Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering;
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Jbg
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
AGUS SUROTO , SH
Terdakwa:
HERI SUKAMTO bin SARONI
15 — 10
  • Guna tidak hanya diartikan bahwa ketikatertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika, namunHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Jbgketika seseorang berniat menggunakan narkotika dan belum memulaimenggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalampengertian Penyalah Guna;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperolehkewenangan atau jin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-04-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 18 April 2017 — LEGIMIN VS PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk
91 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepadaPelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hakgadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olehkonsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJk)Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) jugamenyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) UndangHalaman 26 dari 29 hal. Put.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus KDRT
Register : 26-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN.Bnr
Tanggal 18 September 2017 — Pidana-Terdakwa-BACHTIAR Bin (Alm) NACHROWI
86 — 9
  • Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Hal 31 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN BnrMenimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Penipuan
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bnr
Tanggal 30 Maret 2017 — Pidana-Terdakwa-YOGI SANTOSO Bin LAMUN.
52 — 7
  • selamapersidangan, tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutanhukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwaharusdipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Pencurian
Register : 07-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 70/Pid B/2017/PN.Bnr
Tanggal 27 Juli 2017 — Pidana_Heri Supriadi Bin Yahya Haryadi
23 — 4
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskanTerdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karenaterdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
CHOIRU MAS UDIN alias UDIN
27 — 12
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang YAPERMA MOCH. ANSORY
Tergugat:
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Tangerang Cq PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
96 — 63
  • AgusMudhofir selaku Debitur juga telah terdaftar diketahui dan diawasi pihakyang bewenang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJk)sehingga tidak ada ruang bagi Tergugat untuk menyalahgunakan keadaandan berlaku sewenangwenang;Bahwa Justru dalam Perkara in casu pihak Debiturlah/Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BankDanamon Indonesia, Tok. cabang Cayman Island mempunyailisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan diCayman Island sejak tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkanoleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat PT. BankDanamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island berdomisili.Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/20158.6.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD FITRIADI
Tergugat:
PT BCA FINANCE berkedudukan kantor pusat Jakarta Cq PT BCA FINANCE Kantor Cabang Jambi
76 — 33
  • Namun dalam hal ini Penggugattelah menandatangani dan memaraf setiap lembar dari PerjanjianPembiayaan Konsumen sehingga menjadi aneh jika Penggugat berdalihtidak mendapatkan penjelasan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen.Tidak ada informasi yang Tergugat tutuptutupi terkait dengan pemberianfasilitas pembiayaan karena Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaanyang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tentu dalammenjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 14/Pid. Sus/2016/PN. Pbm
Tanggal 17 Maret 2016 — DEDY IRAWAN ALIAS OMA BIN SELAMET
17 — 9
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 April 2017 — H. FIRDAUS LUBIS VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., DSP MIKRO PASAR SIMPANG EMPAT PASAMAN
87 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Sedangkan
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 17-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 20 Juni 2017 — - JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS - ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI
168 — 70
  • Terdakwa, perlu dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia danbukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itutidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idMenimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-06-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 63/Pid.B/2015/PN LiW
Tanggal 8 September 2015 — Terdakwa I : NOPRA WIDI Bin SUNIRHAN Terdakwa II : DEKA SULIANTO Bin LIHAN
69 — 15
  • Sedangkan perbedaan satwa liar yangdilindungi undangundang dengan satwa liar yang tidak dilindungioleh undangundang ditetapkan dengan keputusan menteri setelahmendapat pertimbangan otoritas keilmuan (scientific authority)sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah semua jenis satwayang keberadaannya masih dalam tingkat pertumbuhan tertentusehingga keberadaannya belum ditetapkan sebagai satwa di lindungi.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan kerentuan pasal 5 ayat (1)dan ayat (2) peraturan pemerintah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
438 — 303
  • Bahwa, surat Saudara pada pokoknya mohon, berdasarkan putusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 240 Tahun 2006, agarKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut semua suratkeputuran yang diterbitkan Dirjen AHU, menerbitkan surat keputusan baru,mengirim asli atau tembusan surat keputusan kepada Otoritas JasaKeuangan, memperbaiki dan melakukan penyesuaian terhadap profil PT.BFI.
    AHU, menerbitkan surat keputusanbaru, mengirim asli atau tembusan surat keputusan kepada Otoritas JasaKeuangan, memperbaiki dan melakukan penyesuaian terhadap profil PT.BFI (sekarang PT. BFI Finance Indonesia) tidak dapat dipenuhi / ditolak.D.2.
    Prematur.Bahwa Gugatan Penggugat seandainya pun benar Penggugat sebagaipemilik saham di Tergugat Il Intervensi(hal mana Tergugat II Intervensibantah), yang didasarkan atas Surat Penggugat tanggal 26 Februari 2018yang pada pokoknya menuntut Tergugat merubah data perseroan denganmencabut semua surat keputusan yang diterbitkan Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, menerbitkan SK Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia yang baru, mengirim asli atau tembusan SuratKeputusan kepada Otoritas
    biasa, dan karenanyatidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.Halaman 93 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.39.40.Al,Bahwa Objek Gugatan 1 menjawab surat permohonan Penggugat, tanggal26 Februari 2018, yang pada pokoknya Tergugatmenjelaskan padaPenggugatbahwa Tergugattidak dapat mencabut semua surat keputusanyang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DirjenAHU), menerbitkan surat keputusan baru, mengirim asli atau tembusansurat keputusan kepada Otoritas
    BFI Finance Indonesia, Tbk., yang akandilaksanakan tanggal 06 Mei 2014 dan diumumkan padaharian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 21 April2014 (potokopi sesuai cetakan).Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Dan Luar Biasa yang telah diselenggarakan padatanggal 06 Mei 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJk)ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB danKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan SuratNomor Corp/CH/L/V/140075 tanggal 07 Mei 2014 (potokopidari potokopi
Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus
Register : 02-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN SUMBER Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sbr
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.RIVO Ch. M. MEDELLU, S.H.
2.YOGA PAMUNGKAS, S..H.
3.R BUDI HARYANTO, S.H.
4.AHMAD FITRAH KUSUMA, S.H., M.H.
5.TOTOK ALIM PRAWIRO WIDODO, S.H.,M.H.
6.AGUNG SUSANTO, S.H., M.H.
7.SUWARDI, S.H.
8.WENDRA SETIAWAN, S.H.
9.ANWAR HENDRA ARDIANSYAH
10.JAMANURI
Terdakwa:
SUHERNI
46 — 0
  • Suherni
  • Risalah Pertemuan OJK dengan pengurus Perumda BPR Kabupaten Cirebon tanggal 9 November 2020 Pembahasan Permasalahan Perumda BPR Kabupaten Cirebon
  • Risalah Pertemuan Otoritas Jasa keuangan dengan perumda BPR kabupaten Cirebon tanggal 11 Desember 2020 tentang Pembahasan Permasalahan Perumda BPR Kabupaten Cirebon.
  • Risalah Pertemuan Otoritas Jasa keuangan dengan perumda BPR kabupaten Cirebon tanggal 05 Januari 2021 tentang Pembahasan Permasalahan Perumda BPR Kabupaten Cirebon.
  • Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) Tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Kinerja dan Penetapan Pembagian Laba Bersih Perumda BPR Kabupaten Cirebon (BANK BKC) Tahun Buku 2020 Tanggal 16 April 2021.
  • Berita Acara jurnal koreksi kekurangan/kelebihan penyalahgunaan keuangan Sdr.
Pengadilan PN SABANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2006 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 2/Pid.B/2006/PN-SAB
Tanggal 15 Agustus 2006 — Ir.M.Yasin Hasan Bin Hasan. Drs.T.Pakeh Hamid Bin Hamid
116 — 18
  • ;Bahwa proses terjadinya kontrak saksi tidak mengetahuinya, dalam artian saksi hanyaberkapasitas menandatangani kontrak tersebut berdasarkan loyalitas kepada atasanyakni Walikota Sabang selaku pemegang otoritas dalam pengelolaan dana RenovasiMesjid ...Mesjid. Mengenai isi kontrak berikut RAB yang tertuang didalamnya saksi tidakmengetahui, artinya yang tahu persis yakni T.
    panitiapengurus mesjid agung babussalam, tidak mengerjakan sesuai bestek, tidak sesuai RABdan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga kerugian keuangan daerah daripekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai bestek tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.908.762.750,(sembilan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratusluma puluh rupiah) ;Bahwa terdakwa I karena kedudukannya sebagai direktur dari PT.ADB dan mempunyaihubungan keluarga sebagai adik ipar dari walikota sabang yang mempunyai otoritas
    ;Bahwa terdakwa I IR.M.Yasin Hasan Bin Hasan karena kedudukannya sebagaidirektur dari PT.ADB dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar dari walikotasabang yang mempunyai otoritas dan kekuasaan dan kewenangan terhadap keuanganpemerintah kota sabang dengan mudahnya dapat menarik uang proyek tanpa dilengkapiatau disertai dengan progress report sebesar Rp. 2.432.000.0000 (dua milyar empat ratustiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya karena kedekatan dan hubungan keluarga denganwalikota terdakwa
    terdakwa I dalam rangka mencairkan dana atau uang proyektersebut tanpa melalui mekanisme yang dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah No. 105tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, bahkan padaawal Terdakwa I mendapatkan proyek pengerjaan pembangunan dan renovasi mesjid agungbabussalam inipun tidak melalui mekanisme pelelangan sebagaimana di atur di dalamKep.Pres No. 18 Tahun 2000 dan Kep.Pres No. 80 tahun 2002, melainkan ditunjuk langsungoleh Walikota Sabang selaku pemegang otoritas
    pembangunan fisik mesjid maka keuanganPemerintahan Daerah Kota Sabang dari tahun 2000 s/d 2004 senantiasa terbebani danmengalami kerugian ; Menimbang, bahwa kesempatan dan peluang kemudahan akses yang dimilik olehterdakwa I tersebut menurut Majelis lebih dikarenakan hubungan keluarga dan kedekatannyadengan Walikota Sabang yaitu sebagai adik ipar, sehingga oleh karena itu unsurmenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan yangdimilikinya, dan atau karena hubungan dengan pemegang otoritas
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 4 April 2018 — Rinaldus Andry Suseno als Andry
777 — 197
  • Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 37. Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 38.
    Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;39.
    Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun2010 terakhir di ANZ Bank 2016;Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan
    Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 159 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower
    Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 255 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 31-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — RAJESMAN MANURUNG VS PT BANK BRI SYARIAH
122 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1123 K/Padt.SusBPSk/2016jasa;g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 23-04-2014
Putusan PN MAROS Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Mrs
Terdakwa : NURKARMILA ALS MILA BINTI DJUMAENI JPU : FAISAH, SH
25 — 4
  • Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut : e Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari minimum hingga maksimal ancamandalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itusendiri;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana
Pengadilan PN MAROS Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAROS Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mrs
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AMINAH, SH.
Terdakwa:
AKBAR ALS BOY BIN BEDDU
29 — 6
  • Pihak otoritas yakni pemerintah berwenang mencabut izinedar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alatkesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidakmemenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapatdisita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 106 UU Kesehatan);Bahwa Unsur diatas terdiri dari bebrapa element unsur yang bersifatalternative sehingga tidak perlu terbukti semuanya cukup apabila