Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Ny MARTHINA TANGKE SALLE
Tergugat:
Ny ELISABETH SARANGA
86 — 36
  • Paulus Tangke;Menurut ilmu hukum waris ke 4 orang ahli waris tersebut mempunyaihak perseorangan (privat) dan kepentingan hukum yang sama tetaplterhadap harta warisan (Boedel) dan secara terpisah mempunyai hakbagian waris yang harus terbagi (Legitieme fortie) sehingga setiap orangahli waris punya otoritas kepentingan pribadi dalam hal menentukansikapnya, termasuk dalam perkara a quo, dari alasan hukum tersebutternyata masih 3 (tiga) ahli waris yang mempunyai kepentingan hukumyang sama dengan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA, DK VS RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H., LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H, M.H., AAIK dan GINDO HUTAHAEAN, S.H, Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), , DK
1073 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan TurutTergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonangugatan lainlain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:I.1.Pendahuluan;Bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah dinyatakanpailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan permohonan yangdiajukan oleh Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 27 Februari 2017 — SYAHRIAL MARPAUNG VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
127 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekayaan konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkanoleh Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 22-08-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Agustus 2017 — SAHRUDDIN, VS PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK
136 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelakuusaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — SUTOMO VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DSP UNIT AEK NABARA
156 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 31-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — RAJESMAN MANURUNG VS PT BANK BRI SYARIAH
122 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1123 K/Padt.SusBPSk/2016jasa;g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 23-04-2014
Putusan PN MAROS Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Mrs
Terdakwa : NURKARMILA ALS MILA BINTI DJUMAENI JPU : FAISAH, SH
25 — 4
  • Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut : e Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari minimum hingga maksimal ancamandalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itusendiri;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana
Pengadilan PN MAROS Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAROS Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mrs
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AMINAH, SH.
Terdakwa:
AKBAR ALS BOY BIN BEDDU
29 — 6
  • Pihak otoritas yakni pemerintah berwenang mencabut izinedar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alatkesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidakmemenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapatdisita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 106 UU Kesehatan);Bahwa Unsur diatas terdiri dari bebrapa element unsur yang bersifatalternative sehingga tidak perlu terbukti semuanya cukup apabila
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-11-2014 — Upload : 13-12-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 368/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 3 Nopember 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Klaten Kota
46 — 16
  • Bahwa Tergugat menolak tegas dalildalil Para Penggugat butir12, 13, 14 dan 15 karena senyatanya Para Penggugat adalahtidak berkapasitas sebagaimana Bank Indonesia atau Otoritas JasaKeuangan (OJK yang berkedudukan sebagai Pengawas Bank yangmempunyai kewenangan untuk menyatakan jika Tergugat tidakmenjalankan ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam PBIataupun UU Perbankan No.10 Tahun 1998 berkait dengan proseskredit berikut pencairan fasilitas kredit yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-10-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN BOYOLALI Nomor 36/Pid.B/2012/PN.Bi
Tanggal 2 Mei 2012 — - HEDI YUDA PERMANA DWI NURCAHYO als LONDO bin SUDIBYO EKO C
57 — 14
  • Aspekaspek pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan43hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;e Bahwa merupakan oprinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 26-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 57/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Tjb
Tanggal 13 Desember 2016 — - TERGUGAT : NGATIMAN - PENGGUGAT : PT. BANK NEGARA INDONESIA
96 — 48
  • Konsumen yang menjadiobyek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya:h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminanterhdap barang yang dibeli oleh konsumensecaraangsuran.DAN begitu juga dengan yang diperintahkandan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 20-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 28 Juni 2016 — P.T. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero). lawan LENI SUSANTI
135 — 46
  • Dan begitu. juga dengan yangdiperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas JasaKeuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 tentangperlindungan konsumen sector jasa keuangan Pasal 18 ayat(1) undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen, sedangkan pada ayat (2)nyamenyatakan : pelaku usaha dilarang mencantumkanklausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atautidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannyasulit dimengerti.Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Pencurian
Putus : 29-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 101/Pid.B/2016/PN Kdr
Tanggal 29 Juni 2016 — - Chandra Ruhimat Yosadi Bin Undang Saenudin
- Agung Prasetyo Ekowanto Bin Suyono
19 — 5
  • Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagaiberikut :e Bahwa terdakwaterdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjaramasingmasing selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan denganmasa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah paraterdakwa tetap ditahan Rutan;e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalampasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 31-08-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — SUGANDI VS PT BANK SYARIAH MANDIRI-KANTOR CABANG (KC) DUMAI
231 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan baahwa konsumen memberi kuasa kepada pelakuusaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atauhak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran;Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJk)Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen SektorJasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) jugamenyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 06-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Stg
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
AGUS GUNTORO Als AYAH Bin OJEL
37 — 15
  • Apalagi telan nyata pula selamapersidangan bahwa Terdakwa adalah figur otoritas bagi Anak Korban DF ,sehingga sulit bagi Anak Korban DF untuk melawan ataupun tidak menurutinafsu berahi yang keji dari Terdakwa;Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN StgMenimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu memaksaanak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;Ad.3.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-07-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 314/Pid.Sus/2016/PN Jbg
Tanggal 22 Agustus 2016 — SUDIBYO Bin PARDI
67 — 15
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 24/PDT/2017/PT KALBAR
Tanggal 7 April 2017 — 1. HERYADI (PEMBANDING I – TERBANDING I) 2. HERLINA (PEMBANDING II -TERBANDING II) melawan 1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I – PEMBANDING) 2. PT. Bakri Land Development Tbk (TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING)
379 — 176
  • Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor01/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Larangan kepadaBank untuk mempromisikan produknya / programnya melalui teleponatau Short Message Service (SMS) kepada Konsumen dan CalonKonsumen;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Juni 2015 — Ir. SRI PURWATI
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa digunakannya dana partisipasi secara langsung tidakdimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidakdimaksudkan dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.Hal ini didasarkan pada adanya kebijakan (beleid) yang dilakukan olehBupati selaku Administrator Tunggal di wilayahnya yang dalam hal iniyaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul yang memiliki otoritas atauwewenang khusus dimana wewenang atau otoritas ini diperuntukkanuntuk menentukan apakah suatu hal atau keadaan yang terjadi
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 20-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 19 Maret 2018 — Penggugat:
1.SUPIANI
2.SETIYANTI
3.SUKARJAN
4.HUSIN KADRI
5.UDIN
6.AHMAD LANI
7.SYARIPUDIN
8.JATIAH
9.SYUKUR
10.DARSUNI
11.PANDRI
12.UMAR
13.SARBAIN
14.RAMLAH
15.TUGANAL
16.PAHRI
17.SATIYA
18.MUAHAMMAD SATIA
19.JAINAL ILMI
20.LIANA
21.MUHAMMAD RIDUAN
22.JASRANI
23.SYAHRANI
24.H. BURHAN .S.PD
25.BURHAN
26.FAUZI R
27.HAMIDAH
28.HASINAH
29.AINI
Tergugat:
1.PT. ADISURYA CIPTA LESTARI PT ACL
2.PT. AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN PT ABSK
Turut Tergugat:
1.CAMAT KUSAN HULU
2.KEPALA DESA HATI IF
179 — 396
  • keputusan mengenai ijin membukatanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) denganmemperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan ataspejabat yang setingkat dengan itu.Berdasarkan ketentuan tersebut maka Camat adalah otoritas yangberwenang untuk menerbitkan izin pembukaan tanah dan pemberianHalaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2017/PN Binhak atas tanah sepanjang luas tanah tersebut tidak lebih dari 2 (dua)hektar.
    Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan PemberianDan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yangdikutip sbb :Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanahsecara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusanpemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau KepalaKantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.Dengan demikian kewenangan pemberian hak atas tanah menjadikewenangan atau otoritas
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 47/PDT/2015/PT BJM
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT.HUTAN RINDANG BANUA Melawan PT. AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN
106 — 54
  • HMB pada tahun 1996 /1997 di Desa Mangkalapi /Hatif tanpa ada sosialisasi dan koordinasi dari pihak terkait dengan pihak pemerintahan Desa Mangkalapi / Hatif sebagai pemegang otoritas wilayah desa ;3. Situasi dan Kondisi Areal yang dimaksud adalah tegakan hutan sekunder dan semak belukar/ilalang serta sebagian besar sudah dijadikan perladangan / kebun oleh masyarakat sekitar serta kelompok-kelompok tani ;4.
    bukti T-54 dan T-55 yang merupakan Surat Pernyataan Kepala Desa Mangkalapi dan Kepala Desa Hatif Kec.Kusan Hulu Kab-Tanah Bumbu secara tidak langsung dapat di pahami bahwa obyek sengketa awalnya merupakan Areal Kawasan Lahan Konsesi PT.Hutan Rindang Banua yang sebelumnya pada tahun 1996/1997 bernama PT.Menara Hutan Buana terletak di Desa Mangkalapi dan Desa Hatif, karena tidak adanya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait yakni Pemerintahan Desa Mangkalapi dan Desa hatif sebagai pemegang otoritas
    dilakukan kegiatan perkebunan oleh Terbanding - semula Tergugat pada awalnya merupakan Areal kawasan lahan Konsesi dalam lingkup kawasan HDH-IT/IUPHHK-HT pembanding - semula penggugat pada tahun 1996/1997 dan sewaktu pihak pembanding - semula penggugat akan melakukan pengukuran dan penanaman ada penolakan dari masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hatif karena tanpa ada sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pihak pemerintahan Desa Mangkalapi dan Desa Hatif sebagai pemegang otoritas
    HMB pada tahun 1996/1997 di Desa Mangkalapi /Hatif tanpa ada sosialisasi dan koordinasi daripihak terkait dengan pihak pemerintahan Desa Mangkalapi / Hatif sebagaipemegang otoritas wilayah desa ;Situasi dan Kondisi Areal yang dimaksud adalah tegakan hutan sekunder dansemak belukar/ilalang serta sebagian besar sudah dijadikan perladangan /kebun oleh masyarakat sekitar serta kelompokkelompok tani ;Sehingga dengan melihat situasi dan kondisi areal kawasan tersebut diatasserta pertimbangan pemanfaatan
    bahwa dari bukti T54 dan T55 yang merupakan SuratPernyataan Kepala Desa Mangkalapi dan Kepala Desa Hatif Kec.Kusan HuluKabTanah Bumbu secara tidak langsung dapat di pahami bahwa obyek sengketaawalnya merupakan Areal Kawasan Lahan Konsesi PT.Hutan Rindang Banuayang sebelumnya pada tahun 1996/1997 bernama PT.Menara Hutan Buanaterletak di Desa Mangkalapi dan Desa Hatif, karena tidak adanya sosialisasi dankoordinasi dengan pihak terkait yakni Pemerintahan Desa Mangkalapi dan Desahatif sebagai pemegang otoritas