Ditemukan 14447 data
161 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
24 — 11
ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
31 — 3
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintahdalam hal pemberantasan Narkotika dan upaya untuk mempersempit ruanggerak pelaku tindak pidana Narkotika;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa masih berusia muda;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
28 — 4
bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri terdakwa, terlebin dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehinggamemperlancar jalannya sidang;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
43 — 10
ditujukan kepada seseorang apakah seseorangmempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih lebihmengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuanUndangundang (Langemeyer).Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata melawandiartikan menentang atau menyalahi sedangkan aarti kata hukum mengandungarti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkanoleh penguasa , pemerintah atau otoritas
156 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masaKonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secaraangsuran";Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
PUTRA HARWANTO, S.H
Terdakwa:
ANDRIO DESEMBRASYA Alias RIO Bin LA YANI
79 — 42
Kuatnya kehendakdapat diukur dari kekuatan fisik atau otoritas yang dimilikinya terhadap sipemaksa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan untukpenerapan pasal ini adalah memasukan kemaluan pria ke kemaluan wanitasedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.Jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kKemaluan wanita, tidak dapatdipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit,yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya sesudah dewasa
1128 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan TurutTergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonangugatan lainlain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:I.1.Pendahuluan;Bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah dinyatakanpailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan permohonan yangdiajukan oleh Otoritas
199 — 104
memotong/membongkar botolsampho) barang bukti tidak didukung oleh CCTV (Closed Circuit Televion)atau CCTV tidak berfungsi;Bahwa pada tangga 15 Februari ketika PEMOHON menitipkan baranguntuk tahanan yang mengizinkan barang yang boleh masuk adalahpetugas jaga atau petugas Tahti;Bahwa petugas Tahtilan (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmensortir barang atau memilah barang titipan apa saja yang boleh masukartinya petugas Tahtilah (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmempunyai wewenang atau otoritas
14 — 1
kandungPenggugat yang bernama Ayah kandung, selain itujuga dihadiri olehseorang penghulu yang bernama Ujang, dua orang saksi nikah bernamaPutusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Spn 20Zamzami dan Saksi nikah II, dan maharnya adalah 1 cincim mas,kemudian posisi penghulu ditengah masyarakat merupakan orang yangdikenal paham agama Islam dan sering diundang untuk membaca doadalam momenmomen yang bersifat agamis, sehingga penghulu yangbernama Ujang mendapatkan posisi penting di tengah masyarakat, dania juga diberi otoritas
36 — 19
Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang (Kuasa Perwakilan) PTSumber Griya Permai di Atambua, Belu Nusa Tenggara Timur dengan tugastugas diberi otoritas untuk pelaksanaan pengembangan dan operasionalPerusahaan di Atambua ;49. Bahwa PT Sumber Griya Permai bergerak dalam bidang konstruksi danpertambangan khususnya batu mangaan ;50.
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai pihak, haltersebut suatu kesengajaan karena Tergugat V dan Tergugat VI mengetahuiatau sepatutnya mengetahui bahwa instansi yang memiliki otoritas dibidangHalaman 6 dari 27 hal. Put.
38 — 13
BUSRA AZERI selanjutnya menyatakanPERATURAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEHBERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGIdimana POJK (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN) tidakboleh bertentangan dengan UNDANGUNDANG, artinya PembiayaanKonsumen Nomor 0005224/2/09/01/2015 tertanggal 28 Januari 2015tidak boleh bertentangan dengan UNDANGUNDANG NOMOR 8TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, dalam hal iniTERBANDING / TERGUGAT (PT.DIPO STAR FINANCE) telahmenggunakan KLAUSUL BAKU yang dilarang sebagaimana diaturdalam
1.DENI MULYAWAN,SH
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
KRISMAN Alias TIO
103 — 30
Selain itu, Terdakwa bukanlah pemegang izin edarnya danberdasarkan Alat Bukti Surat dinyatakan terhadap obat tersebut tidak memilikiizin edar;Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapatwalaupun secara umum senyawa Trihexyphenidyl HCl dapat diedarkan diIndonesia, namun peredarannya berada di bawah izin dari otoritas terkait.Dalam hal ini, izin tersebut bersifat kongkrit dan individual yang artinyaperedaran yang terjadi ialan berada pada domain penerima izin bersangkutandengan
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO
29 — 7
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pengelolaan perikananadalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulaninformasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasisumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturanperundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintahatau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitassumber daya hayati perairan
106 — 26
KUASA bertindak mewakili selaku Advokat ataumewakili selaku Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI), dalam hal iniperlu dibuktikan identitas Advokat dan atau Surat Keterangan (SK)Pengangkatan selaku Pengurus pada Serikat Buruh Solidaritas Indonesia(SBSI) seluruh Penerima Kuasa;Bahwa dikarenakan tidak disebutkan secara jelas dan tegas pada kuasadan gugatan Para Penggugat tentang identitas kuasa Para Penggugat,maka Kuasa Para Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas dan atautidak memiliki Otoritas
57 — 41
jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.Halaman16dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: 13/Pat.Sus/BPSK/2017/PN LbpDAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas
1.Ida Bagus Rai
2.Ida Bagus Putra
Tergugat:
1.I Ketut Wijana alias Kepeh
2.BPR Indra Candra
29 — 14
tahun 2017 lewatbadan lelang yaitu PKNL;16.Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diduga bahwa pihak Bank yaituBPR Indra Candra selaku Tergugat II telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM sesuai gugatan tersebut diatas;17.Bahwa dengan melihat fakta dan gugatan, jelas jelas P Il sangatdirugikan dari segi Materiil dan Imateriil dengan kata lain 90% (sembilanpuluh persen) pencairan uang dari T II dinikmati oleh T ini jelas jelasunsur penipuan serta memutar balikan fakta dan P akan melaporkankepada Otoritas
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ENDANG PUTRI NINGSIH Binti JUNAIDI
21 — 6
yangdiajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangsebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
48 — 6
Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut : e Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari minimum hingga maksimal ancamandalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itusendiri;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana