Ditemukan 14447 data
Hendra Fabianto, SH
Terdakwa:
Tri Agustio Sasmito Bin Joko Santoso
18 — 3
Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukumitu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkankesewenangwenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itusendiri.
Terbanding/Tergugat : BANK MANDIRI CABANG LHOKSEUMAWE
37 — 13
terhadap fasilitas Kredit Investasi memang sudah ada pokokkredit yang dibayar sehinga pertanggal 1 Juli 2015, pokok kredit menjadisebesar Rp. 567.142.800,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta seratusempat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), namun terdapat tungakanbunga, denda dan biaya lainnya.Bahwa terhadap perhitungan suku bunga kredit tersebut, TERGUGATtelah membuat sistem pencatatan / pembukuan yang sudah sesuaidengan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia dan selalu diperiksadan diawasi oleh Otoritas
565 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila ternyata dalam koridor hukum yangmembatasi hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut terdapat hal yangbelum diatur atau masih ada kekurangan maka yang bertugas untukmerumuskan hal tersebut adalah otoritas yang bertanggung jawab untuk itubukan para pelaku bisnis;Dari uraian di atas, pertimbangan Judex Juris yang hendak memaksakankewajiban moral kepada Pemohon Peninjauan Kembali jelas merupakan halyang keliru dan tidak tepat.
88 — 12
melawan hukum yang tidak hanyaterhadap hal yang bertentangan dengan Undangundang, akan tetapi juga jikaberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dilakukan oleh Tergugat Il apakahmemenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sekalipun tidak dapat dibuktikan apakah Tergugat ada atau tidak memberikan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepadaTergugat Il dalam hal pembuatan sodetan/ pembuangan air, seyogianyaTergugat Il sebagai Penguasa Daerah yang mempunyai otoritas
Siti Fatimah
Tergugat:
PT. Bank Panin, tbk
78 — 22
Imam, Udin, Ucok (pegawaiTERGAUGAT) mendatangi rumah kediaman PENGGUGAT, mengancam akanmelelang aguanan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat).Bahwa dengan ini PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT supaya terlebih dahulumenunjukkan kelengkapan izin usaha karena TERGUGAT mengaku lembagaperbankan yang tentunya dapat menunjukkan izinnya dari otoritas perbankan sepertiBank Indonesia dan terdaftar dari Pemerintah setempat sebagaimana diatur dalamUndangUndang No. 3 Tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan
31 — 21
persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
224 — 232
Amled selaku toke kapal; Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki Surat Keterangan Kecakapan 30 (tigapuluh) mill yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas PelabuhanTanjung Balai Asahan pada tanggal 08 April =. 2013; Bahwa sewaktu ditangkap dokumen yang dimiliki oleh KM MISTUN JAYAI, yakni: 171 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri KM. MISTUN JAYA I No. 1480/Ppb tanggal Ol Juli 1998; e 1 (satu) lembar Pas Tahunan Sementara KM.
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARI VATANEN Alias ARI Bin UJANG PUTRA
224 — 132
pengembalian agunan pembiayaan.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telahmenghadirkan 1 (Satu) orang ahli atas nama HERWAN ACHYAR Bin ACHYARMALIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerjaataupun hubungan keluarga namun mengetahui bahwa terdakwa adalahpegawai di PT BPRS Safir Bengkulu;Bahwa Ahli bekerja di Otoritas
DARWANSAH ST bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ALDY JAYA UTAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
34 — 10
hal ini tidakada kewajiban dalam sistem hukum di Indonesia (yang menganut precedent)sebagaimana yang berlaku di negaranegara Angloxasen seperti di Amerika;namun boleh saja menyimpanginya sepanjang tidak bertentangan denganfaktafakta yang sebenarnya dalam menentukan besarnya denda bungadalam perkara aquo;Menimbang, bahwa yang dijadikan oleh Majelis Hakim dalammenentukan besarnya denda bunga adalah halhal sebagai berikut,diantaranya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara,yakni otoritas
34 — 7
Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :e Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancamdengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal
30 — 5
satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap denganlabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastikbening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7980 gramadalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan NomorUrut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum,yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berkompeten(otoritas
61 — 48
manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual belijasa;g Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h Menyatakan bahwa Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
104 — 17
Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel / Error inPerson) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, Pasal120,121 HIR dan pasal 8 Rv Gugatan harus jelas dan terang karenaPara Penggugat mendudukkan dirinya sebagai nasabah yangmenyimpan uang dalam bentuk Deposito seperti tercantum dalamPosita No. 2 padahal senyatanya Koperasi Pancatama tidak pernahmengeluarkan sertifikat Deposito, karena Deposito kewenanganperbankan dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)Tergugat juga belum menjelaskan
W.CHOIRUL SALEH ,S.H.
Terdakwa:
SANDY FRENDMIDIA Bin SLAMET WIYONO
86 — 5
perbuatan maupun saatmemberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani danrohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehinggaTerdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telahdilakukannya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaunsur Barang Siapa telah terpenuhi ;Add. 2.Unsur Tanpa Mendapat Izin;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan izin adalah suatu bentuk persetujuandari pihak yang mempunyai otoritas
1.Husain, SH., MH.
2.Rismah, S.H.
Terdakwa:
1.IPAN Alias ATTOK Bin REGO
2.ARJUN Bin LUDDIN
3.ABDILLAH BATIK Alias BATIK Bin JAINUDDIN
4.FADLIY Alias PALI Bin SYAMSUDDIN
5.RISWAN Alias ISWAN Bin HAMSA
36 — 27
akan dijatunkan terhadap diri Para Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN PlpMenimbang, bahwa merupakan otoritas
72 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/ 2013Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Sedangkan
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan dibawah naunganMenteri Negara BUMN diberikan otoritas untuk mengatur dan mengelolapelabuhan dalam wilayah Pelabuhan Indonesia Ill, dengan catatanpengelolaan kepelabuhanan tersebut haruslah mendatangkankeuntungan bagi Negara;4.
PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Tergugat:
1.EUGOSS PTE. LTD
2.PT UNION JAYA SEJATI
208 — 102
Bahwa selama pelaksanaan project TERGUGAT sejak periode akhir tahun2015 hingga terakhir Maret 2016 PENGGUGAT telah memesan dan menyewagenerator dan peralatan kerja berupa mesin las kepada TERGUGAT II; Adapunmekanisme penyewaan peralatan kerja tersebut antara lain sebagai berikut :PENGGUGAT menerbitkan PURCHASE ORDER yang ditandatangani olehkaryawan PENGGUGAT yang memiliki otoritas pemesanan barang (Purchasing/ Project Buyer), selanjutnya barang yang dipesan dikirimkan TERGUGAT II kelokasi sesuai
61 — 4
harinya dibuang/dilemparkan saksi APRIEL GIOVANY kesemaksemak tersebut, dan selanjutnya setelah kedua bilah pisau tersebutditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui bahwasanya keduabelah pisau tersebut adalah milik Terdakwa;Bahwa, Terdakwa memperoleh (Satu) senjata pedang bersama sarung pedangyang terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan cara membeli di Yogyakartayang kemudian pedang tersebut disimpan Terdakwa di rumahnya;Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari otoritas
65 — 20
terpenuhi.Unsur ke3 : Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal darihasil pembalakan liar.Pengertian memanfaatkan menurut KBBI adalah menjadikansesuatu ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya).Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah suatu benda yangberasal/dihasilkan dari hutan misalnya kayu, rotan dan sebagainya.Yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu berupa penebangan, pengangkutan danpenjualan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas