dan diberi hak untuk tetap mendapatka upah hinggaperkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.25b.