Sari Cakalang 03 tertanggal 21 Februari 2018;

2018;c. 1 (satu) lembar daftar nakhoda dan anak buah kapal perikanan KM.Sari Cakalang 03 tertanggal 21 Februari 2018;d. 1 (satu) lembar pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhodatertanggal 21 Februari 2018e. 1 (Satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor 1025/kkb tanggal 11November 2005;f. 1 (Satu) lembar sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapikan Nomor : PK.0O1/IV/17/KSOP.BTG18 tanggal 12 Januari 2018;g. 1 (satu) buku kesehatan kapal Sari Cakalang 03;h. 1 (satu) lembar surat izin

usaha perikanan Nomor02.17.0471.98.0218 tertanggal 25 Agustus 2107;i 2 (satu) lembar surat izin) penangkap ikan nomor26.17.7.7198.03.00508 tertanggal 25 Oktober 2017j. 12 (satu) lembar surat laik operasi kapal perikanan nomor1145/LAN5A/II/2018 tanggal 21 Februari 2018Pts.

SariCakalang 03 tertanggal 21 Februari 2018;4. 1 (satu) lembar pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhodatertanggal 21 Februari 20185. 1 (Satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor 1025/kkb tanggal 11November 2005;6. 1 (Satu) lembar sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapikan Nomor : PK.001/IV/17/KSOP.BTG18 tanggal 12 Januari 2018;7. 1 (Satu) buku kesehatan kapal Sari Cakalang 03;8. 1 (Satu) lembar surat izin usaha perikanan Nomor : 02.17.0471.98.0218tertanggal 25 Agustus 2107;9

dari 18 hal91 (satu) lembar daftar nakhoda dan anak buah kapal perikanan KM.Sari Cakalang 03 tertanggal 21 Februari 2018;d. 1 (satu) lembar pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhodatertanggal 21 Februari 2018e. 1 (Satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor 1025/kkb tanggal 11November 2005;f. 1 (Satu) lembar sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapikan Nomor : PK.0O1/IV/17/KSOP.BTG18 tanggal 12 Januari 2018;g. 1 (satu) buku kesehatan kapal Sari Cakalang 03;h. 1 (satu) lembar surat izin

usaha perikanan Nomor02.17.0471.98.0218 tertanggal 25 Agustus 2107;i 2 (satu) lembar surat izin) penangkap ikan nomor26.17.7.7198.03.00508 tertanggal 25 Oktober 2017j. 12 (Satu) lembar surat laik operasi kapal perikanan nomor1145/LAN5A/II/2018 tanggal 21 Februari 2018Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pemilik kapal melaluiTerdakwa;4.

Saksi diberi SK Gubernur tentang Pencabutan pajak airtanah; Bahwa air yang ada di Hotel The City digunakan untukkebutuhan Hotel saja, antara lain, untuk mandi para tama di kamarHotel, cuci piring ; Bahwa saksi menerangkan bahwa Hotel The City mulaimelakukan kegiatan usahanya sejak tahun 2017 hingga saat ini, dantidak mempunyai izin usaha pengusahaan air tanah ; Bahwa saksi menerangkan bahwa ,Hotel The Citymenggunakan 2 (dua) sumur bor untuk menunjang kegiatanusahanya yang terletak di dibagian Basment

Sus/2019/PN.Ambpengusahaan air tanah dalam Daerah Propinsi ; Bahwa saksi menerangkan persyaratan dari izin Pengeboranair Tanah dalam Daerah Propisi adalah : Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepadaGubernur Maluku Cq.Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku ; Fotocopy KTP. ; Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air Tanah ; Fotocopy Izin Usaha/SIUP/IPPM DII.; Bahwa saksi menerangkan seluruh Hotel yang ada di PropinsiMaluku ini, belum ada yang datang ke Dinas

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menegah Nomor :0497/2505/PM/DPMPTSP/V/2018, tanggal.14 Mei 2018 yangdikeluarkan oleh Sdr. Ir. FERDINANDA J.LOUHANAPESSY,M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu.b.

BE 9093 JK;Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan OOK (DPO) yangmelakukan perbuatan tersebut;Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam hal membawa bahan bakarbersubsidi tersebut tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga;Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan 41(empat puluh satu) derigen berisi BBM jenis Premium dan 10 (sepuluh) derigenberisi BBM jenis Solar;Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkutBBM tersebut berupa

BE 9093 JK;e Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan OOK (DPO) yangmelakukan perbuatan tersebut;e Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam hal membawa bahan bakarbersubsidi tersebut tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga;e Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan 41(empat puluh satu) derigen berisi BBM jenis Premium dan 10 (sepuluh) derigenberisi BBM jenis Solar;e Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkutBBM tersebut

Dengan tidak berlakunya izin usaha angkutan udara yang dimilikiPenggugat maka praktis tidak ada lagi kegiatan perusahaan yangdapat mendatangkan pendapatandan/atau keuntungan' secarafinansialyang dapat menutup dan/atau membayarkan segala bebankewajiban terhadap pada Kreditur terlebin khusus untukmelaksanakan kewajiban pembayaran terhadap seluruh pegawaiPenggugat termasuk di dalamnyaPara Tergugat;15.

Bukti T08 hal. 29, membuktikan bahwa didalam Business PlanPT.MNA yang harus dijalankan sesuai Program Restrukturisasidan/atau Revitalisasi, sudah dialokasikan dana Rp. 100 Milyar untukmendukung PreOperasi/AOC, dimana AOC (Air Operator Certificate)tidak bisa diterbitkan sebelum terpenuhinya seluruh persyaratan teknisdidalam pemberlakuan Surat Izin Usaha Angkutan Udara NiagaBerjadual (SIUAU/NB), antara lain; berapa rencana jumlah pesawatyang akan dioperasikan, kesiapan pilot, rute yang mau diterbangi

,kesiapan dana dll, dan seluruh rencana untuk menghidupkan izinpenerbangan telah dituangkan didalam (Bukti T08 hal 29), bukti inimenunjukkan fakta tentang pengurusan kembali izin usaha, yang akandilakukan pada Tahap selanjutnya, karena Tahap Pertama dariProgram R/R PT.

penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

S.A.berdasarkan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan PerdaganganAsing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yangterakhir dengan Nomor: 18/1/1UP3AT/P1/2013 tanggal 4 Februari2013 serta telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Badan danOrang Asing (BADORA) dengan NPWP 01.863.816.3053.000,dengan KLU : 73200 Penelitian Pasar Dan Jejak PendapatMasyarakat;Bahwa kantor pusat Pemohon Banding adalah bernama CHARABOTS.A. dengan alamat 10 AVANUE YVESEM MANUEL BAUDOINBOITE POSTALE 22070 06331 GRASSE

Kantor di Indonesia tidakmemproduksi ataupun menjual barang, sehingga tidakmelakukan kegiatan usaha apapun;Bahwa berdasarkan bukti yang diberikan Pemohon Banding padasaat persidangan diketahui Pemohon Banding telah memilikiSurat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Dagang Asing dariDirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DepartemenPerindustrian dan Perdagangan RI dengan Surat NomorSIT.894/A/P3A/DJPLN/XI/99 tanggal 29 November 1999.

IzinUsaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing(KP3A) ini terus diperpanjang, dan bukti yang diberikan olehPemohon Banding terkait perpanjangan izin usaha KP3A padapersidangan adalah berupa Izin Usaha Kantor PerwakilanPerusahaan Perdagangan Asing dari Badan KoordinasiPenanaman Modal Asing dengan Surat Nomor 18/1/IUP3AT/P1/Asing/2013 tanggal 04 Februari 2013 (perpanjangan IUP3A ke8), akan tetapi ternyata Surat Izin Usaha tersebut hanya sekedarSurat Izin Usaha yang didapat oleh Pemohon Banding

:MGT/14.068 tanggal 7 Oktober 2014 TermohonPeninjauan Kembali diberikan kewenangan untuk: Melakukan dan mempromosikan berbagaiproduk Charabot di Indonesia.v Menyelenggarakan hubungan dengan parapengguna akhir maupun kepada paradistributor dengan berperan sebagaikonseling dan memberikan dukungan purnajual dan asistensi maupun penyempurnaanteknik produk Charabot.v Melakukan penelitian pasar/survey dan studikelayakan untuk memastikan potensi produkproduk Charabot di Indonesia.Bahwa berdasarkan Izin

Usaha Kantor PerwakilanPerusahaan Perdagangan Asing diketahui bidangkegiatan Termohon Peninjauan Kembali adalah:v Melakukan dan mempromosikan berbagaiproduk Termohon Peninjauan Kembali diIndonesia.v Menyelenggarakan hubungan dengan parapengguna akhir maupun kepada paradistributor dengan berperan sebagaikonseling dan memberikan dukungan purnajual dan asistensi maupun penyempurnaanteknik produk Termohon Peninjauan Kembali.v Melakukan penelitian pasar/survey dan studikelayakan untuk memastikan potensi

Usaha Perkebunan (IUP)tanggal 29 April 2005.2.

Spt844.460.42 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Agro Bukit Di DesaSawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Desa BagendangKecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur,Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Desember 2005 dan (ii)Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor525.26/222/IV/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP)tanggal 29 April 2005 adalah sah milik dan di bawah penguasaan PTAgro Bukit serta bebas dari klaim dari pihak

Usaha Perkebunan (IUP) tanggal29 April 2005, selanjutnya diberi tanda T 2;Foto Copy dari Foto Copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.86/PPTB/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006., selanjutnya diberi tanda T 3;Foto Copy dari Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Ganti Rugi tanggal 1Mei 2007, selajutnya diberi tanda T 4;Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK6202062604590003, Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Supianor.

Usaha Perkebunan (IUP)tanggal 29 April 2005 (Bukti T2).Bahwa karena legalitas perizinan Tergugat diterbitkan oleh BupatiKotawaringin Timur maka sudah seharusnya Bupati Kotawaringin Timurditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2018/PN.

Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 29April 2005 (Bukti T2). serta menandatangani suratsurat yang berhubungandengan proses perijinan dari lahan obyek sengketa yang telah diganti rugiTergugat (PT.

Berkaitan dengankewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :memberikan dan mencabut izin usaha bank;memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantorbank;memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank ;memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan kegiatanusaha tertentu (Pasal 26);Bahwa hutang nasabah sudah pernah di cek lewat BI Ceking danHasilnya ternyata tidak ada atau Pihak PNM tidak pernahmenyampaikan jumlah hutang nasabah/Penggugat II kepada BI (BankIndonesia

usaha bank danmenindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank padaTergugat I ;10 Menghukum Tergugat IJ untuk menunjukkan surat izin pendirian darilembaga Tergugat I sebelum sidang dilanjut ;11 Menghukum Tergugat If dan IIIf untuk melakukan Pengawasan danmenindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank padaTergugat I yang merugikan Konsumen serta mencegah eksekusi Lelangsecara sukarela ;12 Menghukum Tergugat II dan II untuk melakukan sosialisasi programkerjanya

Pasal 37(2) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.10 tahun 1998 ("UU Perbankan") yang menyatakan:Pasal 26 UU Bank IndonesiaBerkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24, Bank Indonesia:a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatankegiatanusaha tertentu.Pasal

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkatkesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatubank tidak mampu memenuhi kewajibankewajibannya kepadabank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampakberantai kepada bankbank lain.Ayat (3).Dst...b Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atasjelas secara hukum pencabutan izin usaha bankyang dilakukan oleh Bank Indonesia ic.

Tergugat II untuk mencabut izin usaha bank ic. Tergugat I,permintaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksuddalam UU BI sebagai berikut:a. Pasal 9 UU Bank Indonesia1 Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tanganterhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.2 Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentukcampur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.b.

pemerintah diman dengan komponen hargatersebutmengandung unsure subsidi dengan besaran tertentu sebagiamana diaturdalam Perpres No.15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumenpengguna jenis BBM tertentu yang dipertegas kembali dalam Permen ESDMNo.18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyaktertentu untuk kKonsumen pengguna tertentuBahwa UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskanbahwa yang berhak melakukan pengangkutan adalah badan usaha yangtelah mendapat izin

usaha pengangkutan dari pemerintah sebagaimanadiatur dalam Pasal 23 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumiBahwa sesuai dengan UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi bahwa badan usaha yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan olehpemerintah dalam kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tidak sesuaidengan PerundangundanganBahwa kuota BBM bersubsidi berlaku 1 TahunBahwa membawa atau mengangkut BBM bersubsidi dikecualikan apabilamemiliki surat izin atau rekomendasi yang dikeluarkan

Unsur Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan ketertangan saksisaksi,ahli dan terdakwasendiri,maka diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 30 agustus 2014 sekitarjam 04.00 wita bertempat di jalan Jend.Ahmad yani depan kampus UMPARParepare,kota Parepare,saksi H.ABDUL MUING ditangkap karena membawamobil box atau cold diesel empat roda warna kuning Nopol DD 9874 OU yangtangkinya telah dimodifikasi dan berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyakseribu liter tanoa

Sampai dengan enam kali kemudiandicuci menggunakan air bersih lalu di lebur kembali dengan bantuankompresor dengan dicampur bahan kimia berupa borak sampai menjadilogam mulia.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pengolahan danpemurnian mineral adalah untuk dijual dan mencari keuntungan semata,adapun keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa setiap bulannya kuranglebih sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).Bahwa dalam melakukan pengolahan dan pemurinian mineral terdakwa tidakmemiliki Izin

Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha PertambanganKhusus ( IUPK ) yang sah, adapun berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 5498/BMF/2018 tanggal 07 Nopember2018 dengan pemeriksa KASMAN SIMBOLON, ST dan JS.

RIO GEMILANG saja adayang suka datang kerumah orang daerah Banten akan tetapi orang nyasering gunta ganti dan Terdakwa tidak begitu kenal namanya siapa.Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukanpengolahan dan pemurnian mineral adalah untuk dijual dan mencarikeuntungan semata, adapun keuntungan yang didapatkan oleh terdakwasetiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).Bahwa benar dalam melakukan pengolahan dan pemurinian mineralterdakwa tidak memiliki Izin Usaha

Hasibuan selaku BupatiHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN SbhTapanuli Selatan Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PerkebunanNusantara IV (persero)Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:103 (Seratus tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit,1 (Satu) Unit Angkong Sorong warna Merah1 (Satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah,1 (Satu) Buah Tojok,2 (dua) Buah Senter Kepala,1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKBdengan No.

Perkebunan Nusantara IV mengelola usaha perkebunantersebut berdasarkan Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor525/1852/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ongku P.Hasibuan selaku Bupati Tapanuli Selatan Tentang Izin Usaha PerkebunanPT.

Hasibuan selaku Bupati TapanuliSelatan Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV(persero), bahwa benar PT.

Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Pertambangan Khusus (IUPK).4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;Ad.1.

untuk menghisap pasir yang mana pasir tersebutlangsung mengalir ke dalam keong enam, dari dalam keong mengalir keluarmelalui paralon terus pasir yang di dalam paralon tersebut keluar ke asbuk yangdilapisi karpet, kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bergantian denganPaini dan Sumari;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, unsur ini telah dapatdibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;Ad.2 Unsur Yang melakukan usaha penambangan:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin

Usaha Pertambangan (IUP)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkanyang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah daninvestasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha15Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

2013 bertempatdi jalan Raya Ujungbatu Desa Ujungbatu timur Kecamatan Ujungbatu KabupatenRokan Hulu atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, melakukan pengangkutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni berupa bahan bakar minyakyang disubsidi pemerintah berupa minyak tanah sebanyak kurang lebih 2813(duaribu delapan ratus tigabelas liter) tanpa izin

usaha pengangkutan, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berasal ketika anggotaKepolisian Polres Rokanhulu yaitu saksi SM SINAGA, saksi YUDI HENDRAdan saksi ZAHIRUL KAMAL sedang patroli diseputaran wilayah Ujungbatu, dansetibanya di jalan Raya Ujungbatu Desa Ujungbatu timur para anggota Kepolisian5tersebut melihat (satu) unit mobil Pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomorPolisi BA 9980 MW dengan bagian atasnya ditutup

Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.Ad.1 Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur iniadalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yangbersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhiunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akandinyatakan sebagai pelaku;Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan

Sumaterabarat dan dilarang keras untuk membawanya keluar daerah apalagi untuk tujuandijual kembali guna mencari keuntungan pribadi.17Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke3 ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur sebagaimana Dakwaan JaksaPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutanminyak bersubsidi dari Pemerintah tanpa izin

usaha Pengangkutan dan dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidanganternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut,disamping itu pula berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasanalasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskansifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah

Dharmasraya atau setidaktidaknya pada tempat tempat lain masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan secara bersamasama melakukanhal 3 dari 22 hal Put No.27/Pid.B/2011/PN MR4usaha penambangan tanpa IUP, IPR (Izin Pertambangan Rakyat)atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), perouatan manadilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara cara sebagai berikutcee cee Pada waktu

Dan sudah dikumpulkan olehBos mereka terdakwa.Berdasarkan uraian diatas maka unsur melakukan turutmelakukan telah terpernuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan PenuntutUmum telah terpenuhi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwadakwaan Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan meyakinkanoleh karenanya perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangantanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat(IPR) atau Izin Usaha

No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Migas, membedakan atasizin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niagasehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Terdakwa telahmelakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakarminyak yang disubsidi Pemerintah yang merupakan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam unsur ini, maka dengan

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan usaha penambangan emas tersebuttanoa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat(IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin UsahaPertambangan (IUP), lzin Pertambangan Rakyat (IPR) atau lzin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) Bahwa benar terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) unitmesin dompeng dan tianly, 2 (dua) unit dulang, 2 (dua) buah spiral, 4 (empat)lembar karpet, dan 1 (satu) buah ember yang berisi

Singingi Kab.Kuansing melakukan aktifitas penambangan emas bertentangan dengan hukum(objektif) atau tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau linPertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untukmengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), lzin Pertambangan Rakyat (IPR)atau lIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) khusus untuk seluruh wilayahProvinsi Riau sebagai mana Gubernur Riau yang berwenang mengeluarkan izizntersebut.Menimbang, bahwe berdasarkan pertimbangan tersebut di

penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipatransmisi dan distribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian,Penjualan, ekspor, impor, minyak bumi melalui pipa;e Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan UsahaSwasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan unutk mengeluarkan izin

usaha adalahmentri, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004selanjutnya Mentri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusanMentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004;e Bahwa lembaga penyalur remi yang di tunjuk untuk BBm bersubsidi anatara lain SPBU,APMS dan SPDN;e Bahwa yang dimaksud perniagaan menurut UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 ayat (12)menyatakan bahwa pengangkutan adalah pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atauhasil olahannya

usaha adalah mentri, sesuai dengan Pasal23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkankewenangan yang akan diatur dalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat(2) PP No. 36 tahun 2004;Bahwa lembaga penyalur remi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi anatara lain SPBU,APMS dan SPDN;Bahwa yang dimaksud perniagaan menurut UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 ayat (12)menyatakan bahwa pengangkutan adalah pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasilolahannya

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi,sedangkan pasal ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor, impor,minyak bumi melalui pipa;Menimbang, Bahwa keterangan ahli juga mengatakan berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBMadalah badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasikecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan unutkmengeluarkan izin

usaha adalah mentri, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 danPP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diaturdalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa bukanlah lembaga penyalur yang di tunjukuntuk menyalurkan BBM jenis Bensin serta di dalam perbuatannya terdakwa tidak memilikiyin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, berdasarkan fakta pula BBM yang dibeli oleh

Cakalang Kelurahan DufaDufa KecamatanTernate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranyayang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dariPimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU.No. 7Tahun 1992 tentang perubahan atas UU.No. 10 tahun 1998 TentangPerbankan

Menyatakan Menyatakan terdakwa NURRIZKIA JULIYANTI alias ANTI terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah menghimpun dana dari masyarakatdalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesiasecara berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46ayat (1) Jo pasal 16 UU. RI No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU. Nomor 7tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat(1) ke 1 KUHPidana;2.

Menyatakan Terdakwa Nurrizkia Juliyanti alias Anti telah terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan BankIndonesia secara bersamasama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaanalternatif kKesatu:.

Bahwa Tergugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi dengan jenis Usaha/Kegiatan berupa pertambangankerikil berpasir alami (Sirtu) yang lokasi usaha kegiatannya setempat dikenaldengan Sungai Batang Serangan, Dusun Kampung Ujung dan NamoGedang, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, KabupatenLangkat, Propinsi Sumatera Utara, seperti ternyata dari Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara, Nomor : 671/756/BPPTSU/2/XI.1b/XII/2016,bertanggal 29 Desember 2016 Tentang Persetujuan

Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi;2.

adalah pemegang Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan jenis Usaha/Kegiatan berupapertambangan kerikil berpasir alami (sirtu) yang lokasi usaha kegiatannyasetempat dikenal dengan Sungai Batang Serangan, Dusun Kampung Ujungdan Namo Gedang, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan,Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, seperti ternyata dari SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor671/756/BPPTSU/2/XI.1b/XII/2016, bertanggal 29 Desember 2016 TentangPersetujuan Peningkatan Izin

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi ;2.

Usaha NegaraSamarinda tanggal 27 Agustus 2010, dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2010/PTUN SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Perherissaaz) RePSibpas Wanddal 4)da@ Robex...2010, yang pada pokoknya mengemukakan dblildalil gugatannya sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.442/HK/V/2010, tanggal 4Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/117/HK/III/2009, Tentang Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT.