Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menyelesaikan kewajibannyamengenai upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat untuk selanjutnyaTergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnyayakni secara khusus mengenai Pesangon bagi Penggugat.Halaman 4 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST12.13.14.Bahwa upah adalah merupakan hak pekerja/buruh oleh karena itu wajar apabilapekerja menanyakannya, hal ini Sesuai dengan BAB Pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia

Total yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akibat PHK adalahsebesar: Uang Pesangon : Rp11.619.000 Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp4.647.600 Uang Penggantian Hak : Rp1.742.850 +TOTAL : Rp18.009.450,Terbilang: Delapan Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Lima PuluhRupiah.Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan uang prosesPenggugat sejak dimulainya proses Bipartit hingga berakhirnya gugatanperselisihan hubungan industrial ini di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Dan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugattersebut dengan alasan mengalami kesuiltan kKeuangan/finansial sebenarnya dapatdibenarkan sepanjang dapat dibuktikan dalam bentuk Laporan Keuangansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat di atas, semestinya Tergugatdapat membantah dan menolaknya, namun selama persidangan berlangsung,terbukti Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan

akan tetap memeriksa,mempertimbangkan dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat(VERSTEK);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuanPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003, yang digunakan sebagaiHalaman 16 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTdalil Penggugat sebagai alasan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaTergugat, yaituPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003:Pekerja/brurh dapat mengajukan pernohonan PHK

kepada lembaga peyelesaianperselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatansebagai berikut:a. dst.b. dst.c. tidak membayar upah tetap pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)bulan berturutturut atau lebihd. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh,Menimbang, bahwa dengan demikian mencermati alasan yang digunakanPenggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah sah dan dapatdibenarkan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan PHk

PosIndonesia ( Wendy Bermana) yang menghentikan upah dan tidakmemberikan pekerjaan dengan alasan telah di PHK sepihak tanpa adaputusan Pengadilan Hubungan Industrial.4. Bahwa penyelesaian permasalahan dalam hubungan kerja ada 2 unitkerja yaitu :a. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitulembaga penyelesaian peselisinan/perbedaan pendapat yangmenimbulkan pertentangan yang merupakan pelaksanaan UU nomor 2tahun 2004 tentang PPHI.b.

Bahwa PHK sepihak yang dilakukan Terlapor adalah perlanggaranhukum di bidang ketenagakerjaan yaitu pasal 151 ayat 3 UUKetengakerjaan yaitu Dalam hal perundingan sebagaimana dalamayat(2) benarbenar tidak mengahasilkan persetujuan, pengusaha hanyadapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial6.

Terlapor yang mendalilkan bahwatelah terjadi PHK maka harus membuktikan dengan putusan pengadilanPHI. Namun Telapor tetap tidak melaksanakannya, terkesan seolah kebalhukum dan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan dan suratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau diangapangin lalu saja Telapor .13.

Pada pertengahan bulan Februari 2020 pemohon datang keKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menjumpalKepala Bidang Pengawasan dan pengawas ketenagakerjaanmenyampaikan permintaan agar dibuatkan sepucuk surat yangberisikan : Penegasan perihal PHK pemohon7.

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riaupada tanggal 9 Mei 2019 menerbitkan surat Nomor 560/DisnakertransHK/1183, perihal Permohonan Penetapan PHK Batal Demi Hukum (videbukti P8);3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Pemohon menyurati Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) cq PengawasKetenagakerjaan, perihal : pelangaran hak normatif/ tidak membayarupah sejak bulan April 2019 (vide bukti P3);4.

No. 93/G/2014/PHISby.Bahwa gugatan Para penggugat campur aduk satu sisi mendalilkan gugatan mengacu pada hasil Nota pemeriksaan Pengawas jo anjuran disnaker transkabupaten sidoarjo disatu sisi Penggugat mengajukan permintaan kepadadisnaker trans sidoarjo untuk melakukan pemutusan Hubungan Kerja(PHK).meskipun demikian sikap Tergugat tetap menyatakan kalau ParaPenggugat dinyatakan telah mengundurkan diri ;Bahwaperkara tentang perselisihan Hak yang diajukan oleh Para Penggugatdalam perkara No.58/G/2013

/PHLSby hingga perkara ini diajukan belummempunyai kekuatan Hukum tetap dikarenakan Tergugat melakukan upayaHukum Kasasi sehingga secara Hukum perkara ini belum bisa diajukan /belumsaatnya diajukan ;Bahwa telah tegas dan nyata perselisihan ini tim bul karena berakirnyahubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pengunduran diriPenggugat bukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). sebagimana yangdiisyaratkan pada pasal 137 UU No.13 tahu 2003 Jo.Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3keputusan Menteri Tenaga Kerja

No. 93/G/2014/PHISby.Bahwa apa yang diuraikan penggugat DR dalam Konvensi dalam hal inidianggap masuk dan terurai dalam gugatan rekonvensi ini ;Bahwa oleh karena surat anjuran tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo tidak sesuai dengan fakta Hukum yang sesungguhnya serta tidakmencerminkan nilainilai keadilan dan apalagi Tergugat DR telah terlebihdahulu melakukan Mogok kerja Tidak sah, maka sepatutnya memintaPengadilan untuk

para Tergugat DR /milik orang Tua Tergugat DR yang tersebut diatas sebagaibarang jaminan agar kerugian yang dialami Penggugat DR dapatterbayarkan ;DALAM POKOK PERKARA : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat DRseluruhnya ;2 Menyatakan Tergugat DR telah melakukan perbuatan Melawan3 Menyatakan Tergugat DR sejak tanggal 3 juli 2013 hingga berkelanjutantelah melakukan perbuatan Mogok kerja yang tidak4 Menyatakan surat Disnaker trans Kabupaten Sidoarjomengenai ;3232a Anjuran No.567/3628/404.3.3/2013 tentang PHK

No. 93/G/2014/PHISby.Foto copy, Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Sidoarjo tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 29 Nopember 2013, yang selanjutnya diberitanda, T15 ; Foto copy, Foto (Gambar) Aksi Mogok Kerja Para Karyawan yang berjumlah 19Orang diantaranya dengan melakukan penutupan paksa jalan akses keluar masukke area SPBU hingga berakibat Para Konsumen tidak terlayani hingga 24 hari,yang selanjutnya diberi tanda, T16 ; Foto copy, Surat Pernyataan Permohonan Kasasi atas Perkara No. 58

Bahwa Penggugat V (Rahmat) mulai masuk kerja bulan Juli 2010, padabulan September 2010 di PHK Massal karyawan kontrak, karena adacomplain produk gen V dari Castumer (Valeo), dan beda beberapa hari diPHK, Penggugat dipanggil kembali pada tanggal 24 September 2010langsung dikontrak dari tanggal 24 September 2010 s.d. 23 September2011, kontrak ke II dari tanggal 24 September 2011 s.d. 22 September 2012,pada tanggal 24 September 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012Penggugat masih bekerja seperti biasa

Bahwa Penggugat VI (Deni Junaedi) mulai masuk kerja bulan Mei 2010 padabulan September 2010 ada PHK Massal karyawan kontrak, karena adacomplain produk gen V dari Castumer (Valeo), dan beda beberapa hari daridi PHK, Penggugat dipanggil Tergugat untuk bekerja pada tanggal 24September 2010 dan langsung dikontrak Pertama dari tanggal 24 September2010 s.d. 23 September 2011, kontrak ke II bulan September 2011 sampaiHalaman 4 dari 34 hal. Put.

Oktober 2014, pada tanggal 18 Oktober2014 diputus hubungan kerja tanpa diberikan Pesangon;12.Bahwa Penggugat VII (lyanudin) mulai masuk kerja bulan April 2010, danbulan September 2010 dan di PHK Massal karyawan kontrak karena adakomplain produk gen V dari Castumer (Valeo), dan beda beberapa hariPenggugat dipanggil oleh Tergugat untuk bekerja pada tanggal 24September 2010 langsung dikontrak dari tanggal 24 September 2010 s.d.23 September 2011, kontrak ke II dari tanggal 24 September 2011 s.d. 22September

dapat mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial;20.Bahwa Tergugat dalam Jawabannya terhadap Anjuran ke Dinas Tenagakerja Kota Tangerang Selatan Nomor: 560/08 Bid Penta tertanggal 10 Juni2015, Tergugat menyatakan menolak;21.Bahwa dikarenakan Tergugat menolak Anjuran dari Dinas Tenaga KerjaKota Tangerang Selatan, yang seharusnya Tergugatlah yang mengajukangugatan ke PPHI, tetapi sampai saat ini Tergugat membiarkanpermasalahan tidak ada penyelesaian;22.Bahwa akibat Pemutusan hubungan kerja (PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatkarena PHK bukan atas kesalahan pekerja sejak berakhirnya PKWT terakhir:No. Penggugat Hubungan Kerja Putus terhitung sejak:1 Yuliani 18 Oktober 20142 Marliana 10 November 20143 Mutiara Sida 10 November 20144 Ida Rohimutesya 30 November 20145 Rahmat 22 Oktober 20146 Dedi Junaedi 18 Oktober 20147 lyanudin 22 Oktober 20148 Lala Jamila 03 Januari 2015 4.

Ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat,karena Tergugat sudah di PHK dari tempat Tergugat bekerja ;b.

Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Perusahaan PT Garuda MasPerkasa sejak bulan Maret 1983 sampai saat ini;Bahwa Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap PT Garuda MasPerkasa berdasarkan Keputusan Direksi PT Garuda Mas Perkasa secaralisan (tanpa ada surat pengangkatan);Bahwa Penggugat telah bekerja dengan baik secara terus menerusselama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun sejak bulan Maret 1983Hal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 710 K/Pdt.SusPHI/201710.sampai saat ini dan tidak pernah berhenti baik di PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;.

Rp28.000.000,00 (dua puluhdelapan juta rupiah), harus dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 11 November 2013dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp18.187.725,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

KerjaTranmigrasi dan Sosial Pemerintah Kota Denpasar tanggal 29 Juli 2010 Nomor:567/572 /Disnakertransos ;Bahwa dalam Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2pada Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Tranmigrasi dan SosialPemerintah Kota Denpasar tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 567/572/Disnakertransos tersebut diatas Tergugat tidak memberikan jawaban atasAnjuran sampai batas waktu yang ditetaokan yang mana pokok perselisihanantara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan HubunganKerja (PHK

Alasan di PHK : Diberhentikan kerja dengan alasan yang tidak jelasHal. 11 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt.Sus/201 1Dd s(karena ada permasalahan keluarga yangberdampak pada colling down/skorsing kepadaPekerja). Pemutusan Hubungan Kerja yang demikiandapat dikategorikan PHK dikarenakan Pengusahatidak bersedia menerima Pekerja.Perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak :Sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) huruf (h), Pasal (3) huruf (b), Pasal(4) huruf (c) Jo.

Bahwa dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antaraPenggugat dengan Tergugat ternyata tidak ada bukti yang menunjukkanPenggugat telah membuat kesalahan / pelanggaran dalam hubungan kerjadan karena Tergugat tidak meminta penetapan kepada PengadilanHubungan Industrial (PHI) sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 155UndangUndang No. 13 Tahun 2003 maka tuntutan Penggugat agarTergugat dihukum membayar upah Penggugatdari bulan Juni 2010 sampaidengan Oktober 2010 sebesar Rp. 22.250.111, dapat dikabulkan

No.932 K/Pdt.Sus/2010K/PHI/2006 .Mohon Majelis Hakim Pengadilan WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Manadodi Manado menyatakan Pemutusan HubunganKerja tidak Sah karena PHK sepihakTergugat tanpa penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dengan mewajibkan para Tergugatmembayar hakhak para Penggugat sesuaiperundang undangan ketenagakerjaan yangberlaku ;8.

untukmenyelesaikan secara baik baik dan/ataudamai atas permasalahan perselisihan HAKdan Perselisihan PHK. Maka itulahperundingan yang tidak tercapai musyawarahuntuk mufakat di tuangkan kedalam RisalahPerundingan Bipartit tanggal 4. Februari2009 ;13.

Penggugat ;Bahwa Judex Facti Majelis Hakim PengadilanHubungan ~ Industrial pada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Manado padaalinia 3 (tiga) halaman 23 adalah keliru karenaPerselisihan yang timbul adalah PerselisihanKepentingan mengenai di Istirahatkan/Skorsing olehTermohon Kasasi lI/Tergugat kepada para PemohonKasasi/para Penggugat hingga tidak dipekerjakandan tidak di bayar upah para Pemohon Kasasi/ paraPenggugat selamadiistirahatkan(dirumahkan)/diskorsing maka munculPerselisihan PHK

Jaminansecara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2009 namunMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado tidak membuat penetapanuntuk melaksanakan Permohonan Sita Jaminantersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkandengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Manado telah benardalam pertimbangan dan tepat dalam menerapkan ketentuanUndang Undang yang berlaku ; Bahwa PHK

Nomor 523 K/Pdt.SusPHI/201510.11Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, menetapkan secaralimitatif syaratsyarat pekerja yang dapat di PHK karena dianggapmengundurkan diri;Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Pengugat karena dianggapmengundurkan diri bertentangan Perundangundangan Indonesia yakni:a. Undangundang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2, berbunyi:Tiaptiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan;b.

Nomor 523 K/Pdt.SusPHI/201512.Bahwa atas pembehentian Penggugat, maka Pengugat juga diperlakukantidak adil/diskriminasi oleh Tergugat, karena hanya garagara mengajukansurat permohonan ijin untuk mengikuti tes CPNS dan bahkan ijin pun tidakjadi diambil oleh Penggugat, maka tindakan PHK dilakukan oleh Tergugat,padahal banyak karyawan lain (4 orang) yang melakukan kesalahan lebihberat yang bahkan merugikan Perusahaan/Rumah Sakit Santa Theresiadimaafkan oleh Tergugat, hanya karena beragama Non Muslim

tiga juta lima ratus lima puluh dua ribuempat ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1 Pesangon 2,266,400 6 227,196,8002 Penghargaan 2,266,400 2 14,532,8003 Penggantian Perumahan dan 31,729,600 15% 1Pengobatan 4,759,4404 Penggantian Uang Cuti 2,266,400 25 121,087,8725 Pengembalian uang DP KWI 5,975,548Jumlah 43,552,460 20.Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU21IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang pada intinya pekerja berhakmenerima upah selama proses PHK

Kepada pekerja/buruh;Berdasarkan saksi Saksi Tri Margono dan Saksi Ernita Boru Sinaga,jelasjelas Termohon Kasasi tidak memberikan naskah PeraturanPerusahaan atau perubahannya kepada pemohon kasasi, karenaPemohon Kasasi bukan Kepala Bidang atau Kepala Bagian atau KepalaRuangan, karena jabatan saksi adalah Perawat Pelaksana;Berdasarkan dalil tersebut Judex Facti tidak menerapkan hukumsebagaimana Pasal 114 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yangmembenarkan tindakan Termohon Kasasi mem PHK termohon Kasasitanpa

lambat 1 (satu) bulanharus mengajukan permohonan ijin, apabila tidak dilakukan makakaryawan telah dianggap mengundurkan diri, ketentuan tersebutbertentangan dengan ketentuan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena untuk dapat dianggapmengundurkan diri maka pekerja tidak masuk kerja selama 5 (lima) hariberturutturut dan telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali, sedang dalamperkara a quo Tergugat' tidak melakukan sesuai dengan ketentuantersebut;Bahwa oleh karena PHK

1 (satu) bulan dari tanggal 12 April 2011sampai dengan 11 Mei 2011 ;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Penggugat pada waktu masuk bekerja menolakpekerjaan karena diperintah bekerja oleh crew agent menjadi juru mudi padahaljabatan Penggugat sebagai juru muat, apalagi pekerjaan juru mudi belum pernahdilakukan oleh Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat, dan usiaPenggugat juga sudah mencapai 53 (lima puluh tiga) tahun ;Berkaitan dengan angka 9 (sembilan) di atas maka Penggugat dinyatakan off (PHK

Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai PerselisihanHubungan Kerja (PHK) ;b. Bahwa Penggugat diterima bekerja di perusahaan Tergugat dengan sistemPerjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan menerima upah terakhir sebesar Rp1.515.000, perbulan ;c. Bahwa kontrak kerja yang diberlakukan Tergugat beberapa kali tidak sesuaidengan ketentuan pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ;d.

Kep.150/Men/2000 ;Bahwa perselisihan PHK tidak dapat diselesaikan pada tingkat bipartit dan mediasi,untuk itu penyelesaian lebih lanjut para pihak dapat mengajukan gugatan/penetapankepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;Adapun yang menjadi dasar gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaiberikut :dl,Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 02 Tahun 2004,tentang Penyelesaian Perselisihan

201210 Bahwa Penggugat dalam petitumnya tersebut maupun dalam positanya tidakada menyebutkan atau mendalilkan berapa rupiah upah yang diterimanyaPenggugat ; Bahwa seharusnya dalam perselisihan hubungan industrial, upah harusdisebut secara jelas, terperinci dan tepat, oleh karena upah tersebutlah yangdijadikan dasar dalam melakukan perhitungan tuntutan pembayaran ; Bahwa seharusnya dalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yangberupa Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

No. 321 K/Pdt.Sus/201216Tergugat yang memperpanjang PKWT lebih dari 1 (satu) kali adalah tindakanyang melanggar ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 ;2 Bahwa dengan demikian Penggugat telah bekerja selama 17 (tujuh belas) tahunlebih, terhitung sejak tanggal 12 November 1993 sampai dengan tanggal 26Februari 2011, dan karena perselisihan PHK ini disebabkan adanya penolakanmutasi oleh Penggugat kepada Tergugat, maka patut dan adil diterapkanketentuan Pasal 161 UU No. 13 tahun 2003, dengan memperoleh

mentaati aturan perusahaan menurut Pasal 161 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapnyamenyatakan bahwa :Pasal 161 ayat (1):Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua,dan ketiga secara berturutturut.Bahwa sebagai akibat dari PHK

PerselisiahanHubungan Industrial (LPPHI).Bahwa oleh karena itu pemutusan hubungaan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tanpa adanya Penetapan dari PengadilanHubungan Industrial adalah tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja denganPenggugat secara sepihak dan tidak prosedural bahwa berdasarkanketentuan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan joKeputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Sebelum adanyaPenetapan PHK

per/hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusandalam perkara ini.Berdasarkan uraian uraian diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A PalembangCq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil Penggugatdan Tergugat untuk diperiksa dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarsebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.BuMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Pengakhiran hubungan kerja (PHK

) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tersebutadalah tidak Sah dan batal demi hukum;Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah pengakhiran hubungan kerja sepihak dan nonprocedural;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan Uang PHKyang seharusnya diterima Penggugat adalah dengan dengan perinciansebagai berikut :Uang

poin (8) yang mengatakan bahwaPenggugat tidak diperbolehkan bekerja adalah tidak sesuai dengankenyataan yang ada karena justru Pekerja itu sendiri yang menolak pekerjaanyang disediakan perusahaan dengan tidak bersediamenandatangani uraian tugas serta menolak pekerjaan yang diperintahkanoleh perusahaan;Bahwa Penggugat diakhiri hubungan kerja oleh Tergugat secara sepihakadalah tidak benar karena sampai dengan saat ini perusahaan (Tergugat)tidak pernah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

Pawan KapuasRaya Nomor : 08/SK Dir/PKR/III/2017 tanggal 27 Februari 2017,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah melakuan tindakan sewenang wenangdengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenagakerja yang bekerja di SPBU secara sepihak dan tidak memintapersetuju an dari Tergugat sebagaimana Perjanjian KerjasamaPengelolaan SPBU Pasal 4, terutama tenaga kerja yang masihmempunyai hubungan Keluarga atau Famili dengan Tergugatdan menggantinya dengan orangorang Penggugat.

diatas kiranya Majelis HakimPengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan perkara aquo dengan amarsebagai berikut :halaman 10 dari 16 halaman putusan perkara nomor 97/PDT/2017/PT KALBARDALAM PROVISI:Menolak Provisi Penggugat karena tidak beralasan hukum;DALAM POKOK PERKARA1.Atau:Menolak Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (Niet Omvankelijke Verklaaard / N.O. );Menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi/ ingkarjanji dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

putusan Pengadilan NegeriKetapang tanggal 26 September 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ktp. denganalasan yang pada pokoknya Judex Factie mengabaikan dalildalil dalamjawaban Pembanding semula Tergugat sehubungan dengan alasandilakukannya pemutusan hubungan kerjasama Pengelolaan SPBU karenaTerbanding semula Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 5Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU No. 21 tanggal 22 Agustus 2016yaitu:Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

Tinggisependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudahberdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga putusan tentangpokok perkara haruslah dikuatkan ;halaman 14 dari 16 halaman putusan perkara nomor 97/PDT/2017/PT KALBARMenimbang, bahwa mengenai alasan Pemutusan HubunganKerjasama Pengelolaan SPBU oleh Pembanding semula Tergugat terhadapTerbanding semula Penggugat karena Terbanding semula Penggugat telahmelakukan pelanggaran perjanjian yaitu telah melakukan pemutusan hubungankerja (PHK

sepihak dan sewenangwenang, serta tidakmembayar upah sejak PHK dilakukan sebagaimana dalildalil di atas makasudah sepatutnya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutus:;DALAM PROVISIDALAM PUTUSAN SELA1.

Bahwa gugatan a quo diajukan Para Penggugat atas dasar Perselisihan Haksebagaimana dalil gugatan a quo angka 18 halaman 7, yang mana sangatbertentangan dengan dalil gugatan angka 20 halaman 8 yang mendalilkan Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 117Padt.SusPHI /2018/PN.Bdg30.31.22.33.adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menjadi sangat membuatkabur gugatan a quo dan menjadi pertanyaan bagi Tergugat apakahgugatan a quo merupakan perselisihan hak atau perselisihan PHK?.

Mengenai perselisihan hak dengan perselisihan PHK merupakan 2 (dua)jenis perselisihan yang berbeda dan memiliki definisi yang berbeda (videPasal 1 angka 2 dan 4 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangTentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);b.

Bintang Surya Kencana Mindamerupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda; Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 117Pdt.SusPHI /2018/PN.Bdg Bahwa gugatan a quo diajukan Para Penggugat atas dasar Perselisihan Haksebagaimana dalil gugatan a quo angka 18 halaman 7, yang mana sangatbertentangan dengan dalil gugatan angka 20 halaman 8 yang mendalilkanadanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini menjadi sangat membuatkabur gugatan a quo dan menjadi pertanyaan bagi Tergugat apakah gugatana quo merupakan perselisihan hak atau perselisihan PHK?

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 002/HR-IR/JNE/PHK/II/ 2023, tanggal 22 Februari 2023;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp34.092.225,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5.

mencari jalan keluar yang terbaik mengenai PHK sepihakyang dilakukan pihak Tergugat;29.Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini,maka Penggugat mengambil langkah mediasi melalui Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianHal. 20 dari 52 hal.

Bahwa karena oleh karena perbuatan Tergugat yang sewenangwenangtersebut yang memberikan SP I, SP II, SP Ill dan PHK sepihak tanpaalasan yang jelas kepada Para Penggugat, maka SP , SP Il, SP III danPHK batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjan kembaliPenggugat dengan jabatan semula;36.Bahwa Tergugat berdalil bahwa Para Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013Pasal 137 sesuai keterangan tersebut di atas;37.Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Namun sebaliknya Para Penggugatmenolak ajakan dari Tergugat tersebut, malah melanjutkan aksi mogok kerjaterhitung sejak akhir bulan Mei sampai dengan September 2013;Tanpa ada jalan keluar yang pasti, akhirnya Tergugat telah menentukan sikapsebagai jalan terakhir yang sangat berat untuk menjatuhkan PemutusanHubungan Kerja (PHK) pada Para Penggugat tersebut, agar permasalahanini tidak semakin berlarutlarut;Hal. 37 dari 52 hal. Put.

keinginan dalam diri ParaPenggugat, satu sisi menuntut dapat dipekerjakan kembali, namun disisilainnya menuntut upah proses dibayar/notabene siap dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHk);Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menolak dalildalil Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat tidak melanggar UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 114 Jo.188;Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat

Hal: Anjuran, sebagai acuan untuk membayar PHK padaPara Penggugat dengan catatan dihitung berdasarkan Surat KetetapanPengangkatan menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTC;8.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat telah di PHK;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Pada pertemuantersebut, Penggugat juga menyerahkan surat pemutusan hubungan kerjatanggal 29 Januari 2014 (selanjutnya disebut Surat PHK) danmenyampaikan bahwa Penggugat bersedia untuk membayar kepadaTergugat halhal sebagai berikut:Uang Pesangon : Rp.204.924.000Uang Penggantian Hak (penggantian Tunjangan : Rp. 30.738.600Kesehatan dan Tempat Tinggal) +Jumlah : Rp.235.662.600Halaman 5 dari 75 hal. Put.

,ketiganya intinya menerangkan bahwa sampaidengan pada saat di PHK Tergugat masihmemegang 3 (tiga) jabatan, yaitu 1. BusinessProcess Leader, 2. MPS Leader, dan 3. IPTCLeader, keterangan tersebut sesuai juga dengan dalildari Tergugat bahwa sampai dengan saat di PHKPenggugat tidak pernah mencabut ketiga jabatanyang diemban tersebut,...6.)

Nanang Endro Cahyono, ST., dan Sdr.Hikmah Ardhianto, S.Psi., ketiganya intinya menerangkanbahwa sampai dengan pada saat di PHK Tergugat masihmemegang 3 (tiga) jabatan, yaitu 1. Business ProcessLeader, 2. MPS Leader, dan 3.

IPTC Leader, keterangantersebut sesuai juga dengan dalil dari Tergugat bahwasampai dengan saat di PHK Penggugat tidak pernahmencabut ketiga jabatan yang diemban tersebut....Lebih lanjut, Judex Facti kemudian menggunakanpertimbangan hukumnya tersebut untuk menyimpulkanbahwa restrukturisasi dan reorganisasi tidak terbukti, danjuga proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehPenggugat terhadap Tergugat tidaklah dapat dibenarkanmenurut hukum.

IPTCLeader, keterangan tersebut sesuai juga dengan dalil dariTergugat bahwa sampai dengan saat di PHK Penggugattidak pernah mencabut ketiga jabatan yang diembanTergugat tersebut,...2) Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Judex Factisecara sertamerta menerima sepenuhnya keterangansaksisaksi Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkanHalaman 70 dari 75 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.SusPHI/2016halhal sebagai berikut:a.