Oleh karena itu Penyelesaian SengketaPerkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan BPSK.Sebab BPSK hanya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luarPengadilan;Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 651K/Pdt.SUSBPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah AgungNomor 274 K/Pdt.SUSBPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 18 November2014 yang menyatakan BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam

memeriksadan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadiwanprestasi menjadi kewenangan Pengadilan Umum;Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Penyelesaian SengketaKonsumen Perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Negeri, bukan BPSK.Dengan demikian putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor9018888414 tidak dapat dipertahankan lagi, mohon dibatalkan atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Halaman 2 dari 9 hal.

Pts.pdt.No.286/Pdt/2012/PT.Smg Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum atributif / absolutdalam undangundang perihal kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara a quo ; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpedoman padaYurisprudensi putusan Mahkamah Agung adalah tidak benar, karena yuridis yangdigunakan sebagai dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri Demakmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah perkara yang diputus sebelumdisahkannya undangundang No. 5 tahun 1986

permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapan Ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ; Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1312090112790003 atas namaHezisokhi Waruwu, dan Fotocopy Kartu.

Pasaman Barat ; Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan Sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaP@MONON 5 722 $2 none nnnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nner en nnn n neeMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya

Magelang Selatan, Kota Magelangatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasukdi dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018Terdakwa membeli 1 paket kecil narkotika

Magelang Selatan, Kota Magelangatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasukdi dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, perouatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwaawalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Terdakwamembeli 1 paket kecil narkotika golongan bukan tanaman berupaserbuk kristal yang mengandung

sebagai PEMOHON ;FRANSISKA AYU TIARA, Lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1993, Jeniskelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Delta Sari Indah AF7 RT.02RW.10, Kel/Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaiPEMOHON II;Setelahn mendengar permohonan pencabutan permohonan secara lisanyang diajukan oleh Para Pemohon pada persidangan tanggal 04 Juni 2019,dengan alasan telah menyadari bahwa Permohonan pengakuan anak untukagama Islam bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri, tetapi kewenanganPengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan adalah permintaan Para Pemohon kepadaPengadilan Negeri untuk mendapatkan status hukum terhadap permohonannyaPengakuan dan pengesahan anak, oleh karena itu adalah hak Para Pemohonuntuk melanjutkan atau tidak permohonan yang diajukan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menghendakipermohonannya tersebut dicabut, maka pencabutan perkara beralasan sehinggadapat dikabulkan, dan membebankan semua biaya yang timbul dalampermohonan

S dan Farizal Turahman yang telah memberikan keterangan di bawahSumpah;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlakusehingga dengan demikian dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dandapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpermohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan terlebihdahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri

atau kuasanya yang sah dan permohonantersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.Selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakanyurisdiksivoluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakimmemberikan suatu penetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,terhadap permohonan Pemohon mengenai pengangkatan wali sebagaimanadimohonkan dalam permohonan a quo termasuk permohonan yang diatur olehundangundang dan merupakan kewenangan

pengadilan negeri untukmemeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut.

Kedaton BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diBandar Lampung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang.

Kedaton BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukkedalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diBandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

, Tergugat II dan Tergugat Illuntuk secara tanggung renteng membayar biaya biayayang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil dalilsebagai berikut:Objek sengketa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran;bahwa tuntutan Penggugat seperti (PenetapanPengangkatan Anak dan Penetapan Ahli Waris) mutlak bukanmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengadilinya, akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama, olehkarenanya Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugat II, dilakukan di Medan pada tanggal 30Desember 2005 dan jual beli antara Tergugat II denganTergugat III dilakukan di Medan pada tanggal 5 Maret 2006sehingga dengan demikian yang berwenang untuk mengadili sahtidaknya jual beli ini adalah Pengadilan Negeri

Medan danbukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran,terlebih lebih lagi sebagian besar Tergugat Tergugatberdomisili di Medan;Penggugat tidak lengkap subjeknya :bahwa isteri almarhum Adenan Simatupang yaitu HalimahRitonga tidak turut sebagai pihak Penggugat dalam perkaraini, keterlibatan Halimah Ritonga dalam perkara ini bukansebagai isteri dari almarhum Adenan Simatupang, akan tetapi10bertindak sebagai atas nama dan sebagai wali dari NurdianaSimatupang, umur 14 tahun, berdomisili ikut

Bahwa menurut Judex Facti, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, perubahan nama didalam ketentuantersebut hanya berlaku untuk perubahan nama kecil yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Tabanan, sedangkan ganti namayang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama keluarga yangpukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;3.2.

No. 2713 K/Pat/2012Tahun 2006, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ditempat tinggalPemohon, in casu Pengadilan Negeri Tabanan;Bahwa berdasarkan atas dasar itu, jelaslah Judex Facti telah salahmenerapkan/menafsirkan hukum, khususnya tentang kewenangan untukmemeriksa dan memberikan penetapan perubahan/penggantian namakeluarga yang menyangkut hukum formil;Bahwa demikian juga, Judex Facti telah salah atau setidaktidaknya kelirumenerapkan ketentuanketentuan yang bersifat materiil di dalam Penetapana

Dengan demikian, Hakim berpendapatPermohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang diajukan olehPemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yangberdomisili di wilayah hukum = (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin.

Olehkarenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonanperbaikan nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang diajukan olehPemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Permohonannya tersebutPemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tertanda P1 sampai dengan P8serta 2 (Dua) orang Saksi yang bernama SUMARTI dan SYAIPUL AHMADI;Menimbang, bahwa

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Maluku denganberdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 8 Tahun 2005 pada poin(3) yang mengatakan bahwa dalam berbagai keputusan yang berkaitan dantermasuk dalam lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Masohiuntuk memeriksa dan mengadilinya adalah keliru, sebab yang menjadipermasalahan adalah bukan proses pemilihan, akan

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudahtepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebabpara Tergugat bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo.UU No. 3 Tahun 2009 dan putusan tersebut tidak bersifat final sehinggatindakan para Tergugat tersebut dalam sengketa antara Penggugat dan paraTergugat tersebut merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi untukmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Soahuku dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para PemohonKasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi

pengadilan agama bagi yang beragama Islam danpengadilan negeri bagi lainnya;Menimbang bahwa dengan berlandaskan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa kewenangan PengadilanNegeri untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan terkait PenetapanPerwalian adalah terbatas pada Pemohon yang beragama selain agama Islam,karena telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 PP Nomor 29 Tahun 2019bahwa Pemohon yang beragama Islam harus mengajukan permohonan kepadaPengadilan Agama, sehingga bukan kewenangan

Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengeluarkan Penetapan Perwalian terhadap Pemohon YulisSetyorini Dewi yang mana dalam Bukti P1 Kartu Tanda Penduduk KabupatenPati Provinsi Jawa Tengah NIK: 3320076904620001 tertanggal 18012019 atasnama Yulis Setyorini Dewi tertera beragama Islam;Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengabulkan maka terhadap permohonan dari Pemohon tersebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang

Riduwan T;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadiladlinya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili)Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa danmengadili Perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang,dikarenakan esensi

dari Gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan Hak Atas Tanahbukan berkenaan dengan Prosedur Penerbitan Sertipikat yang merupakan sengketaPerdata yang harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum:Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yangmenyatakan : Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksadan mengadili Perkara ini melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I.aPalembang.Bahwa

tanggal 17 September 2020 untuk persidangantanggal 17 September 2020, panggilan sidang tiga tanggal 18 September 2020untuk persidangan tanggal 01 Oktober 2020, panggilan sidang pertama tanggal16 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon datangkuasanya menghadap kepersidangan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalamberita acara ini;Menimbang, bahwa permohonan mengenai Penetapan Akte KematianTerlambat adalah dan kewenangan

Pengadilan Negeri setempat.Menimbang, bahwa pemohon tanggal 26 Oktober 2020 mencabutpermohonannya secara lisan dipersidangan.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon meminta kepada Hakimbahwa permohonan pemohon secara Lisan dipersidangan dinyatakan di CABUT,Halaman 1 dari 1 Nomor 553/Pdt.P/2020/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa mengenai masalah pencabutan permohonan tidakdiatur dalam HIR, akan tetapi

harus menyatakantidak berwenang mengadili.Bahwa oleh karena dalam Petitum Deklarator gugatan Penggugatangka 5 secara tegas menuntut agar Sertifikat Hak Milik No. atas namaTergugat 2 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4,Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2Tahun 2019 sebagaimana digambarkan di atas, maka perkara a quosecara absolut bukan menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri in casubukan menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Praya untukmengadilinya, melainkan secara absolut menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara.Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium LitisConsortium)Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidakmenggugat Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah selaku InstitusiPemerintah yang menerbitkan Sertifikat dan tidak menggugat Basukiselaku pihak yang juga ada memiliki tanah di dalam tanah objeksengketa.

Eksepsi Kewenangan Absolut:Bahwa pada dalil gugatan maupun Petitum gugatan menunjukkan perkara aquo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri in casu a quo bukanmenjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Praya untuk mengadilinya denganalasan mendasar secara hukum sebagai berikut: Bahwa pada bagian dalilHalaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Padt.G/2019/PN Pyagugatan Penggugat angka 3, Penggugat mengakui secara tegas bahwatanah sengketa telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, dan

Bahwa dengan merujuk dalllPermohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Desa KampungJeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apayang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dansecara yurisdiksi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadilipermohonan dimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupapencatatan kelahiran, dimana Hakim merujuk

Keterangan Lurah Pulorejo,ota Mojokerto, Nomor k halhal sebagaimana 2rupakan bagian tidakNikah, bukan perubaha eeagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata suami dan istri dalamKutipan

Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimanaprupakan bagian tidakgka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Repubii=tadeaest Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para

;I Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;Ii Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 REG.PKR.NO :PDM02/PANDE/08/2015 sebagai berikut :KESATU :Bahwa ia terdakwa, UDIN BIN DARYA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015sekira jam 04.20 wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Meitahun 2015, yang berada di perairan Cibungur Kecamatan Sukaresmi dan sekitarnyatepatnya pada posisi 06 27 256 LS 105 38 351 BT atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa danmengadili, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9dikatakan sebagai berikut setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu

Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa, UDIN BIN DARYA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015sekira jam 04.20 wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Meitahun 2015, yang berada diperairan Cibungur Kecamatan Sukaresmi dan sekitarnyaHalaman 3 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 119/PID/2015/PT BTNtepatnya pada posisi 06 27 256 LS 105 38 351 BT atau setidaktidaknya masih termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Pandeglang yangmemeriksa dan mengadili, selaku Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) bahwa setiapkapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan ataupengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan dari Syahbandar dipelabuhan perikanan.

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimana 2rupakan bagian tidakpfana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata istri dalam Kutipan Akta NikahNomor 177/28/V/2006, tanggal