Ditemukan 25857 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengangkutan bbm Pengangkutan minyak
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 02-02-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk
Tanggal 5 Mei 2015 — SULAIMAN Bin H. MAJU
42 — 19
  • Azmi yakni orangyang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok diBatam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakniTembilahan, Provinsi Riau. Bahwa rokok yang Terdakwa muat keatas Kapaladalah rokok yang Terdakwa beli di toko milik Saksi Supiyanto alias Aki, yangtanpa sepengetahuan dari Saksi Supiyanto alias Aki rokok tersebut akanTerdakwa serahkan kepada saudara H.
    Azmi yakniorang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok diBatam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakniTembilahan;Bahwa rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah rokok yang Terdakwabeli di toko milik Sdr. Supiyanto alias Aki, yang akan Terdakwa serahkan kepadaSdr. H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerah Tembilahan;Bahwa SB. GM.
    Azmi yakniorang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Rokok diBatam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakniTembilahan. Rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah Rokok yangTerdakwa beli di toko milik Saksi Supiyanto alias Aki, yang akan Terdakwaserahkan kepada saudara H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerahTembilahan;Bahwa setelah pemuatan Rokok ke kapal SB. GM. Adi Syahputra tersebutselesai, atas perintah Terdakwa selaku nahkoda kapal SB.
Pengadilan PN Namlea Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN Namlea Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Nla
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WENY F. RELMASIRA, SH.
Terdakwa:
CATUR KRISWANTO
366 — 48
  • memiliki iin daripihak yang berwenang dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari DinasEnergi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Nomor : 02/SPT/I/2019tanggal 22 Januari 2019 Perihal sebagai Ahli Ray Arthur Titariuw, ST bahwamenurut Ahli kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan tromoltermasuk dalam kegiatan pertambangan sesuai dengan Pasal 36 ayat (2)point (6) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksimeliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,serta pengangkutan
    Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatandalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasahaan mineralatau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.b.
    Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.e. Ijin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya di sebut IUPadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.f.
    Pasal 161 undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi Setiap orang ataupemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yangmenampung, memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan pemurnian,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dariPemegang IUP,IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,Pasal 40 Ayat (3),Pasal 43 ayat (2) Pasal 48, pasal 67 Ayat (1),PasalHalaman 26 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Nla2.74 ayat (1) Pasal
    dan penjualan, sertakegiatan pasca tambang,Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapasca tambang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1621 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk;
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orangsampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudiyang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI;d. Kendaraan patroli TNI/POLRI.Pasal 3:Halaman 4 dari 50 halaman.
    Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh)orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasukpengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinasTNI/POLRI;d. Kendaraan patroli TNI/POLRI;Kemudian pada angka (2) Pasal 3 Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP229/PJ./2003 menyebutkanOrang Pribadi atau Badan adalah:a. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atauyang menerima penyerahan kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan;b.
    Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalamDaerah Pabean berupa Kendaraan pengangkutan orangsampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi,kendaraan Double Cabin, kendaraan khusus, kendaraanbermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari250 CC;3.
    Penyerahan kendaraan bermotor berupaKendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15(lima belas) orang termasuk pengemudi dankendaraan Double Cabin hasil pengubahan dariKendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutanbarang;Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan
    Bahwa pada dasarnya penyerahan barang mewahberupa kendaraan pengangkutan umum PPn BMnya dibebaskan (barang mewah yang diserahkanoleh Termohon Peninjauan Kembali akandigunakan taksi), namun untuk memperolehpembebasan tersebut wajib memiliki SuratKeterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak dan Pengusaha KenaPajak yang menyerahkan kendaraan bermotoryang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, wajibmenerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap"PPn BM dibebaskan sesuai PP 145 Tahun
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 16-01-2014 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN Njk
Tanggal 3 Maret 2014 — Nama lengkap : PANIJO Bin WARJIMIN. Tempat lahir : Bojonegoro. Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun / 06 Juli 1969. Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebanqsaan : Indonesia. Tempat Tinggal : Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Agama : Islam. Pekerjaan : Petani.
328 — 9
  • bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;3. saksi AGUNG PRASETIJ S.Hut (saksi ahli);Bahwa tugas dn tanggung jawab saksi adalah membina dn melaksanakan tugasdibidang eksploitasi hutan;Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda bendabenda hayati non haytidan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, jenis hasil hutan yaitu hasil hutankayu dan hasil hutan bukan kayu;Bahwa adapun dokumen yang harus disertai / digunakan dalam pengangkutan
    Nota perusahaan / Faktur perusahaan pemilik kayu olahan.Sedangkan untuk dokumen pengangkutan kayu rakyat (KR) P.51/ MenhutII/2006 yangdirubah kedua dengan P.33/MenhutII/2007 adaiah :a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSSKBKR).b. Surat Keterangan Asal usul (SKAU).c.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-02-2016 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 15-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PDT/2015/PT-DKI
Tanggal 21 Mei 2015 — PT.ASURANSI AXA INDONESIA CQ DJOKO TRENGGONO,SH >< PT.SARANA LINTAS CARAKA CS
37 — 11
  • EPEN ROHENDI , selakuDiretur CV Sumber Karya yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukumdan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia dalamperkara ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama : Yosef B Badeoda,SH,MH , Miranti Amirudin, SH.MH dan Iqbal Baharudin, SH para Advokatyang beralamat di Menara Sudirman Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.60 Jakarta , 12190 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;MELAWANPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA,(Perum
    Sumber Karya denganPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta, pada Pasal15 ayat 2, 3 dan 4, apabila terjadi perselisihan, maka akanditempuh cara dengan tingkatan secara musyawarah, Arbitrase(BANI), dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase,maka para pihak sepakat akan diselesaikan di Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan berdasarkan buktibukti yang diajukan para pihakperselisihan yang terjadi tentang pemeliharaan busbus milikTergugat belum ditempuh melalui Arbitrase, yang merupakanpilihan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 08-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 280/PID.SUS/2015/PN Sak
Tanggal 17 September 2015 — M.Nasir Bin Idris
362 — 18
  • NASIR BIN IDRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----------------------------------------------------------------------------2.
    Nasir Bin Idris pada hari Senin tanggal25 Mei 2015 sekira jam 04.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2015bertempat di Perairan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak,atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Setiap orang yangmelakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yangmerupakan surat keterangan sahnya hasil
    Nota Pengangkutan Seriditi; ===2s=secsseeseeeneeeeeesserenneeenneecesPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undangundang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut: 1.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-05-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.PLW
Tanggal 15 Juli 2014 —
337 — 14
  • Kayu olahan/ gergajian jenis meranti DR 14 DolarAmerica/ M;Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa didapat total kerugiannegara akibat perbuatan terdakwa yaitu Rp.3.104.584 (tiga juta seratusempat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);Bahwa untuk pengangkutan kayu olahan yang dijaga oleh terdakwaseharusnya dilengkapi dengan dokumen FAKO (Faktur Angkutan KayuOlahan ) yang dikeluarkan oleh petugas industri yang sah;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwamembenarkannya;Menimbang
    Menurut saksi ahli YOSEF F GOMIES S.Hutmenjelaskan untuk pengangkutan kayu olahan harus disertai dengan suratketerangannya sahnya hasil hutan berupa FAKO (FAKTUR ANGKUTAN KAYUPutusan No.108/PID.SUS/2014/PN.PLW halaman 15 dari 17 halaman16OLAHAN), yang mana FAKO tersebut diterbitkan oleh yang dikeluarkan olehpetugas industri yang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang salingbersesuaian dan dari pengakuan terdakwa, terungkap bahwa pada saat mengangkutkayu olahan tersebut, terdakwa
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 09-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 97/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DEDY GUNAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SINGKHORN KAMNERDKOH
92 — 23
  • 97/PID.SUSPRK/2016/PTPTKmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan olehkarena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/dermagaPSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan
    Menyatakan terdakwa SINGKHORN KAMNERDKOMH telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaranikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tindak Pidanamemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadiatur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-09-2007 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/PID/SUS/2007
Tanggal 13 September 2007 — MUHAMMAD NUR DG. GASSING
95 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengangkutan kayu telah 2Hal. 2 dari 12 hal. Put.
    SirajuddinRani No.9 Kabupaten Gowa, pengangkutan kayu telah 2 (dua) kali dilakukanyang pertama dibulan September 2003 sebanyak 2,5 MS (dua koma limameter kubik) dengan ukuran masingmasing 5 X 7X 4M,4X6X 4M, dan 2X 20 X 4 M dan kedua kalinya dibulan Oktober 2003 sebanyak 3 M5 (tigameter kubik) dengan ukuran 5X 7X4M,4X6X6.Mdan2X20X4Mdengan harga perkubiknya Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 900.000, (sembilan ratus riburupiah), seluruh kayu tersebut
Pengadilan PN NGAWI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-07-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN NGAWI Nomor 218 /Pid.B/2011/PN.Ngw
Tanggal 20 Juli 2011 — KARIDIN Bin TAYIT
85 — 3
  • Unsur tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut perlu diberipenjelasan tentang beberapa hal yang terkandung dalam unsur ke3 ini antara lain :dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan= Bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf h UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan12bahwa yang dimaksud dengan Dilengkapi bersamasama adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaanatau pemilikan
    Keterangan SahnyaHasil Hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisikbaik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutantersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sahsebagai bukti (jo Pasal 75 PP NO. 34 Tahun 2002 berikutPenjelasannya) ; = Bahwa menurut penjelasan Pasal butir 19 PP No. 34Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan PenggunaanKawasan Hutan menyebutkan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen yang menyatakansahnya pengangkutan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 17-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 927/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
SUHARTONO
Tergugat:
Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur
62 — 11
  • pembayaran danpembongkaran bangunan pada tanggal 30 September 2004 oleh YayasanDharma Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dan dikuasakan kepadaLembaga Hukum Mahawiku Surabaya;Pasal 2(1) Pihak Tergugat mengakui keberadaan warga penghuni dan meyetujuiuntuk memberikan ganti untung atas rumahrumah yang ditempatiHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 927/Pdt G/2019/PN.Sbydalam bentuk tanah seluas + 2000 m2 (Dua ribu meter persegi) yanglokasinya akan ditentukan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugatmemberikan biaya pengangkutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-04-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 27 April 2021 — PT NIKOMAS GEMILANG VS ROKIB
121 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 23 November 2020, dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa adanya pencurian dalam truck limbah Tergugat tidak dapatmembuktikan bahwa pelaku pencurian adalah Penggugat, namun demikianPenggugat telah lalai dalam hal pengawasan pengangkutan
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 08-05-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Rgt
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H
Terdakwa:
SARDI SAPMI bin EDY SYAFRIN
126 — 25
  • berkeberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge),meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa olehMajelis Hakim di persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yangdiberikan di hadapan penyidik sudah benar ;Bahwa terdakwa diajukan karena kasus pengangkutan
    Ipul;Bahwa pengangkutan rokok ilegal tersebut Terdakwa lakukan sekitar15 (lima belas) kali dari bulan November 2018 sampai dengan akhirDesember 2018.
    Ipul, pengangkutan rokok ilegaltersebut Terdakwa lakukan sekitar 15 (lima belas) kali dari bulan November2018 sampai dengan akhir Desember 2018, kemudian sejak awal Januari 2019,Terdakwa beralih ke sistem sekarang mengambil rokok tanpa pita cukaikemudian Terdakwa jual lagi karena untung lebih besar dan risiko sama sajaHalaman 28 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Rgt.dengan membawa rokok tanpa pita cukai milik orang lain, dari awal Januari2019 total ada 5 (lima) kali pengangkutan yang Terdakwa
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ADI PRASETYO, SH
Terdakwa:
RIZAL SUSANTO Bin BABA
45 — 5

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin BABA telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa izin usaha pengangkutan melakukan pengangkutan bahan bakar minyak ;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin BABA
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Lain-lain
Register : 28-01-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 184/PID.B/2016/PN Mks
Tanggal 26 April 2016 — Jaksa Penuntut:
ANDI FITRIANA, SH. MH.
Terdakwa:
MUH. ARIF BIN H. SAUDE
67 — 24
  • SAUDE ALIAS RIPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pengangkutan minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan".
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ARIEF BIN H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-11-2010 — Upload : 06-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1594 K/PID.SUS/2010
Tanggal 24 Nopember 2010 — LIANG YEJIA
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aneka Sumber Tata Bahari (PT.ASTB) atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negri Tual, memiliki dan/atau) mengoperasikankapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan ataukegiatan yang terkait, yang tidak memiliki Surat Izin KapalHal. 1 dari 18 hal. Put.
    HATURESSY melakukan kegiatandi bidang perikanan (pemuatan atau pengangkutan ikan)di Pelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.
    HATURESSYyang melakukan kegiatan pemuatan atau pengangkutan ikan diPelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-04-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 211/Pid.B/2013/PN.Pl.R
Tanggal 3 Juni 2013 — ADI UTAK TAMIN Als ADI Bin UTAK TAMIN
91 — 11
  • Saksi Wiliki dan saksi Teguh kemudianmenanyakan dokumen pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat menunjukkan karenaterdakwa mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan atau FakturAngkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).Terdakwa dan saksi Supiani beserta barang bukti diamankan ke Polres Palangka Raya.wesenee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo. pasal 78 angka 7 UU RI No. 41
    Undangundang yang mengatur tentang kehutanan adalah UU No 41 Tahun1999 dan bahwa benar tidak dibenarkan apabila seorang/badan, mengakut, menguasaiatau memeliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen/Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH).Bahwa, setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupakayu olahan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH).Bahwa, kewajiban yang harus dilengapi adalah Faktur Kayu Olahan (FAKO) adalahdokumen angkutan dalam pengangkutan
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 24-06-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Lmj
Tanggal 13 Oktober 2016 — * Pidana - Mustofa Bin Sutaman
363 — 13
  • dilengkapi dengan izn usahapertambangan; Bahwa Saksi berada di lokasi penambangan karena disurun oleh Terdakwauntuk mengangakut sirtu ke Balai Desa Jokarto dengan menggunakan dumptruk merek Mitsubishi wama kuning Nomor Polisi N 9089 UZ; Bahwa truk yang Saksi bawa tersebut adalah milik Saksi sendiri yang diperolehdengan cara membeli; Bahwa Terdakwa akan memberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus riburupiah) kepada Saksi setiap satu kali mengangkut sirtu ke Balai Desa Jokarto; Bahwa Saksi belum melakukan pengangkutan
    Mineral dan Batubara, yang dimaksud denganpenambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksimineral dar/atau batubara dan mineral ikutannya;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pertambanganberdasarkan Pasal 1 angka 1 undangundang tersebut adalah sebagian atau seluruhtahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan
    usahapertambangan untuk memproduksi mineral berupa tanah urug dan kenkil berpasiralami (sirtu) Karena tanah urug dan kerkil berpasir alami (sirtu) merupakan bagian darikomoditas tambang mineral batuan, sedangkan perouatan Terdakwa mengangkuttanah dan sirtu hasil penggalian tersebut keluar lokasi dengan menggunakan mobilpick up serta mobil tuk dan dijual oleh supir tuk tersebut ke Desa Jokarto untukHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Lmjpembangunan jembatan merupakan tahapan kegiatan pengangkutan
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KOTABUMI Nomor 102/Pid.B/2021/PN Kbu
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Muhammad Aditya Pratama Putra
Terdakwa:
Usup Irawan Bin Abdul GAni
37 — 19
  • Saksi Imam Sofadi bin Sugono (selanjutnya disebut Saksi Imam), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah pemilik dari Truck Colt Diesel Mitsubishi yangdigunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sewa pengangkutan sawit diPT Miraranti yang dilakukan Terdakwa atas permintaan sdr.
    Bahwa perbuatan Terdakwa yang memuat sawit di dekat PT Mirarantidilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Imam selaku pemilikmobil dimana uang hasil pengangkutan sawit tersebut tadinya akanmenjadi tambahan pemasukan Terdakwa;.
    barang tersebutagar yang diangkutnya bukanlah barang hasil curian yang termasuk dalamtindak pidana;Menimbang, diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedangberada di sekitar area perkebunan sawit PT Miraranti dan mengaku bahwasawit yang ditemukan adalah sawit milik petani;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seharusnya Terdakwa patutmendugaduga bahwa sawit yang akan diangkutnya adalah milik PT Mirarantikarena sawit yang diambil memiliki karakteristik yang khas yaitu ukurannyayang besar dan lokasi pengangkutan
Pengadilan PN SINJAI Pidana Khusus
Register : 18-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SINJAI Nomor 74/PID.SUS/2015/PN.Snj
Tanggal 17 Desember 2015 — HASIR BIN USMAN
56 — 32
  • diperiksa didepan persidanganyaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa telah berkebun dikawasan hutanlindung Bonto Tinggi Kabupaten Sinjai;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan;Bahwa Saksi adalah selaku Satuan polisi kehutanan sejak tahun 1998 sampaisekarang;Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokoknya selaku polisi hutan yaitu melakukanpatroli/ perondaan dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, memeriksasurat surat dokumen yang ada kaitannya dengan pengangkutan
    persidanganyaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa telah berkebun di kawasan HutanLindung Bonto Tinggi, Kabupaten Sinjai;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan;Bahwa Saksi adalah selaku Tenaga Honorer Pembantu Pelaksana PengamananHutan (P3H) sampai sekarang;Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokoknya yaitu membantu polisi kehutananmelakukan patroli/ perondaan dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,memeriksa surat surat dokumen yang ada kaitannya dengan pengangkutan
    Tinggi, Kabupaten Sinjai;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan;Bahwa Saksi adalah selaku Satuan polisi kehutanan sejak tahun 2006 sampaisekarang;Bahwa Saksi adalah selaku Kepala Urusan Operasi yang bertugas mengaturregulasi patroli sampai pelaporan;Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokoknya selaku polisi hutan yaitu melakukanpatroli/ perondaan dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, memeriksasurat surat dokumen yang ada kaitannya dengan pengangkutan